JAKARTA - Indonesia tidak boleh hanya menjadi pasar dalam industri artificial intelligence (AI) . Indonesia harus mampu menjadi pemain dalam global supply chain, yaitu melalui penguatan talenta, industri dan ekosistemnya, riset, dan pengembangan AI karya anak bangsa.

Wamen Komdigi Nezar Patria mengatakan, bicara industri AI, kita bicara tentang bagaimana membangun ekosistem industrinya dan bagaimana menyiapkan dan memperkuat talenta digital itu sendiri. ”Indonesia saat ini belum sepenuhnya masuk dalam rantai pasok global industri AI. Karena itu, kita harus bangun (dari sekarang),” katanya dalam forum diskusi bertajuk “Peta Jalan AI Indonesia untuk Kedaulatan Digital dan Ketahanan Nasional” yang digelar President Club, di President Lounge, Menara Batavia, Jakarta, Selasa (19/5/2026). Pemerintah Siapkan Peta Jalan AI Menuju Kedaulatan Teknologi

Nezar Patria menjadi keynote speech di depan 100-an peserta yang berasal dari dunia bisnis, akademisi, dan pemerintah. Lebih dalam, Nezar menambahkan, Indonesia memiliki cukup banyak tenaga kerja yang tumbuh sebagai bonus demografi.

Di sisi lain, Indonesia diperkirakan membutuhkan sekitar 12 juta tenaga kerja dengan kompetensi digital pada 2030. Namun, memenuhi kebutuhan 12 juta tenaga kerja tidak mungkin dipenuhi oleh pemerintah sendiri.

Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor mulai dari perguruan tinggi, lembaga riset, hingga perusahaan- perusahaan teknologi global. Pemerintah sendiri, kata dia, telah membuka sejumlah kerja sama di bidang semikonduktor dan teknologi digital saat Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Amerika Serikat, dan Tiongkok beberapa waktu lalu.

“Pengembangan talenta digital sama pentingnya dengan pembangunan infrastruktur dan ekosistem. Karena itu, universitas-universitas akan menjadi bagian penting dalam pengembangan talenta digital bangsa ke depan,” jelasnya

Sebagai bagian dari upaya melahirkan talenta-talenta digital yang unggul, dalam forum tersebut dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Yayasan Pendidikan Universitas Presiden dengan BPSDM Komdigi guna memperkuat pengembangan talenta digital nasional, terutama mahasiswa-mahasiswa President University. Adapun penandatanganan dilakukan Ketua Yayasan Pendidikan Universitas Presiden Prof Budi Susilo Soepandji dengan Kepala BPSDM Komunikasi dan Digital Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto.

“Saya sangat menghargai kerja sama ini. Tidak ada negara maju yang berhasil hanya dengan pemerintah saja. Tidak ada inovasi besar yang lahir tanpa ekosistem. President University sejak awal memang dibangun di tengah kawasan industri agar pendidikan tidak terpisah dari dunia nyata,” kata Founder and Chairman PT Jababeka Tbk, founder President University serta President Club, Setyono Djuandi Darmono.

Memasuki sesi diskusi panel yang dimoderatori Benardinus Boyke Rachmanda selaku Government Relations Advisor Yayasan Pendidikan Universitas Presiden, pembahasan berkembang keberbagai isu strategis terkait AI nasional. Mulai dari implementasi Peta Jalan AI Nasional, talenta digital, integrasi keamanan siber dan AI, pengembangan riset nasional, tata kelola data, hingga tantangan etika dan keamanan digital.

Diskusi menghadirkan sejumlah panelis. Mereka yakni Kepala BPSDM Komdigi Bonifasius Wahyu Pudjianto, Anggota Dewan Pengarah BRIN Prof Marsudi Wahyu Kisworo, Founder & Managing Partner Skha Consulting dan Nalar AI Sayed Musaddiq, President Director PT ASIX Indonesia Cerdas Andrie Tjioe, serta Executive Director Catalyst Policy Works Wahyudi Djafar.

Salah satu momen menarik dalam diskusi muncul ketika para peserta membahas pentingnya percepatan implementasi AI nasional melalui kolaborasi konkret. Sayed Musaddiq menilai implementasi AI di Indonesia perlu didorong lebih agresif melalui program-program konkret agar tidak tertinggal dari negara lain.

Lalu Andrie Tjioe mengusulkan adanya program pelatihan AI bagi para guru di Indonesia untuk mempercepat lahirnya talenta digital sedari dini – yang pernah dilakukan pemerintah sebelumnya. Menurutnya, pihaknya siap bekerjasama karena pihaknya telah memiliki training center untuk robotik, AI, dan drone, termasuk pengembangan pusat riset dan inovasi AI di BSD, Tangsel.

Namun, fasilitas tersebut membutuhkan dukungan pihak-pihak yang mau dilatih. “Kalau tidak ada yang dilatih, akan sulit berkembang. Kedaulatan digital bisa tercapai, tetapi mungkin akan membutuhkan waktu lebih lama,” ujarnya.

Pernyataan tersebut langsung mendapat respons dari Bonifasius Wahyu Pudjianto yang menanyakan kemungkinan penerapan skema pelatihan hybrid agar para guru dapat mengikuti pelatihan secara fisik maupun daring. Menurutnya, pendekatan hybrid akan lebih realistis dibanding harus membawa seluruh peserta ke kawasan BSD.

Usulan itu pun disambut positif Andrie Tjioe yang juga merupakan Alumni Lemhannas Program Pemantapan Pimpinan Nasional (P3N) Angkatan 25. Pihaknya siap menjalankan pelatihan AI secara hybrid karena sebelumnya telah memiliki pengalaman menyelenggarakan pelatihan robotic secara daring saat pandemi Covid-19. AS dan China Berlomba Bangun Pusat Data AI di Luar Angkasa

Tak lama setelah itu, tepuk tangan peserta menggema di seluruh ruangan. Momen tersebut menjadi penanda lahirnya potensi kolaborasi strategis yang muncul langsung dari forum President Club Series.

Diskusi ini memperlihatkan bagaimana sebuah forum tidak hanya menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan peluang kolaborasi nyata. Sinergi antara pemerintah, akademisi, industri, dan lembaga riset dinilai menjadi kunci agar Indonesia mampu membangun ekosistem AI yang kuat, berdaya saing, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kedaulatan digital dan ketahanan nasional di masa depan.

Hampir semua negara melakukan proteksi industri baja-nya karena ini industri strategis

Jakarta (ANTARA) - COO PT Krakatau Steel Tbk Sidik Darusulistyo menegaskan industri baja merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam menjaga ketahanan nasional dan mendukung berbagai program pembangunan Indonesia.

“Steel (baja) ini adalah industri strategis. Mother of industry, semuanya perlu steel. Dan ini sangat strategis bagi kita sebagai bangsa,” kata Sidik dalam forum diskusi di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (ITB) Kampus Jakarta, Kamis.

Sidik mengatakan industri baja nasional tengah menghadapi tantangan berat karena margin keuntungan yang relatif tipis dibanding sektor lain, sementara kebutuhan modal kerja dan efisiensi operasional sangat besar.

Menurut dia, margin laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) industri baja berada di sekitar 5-7 persen, dengan laba bersih berkisar 3-5 persen, sehingga perusahaan harus menjaga efisiensi proses produksi dan mempercepat perputaran modal kerja.

Ia menjelaskan Krakatau Steel saat ini fokus mempercepat cash conversion cycle, mengurangi persediaan barang, dan mengefisienkan seluruh lini operasi agar dapat memperkuat profitabilitas perusahaan.

“Cash conversion cycle kita itu saat ini masih di lima bulan, padahal targetnya di 3,5 bulan. Jadi sekarang kita streamline process, kurangi inventory, kurangi work in progress,” ujar dia.

Selain efisiensi internal, Sidik menilai industri baja nasional juga membutuhkan dukungan dari semua pemangku kepentingan termasuk pemerintah terkait sisi kebijakan dan lembaga pendidikan yang berkaitan dengan riset dan teknologi agar mampu bersaing dengan produk impor, khususnya dari China.

Ia menyebut konsumsi baja dunia mencapai sekitar 1,8 miliar ton per tahun, dengan sekitar 1 miliar ton berasal dari China, sementara konsumsi Indonesia sekitar 10 juta ton dengan utilisasi industri domestik sekitar 42 persen.

Namun, sekitar 25 persen konsumsi baja nasional masih dipenuhi impor.

“Kalau baja China leak masuk ke Indonesia, bisa dibayangkan dampaknya. Hampir semua negara melakukan proteksi industri baja-nya karena ini industri strategis,” ungkap dia.

Menurut Sidik, struktur biaya industri baja sangat dipengaruhi harga bahan baku dan energi, sementara biaya gas alam di Indonesia dinilai masih lebih tinggi dibanding beberapa negara pesaing.

Ia mencontohkan harga gas alam di China disebut berada di bawah 2 dolar AS per MMBTU, sedangkan di Indonesia dapat mencapai sekitar 6,5 dolar AS dan bahkan lebih tinggi ketika menggunakan LNG.

Karena itu, Krakatau Steel saat ini aktif berkoordinasi dengan pemerintah, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan Komisi VI DPR RI terkait penguatan perlindungan industri baja nasional.

Ia menambahkan industri baja juga memiliki keterkaitan langsung dengan sektor pertahanan dan proyek strategis nasional, sehingga ketergantungan impor dinilai dapat memengaruhi ketahanan nasional.

“Semua memiliki peran. Melindungi pasar baja domestik adalah strategi yang banyak dilakukan di dunia. Kalau kita tergantung impor, kalau kita tergantung yang lain maka ini membahayakan juga ketahanan nasional kita," ungkap dia.

Lebih lanjut, Sidik menjelaskan bahwa Krakatau Steel saat ini memperkuat kolaborasi dengan sejumlah BUMN strategis seperti PT PAL Indonesia, PT Pindad, dan PT INKA untuk mendukung pengembangan industri nasional.

Selain itu, Krakatau Steel juga bekerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam pengembangan kapal nelayan berbahan baja.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita pada awal April 2026 telah menekankan pentingnya penguatan struktur industri baja nasional.

Kementerian Perindustrian juga menyiapkan berbagai langkah penguatan industri tersebut, termasuk pengendalian impor, pemberlakuan SNI wajib, serta kebijakan harga gas bumi tertentu (HGBT) untuk meningkatkan daya saing industri domestik.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

Kusfiardi

Analis Ekonomi Politik

"Pembenahan ALKI adalah bagian dari strategi efisiensi sistem logistik dan penguatan kapasitas ekonomi nasional berbasis layanan."

MENTERI Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengeluarkan pernyataan terkait wacana pengenaan tarif pada jalur pelayaran di Selat Malaka. Namun kemudian diklarifikasi bukan sebagai kebijakan serius. Tapi sebenarnya pernyataan itu membuka ruang refleksi yang lebih penting.

Bukan pada ide pemungutan tarif itu sendiri, melainkan pada pertanyaan yang lebih mendasar. Bagaimana Indonesia seharusnya memanfaatkan posisi strategis jalur pelayaran internasional untuk kepentingan ekonomi nasional tanpa melanggar kerangka hukum global.

Penjelasan bahwa wacana tersebut disampaikan dalam konteks informal sekaligus menegaskan bahwa pemerintah memahami batasan dalam hukum laut internasional, khususnya prinsip yang diatur dalam UNCLOS. Dalam kerangka ini, pengenaan tarif atas lintasan internasional bukanlah instrumen yang realistis. Namun justru karena keterbatasan tersebut, diperlukan pendekatan yang lebih sistemik dan berkelanjutan.

Indonesia memiliki Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang menghubungkan dua samudra besar dan menjadi bagian dari arus perdagangan global. Meski demikian, keberadaan jalur ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi nasional. Indonesia masih lebih banyak menjadi ruang lintasan dibanding simpul aktivitas.

Dalam praktik global, pemanfaatan pelabuhan tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Keputusan operasional pelaku pelayaran merupakan hasil dari perhitungan biaya, waktu, dan risiko secara simultan. Dalam konteks ini, pembenahan yang bersifat teknis tidak hanya berdampak pada efisiensi domestik, tetapi juga secara bertahap mempengaruhi pola pemanfaatan jaringan logistik yang lebih luas.

Ketika efisiensi dan kepastian dapat dijaga secara konsisten, suatu wilayah akan semakin terintegrasi dalam perencanaan operasional global dan menjadi bagian dari pilihan rasional dalam sistem distribusi yang lebih luas.

Selain aspek operasional di pelabuhan, pembenahan konektivitas ALKI juga memerlukan penguatan pada lapisan sistem yang lebih luas, khususnya integrasi antar moda dan kepastian alur distribusi domestik. Selama ini, konektivitas laut sering dipandang terpisah dari jaringan logistik darat dan kawasan industri, sehingga potensi nilai tambah tidak sepenuhnya terakumulasi di dalam negeri.

Dalam praktiknya, pelabuhan yang efisien harus didukung oleh hinterland yang terhubung dengan baik, baik melalui jaringan jalan, kereta api, maupun kawasan produksi yang terintegrasi. Tanpa itu, peningkatan layanan di laut tidak akan sepenuhnya diterjemahkan menjadi aktivitas ekonomi yang lebih luas.

Pada saat yang sama, penguatan konektivitas juga perlu diiringi dengan konsistensi kebijakan lintas sektor. Ketidakselarasan antara kebijakan transportasi, energi, dan industri sering kali menciptakan inefisiensi yang tidak terlihat secara langsung. Namun berdampak signifikan terhadap daya saing.

Dalam konteks ini, pembenahan ALKI tidak cukup dilakukan melalui perbaikan di satu sektor saja, melainkan membutuhkan pendekatan yang lebih terkoordinasi dan berorientasi pada sistem.

Langkah ini juga membuka peluang untuk memperkuat keterkaitan antara aktivitas maritim dengan pengembangan ekonomi daerah. Pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pusat distribusi akan menciptakan efek berganda, baik dalam bentuk penciptaan lapangan kerja maupun peningkatan aktivitas ekonomi lokal.

Dengan demikian, pembenahan konektivitas tidak hanya berfungsi untuk memperlancar arus barang, tetapi juga menjadi instrumen untuk memperkuat struktur ekonomi nasional secara lebih merata.

Pendekatan yang bertahap dan berbasis sistem ini memungkinkan optimalisasi ALKI dilakukan secara lebih terukur. Fokusnya bukan pada percepatan yang bersifat jangka pendek, melainkan pada pembangunan fondasi yang mampu menjaga konsistensi kinerja dalam jangka panjang.

Pengalaman berbagai negara menunjukkan bahwa konsistensi dalam penerapan standar layanan menjadi faktor penting dalam integrasi ke dalam jaringan logistik global. Negara yang mampu menjaga kepastian operasional, baik dari sisi waktu maupun kualitas layanan, akan lebih mudah memanfaatkan jaringan tersebut untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasionalnya.

Standar, dalam hal ini, bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan instrumen untuk membangun kepercayaan dalam sistem yang semakin terintegrasi, sebagaimana juga menjadi perhatian dalam kerangka International Maritime Organization.

Karena itu, fokus utama pembenahan ALKI seharusnya diarahkan pada pembangunan sistem yang bekerja secara efisien dan konsisten. Ini mencakup penyederhanaan proses layanan pelabuhan, peningkatan keandalan pasokan energi bagi kapal, serta integrasi antar-sektor yang selama ini berjalan terpisah.

Dalam lingkungan ekonomi global yang semakin kompleks, negara yang mampu menghadirkan layanan yang efisien dan dapat diandalkan akan memiliki ruang lebih besar untuk mengoptimalkan potensi ekonominya, tanpa harus menempuh pendekatan yang sensitif secara hukum maupun diplomatik.

Dalam konteks ini, terdapat ruang sinergi kebijakan antara Kementerian Keuangan dan Kementerian Luar Negeri. Dari sisi fiskal, pendekatan berbasis layanan dan aktivitas ekonomi jauh lebih berkelanjutan dibanding upaya ekstraksi langsung melalui tarif lintasan.

Sementara dari sisi diplomasi, penguatan standar keselamatan, efisiensi, dan kepatuhan internasional akan memperkuat posisi Indonesia sebagai bagian dari sistem maritim global yang kredibel dan dapat dipercaya.

Fokusnya adalah membangun sistem yang bekerja dengan baik. Belajar dari dinamika ekonomi global yang semakin terintegrasi, negara yang mampu menyediakan layanan paling efisien dan konsisten akan memiliki kemampuan lebih besar untuk mengoptimalkan potensi ekonomi nasionalnya. Pendekatan ini tidak memerlukan langkah yang bersifat konfrontatif, melainkan konsistensi dalam perbaikan yang terukur.

Indonesia tidak perlu menempatkan diri dalam posisi yang terlalu ambisius. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa setiap aspek konektivitas berjalan dengan baik, melalui tahapan yang jelas dan terukur.

Dengan pendekatan tersebut, pemanfaatan ALKI dapat diarahkan secara bertahap untuk memperkuat struktur ekonomi nasional, sehingga manfaatnya tidak hanya bersifat potensial, tetapi benar-benar terwujud dalam peningkatan kinerja ekonomi.

Dr Anang Puji Utama

Pengajar Program Studi Damai dan Resolusi Konflik

Fakultas Keamanan Nasional

Universitas Pertahanan

PERKEMBANGAN teknologi informasi dan komunikasi dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah lanskap kehidupan sosial secara fundamental. Internet tidak lagi hanya sebagai sarana pendukung, melainkan telah menjadi ruang hidup baru yang membentuk cara manusia berinteraksi, berpikir, dan memaknai realitas. Di Indonesia, penetrasi internet yang semakin masif telah mendorong transformasi berbagai proses sosial—mulai dari komunikasi dalam lingkup keluarga dan komunitas, hingga dinamika interaksi publik yang lebih luas tanpa batas.

Di satu sisi, perkembangan teknologi ini menghadirkan kemudahan dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan. Namun di sisi lain, semakin melekatnya teknologi dalam keseharian masyarakat juga membawa konsekuensi perubahan nilai dan pola perilaku. Relasi antara teknologi dan budaya tidak lagi bersifat netral, melainkan saling membentuk dalam suatu ekosistem yang kerap disebut sebagai teknokultur—di mana teknologi bukan hanya alat, tetapi juga kekuatan yang membentuk cara hidup masyarakat.

Dalam konteks ini, generasi anak dan remaja menjadi kelompok yang paling terdampak sekaligus paling rentan. Kelompok usia tersebut tumbuh dan berkembang dalam ruang digital yang nyaris tanpa batas, di mana arus informasi tidak selalu terfilter dan interaksi sosial berlangsung tanpa kendali yang memadai.

Dampak nyata negatif terhadap anak-anak saat ini menjadi tantangan baru, termasuk terkait dengan upaya membangun ketahanan nasional. Anak-anak dan remaja sebagai generasi bangsa merupakan elemen penting dalam mewujudkan ketahanan nasional ke depan.

Melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas), pemerintah berupaya melindungi generasi dari konten negatif dengan daya rusak yang sangat kuat serta mengarahkan pemanfaatan teknologi secara tepat dan berkualitas bagi anak-anak.

Kerentanan Generasi Digital terhadap Ketahanan Nasional

Di tengah percepatan transformasi digital, ruang sosial anak-anak Indonesia telah bergeser secara drastis. Jika dahulu interaksi dan pembentukan karakter berlangsung dominan di keluarga, sekolah, dan lingkungan fisik, kini sebagian besar terjadi di ruang digital—terutama media sosial. Dalam lanskap baru ini, anak-anak tidak lagi sekadar pengguna teknologi, tetapi juga menjadi sasaran dari arus informasi global yang tak selalu ramah, bahkan sering kali berbahaya.

Di sinilah urgensi PP Tunas yang membatasi akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun menemukan relevansinya. Kebijakan ini tidak dapat dilihat semata sebagai pembatasan kebebasan, melainkan sebagai langkah strategis negara dalam melindungi generasi sekaligus memperkuat ketahanan nasional di era digital.

Anak di bawah usia 16 tahun pada dasarnya belum memiliki kematangan kognitif dan emosional yang memadai untuk menyaring kompleksitas informasi di media sosial. Mereka rentan terhadap paparan hoaks, ujaran kebencian, konten kekerasan, hingga manipulasi algoritma yang mendorong adiksi. Dalam banyak kasus, media sosial tidak hanya menjadi ruang interaksi, tetapi juga ruang yang membentuk cara berpikir, emosi, dan bahkan identitas diri.

Kerentanan ini bukan sekadar persoalan individu atau keluarga, melainkan persoalan strategis negara. Generasi yang tumbuh dalam paparan informasi yang tidak terkelola berpotensi mengalami penurunan kualitas literasi, melemahnya daya kritis, serta meningkatnya kerentanan terhadap polarisasi sosial. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menggerus kohesi sosial dan melemahkan fondasi ketahanan nasional.

Dalam perspektif ketahanan nasional, ancaman tidak lagi terbatas pada agresi militer, tetapi juga mencakup apa yang dikenal sebagai “perang kognitif”—upaya sistematis untuk memengaruhi cara berpikir dan persepsi masyarakat. Anak-anak, dengan segala keterbatasannya, menjadi kelompok yang paling rentan dalam kontestasi ini. Oleh karena itu, melindungi mereka bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga keharusan strategis untuk menjaga eksistensi negara.

Investasi Membangun Ketahanan Kognitif Generasi Digital

PP Tunas hadir sebagai bentuk intervensi negara yang sah dan proporsional dalam konteks tersebut. Pembatasan akses media sosial berbasis usia bukanlah hal baru dalam praktik kebijakan publik. Negara telah lama mengatur akses terhadap produk atau aktivitas yang berisiko bagi anak, seperti rokok, alkohol, dan konten dewasa. Dalam hal ini, media sosial—dengan dampak psikologis dan sosialnya—layak diposisikan dalam kerangka perlindungan yang serupa bagi generasi bangsa.

PP Tunas bukanlah upaya melarang anak dari teknologi digital. Sebaliknya, kebijakan ini justru menegaskan pentingnya pengenalan teknologi secara tepat, bertahap dan bertanggung jawab. Anak tetap dapat mengakses teknologi untuk kebutuhan pendidikan dan pengembangan diri, tetapi dengan pembatasan terhadap ruang yang memiliki risiko tinggi.

Dalam konteks membangun ketahanan nasional, PP Tunas memiliki keterkaitan yang erat dengan konsep bela negara. Bela negara tidak lagi dapat dimaknai secara sempit sebagai kesiapan fisik menghadapi ancaman militer, tetapi juga mencakup kesiapan mental, karakter, dan integritas dalam menghadapi tantangan zaman. Generasi yang sehat secara digital—yang mampu berpikir kritis, tidak mudah terprovokasi, dan memiliki ketahanan mental—merupakan aset utama bela negara dalam menjaga kedaulatan bangsa.

PP Tunas dapat dipandang sebagai bagian dari strategi jangka panjang membangun “ketahanan kognitif” bangsa. Dengan membatasi paparan dini terhadap media sosial yang tidak terkontrol, negara memberikan ruang bagi anak untuk berkembang secara lebih optimal sebelum memasuki ekosistem digital yang kompleks.

Meski demikian, implementasi PP Tunas tentu tidak tanpa tantangan. Persoalan verifikasi usia, kepatuhan platform digital, serta potensi resistensi dari sebagian masyarakat menjadi isu yang harus diantisipasi. Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat dianggap sebagai bentuk pembatasan kebebasan berekspresi.

Namun, penting untuk dipahami bahwa kebebasan dalam negara hukum selalu diiringi dengan tanggung jawab dan batasan, terutama ketika menyangkut perlindungan kelompok rentan. Dalam hal ini, anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman, termasuk di ruang digital. Oleh karena itu, pembatasan yang diatur dalam PP Tunas justru merupakan bentuk perlindungan atas hak tersebut, bukan pelanggaran.

Agar kebijakan ini efektif, diperlukan pendekatan yang komprehensif. Pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan platform digital dalam menerapkan mekanisme verifikasi usia yang andal. Di sisi lain, literasi digital bagi orang tua dan anak harus ditingkatkan agar pengawasan tidak semata bergantung pada regulasi, tetapi juga pada kesadaran kolektif.

Peran sekolah dan keluarga juga menjadi kunci. Pendidikan karakter dan literasi digital harus berjalan beriringan, sehingga anak tidak hanya dilindungi dari risiko, tetapi juga dipersiapkan untuk menjadi pengguna teknologi yang bijak di masa depan.

Pada akhirnya, PP Tunas harus dilihat sebagai investasi strategis negara dalam membangun generasi yang tangguh. Ketahanan nasional tidak dapat dibangun secara instan, melainkan melalui proses panjang yang dimulai dari pembentukan kualitas manusia sejak dini. Dalam era digital yang penuh disrupsi, perlindungan terhadap anak di ruang siber menjadi salah satu fondasi utama dari upaya tersebut.

Negara yang abai terhadap generasinya di ruang digital sejatinya sedang membiarkan ancaman tumbuh dari dalam. Sebaliknya, negara yang hadir untuk melindungi dan membimbing generasinya adalah negara yang sedang menyiapkan masa depan ketahanan nasionalnya. PP Tunas, dalam konteks ini, bukan sekadar regulasi, tetapi penanda arah kebijakan: bahwa masa depan bangsa dimulai dari bagaimana kita menjaga anak-anak hari ini.

Jakarta (ANTARA) - Board of Experts Prasasti, yang juga pakar energi, Arcandra Tahar menilai diplomasi energi menjadi instrumen vital dalam menjaga ketahanan nasional, sebagaimana yang terjadi di tengah gejolak geopolitik di kawasan Teluk Arab.

"Diplomasi energi merupakan pintu pembuka bagi keamanan energi suatu negara. Melalui hubungan antarpemerintah atau government-to-government diplomacy, Indonesia dapat membangun aliansi politik tingkat tinggi yang memungkinkan akses langsung terhadap aset energi strategis di berbagai negara," ujar Arcandra, dalam keterangannya, yang diterima di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, sebagian sumber daya energi terutama di kawasan Timur Tengah seringkali membutuhkan dukungan hubungan antarnegara untuk dapat diakses secara optimal.

Dalam situasi seperti ini, hubungan antarnegara menjadi faktor penting untuk membuka peluang kerja sama sekaligus memberikan kepastian politik bagi investasi energi di luar negeri.

Arcandra menambahkan strategi tersebut perlu dijalankan secara hati-hati di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Indonesia perlu memanfaatkan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif untuk menjaga hubungan yang seimbang di tengah rivalitas global serta dinamika sanksi internasional.

"Dengan posisi yang tidak terikat pada blok kekuatan tertentu, Indonesia memiliki ruang diplomasi yang cukup luas. Jika dimanfaatkan secara tepat, hubungan politik antarnegara dapat diterjemahkan menjadi kerja sama produksi jangka panjang yang memperkuat keamanan pasokan energi nasional,” ucapnya.

Ketegangan di kawasan Teluk juga kembali menyoroti pentingnya Selat Hormuz sebagai jalur distribusi energi global.

Selat ini menyalurkan sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, menjadikannya salah satu chokepoint energi paling strategis di dunia.

Gangguan keamanan di kawasan tersebut dalam beberapa pekan terakhir telah meningkatkan ketidakpastian terhadap stabilitas pasokan energi global serta memicu lonjakan risiko dalam perdagangan minyak dunia.

Prasasti mengapresiasi langkah pemerintah dalam merespons situasi ini sambil menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada masyarakat, terutama terkait dampak dari dinamika geopolitik global serta langkah-langkah penyesuaian yang dilakukan pemerintah.

Komunikasi yang jelas dinilai penting agar masyarakat dapat memahami situasi yang berkembang dan memiliki ekspektasi yang realistis terhadap kondisi ekonomi ke depan.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menggelar rapat terbatas (Ratas) dalam rangka meningkatkan ketahanan sosial masyarakat di Jakarta, Senin (6/4/2026). Rapat ini diikuti sejumlah lembaga, antara lain LAZISNU, GKMNU, LPBI NU.

Rapat juga dihadiri RMI NU, Tim Digital, hingga Lakpesdam. Dalam rapat tersebut, Gus Yahya menyampaikan pengembangan model gerakan peningkatan ketahanan sosial melalui sejumlah elemen.

Pertama, transformasi pemanfaatan energi. Ia menekankan agar penggunaan energi dapat dilakukan lebih hemat dengan harga lebih terjangkau dan lebih mudah diakses terutama oleh rumah tangga. Hal tersebut bisa diupayakan melalui sumber-sumber energi alternatif.

"Harus ada transformasi dalam memanfaatkan energi agar penggunaannya lebih hemat sekaligus terjangkau, baik harganya maupun aksesibilitasnya," ujarnya.

Kedua, Gus Yahya mendorong pengembangan jejaring pengamanan sosial ekonomi melalui konsolidasi tasharruf (penyaluran dan pemanfaatan) LAZISNU secara nasional dan penataan gerakan koin NU agar lebih diarahkan ke model ta’aawun ijtima’i (saling tolong masyarakat akar rumput).

"Langkah-langkah konkret akan dijalankan secara akseleratif dan segera. Akan dilakukan lebih lanjut pembahasan dengan mengundang para ahli yang relevan," katanya.

Gus Yahya menambahkan bahwa peningkatan ketahanan sosial juga perlu dibangun melalui penguatan kohesi sosial. Hal itu perlu dilakukan melalui pemantapan solidaritas bersama.

Ia menekankan agar penyebaran informasi juga dilakukan melalui komunikasi yang menenangkan dan tidak membuat panik masyarakat berdasarkan fakta.

"Perlu dibangun narasi yang tidak menakutkan agar tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat," cetusnya.

Lebih lanjut, PBNU juga akan menjajaki kerja sama pelaksanaan agenda tersebut dengan pihak-pihak strategis lain, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

MERAUKE - Proyek Strategis Nasional (PSN) Food Estate di Merauke, Papua Selatan dinilai sangat strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Program Food Estate juga menjadi motor penggerak pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut.

Program ini bahkan diproyeksikan tidak hanya menopang swasembada pangan, tetapi juga membuka akses dasar yang selama ini terbatas di kawasan timur Indonesia. Termasuk menciptakan ribuan lapangan kerja.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memastikan proyek food estate tetap berjalan dan menjadi salah satu pilar utama dalam strategi swasembada pangan nasional. Ia menegaskan, pembangunan kawasan food estate, khususnya di Distrik Wanam, akan memberikan dampak langsung terhadap percepatan pembangunan infrastruktur wilayah itu.

Menurut Amran, keberadaan proyek ini akan memicu pembangunan berbagai akses dasar yang dibutuhkan masyarakat, mulai dari jalan, pelabuhan, hingga bandara.

“Oh itu pasti. Itu jalan dibangun, kemudian infrastruktur pelabuhan, bahkan bandara,” ujar Amran saat ditemui di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, dikutip Selasa (3/2/2026).

Dari sisi sosial dan ekonomi, proyek food estate di Papua Selatan juga dinilai membawa dampak positif bagi masyarakat lokal. Amran menyampaikan, pemerintah telah menyalurkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang seluruhnya menjadi milik masyarakat setempat dan digunakan untuk mengelola lahan pertanian secara mandiri.

Tak hanya itu, pemerintah juga membentuk Brigade Pangan yang seluruh anggotanya berasal dari masyarakat lokal. Skema ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian.

“Kami bentuk namanya Brigade Pangan. Brigade Pangan ini itu dari masyarakat setempat. Bayangkan saja kalau 300 alat, berarti itu ribuan orang,” tutur Amran.

Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan dan energi bukan sekadar slogan, melainkan fondasi utama untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan kemerdekaan bangsa yang sejati.

“Kalau kita mau merdeka, kalau kita mau sejahtera, kita harus jamin produksi pangan sehingga pangan bisa dinikmati seluruh rakyat kita. Swasembada pangan adalah syarat, itu pilar utama dari strategi yang saya jalankan sekarang,” ujar Prabowo.

Prabowo juga menyinggung adanya pihak-pihak yang bersikap skeptis terhadap program pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa keraguan tersebut tidak akan menghentikan langkahnya.

“Saya ajak saudara, ayo sama-sama sebagai patriot bangsa. Tapi kalau kau tidak mau ikut saya, saya tetap jalan terus karena saya bertekad Indonesia harus mampu mencapai kemerdekaan yang sejati,” tegas Prabowo.

Sebagaimana diketahui, pembangunan food estate di Merauke bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengembangan bioenergi nasional. Program ini mencakup kegiatan cetak sawah, pengembangan tebu, serta optimalisasi lahan. Proyek tersebut melibatkan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan pihak swasta, yakni Jhonlin Group.

Pembangunan food estate di Distrik Wanam, Kabupaten Merauke, menunjukkan perkembangan yang signifikan. Meski demikian, masih terdapat sejumlah pihak yang menyuarakan kritik dan mempertanyakan keterlibatan swasta dalam proyek strategis nasional tersebut.

Menanggapi hal itu, Kuasa Hukum Jhonlin Group, Junaidi Tirtanata, menegaskan pihaknya sepenuhnya menjalankan penugasan negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang berkelanjutan.

“Kami sepenuhnya menjalankan penugasan dari negara untuk mendukung proyek strategis nasional demi tercapainya swasembada pangan yang permanen. Kita tidak berhitung untung rugi. Jadi tidak betul kita mengajukan tagihan sampai Rp7 triliun kepada negara seperti diberikan sebuah media. Kita menyadari betul penggunaan APBN itu ada aturan mainnya. Kita dikesankan seolah-olah mengatur sana sini. Tidak mungkin itu. Sekali lagi kita akan tetap jalan menuntaskan proyek yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo ini,” kata Junaidi.

Ia juga membantah tudingan yang menyebut wilayah Wanam akan disulap menjadi perkebunan kelapa sawit. Menurutnya, informasi tersebut tidak berdasar dan tidak sesuai dengan rencana proyek. “Itu informasinya dari mana. Tidak ada itu. Sejauh yang saya ketahui Wanam akan difokuskan untuk mendukung ketahanan pangan dan bioenergi, mencakup cetak sawah, tebu, dan optimalisasi lahan,” tutup Junaidi.

Berdasarkan pantauan di lapangan, progres pembangunan terus berjalan. Infrastruktur jalan telah terbangun sepanjang 58,44 kilometer, sementara jalan yang telah diperkeras mencapai 11,53 kilometer. Total luas area yang telah dibuka mencapai 9.781 hektare. Adapun pembangunan pelabuhan beserta fasilitas pendukungnya saat ini telah memasuki tahap penyelesaian.

JAKARTA - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai salah satu program prioritas nasional yang menjadi fondasi pembangunan jangka panjang Indonesia. Dalam kerangka Astacita Presiden Prabowo, kemandirian ekonomi rakyat dan penguatan sektor strategis berbasis sumber daya dalam negeri, termasuk kelautan dan perikanan, menjadi arah utama kebijakan nasional.

Di tengah fokus penguatan pangan darat, sektor perikanan laut dinilai memiliki peran strategis dalam menopang ketahanan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir. Selain sebagai sumber protein nasional, laut juga merupakan jalur vital perdagangan dan distribusi logistik Indonesia.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Prof. Achmad Tjachja Nugraha mengatakan bahwa visi Presiden Prabowo Subianto membangun kemandirian pangan nasional harus menjadikan sektor kelautan dan perikanan sebagai pilar utama, khususnya melalui penguatan kampung nelayan sebagaimana mandat Astacita.

“Arahan Presiden Prabowo yang menekankan kemandirian pangan sangat tepat. Ketahanan pangan tidak boleh hanya bertumpu pada sektor darat. Kampung nelayan harus menjadi pusat produksi, distribusi, dan penguatan ekonomi rakyat berbasis laut,” ujar Prof. Achmad Tjachja dalam keterangannya, Senin (12/1/2026).

Ia menilai, pembangunan kampung nelayan tidak cukup hanya dengan pendekatan fisik, tetapi harus ditopang oleh pengadaan teknologi maritim modern, tata kelola berbasis data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia nelayan.

Dalam konteks ini, Prof. Achmad Tjachja mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk lebih giat dan progresif dalam menghadirkan teknologi maritim ke wilayah pesisir, mulai dari sistem informasi cuaca dan oseanografi, alat tangkap ramah lingkungan, kapal penangkap ikan berteknologi efisien, hingga fasilitas cold storage dan logistik rantai dingin.

“Peran KKP sangat krusial. Pengadaan teknologi maritim harus benar-benar menjangkau kampung nelayan agar nelayan kecil mampu meningkatkan produktivitas, keselamatan, dan nilai tambah hasil tangkapan,” jelasnya.

Menurutnya, pemanfaatan data hidro-oseanografi yang akurat dan berkelanjutan merupakan kunci utama modernisasi sektor perikanan laut. Karena itu, ia menekankan pentingnya memaksimalkan peran Pushidrosal TNI AL dalam penyediaan peta laut dan data oseanografi yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan perikanan nasional.

“Data oseanografi bukan hanya untuk keselamatan pelayaran, tetapi juga menentukan efisiensi penangkapan ikan, perencanaan wilayah tangkap, dan adaptasi nelayan terhadap perubahan iklim laut,” kata Ketua Umum KASAI ini.

Besarnya peran laut tercermin dari data perdagangan nasional. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS), pada 2025 volume barang yang diangkut melalui angkutan laut domestik mencapai sekitar 44,6 juta ton, menegaskan bahwa laut merupakan urat nadi utama logistik dan perdagangan Indonesia.

Di sektor perikanan, data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat, sepanjang 2024 nilai ekspor perikanan Indonesia mencapai sekitar US$ 3,7 miliar, dengan impor sekitar US$ 300 juta, sehingga mencatat surplus neraca perdagangan perikanan lebih dari US$ 3 miliar.

Capaian ini menunjukkan bahwa penguatan sektor perikanan laut sejalan dengan visi Astacita Presiden Prabowo dalam membangun kemandirian ekonomi nasional. Dari sisi ketenagakerjaan, sektor kelautan dan perikanan menyentuh langsung kehidupan masyarakat pesisir.

Berdasarkan data BPS dan KKP, jumlah nelayan aktif di Indonesia berada pada kisaran 2,4 hingga 3 juta orang, mayoritas merupakan nelayan kecil. Selain itu, Indonesia memiliki lebih dari 1,1 juta unit kapal penangkap ikan, yang didominasi kapal skala kecil.

Seiring meningkatnya konsumsi ikan nasional yang menurut BPS pada 2024 mencapai sekitar 58,9 kilogram per kapita per tahun, pemerintah mendorong peningkatan kapasitas produksi perikanan. Pada 2025, kapasitas produksi perikanan nasional telah melampaui 25 juta ton, dan pada 2026 ditargetkan terus meningkat melalui penguatan perikanan tangkap, budidaya laut, serta pembangunan kampung nelayan terintegrasi berbasis teknologi dan inovasi.

Dalam konteks ini, Prof. Achmad Tjachja menekankan pentingnya mendorong peran peneliti dan lembaga riset kelautan untuk menghasilkan inovasi yang aplikatif dan sesuai kebutuhan nelayan. Ia menilai, kolaborasi antara KKP, perguruan tinggi, dan lembaga riset harus diperkuat agar inovasi tidak berhenti di laboratorium, tetapi benar-benar diterapkan di lapangan.

“Inovasi teknologi maritim dan riset oseanografi harus menjadi bagian dari kebijakan Astacita Presiden Prabowo. Tanpa riset yang kuat, pembangunan kampung nelayan tidak akan berkelanjutan,” tegasnya.

Dari sisi kesejahteraan, Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang dirilis BPS sepanjang 2025 tercatat berada di atas angka 100, menandakan pendapatan nelayan secara umum masih mampu menutup biaya produksi. Meski demikian, Prof. Achmad Tjachja menilai peningkatan kesejahteraan nelayan harus terus diperkuat melalui stabilisasi harga ikan, perlindungan sosial, serta penguatan akses pasar.

Menurutnya, keberhasilan program ketahanan pangan Presiden Prabowo Subianto sangat ditentukan oleh sinergi lintas sektor, mulai dari kebijakan fiskal, pembangunan infrastruktur maritim, pengadaan teknologi, penguatan riset dan inovasi, hingga optimalisasi data oseanografi.

Dengan dukungan data resmi pemerintah, penguatan kampung nelayan dalam kerangka Astacita, peran aktif KKP dalam pengadaan teknologi maritim, dorongan terhadap inovasi riset, serta pemanfaatan oseanografi secara maksimal, sektor perikanan laut diyakini mampu menjadi fondasi ketahanan pangan nasional sekaligus penggerak kemandirian ekonomi masyarakat pesisir.

“Jika laut dikelola dengan baik, teknologi dimanfaatkan secara tepat, riset diperkuat, dan nelayan benar-benar disejahterakan, maka visi Presiden Prabowo tentang Indonesia yang mandiri pangan dan berdaulat maritim akan terwujud nyata,” pungkasnya.

JAKARTA - Jelang akhir 2025, GibranKu Institute menegaskan komitmennya dalam mendukung 17 Program Prioritas Nasional serta Asta Cita. Termasuk memperkuat ketahanan nasional.

Hal itu terungkap dalam diskusi interaktif dan refleksi akhir tahun sebagai bagian dari konsolidasi gagasan serta penguatan agenda aksi lingkungan berkelanjutan yang digelar di Putri Duyung Ancol, Jakarta.

Kegiatan ini juga menjadi penegasan posisi GibranKu Institute sebagai lembaga pemikir (think tank) dan penggerak yang berisi para aktivis, cendekiawan, dan praktisi lintas disiplin ilmu yang secara konsisten mendukung 17 Program Prioritas Nasional serta Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Khususnya pada aspek pembangunan berkelanjutan, ketahanan lingkungan, dan ekonomi hijau.

Mengusung tema “Refleksi dan Rencana Aksi: Terus Merawat Bumi, Mencintai Ibu Pertiwi”, diskusi ini menjadi ruang strategis untuk menerjemahkan visi besar pemerintah ke dalam langkah konkret di tingkat masyarakat.

Tema tersebut selaras dengan Asta Cita, terutama pada poin penguatan ketahanan nasional berbasis sumber daya alam yang berkelanjutan, pengendalian perubahan iklim, serta pembangunan yang berkeadilan antargenerasi.

Diskusi ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan penggiat lingkungan hidup, di antaranya Ketua Umum GibranKu Institute Ananta Agung Junaedy (Bro Eddy), serta jajaran pengurus dari Yayasan Gerak Peduli Bumi Indonesia (GPBI) Hadir Halim Hutabarat selaku Kepala Divisi Penanaman dan DAS, dan Al Hafiz selaku Kepala Divisi Pengelolaan Limbah dan Sampah, serta para aktivis lingkungan lainnya yang selama ini aktif dalam program rehabilitasi lahan kritis, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), dan pengurangan sampah berbasis masyarakat.

Acara dibuka Direktur GibranKu Institute, Bayu Hermawan, yang menegaskan seluruh inisiatif lembaga ini diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah di bidang lingkungan hidup.

“Selama satu tahun terakhir, GibranKu Institute bersama Yayasan GPBI dan beberapa pihak telah menjalankan berbagai aksi lingkungan yang sejalan dengan prioritas pemerintah, mulai dari rehabilitasi lahan, penanaman pohon, hingga edukasi pengelolaan sampah,” katanya, Selasa (30/12/2025).

“Program-program ini mendapat dukungan dari pemerintah daerah dan berbagai instansi. Ke depan, kami ingin memastikan agenda 2026 semakin terintegrasi dengan arah kebijakan nasional, sebagaimana tertuang dalam Asta Cita dan program hijau pemerintah,” ujarnya.

Momentum refleksi ini juga dimanfaatkan untuk memperkenalkan jajaran Dewan Pembina GibranKu Institute dan para tokoh pendukung.

Dewan Pembina GibranKu Institute Made Hariyantha yang juga menjabat sebagai CEO PT Sarana Pembangunan Bali, dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di industri karbon nasional dan internasional.

Dalam pandangannya, Made menilai bahwa arah kebijakan pemerintah yang menempatkan ekonomi hijau dan transisi energi bersih sebagai prioritas harus didukung oleh aksi nyata di lapangan.

“Asta Cita pemerintah menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Karena itu, kami siap mengawal ide besar hijau bumi melalui program kerja konkret pada 2026. Salah satunya adalah gerakan penanaman satu juta pohon sebagai kontribusi nyata terhadap rehabilitasi lingkungan dan pengendalian krisis iklim,” tegasnya.

Hadir pula pengusaha perhotelan dan investor pariwisata berbasis alam yang juga menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Sarana Pembangunan Bali Donny Pur, serta pakar Manajemen dan Eksekutif perusahaan multinasional dan pernah menjabat petinggi organisasi pecinta lingkungan internasional Ade Swargo.

Kehadiran mereka memperkuat perspektif bahwa agenda lingkungan juga memiliki nilai strategis dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan dan pariwisata hijau.

Ketua Umum GibranKu Ananta Agung Junaedy yang melahirkan dan membentuk GibranKu Institute menekankan pentingnya pelibatan generasi muda dalam mengawal implementasi kebijakan hijau pemerintah.

“Salah satu semangat Asta Cita adalah memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Karena itu, rekomendasi dan aksi nyata dari diskusi ini akan kami implementasikan pada 2026 dengan memanfaatkan jejaring anak muda yang telah kami bangun di seluruh Indonesia. Jejaring ini akan kami kolaborasikan dengan tokoh-tokoh senior agar percepatan aksi lingkungan dapat berjalan efektif dan berdampak luas,” ungkapnya.

Sebagai informasi, GibranKu Institute merupakan lembaga think tank yang beranggotakan generasi muda, para ahli, cendekiawan, serta praktisi dari berbagai bidang. Lembaga ini didirikan untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memberikan rekomendasi kebijakan, kajian ilmiah, serta aksi nyata guna menyukseskan program nasional, khususnya pada sektor lingkungan hidup, ketahanan iklim, ekonomi hijau, dan pembangunan berkelanjutan.

Ke depan, GibranKu Institute diharapkan menjadi ruang kolaborasi dan inkubasi gagasan hijau bagi generasi muda Indonesia, sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung visi besar pemerintahan Prabowo–Gibran menuju Indonesia yang maju, hijau, dan berdaulat secara ekologis.

JAKARTA - Indonesia menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan berdampak langsung pada stabilitas nasional. Untuk itu pertahanan nasional harus mampu beradaptasi.

Gangguan pada jaringan listrik, serangan terhadap sistem perbankan, hingga kebocoran data layanan publik menunjukkan keamanan siber telah menjadi bagian penting dari ketahanan nasional.

Direktur Spentera Royke L. Tobing menegaskan ketahanan siber hanya dapat dicapai melalui sinergi lintas sektor. “Kami menyoroti strategi perlindungan infrastruktur vital seperti energi, ICS dan SCADA, risiko AI, serta tantangan digital di masa mendatang. Seluruh rangkaian agenda dirancang untuk menegaskan pentingnya langkah cepat dan kolaborasi dalam menghadapi ancaman digital yang terus berkembang,” kata Royke, Kamis (11/12/2025).

Royke menjelaskan, kerentanan terjadi pada infrastruktur energi, khususnya jaringan listrik Jawa–Bali yang menyuplai lebih dari 60% kebutuhan nasional. Penggunaan perangkat lama tanpa pembaruan, protokol SCADA minim enkripsi, serta antarmuka sistem yang masih terhubung ke internet menjadi celah yang berpotensi dieksploitasi pihak asing maupun kelompok kriminal.

Integrasi IoT dan akses jarak jauh yang belum sepenuhnya terlindungi turut memperluas permukaan serangan. Pengalaman pemadaman listrik besar pada 2019 serta gangguan jaringan di Bali pada 2025 kembali menjadi pengingat bahwa serangan terhadap sektor energi dapat berdampak luas pada ekonomi dan kepercayaan publik.

Selain itu, pemanfaatan kecerdasan buatan (AI/ML) di sektor finansial, e-commerce, telekomunikasi, layanan publik, hingga pertahanan terus meningkat. Namun, tanpa verifikasi ketat terhadap data dan model yang digunakan, sistem berisiko dimanipulasi atau dieksploitasi.

Para ahli menilai ketergantungan pada teknologi impor tanpa pengujian menyeluruh dapat membuka ruang intervensi. Karena itu, penguatan standar keamanan, tata kelola AI, serta kemandirian teknologi menjadi kebutuhan strategis agar pemanfaatannya benar-benar memperkuat ekonomi dan pertahanan negara.

Selain kerentanan teknis, tantangan terbesar justru berada pada kesiapan organisasi. Proses deteksi dan respons insiden di Indonesia masih tergolong lambat, pencatatan forensik digital belum konsisten, dan koordinasi lintas unit sering kali berjalan terpisah.

Insiden ransomware yang melumpuhkan Pusat Data Nasional pada 2024 menjadi contoh nyata bagaimana respons yang tidak cepat dan terkoordinasi dapat berdampak berantai pada pelayanan publik.

Royke menambahkan ancaman siber bersifat multidimensi. Dampaknya bukan hanya pada infrastruktur, tetapi juga kepercayaan publik, ekonomi, hingga stabilitas nasional. "Yang dibutuhkan adalah tata kelola yang kuat dan peningkatan kapasitas SDM agar Indonesia lebih siap menghadapi dinamika ini,” ujarnya.

Di tengah meningkatnya ketergantungan pada teknologi digital, menjaga ketahanan siber bukan lagi sekadar upaya teknis, melainkan komitmen kolektif. Investasi keamanan, peningkatan literasi, serta kerja sama yang erat diyakini menjadi fondasi agar Indonesia mampu memanfaatkan transformasi digital tanpa mengorbankan keamanan nasional.

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto menilai langkah pemerintah Prabowo Subianto yang menempatkan swasembada pangan sebagai prioritas sejak Oktober 2024 mulai membuahkan hasil. Ia mengaitkannya dengan sederet kebijakan yang dianggap konsisten, khususnya untuk komoditas utama seperti beras dan jagung.

Titiek juga menyoroti data Badan Pusat Statistik yang memperkirakan Indonesia dapat sepenuhnya menghentikan impor beras pada 2025, sebuah capaian yang kontras dengan periode 2023-2024 ketika impor beras kumulatif mencapai lebih dari 7,5 juta ton.

"Langkah ini memberikan dampak ekonomi, sosial, ketahanan nasional, serta lingkungan yang terukur dan signifikan," ujar Titiek dalam keterangannya, Jumat (14/11/2025).

Prediksi produksi beras Januari-Desember 2025 yang mencapai 34,77 juta ton, naik 4,15 juta ton atau 13,54 persen dibandingkan tahun sebelumnya, dinilai Titiek sebagai hasil kerja kolektif petani dan dukungan kebijakan pemerintah. Fasilitasi sarana produksi, peningkatan akses teknologi, serta perbaikan manajemen budidaya disebut menjadi faktor yang memperkuat kenaikan tersebut.

Indikator kesejahteraan petani ikut disorot. Nilai Tukar Petani pangan yang tembus di level 124,36, jauh di atas target pemerintah 110, dinilai Titiek sebagai sinyal bahwa ruang ekonomi petani membaik. Ia menilai kondisi ini mendorong petani lebih produktif sekaligus memperkuat daya saing di tengah transformasi pangan nasional.

Stabilitas stok pangan juga ikut mendapat sorotan positif. Titiek menganggap ketahanan pasokan menjadi pilar utama stabilitas nasional, terutama ketika dunia menghadapi potensi krisis pangan dan volatilitas harga internasional.

"Pemerintahan tahun pertama Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik 20 Oktober 2024 telah memperlihatkan keseriusannya dalam bidang swasembada pangan. Kita mengapresiasi banyak langkah yang telah dilakukan pemerintah," kata Titiek.

Sementara itu Wakil Ketua Komisi IV, Alex Indra Lukman, menyinggung kebijakan penetapan HPP gabah sebesar Rp6.500 per kilogram dengan jaminan pembelian oleh negara. Kebijakan ini membuat Bulog memiliki stok beras tertinggi dalam sejarah sekaligus memastikan pembayaran kepada petani berjalan tepat waktu.

"Kebijakan ini efektif memutus praktik ketergantungan petani kepada tengkulak dan memperkuat posisi tawar petani di pasar," sebut Alex.

(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]