terdapat 8,59 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya, atau tumbuh 35 persen (yoy) dibandingkan 6,38 juta investor pada akhir 2024

Jakarta (ANTARA) - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melaporkan jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 20,32 juta Single Investor Identification (SID) per 29 Desember 2025, atau tumbuh 37 persen year on year (yoy) dibandingkan sebanyak 14,87 juta pada akhir 2024.

Jumlah itu merupakan SID terkonsolidasi yang terdiri dari investor saham, surat utang, reksa dana, surat berharga negara (SBN), serta efek lain yang tercatat di KSEI.

Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dalam Konferensi Pers Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2025 di Gedung BEI Jakarta, Selasa, merinci terdapat 8,59 juta investor yang memiliki saham dan efek lainnya, atau tumbuh 35 persen (yoy) dibandingkan sebanyak 6,38 juta investor pada akhir tahun 2024.

Lalu, sebanyak 19,17 juta investor memiliki aset reksa dana, atau tumbuh 37 persen (yoy) dibandingkan sebanyak 14,03 juta investor pada akhir tahun 2024.

Kemudian, sebanyak 1,41 juta investor memiliki SBN atau tumbuh 18 persen (yoy) dibandingkan sebesar 1,2 juta investor pada akhir tahun 2024.

Berdasarkan wilayah, lanjutnya, Sumatera Selatan menjadi provinsi dengan pertumbuhan SID terbesar yaitu sebesar 50,71 persen. Sedangkan untuk pertumbuhan aset yang paling tinggi dicatatkan Sulawesi Barat yang meningkat 132,87 persen.

Dari sisi demografi, komposisi pertumbuhan investor terdiri dari jenis kelamin sebesar 66,35 persen laki-laki, pekerjaan 66,20 persen pegawai, serta pendidikan 15,15 persen lulusan SMA/sederajat.

Kemudian, usia 52,59 persen di bawah 30 tahun, serta penghasilan 57,29 persen dengan penghasilan Rp10-100 juta/bulan.

KSEI juga mencatatkan komposisi jumlah investor pasar modal Indonesia didominasi oleh 99,78 persen investor lokal dan 0,22 persen investor asing.

Dominasi juga dicatatkan pada komposisi aset investor C-BEST lokal sebesar 60,37 persen, meningkat dari tahun lalu sebesar 59,96 persen.

Total aset yang tercatat di KSEI meningkat menjadi Rp10.438 triliun per 24 Desember 2025, atau meningkat 27 persen dibandingkan akhir tahun 2024.

Adapun, jumlah efek yang tercatat di pada sistem The Central Securities and Book-Entry Settlement System (C-BEST) berjumlah 3.627 atau tumbuh 11 persen (y0y) dibandingkan dengan tahun 2024.

Peningkatan itu sejalan dengan peningkatan IHSG dan kapitalisasi pasar di BEI. Sedangkan dari sisi AUM reksa dana, tercatat peningkatan 23 persen (yoy) dibandingkan tahun 2024 menjadi Rp996 triliun.

Dari sisi jumlah produk investasi, terdapat 2.317 produk investasi yang tercatat di KSEI, yang menunjukkan peningkatan sebesar 2 persen dibandingkan tahun 2024.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melaporkan jumlah investor pasar modal Indonesia mencapai 20.129.679 juta Single Investor Identification (SID) per 19 Desember 2025.

Sepanjang tahun 2025, jumlah investor pasar modal Indonesia tumbuh 35 persen year-to-date (ytd) dibandingkan sebanyak 14.871.659 SID per akhir tahun 2024.

“KSEI mencatat bahwa per Desember 2025, total jumlah SID sudah melebihi angka 20 juta, tepatnya sekitar 20.129.679 SID yang di pasar modal,” ujar Direktur Utama KSEI Samsul Hidayat dalam media luncheon perayaan HUT ke-28 KSEI di Jakarta, Selasa.

Dari sisi demografi, generasi muda mendominasi dengan sebesar 54,23 persen merupakan investor berusia di bawah 30 tahun, diikuti sebesar 24,88 persen investor berusia rentang 31-40 tahun.

Kemudian, sebesar 12,31 persen merupakan investor berusia rentang 41-50 tahun, diikuti sebesar 5,69 persen investor berusia rentang 51-60 tahun, dan sebesar 2,89 persen investor berusia di atas 60 tahun.

Dari sisi aset, aset di pasar modal senilai Rp1.104,30 triliun dimiliki oleh investor berusia di atas 60 tahun, dan aset senilai Rp320,50 triliun dimiliki investor berusia rentang 51-60 tahun.

Kemudian, aset di pasar modal senilai Rp212,59 triliun dimiliki oleh investor berusia berusia rentang 41-50 tahun, aset senilai Rp262,89 triliun dimiliki investor berusia rentang 31-40 tahun, dan aset senilai Rp60,03 triliun dimiliki investor berusia di bawah 30 tahun.

Dari persebaran wilayah, sebesar 68,91 persen investor berada di Pulau Jawa dengan total aset mencapai Rp6.400,59 triliun (94,42 persen), dan sebesar 16,29 persen berada di Pulau Sumatera dengan total aset mencapai Rp135,57 triliun (2,04 persen).

Lalu, sebesar 4,99 persen investor berada di Pulau Kalimantan dengan total aset mencapai Rp183,19 triliun (2,70 persen), dan sebesar 5,31 persen berada di Pulau Sulawesi dengan total aset mencapai Rp23,18 triliun (0,34 persen).

Kemudian, sebesar 3,51 persen investor berada di Pulau Bali, NTB dan NTT dengan total aset mencapai Rp26,21 triliun (0,39 persen), dan sebesar 0,99 persen berada di Pulau Maluku dan Papua dengan total aset mencapai Rp6,67 triliun (0,10 persen).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Dengan satu basis data tunggal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi wajib pajak secara presisi, meminimalkan kebocoran data

Jakarta (ANTARA) - Pajak bukan sekadar instrumen negara untuk mengumpulkan penerimaan, melainkan juga refleksi hubungan kepercayaan antara pemerintah, warga, dan dunia usaha. Ketika masyarakat mematuhi kewajiban pajak, itu bukan hanya karena regulasi yang mengikat, tetapi juga karena mereka merasa sistemnya adil, transparan, dan mudah diakses.

Namun, di banyak negara berkembang termasuk Indonesia, hubungan kepercayaan ini kerap terganggu oleh kompleksitas administrasi, duplikasi data, dan prosedur birokratis yang memakan waktu serta biaya. Akibatnya, potensi penerimaan tidak termanfaatkan secara optimal, sementara keengganan masyarakat terhadap sistem pajak modern masih tinggi.

Salah satu akar persoalannya terletak pada fragmentasi identitas fiskal dan kependudukan. Selama bertahun-tahun, masyarakat menggunakan dua sistem identitas berbeda dimana NIK (Nomor Induk Kependudukan) untuk urusan sipil, dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) untuk urusan fiskal. Perbedaan ini menimbulkan duplikasi data, kesulitan verifikasi, serta ruang manipulasi yang merugikan integritas administrasi pajak.

Dalam konteks digitalisasi birokrasi dan tuntutan efisiensi, model identitas ganda ini menjadi beban yang tidak relevan lagi. Data wajib pajak tidak jarang tidak sinkron dengan data kependudukan, menyebabkan kesalahan pelaporan, keterlambatan proses, hingga sulitnya penegakan hukum fiskal yang adil dan tepat sasaran.

Karena itu, lahirlah gagasan Single Profile Policy yaitu pemadanan satu identitas dengan menjadikan NIK sebagai kunci utama administrasi perpajakan. Kebijakan ini bukan sekadar inovasi teknis, melainkan langkah strategis menuju sistem fiskal yang lebih inklusif, efisien, dan terpercaya.

Dengan satu basis data tunggal, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mengidentifikasi wajib pajak secara presisi, meminimalkan kebocoran data, serta memperkuat pengawasan dan pelayanan. Lebih dari itu, Single Profile Policy merupakan fondasi baru dalam membangun ekosistem kepatuhan sukarela di mana warga negara tidak lagi melihat pajak sebagai beban, tetapi sebagai bentuk kontribusi yang diadministrasikan dengan sistem yang sederhana, aman, dan transparan.

Mewujudkan kepastian pajak

DJP mencatat hingga akhir 2024, terdapat sekitar 72 juta NPWP aktif. Namun, setelah dilakukan proses pemadanan awal dengan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil, ditemukan bahwa sekitar 18–20 persen data wajib pajak belum sepenuhnya cocok atau belum memiliki pasangan NIK yang valid.

Ketidaksinkronan ini mengakibatkan inefisiensi dalam pengawasan, rawan duplikasi identitas, serta memperlebar tax gap yaitu selisih antara potensi dan realisasi penerimaan pajak yang pada 2023 masih berada di kisaran 35 persen menurut estimasi Kementerian Keuangan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menginisiasi pemadanan NIK–NPWP secaranasional sejak 2022, dan pada 1 Juli 2024 kebijakan ini mulai diberlakukan secara resmi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (2025), dari total 146 juta wajib pajak potensial yang teridentifikasi melalui basis data kependudukan, lebih dari 93 juta NIK telah berhasil dipadankan dengan NPWP, atau sekitar 64 persen dari target nasional. Sementara itu, DJP menargetkan seluruh pemadanan tuntas pada akhir 2025, seiring penerapan penuh Single Profile Policy dalam sistem Coretax Administration System (CAS) yang menjadi tulang punggung digitalisasi perpajakan nasional.

Integrasi ini membawa perubahan mendasar dalam cara kerja administrasi pajak. Dengan Single Profile Policy, verifikasi identitas wajib pajak dapat dilakukan secara otomatis melalui real-time database yang terhubung antara DJP, Dukcapil, dan lembaga keuangan. Sebelumnya, verifikasi data untuk wajib pajak baru bisa memakan waktu hingga 3–5 hari kerja, kini dapat dipangkas menjadi kurang dari 24 jam.

Proses pelaporan pajak juga menjadi lebih efisien karena sistem mampu mengenali identitas wajib pajak melalui satu nomor tunggal, tanpa perlu entri data manual. Bagi wajib pajak orang pribadi, manfaat langsungnya berupa penurunan biaya kepatuhan administratif hingga 15–20 persen, menurut riset Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM UI, 2024). Pengurangan biaya ini berasal dari berkurangnya waktu dan dokumen fisik yang dibutuhkan untuk registrasi, pelaporan, dan pengarsipan pajak tahunan.

Lebih jauh, SPP menjamin keadilan fiskal dan ketepatan sasaran kebijakan ekonomi. Contohnya, PMK 72/2025 mengatur bahwa insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP) hanya diberikan kepada pegawai berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan yang telah terdaftar melalui NIK atau NPWP terintegrasi.

Melalui sistem ini, pemerintah memastikan anggaran Rp5,6 triliun tersalurkan tepat sasaran kepada 2,3 juta pekerja sektor padat karya, menjaga daya beli rumah tangga dan mencegah potensi PHK massal. Dengan fondasi data yang kuat, Indonesia tengah menapaki era baru perpajakan berbasis kepercayaan, di mana kepatuhan tumbuh bukan karena kewajiban, tetapi karena sistem yang adil, sederhana, dan dipercaya publik.

Dampak nyata ekonomi

Pertanyaan mendasar yang sering muncul adalah: apakah Single Profile Policy hanya sekadar pembenahan administratif, atau memiliki dampak ekonomi nyata bagi negara?

Jawabannya jelas bahwa kebijakan ini bukan hanya soal tata kelola data, tetapi memiliki efek ekonomi yang signifikan, meski tidak instan.

Dengan adanya basis data yang bersih dan terintegrasi, Direktorat Jenderal Pajak dapat menemukan wajib pajak yang selama ini tidak terlayani atau belum terdeteksi oleh sistem. Perluasan basis pajak yang teradministrasi dengan baik dapat meningkatkan penerimaan tanpa harus menaikkan tarif pajak, langkah yang secara politik lebih mudah diterima publik.

Lebih jauh, data tunggal memungkinkan DJP untuk merancang strategi kepatuhan yang lebih personal dan berbasis perilaku mulai dari pengiriman reminder elektronik, kampanye edukatif berdasarkan segmen wajib pajak, hingga penegakan hukum yang lebih tertarget bagi pelanggar berat. Pendekatan ini menumbuhkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) yang menjadi fondasi keberlanjutan sistem perpajakan modern.

Dari sisi fiskal, kebijakan berbasis data seperti SPP juga meningkatkan efektivitas program insentif ekonomi, sebagaimana terlihat dalam PMK Nomor 72 Tahun 2025 tentang perluasan insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah (DTP). Dengan data tunggal, pemerintah dapat memastikan insentif benar-benar diterima oleh kelompok berpenghasilan rendah yang membutuhkan dukungan daya beli.

Dampak ekonominya bersifat berganda (multiplier effect), karena setiap tambahan pendapatan di tangan pekerja langsung berkontribusi terhadap konsumsi sebagai komponen yang menyumbang lebih dari 53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Simulasi Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa setiap Rp1 triliun insentif fiskal yang disalurkan secara tepat sasaran dapat menghasilkan tambahan output ekonomi senilai Rp1,6 hingga Rp1,8 triliun. Dengan demikian, penguatan administrasi pajak bukan hanya mendukung penerimaan negara, tetapi juga menjadi instrumen counter-cyclical yang menjaga pertumbuhan di tengah pelemahan ekonomi global dan fluktuasi penerimaan pada awal 2025.

Selain memperkuat penerimaan, SPP juga menutup celah kebocoran pajak dan meningkatkan kepatuhan teknis. Dengan data identitas yang terintegrasi, audit dan pemeriksaan pajak dapat diarahkan pada area berisiko tinggi secara lebih presisi, sehingga mengurangi praktik manipulasi data dan penghindaran pajak yang selama ini sulit dideteksi akibat adanya identitas ganda.

Dalam jangka menengah, kombinasi antara reward dan enforcement berbasis data ini diharapkan mampu menurunkan tax gap nasional yang saat ini masih diperkirakan berada di kisaran 33–35 persen ke level di bawah 30 persen pada tahun 2027.

Namun, tentu saja manfaat besar tersebut datang dengan konsekuensi investasi awal: penguatan infrastruktur TI, pengamanan data pribadi, pelatihan aparatur, dan peningkatan literasi publik tentang hak dan kewajiban perpajakan. Biaya reformasi ini tidak kecil, tetapi merupakan investasi jangka panjang menuju sistem perpajakan yang lebih kredibel, transparan, dan berpihak pada pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Mengawasi jalan ke depan

Setiap kebijakan digitalisasi administrasi publik selalu membawa dua sisi mata uang: efisiensi dan risiko. Begitu pula dengan penerapan Single Profile Policy(SPP) dalam sistem perpajakan nasional.

Di satu sisi, kebijakan ini membuka peluang besar untuk mempercepat layanan, menekan biaya operasional, serta meningkatkan transparansi dan akurasi data fiskal. Namun, di sisi lain, ia juga menuntut tata kelola data yang matang, perlindungan privasi yang ketat, dan kesiapan institusional yang tinggi.

Integrasi antara data kependudukan (NIK) dan data fiskal (NPWP) menjadikan informasi yang dimiliki pemerintah jauh lebih sensitif. Bila tidak dikelola dengan baik, risiko kebocoran atau penyalahgunaan data bisa menjadi bom waktu yang bukan hanya merusak reputasi institusi seperti DJP atau Kementerian Keuangan, tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap sistem perpajakan.

Karena itu, penerapan kebijakan ini harus dibarengi dengan standar keamanan siber berlapis, enkripsi data tingkat tinggi, sistem audit akses yang transparan, serta mekanisme pengaduan dan pemulihan (redress mechanism) bagi warga yang datanya mungkin disalahgunakan.

Tantangan berikutnya ada pada aspek integrasi administratif dan teknis. Proses penggabungan data antara Dukcapil dan DJP bukan sekadar urusan teknologi, tetapi juga soal harmonisasi tata kelola dan penyamaan standar operasional antarinstansi. Setiap lembaga memiliki format, arsitektur data, dan mekanisme pembaruan berbeda; menyatukannya memerlukan waktu, biaya, serta komitmen lintas kelembagaan.

Diperlukan standardisasi data, peningkatan interoperabilitas sistem, serta pembenahan proses bisnis agar sinkronisasi berjalan otomatis dan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem digital ini tidak hanya berfungsi di pusat, tetapi juga dapat diakses secara merata hingga ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di daerah. Dengan demikian, manfaat integrasi benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas, bukan hanya di level kebijakan.

Di sisi lainnya, Single Profile Policy juga menuntut pengawasan dan evaluasi yang terukur. Penting bagi pemerintah untuk membangun indikator yang mampu menilai efektivitas kebijakan secara objektif, seperti peningkatan jumlah wajib pajak terdaftar, pertumbuhan pelaporan SPT Tahunan, penurunan tax gap, hingga dampaknya terhadap pendapatan rumah tangga berpenghasilan rendah.

Berdasarkan analisis DDTC News (2025), meskipun jumlah wajib pajak formal meningkat hampir 6 persen pada awal 2025, rasio pelaporan SPT baru mencapai 62,3 persen, menunjukkan masih adanya kesenjangan kepatuhan.

Artinya, integrasi NIK–NPWP tidak boleh berhenti pada perubahan label administratif semata, tetapi harus menghasilkan perbaikan nyata dalam perilaku kepatuhan dan efektivitas penerimaan negara. Evaluasi berkala dan publikasi hasilnya menjadi bagian penting dari transparansi fiskal agar publik dapat menilai sejauh mana kebijakan digital ini benar-benar bekerja untuk kepentingan mereka.

​​​​​​​

*) Dr. M. Lucky Akbar, Kepala Kantor Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan Jambi

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta, CNBC Indonesia - Raksasa e-commerce asal China JD merayakan perayaan belanja online Single's Day dengan hasil positif. Lonjakan pesanan selama gelaran tersebut tercatat hampir 60%.

Platform itu juga mengungkapkan terdapat peningkatan jumlah pembeli sebanyak 40%. Angkanya naik dari tahun lalu lebih dari 20%, dikutip dari Business Times, Kamis (13/11/2025).

Namun, perusahaan tak mengungkapkan nilai transaksi mereka selama periode tersebut.

Sebagai informasil, cabang JD pernah mencoba peruntungan di pasar Indonesia, melalui merek 'JD.ID', namun akhirnya tutup permanen pada Maret 2023 silam.

Neo Wang selaku kepala analis makro China Evercore ISI mengatakan JD.com memang cukup besar untuk kategori penjualan barang 3C (komputer, komunikasi dan elektronik konsumen). Masyarakat tengah menikmati subsidi pemerintah China untuk kategori ini hingga berakhir 31 Desember 2025 nanti.

"Konsumen mungkin buru-buru memanfaatkannya sebelum dana habis, karena subsidi berakhir pada 31 Desember," jelasnya.

Lonjakan penjualan ini, Business Times mencatat, terjadi setelah kenaikan harga konsumen China naik saat periode liburan bulan Oktober lalu. Saat itu sektor travel, makanan dan transportasi yang jadi pendorong permintaan.

Namun menurut banyak ekonom, kenaikan harga saat itu hanya akan berlangsung sementara.

Sebelumnya China tengah menghadapi tekanan deflasi. Pada Agustus dan September mengalami penurunan harga.

Sementara itu peningkatan penjualan JD.com kemungkinan karena permintaan dari luar negeri. E-commerce tersebut mengalami peningkatan di berbagai negara termasuk Jepang, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, dan Australia.

Bisnis.com, JAKARTA - Hidup sebagai single, belum menikah, dan jomblo, menjadi kebahagian bagi sebagian orang, tetapi ada juga yang galau dan menanti pujaan hati. Anda bisa menghibur dengan kata-kata motivasi dan bijak untuk teman yang jomblo.

Tanggal 11 November diperingati sebagai Hari Jomblo Sedunia. Peringatan berawal dari China, saat orang-orang di negara tersebut merayakan musim berbelanja bagi orang-orang yang tidak menjalin hubungan.

Simak kata-kata lucu untuk teman yang jomblo, single:

1. Nunggu soulmate? Santai aja, dia lagi stuck macet di perjalanan hidup. Kamu nikmatin view-nya dulu!
2. Jomblo menanti: Kayak lagi charge HP—sabar, full battery nanti koneksi makin kuat.
3. Soulmate datang pas kamu lagi asyik sama diri sendiri. Jadi, party solo dulu yuk!
4. Menunggu itu investasi: Soulmate-mu lagi upgrade skill biar match banget sama kamu.
5. Galau nunggu? Ingat, cokelat enak dimakan sendirian. Soulmate cuma bonus!
6. Jomblo waiting mode: Baca buku, travel, grow. Soulmate bakal bilang, 'Wah, keren nih!'
7. Soulmate lagi cari alamat hatimu yang tepat. Sabar, GPS-nya lagi update.
8. Menanti soulmate? Itu artinya universe lagi siapin plot twist romantis terbaik.
9. Jomblo: Nikmatin single playlist dulu. Soulmate join pas lagu favoritnya.
10. Nunggu? Bayangin dia lagi latihan jadi partner impian. You're worth the wait!
11. Soulmate menanti = waktu buat kamu jadi versi epic. Dia bakal kagum!
12. Galau? Soulmate-mu lagi sibuk hindari yang salah biar langsung ke kamu.
13. Jomblo sabar: Kayak kopi pagi—nikmatin prosesnya, hasilnya bakal manis.
14. Menunggu soulmate itu workout buat hati: Makin kuat, makin siap cinta.
15. Soulmate datang pas kamu lagi glow up. Jadi, shine on dulu ya!
16. Nunggu? Itu fase 'loading...' sebelum chapter bahagia dimulai.
17. Jomblo menanti: Koleksi cerita solo-mu bakal bikin dia jatuh cinta dua kali lipat.
18. Sabar nunggu soulmate—universe gak kasih yang biasa, pasti yang luar biasa.
19. Menanti itu self-care time. Soulmate bakal appreciate versi bahagiamu.
20. Soulmate lagi di belakang layar, siap masuk scene utama. Enjoy intermission-nya!

Simak kata-kata menghibur teman jomblo

1. Jomblo di Hari Valentine: Beli cokelat buat diri sendiri, hemat budget tapi hati kenyang!
2. Status: Single. Hobi: Swipe left di Tinder sambil makan popcorn.
3. Jomblo itu kayak WiFi gratis: Ada, tapi koneksinya sering putus di saat penting.
4. Kenapa jomblo suka hujan? Biar bisa bilang, 'Cuaca lagi galau kayak hatiku!'
5. Pacaran? Ribet. Jomblo: Bisa tidur sepanjang kasur tanpa rebutan bantal. Zzz
6. Jomblo mode on: Netflix, mie instan, dan bayangin lagi dinner romantis. Solo edition!
7. Hari Jomblo: Aku single, tapi koleksi meme galau lebih banyak dari gebetan.
8. Jomblo olahraga: Lari dari komitmen, push-up harga diri. Gym hati full!
9. Kenapa jomblo anti-cermin? Takut liat pantulan bilang, 'Cari pacar dulu deh!'
10. Single life hack: Gunakan tangan kanan buat high-five diri sendiri. You're awesome! #JombloPride
11. Jomblo kayak kopi hitam: Pahit awalnya, tapi bikin melek realita cinta.
12. Hari ini rayain jomblo: Beli pizza buat satu orang, tapi makan kayak party berdua.
13. Jomblo suka lagu sedih? Iya, biar soundtrack hidupnya ala drama Korea.
14. Status jomblo: Offline dari romansa, online di dunia makanan enak. Yumm!
15. Kenapa jomblo takut lift? Takut naik hati palsu, turun ke realita sendirian.
16. Jomblo itu superhero: Selamatkan hari tanpa sidekick. Cape-nya sendiri!
17. Hari Jomblo: Aku bahagia sendirian, tapi kalau ada yang apply, DM open kok!
18. Jomblo diet: Nol kalori drama, full kalori mie goreng. Balance life!
19. Pacar ideal buat jomblo: Remote AC yang gak pernah ngeluh panas dingin.
20. Single vibes: Stalking couple di IG sambil scroll meme jomblo. Relate abis!
21. Kenapa jomblo suka es krim? Dingin luar, manis dalam—kayak harapan cinta.
22. Jomblo weekend: Marathon series tanpa 'sayang, pause dong'. Pure bliss!
23. Hari Jomblo: Koleksi kaos kaki ganjil lebih banyak dari cerita romansa.
24. Jomblo itu kayak app baru: Loading skill self-love, update coming soon!
25. Rayain Hari Jomblo: Toast buat single life—bebas, lucu, dan zero drama!

Simak kata-kata motivasi untuk teman yang jomblo

1. Hati singlemu adalah lautan tenang, siap menyambut ombak passion dari pasangan impian.
2. Jomblo: Seperti buku cerita terbuka, menanti pena soulmate menulis bab romansa terindah.
3. Dalam diam, jomblo merasakan getar hati yang lembut—sinyal cinta abadi sedang mendekat.
4. Bayangimu, jomblo, adalah bintang tunggal yang bersinar, menarik pasangan jiwa ke orbitmu.
5. Romansa jomblo: Menyimpan mimpi peluk hangat, seperti musim semi yang siap mekar penuh bunga.
6. Hati kosongmu bukan kekurangan, tapi kanvas kosong untuk lukisan cinta yang penuh gairah.
7. Jomblo menanti seperti angin sepoi, membawa aroma janji—cinta yang tulus dan tak tergoyahkan.
8. Di setiap detik single, jomblo menabur benih harapan, panennya adalah pelukan abadi.
9. Soulmate-mu sedang menari di mimpi, jomblo—suatu hari, tarian itu jadi kenyataan manis.
10. Hati jomblo adalah lagu ballad lembut, menanti harmoni suara yang melengkapi melodi cintamu.
11. Single life romantis: Seperti kopi hangat di pagi, menyiapkan jiwa untuk cangkir cinta yang sempurna.
12. Jomblo, hatimu adalah istana rahasia—soulmate akan datang sebagai raja/ratu yang layak memasukinya.
13. Di ujung tunggu, jomblo menemukan romansa sejati: Cinta yang lahir dari hati murni, selamanya.

Bisnis.com, JAKARTA — 'The Life of a Showgirl' milik Taylor Swift terus bertahan di posisi nomor 1 di Billboard 200. Lagu itu mempertahankan kekuatannya selama empat minggu berturut-turut, menampilkan performa yang tak tertandingi.

Kesuksesan album ini menunjukkan bahwa dalam hal memadukan cerita, suara, dan daya tarik bintang, masih belum ada yang mampu menandingi Swift.

Pencapaian terbaru Swift ini menjadikan 'The Life of a Showgirl' album kedua di tahun 2025 yang mendominasi tangga lagu selama sebulan penuh, setelah 'I'm the Problem' milik Morgan Wallen.

Menurut Luminate, Swift memperoleh 146.000 unit album di Amerika Serikat untuk pekan yang berakhir pada 30 Oktober 2025.

Ini mencakup streaming, penjualan, dan ekuivalen lagu secara gabungan. Sementara penggemar terus merayakan kisah musiknya, persaingan di sekitarnya semakin ketat.

Namun, Swift tampak sama sekali tidak gentar, dominasinya berlanjut dengan mudah dan elegan.

Tepat di belakang Swift, soundtrack 'KPop Demon Hunters' bertahan kuat di nomor 2 dengan 84.000 unit album ekuivalen. 'I'm the Problem' karya Morgan Wallen mempertahankan posisinya di posisi ke-3, meraup 76.000 unit dalam periode yang sama.

Bukan hanya album, Taylor Swift juga merajai tangga lagu single. Single-nya yang emosional dan kaya lirik, 'The Fate of Ophelia', terus bersinar di posisi 1 Billboard Hot 100 selama empat minggu berturut-turut.

Kesuksesan lagu ini didorong oleh perilisan 'Alone in My Tower (Acoustic Version)', edisi terbatas yang tersedia hingga akhir Oktober. Versi spesial ini membantu meningkatkan angka streaming dan penjualannya lebih tinggi lagi.

Selama sepekan, ‘The Fate of Ophelia’ mencatat 29 juta streaming resmi, mencapai hampir 55 juta pendengar siaran radio, dan terjual 22.000 kopi, angka yang menegaskan daya tarik Swift yang tak terhentikan.

Sistem single salary menjadi bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah terus mematangkan rencana penerapan sistem penggajian tunggal atau single salary bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk menyederhanakan komponen penghasilan sekaligus meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri.

Direktur Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Tri Budhianto menyampaikan bahwa sistem single salary menjadi bagian dari upaya pemerintah agar hak penghasilan ASN diberikan secara penuh dan transparan.

"Sebetulnya single salary ini setahu kami sih salah satu cara pemerintah itu memang betul-betul dalam penggajian itu sangat sesuai dengan yang diterima yang menjadi hak dari pegawainya," kata Tri dalam acara Media Gathering Kemenkeu, Jakarta, Jumat.

Tri menambahkan, Kemenkeu bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) masih terus mendiskusikan desain teknis penerapan sistem tersebut.

"Ini masih terus berprogres ya, kami sudah komunikasi juga dengan Kementerian PANRB untuk bisa memastikan sistem penggajian kita menggunakan single salary," ujarnya pula.

Penerapan single salary juga dinilai dapat menyederhanakan berbagai tunjangan yang selama ini menjadi komponen terpisah dari gaji ASN.

"Memang pada prinsipnya kita sejak lama seinget saya kita juga inginnya semuanya single salary ya semuanya, lebih satu kesatuan penghasilan kita," kata Tri.

Lebih lanjut, terkait kenaikan gaji ASN, dirinya menyebut hingga saat ini belum ada keputusan resmi untuk tahun anggaran 2026.

Dari sisi perencanaan fiskal, pemerintah akan mempertimbangkan prioritas APBN dalam menentukan kebijakan kenaikan gaji.

"Kalau kita lihat semua yang menjadi bagian dari APBN akan tergantung dari prioritas pemerintah saat ini. Kalau memang pemerintah pada saat itu kenaikan gaji jadi prioritas, saya yakin itu juga akan diperhitungkan dan akan menjadi bagian di tahun depannya. Tapi kalau kita bicara di tahun 2026, seinget saya di nota keuangan belum kelihatan terkait kenaikan gaji itu," katanya lagi.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025