Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura memperingatkan sektor bisnis dan pemerintahan untuk bersiap menghadapi risiko yang terus meningkat karena perubahan iklim.
Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Singapura, Grace Fu, mengemukakan bahwa tantangan stabilitas ekonomi dan geopolitik, sebagaimana terlihat dari konflik di Timur Tengah saat ini, telah membuat perhatian dunia terhadap isu mendesak seperti krisis iklim makin terpinggirkan. Peningkatan ketahanan nasional pun menjadi isu yang makin penting di tengah kondisi ini.
“Penghasil emisi karbon terbesar mungkin akan mengesampingkan kewajiban iklim mereka karena harus berjibaku dengan tensi global dalam keamanan, energi, perdagangan, dan investasi. Di tengah ketidakpastian tersebut, lingkungan menjadi korban yang tak terhindarkan, dan planet kita akan menghadapi dampak perubahan iklim yang lebih parah dan lebih cepat,” katanya dalam debat anggaran di parlemen, Rabu (4/3/2026), dikutip dari Bloomberg.
Untuk menghindari kerugian yang lebih besar sekaligus meyakinkan para investor, Grace mengatakan korporasi harus mulai menghitung risiko, melindungi pekerja dan infrastruktur, mendiversifikasi pasokan, dan mengasuransikan diri terhadap bahaya krisis iklim.
“Sektor bisnis harus bisa beradaptasi menghadapi cuaca ekstrem dan melanjutkan operasional secepat mungkin. Mereka yang berinovasi dan beradaptasi akan lebih unggul pada masa depan,” tambahnya.
Negara kota tersebut saat ini menghadapi ancaman nyata dari kenaikan permukaan laut yang diproyeksikan dapat berdampak ke sejumlah kawasan properti paling bernilai di Singapura. Selain itu, peningkatan suhu diperkirakan memicu kerugian produktivitas tahunan hingga 2,2 miliar Singapura pada 2035.
Ancaman serupa juga membayangi kawasan Asia Tenggara secara lebih luas. Sejumlah banjir besar yang mematikan pada akhir 2025 mengakibatkan kerugian hingga miliaran dolar AS. Fenomena ini menjadi sinyal kuat bahwa kawasan ini makin dibayangi risiko bencana akibat perubahan iklim.
Sebagai respons atas tantangan-tantangan tersebut, pemerintah Singapura menetapkan 2026 sebagai “tahun adaptasi iklim”. Pemerintah akan mulai menyusun rencana nasional yang mencakup ketahanan terhadap gelombang panas, banjir, serta potensi kekurangan air dan pangan.
Rencana tersebut juga dirancang untuk membantu sektor usaha menghadapi risiko kerusakan infrastruktur, penurunan produktivitas, dan gangguan rantai pasok. National Adaptation Plan pertama Singapura dijadwalkan terbit tahun depan.
Perhatian global terhadap adaptasi iklim meningkat seiring melonjaknya kerugian akibat cuaca ekstrem dan melemahnya upaya mitigasi perubahan iklim. Kondisi ini diperparah oleh sikap sejumlah negara besar yang justru mengendurkan komitmen iklimnya.
Meski demikian, pendanaan sektor swasta untuk adaptasi iklim masih terbatas. Climate Policy Initiative memperkirakan kebutuhan investasi tahunan untuk menjaga ketahanan iklim di Asia mencapai US$431 miliar, dengan kesenjangan pembiayaan di Asia Tenggara mendekati 90%.
Singapura sendiri bersiap mengalokasikan hingga 100 miliar dolar Singapura dalam beberapa dekade mendatang untuk mengatasi dampak pemanasan global. Pemerintah Negeri Singa telah menyisihkan 10 miliar dolar Singapura untuk dana perlindungan banjir dan pekan ini akan membahas kebijakan baru terkait perlindungan pesisir.
Selain itu, Singapura akan meluncurkan inisiatif riset senilai 40 juta dolar Singapura untuk mengkaji dampak panas ekstrem dan strategi ketahanannya. Negara tersebut juga berupaya meningkatkan kemampuan pemantauan serta prakiraan iklim guna memperkuat sistem peringatan dini dan respons kebijakan.
Grace menegaskan bahwa adaptasi iklim bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan strategi ekonomi dan ketahanan nasional.
“Di tengah ketidakpastian global, kesiapsiagaan terhadap risiko iklim akan menjadi pembeda daya saing negara dan pelaku usaha,” ujarnya.