Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan EBT Grup Salim, PT Tamaris Hidro berencana menghimpun dana hingga Rp1 triliun melalui Penawaran Umum Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tamaris Hydro Tahap I Tahun 2026.

Dana hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan sekaligus melakukan refinancing sebagian pinjaman sindikasi perbankan pada aset pembangkit listrik tenaga air (PLTA) yang telah beroperasi komersial.

Perseroan menawarkan sukuk dengan nilai emisi maksimal Rp1 triliun yang terbagi menjadi dua seri, yakni Seri A bertenor 5 tahun dan Seri B bertenor 7 tahun. Pembayaran imbalan ijarah akan dilakukan setiap tiga bulan.

Instrumen syariah tersebut memperoleh peringkat idAA(sy)(sf) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) dan didukung fasilitas pembiayaan atau credit enhancement facility (CEF) dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dengan plafon standby maksimal Rp450 miliar.

Objek ijarah yang menjadi dasar penerbitan sukuk berupa hak manfaat atas kapasitas listrik pembangkit milik perseroan sebesar 1,83 miliar kilowatt hour (kWh). Pendapatan berasal dari kontrak jual beli listrik jangka panjang dengan PT PLN (Persero).

Presiden Direktur Tamaris Hidro M. Syahrial mengatakan penerbitan sukuk menjadi bagian dari strategi jangka panjang perusahaan untuk mendukung percepatan transisi energi.

“Melalui instrumen syariah ini, kami menghadirkan alternatif investasi yang kompetitif sekaligus memberikan kesempatan bagi investor untuk berpartisipasi langsung dalam pembangunan infrastruktur energi bersih yang berkelanjutan,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan jadwal indikatif, masa penawaran awal (bookbuilding) berlangsung pada 18–24 Juni 2026. Perseroan menargetkan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Juni 2026, dilanjutkan masa penawaran umum pada 2–6 Juli 2026 dan pencatatan sukuk di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Juli 2026.

Jadwal Penawaran Sukuk Tamaris Hidro sebagai berikut:

• Masa Bookbuilding: tanggal 18 sd 24 Juni 2026;
• Pernyataan Efektif OJK: tanggal 30 Juni 2026;
• Masa Penawaran Umum: tanggal 2 sd 6 Juli 2026;
• Penjatahan: tanggal 7 Juli 2026;
• Distribusi Elektronik KSEI: tanggal 9 Juli 2026; dan
• Pencatatan di Bursa Efek Indonesia: tanggal 10 Juli 2026

Penerbitan sukuk didukung oleh PT BCA Sekuritas, PT Binaartha Sekuritas, PT INA Sekuritas Indonesia, dan PT BRI Danareksa Sekuritas sebagai joint lead underwriters.

Dari sisi kinerja, Tamaris Hidro membukukan pendapatan sebesar Rp563,7 miliar sepanjang 2025 dengan EBITDA mencapai Rp389,2 miliar. Total aset perseroan tercatat Rp5,18 triliun dan total ekuitas Rp2,53 triliun.

Perseroan juga mencatat pertumbuhan jangka panjang yang cukup kuat sejak 2014, dengan compound annual growth rate (CAGR) pendapatan sebesar 23,87%, EBITDA 28,45%, dan total aset 20,07%.

Pada tahun lalu, Tamaris Hidro telah melunasi Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A senilai Rp200 miliar menggunakan kas internal. Perseroan juga mengakuisisi PLTA Batu Gajah yang memiliki kapasitas kontrak jual beli listrik sebesar 16 megawatt (MW).

Hingga akhir 2025, Tamaris Hidro mengelola 20 pembangkit listrik tenaga air dengan total kapasitas terpasang 167,8 MW. Portofolio tersebut terdiri atas 18 pembangkit yang telah beroperasi secara komersial dengan kapasitas 142,8 MW, satu proyek konstruksi berkapasitas 5 MW, serta satu proyek dalam tahap pengembangan berkapasitas 20 MW.

Perseroan menilai pembangkit listrik tenaga air akan memainkan peran penting dalam mendukung target bauran energi baru terbarukan (EBT) nasional sebesar 34,3% pada 2034 karena memiliki karakteristik energi bersih yang stabil dan dapat diandalkan sebagai sumber listrik baseload.

Selain itu, Tamaris Hidro mengklaim telah berkontribusi terhadap pengurangan emisi gas rumah kaca sekitar 551.550 ton CO2 ekuivalen pada 2025.

Perseroan juga mencatat penanaman kumulatif 417.534 pohon hingga akhir tahun lalu sebagai bagian dari program rehabilitasi lingkungan dan konservasi daerah aliran sungai di sekitar wilayah operasional pembangkit.

Bisnis.com, JAKARTA - Investasi obligasi sering dianggap sebagai pilihan yang stabil dan minim risiko. Namun, tidak semua obligasi memiliki sistem yang sama. Saat ini, banyak investor mulai melirik sukuk, yaitu instrumen investasi berbasis syariah yang berbeda dengan obligasi konvensional.

Perbedaan konsep ini sering menimbulkan pertanyaan di kalangan investor pemula, terutama terkait obligasi biasa vs sukuk, cara membeli, hingga potensi keuntungannya dalam jangka panjang.

Apa Itu Sukuk dan Obligasi Negara?

Secara umum, obligasi negara merupakan surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Dana tersebut biasanya digunakan untuk membiayai pembangunan, menutup defisit anggaran, atau mendanai proyek strategis.

Sementara itu, sukuk adalah surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip Islam. Berbeda dengan obligasi konvensional yang menggunakan sistem bunga, sukuk menggunakan mekanisme bagi hasil, margin, atau sewa (akad) yang sesuai dengan aturan syariah. Dalam sukuk, investor tidak sekadar memberikan pinjaman kepada penerbit, tetapi memiliki kepemilikan atas aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk (underlying asset).

Karena mengikuti prinsip syariah, sukuk tidak mengandung unsur:

• riba (bunga),
• gharar (ketidakjelasan transaksi),
• maysir (spekulasi atau perjudian).

Hal inilah yang membuat sukuk menjadi alternatif investasi yang dianggap halal dan stabil bagi banyak investor.

Perbedaan Obligasi Biasa vs Sukuk

Perbandingan antara obligasi konvensional dan sukuk dapat dilihat dari beberapa aspek utama.

1. Prinsip dasar

• Pada obligasi konvensional, hubungan antara investor dan penerbit adalah hubungan utang-piutang. Investor memberikan dana dan akan menerima pembayaran bunga secara berkala.
• Sedangkan pada sukuk, investor memiliki kepemilikan bersama atas aset atau proyek yang menjadi dasar penerbitan surat berharga tersebut.

2. Imbal hasil

• Obligasi memberikan imbalan berupa kupon bunga yang bisa bersifat tetap atau mengambang.
• Sukuk memberikan imbalan berdasarkan akad syariah, seperti bagi hasil usaha, margin keuntungan, atau pembayaran sewa dari aset yang dibiayai.

3. Kepatuhan syariah

Sukuk wajib mengikuti aturan syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Obligasi konvensional tidak memiliki ketentuan tersebut.

4. Underlying asset

Sukuk harus memiliki aset dasar seperti proyek infrastruktur atau aset nyata lainnya. Obligasi konvensional tidak selalu membutuhkan aset pendukung.

5. Risiko

Risiko pada sukuk berkaitan dengan kinerja aset yang menjadi dasar investasi, sedangkan obligasi lebih berfokus pada risiko penerbit dalam membayar utang.

Jenis Sukuk Negara yang Populer di Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan menerbitkan beberapa jenis sukuk yang bisa dibeli oleh masyarakat.

1. Sukuk Tabungan (ST)

Sukuk tabungan merupakan produk investasi syariah dengan tenor dua hingga empat tahun. Imbal hasilnya bersifat floating with floor, yaitu mengikuti suku bunga acuan namun memiliki batas minimal tertentu.

Selama masa investasi, sukuk tabungan tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder, tetapi investor masih bisa mencairkan sebagian dana melalui fasilitas early redemption.

2. Sukuk Ritel (SR)

Sukuk ritel memiliki imbal hasil tetap dan tenor sekitar tiga tahun. Berbeda dengan sukuk tabungan, produk ini dapat diperjualbelikan di pasar sekunder setelah melewati masa holding period.

Nilai pembelian biasanya dimulai dari Rp1 juta, sehingga cukup terjangkau bagi investor pemula.

Cara Beli Sukuk Secara Resmi

Banyak orang mengira membeli sukuk sulit, padahal prosesnya cukup sederhana dan bisa dilakukan secara online. Berikut cara beli sukuk & risikonya yang perlu diketahui investor.

1. Registrasi melalui mitra distribusi

Investor harus mendaftar di mitra distribusi resmi yang ditunjuk Kemenkeu, seperti:

• Bank BCA
• Bank Mandiri
• BRI
• BNI
• Aplikasi investasi seperti Bareksa, Bibit, dan Tanamduit
• Perusahaan sekuritas

Registrasi biasanya membutuhkan data seperti SID (Single Investor Identification), rekening dana, dan rekening surat berharga.

2. Pemesanan saat masa penawaran

Ketika pemerintah membuka masa penawaran sukuk, investor dapat:

• login ke aplikasi atau website mitra distribusi
• memilih seri sukuk yang tersedia
• menentukan nominal pembelian (mulai Rp1 juta)

Investor juga perlu menyetujui dokumen memorandum informasi sebelum melanjutkan transaksi.

3. Melakukan pembayaran

Setelah pesanan diverifikasi, investor akan mendapatkan kode billing untuk pembayaran melalui mobile banking, ATM, atau teller bank.

4. Konfirmasi kepemilikan

Jika pembayaran berhasil, investor akan menerima NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara) sebagai bukti transaksi. Sukuk akan masuk ke portofolio investasi pada tanggal penerbitan.

Panduan ini juga sejalan dengan panduan resmi dari Kemenkeu terkait pembelian Surat Berharga Negara ritel secara elektronik.

Keuntungan Jangka Panjang Berinvestasi Sukuk

Sukuk menjadi pilihan menarik bagi banyak investor karena menawarkan beberapa keunggulan.

• Pendapatan stabil
• Aman dan dijamin negara.
• Modal awal terjangkau
• Diversifikasi investasi
• Mendukung pembangunan negara

Risiko Investasi Sukuk yang Perlu Dipahami

Meskipun tergolong aman, sukuk tetap memiliki beberapa risiko investasi yang perlu dipertimbangkan.

1. Risiko gagal bayar
   Risiko ini terjadi jika penerbit tidak mampu membayar imbal hasil atau pokok investasi. Namun pada sukuk negara, risiko ini relatif kecil karena dijamin pemerintah.
2. Risiko likuiditas
   Tidak semua sukuk dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Beberapa produk seperti sukuk tabungan memiliki batasan pencairan sebelum jatuh tempo.
3. Risiko pasar
   Harga sukuk ritel di pasar sekunder dapat turun ketika suku bunga naik, sehingga investor perlu mempertimbangkan waktu yang tepat untuk menjualnya.

Perdebatan obligasi biasa vs sukuk sebenarnya kembali pada kebutuhan dan preferensi investor. Obligasi konvensional menawarkan sistem bunga, sedangkan sukuk menggunakan prinsip syariah dengan mekanisme bagi hasil atau sewa.

Bagi investor yang menginginkan investasi halal, stabil, dan berpotensi memberikan keuntungan jangka panjang, sukuk bisa menjadi pilihan yang menarik. Apalagi proses pembeliannya kini semakin mudah berkat sistem online dan panduan resmi dari Kementerian Keuangan.

Dengan memahami apa itu sukuk & obligasi negara, cara beli & risiko, serta manfaatnya dalam jangka panjang, investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih bijak dan sesuai dengan tujuan keuangan.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang terhadap sejumlah seri surat utang syariah atau sukuk besok, Selasa (27/1/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang sukuk yang bakal digelar besok menargetkan dana terhimpun hingga Rp11 triliun dari 8 seri sukuk. Tiga seri merupakan Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) dan lima lainnya merupakan Project Based Sukuk (PBS).

Ketiga seri SPNS itu antara lain SPNS09032026 (reopening), SPNS10082026 (reopening), dan SPNS12102026 (reopening). Ketiga seri ini memiliki tenggat jatuh tempo pada periode 9 Maret 2026–12 Oktober 2026. Seri SPNS ini merupakan seri dengan tenor pendek.

Kelima seri lainnya antara lain PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBS034 (reopening), PBS005 (reopening), dan PBS038 (reopening). Seri PBS038 menawarkan imbal hasil terbesar senilai 6,87%. Sebaliknya, PBS040 menawarkan imbal hasil terkecil dengan nilai 5,00%.

Sementara itu, tenggat jatuh tempo terpanjang digenggam oleh PBS038 yang jatuh tempo pada 15 Desember 2049. Sebaliknya, PBS030 memiliki tenggat jatuh tempo tersingkat pada 15 Juli 2028.

“Target indikatif Rp11 triliun, dengan nilai maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (26/1/2026).

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang sukuk ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Berikut rincian lelang sukuk Selasa (27/1/2026):

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan bakal menggelar lelang sukuk dengan target indikatif Rp11 triliun, Selasa (13/1/2026).

Melansir laman resmi DJPPR, lelang akan dilakukan terhadap dua seri sukuk yaitu Surat Perbendaharaan Negara Syariah (SPNS) danProject Based Sukuk(PBS). Terdapat total delapan produk sukuk yang bakal dilelang besok.

Dari kedelapan produk itu, tiga di antaranya merupakan seri SPNS, antara lain SPNS10022026 (reopening), SPNS13072026 (reopening), dan SPNS12102026 (new issuance). Ketiga seri itu memiliki tenor pendek yang jatuh tempo kurang dari satu tahun. Ketiga seri itu memiliki imbal hasil diskonto.

Sementara lima seri PBS lain adalah PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBSG002 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS038 (reopening). Kelima produk ini jatuh tempo pada rentang waktu 2–23 tahun.

PBS040 menjadi produk dengan tingkat imbal hasil terendah, yaitu 5,0%. Produk ini memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 November 2030 atau memiliki tenor empat tahun.

Sementara produk dengan imbal hasil tertinggi digenggam oleh PBS038 dengan tingkat imbal hasil 6,87%. Produk ini memiliki tenggat jatuh tempo pada 15 Desember 2049 atau memiliki tenor 23 tahun.

Sementara PBS030 menjadi produk dengan tenor terendah, yaitu 2 tahun dan jatuh tempo pada 15 Juli 2028. Produk ini memiliki imbal hasil 5,87%.

“Target indikatif Rp11 triliun dengan maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Senin (12/1/2026).

Dalam lelang kali ini, turut ditawarkan seri PBSG002 yang merupakan serigreen sukuk, melalui lelang di pasar perdana domestik. Seri PBSG002 digunakan pemerintah untuk program Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi bank umum konvensional, bank umum syariah, maupun unit usaha syariah.

Adapun lelang besok akan dilaksanakan menggunakan sistem pelelangan yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai agen lelang SBSN. Lelang bersifat terbuka dan menggunakan metode harga beragam.

Penawaran pembelian dalam lelang dapat diikuti oleh investor individu maupun institusi. Namun, penyampaian penawaran pembelian harus melalui dealer utama yang telah mendapat persetujuan Kemenkeu.

Beberapa dealer utama dalam lelang kali ini adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Permata Tbk. (BNLI), dan sejumlah perbankan lainnya di Tanah Air. Sejumlah sekuritas juga tercatat sebagai dealer utama lelang ini.

Lelang sukuk ini dilakukan untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan dalam APBN 2026.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau sukuk, mencapai 43,0%.

Menanggapi hal tersebut, praktisi asuransi syariah Erwin Noekman berpendapat SBSN menjadi instrumen investasi yang masih menjadi andalan penghasil cuan bagi industri asuransi.

“Tidak bisa dipungkiri, imbal hasil SBSN masih yang paling attractive dan relatif secured, sehingga untuk kepastian long-term investment masih menjadi andalan penghasil cuan,” ungkapnya kepada Bisnis, dikutip Jumat (5/12/2025).

Dia melanjutkan, hal ini berbeda dengan instrumen saham yang relatif lebih fluktuatif, sehingga jenis ini riskan dan rentan terhadap ketidakpastian kondisi makro ataupun politik.

Meskipun demikian, Erwin menilai instrumen syariah yang tersedia saat ini sudah cukup mumpuni dan likuid. Apabila ada diversifikasi, itu merupakan tindakan wajar bagi para pelaku pasar.

Lebih lanjut, dia menyebut tantangan terbesar yang dihadapi industri asuransi syariah dalam berinvestasi adalah tekanan target hasil investasi yang kerap dibanding-bandingkan dengan investasi konvensional.

“Untuk menyikapinya, manajemen tetap harus taat asas terhadap kesesuaian syariah [sharia governance]. Investasi syariah mengecualikan pabrik rokok, bir, bank konvensional yang notabene paling gacor penghasil cuan,” beber CII Ambassador tersebut.

Sebab demikian, Erwin menilai sukuk masih menjadi instrumen yang memiliki prospek baik dan menarik bagi industri asuransi syariah ke depannya.

“Selain sukuk, investasi dalam bentuk logam mulia masih akan menjanjikan dan kinclong sebagai penghasil cuan, setidaknya sampai delapan tahun ke depan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, OJK menyampaikan sampai dengan Oktober 2025 hasil investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah mencapai Rp2,73 triliun atau 13,8% dari rata-rata investasi tahun 2025.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono membeberkan portofolio investasi perusahaan asuransi dan reasuransi syariah didominasi oleh SBSN yang mencapai 43,0%.

“Diikuti oleh saham sebesar 19,2%, deposito sebesar 16,6%, reksa dana sebesar 12,1%, dan sukuk korporasi sebesar 8,8%,” katanya dalam lembar jawaban RDK Oktober 2025, dikutip pada Jumat (5/12/2025).

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) bakal menggelar lelang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) yang dijadwalkan pada Selasa (25/11/2025). Dalam lelang sukuk kali ini, pemerintah menargetkan dana yang dihimpun hingga Rp7 triliun.

Melansir laman resmi DJPPR, pemerintah bakal menggelar lelang terhadap delapan seri SBSN, dengan perincian tiga SPNS (Surat Perbendaharaan Negara Syariah) dan lima PBS (Project Based Sukuk).

Kedelapan seri sukuk dengan mata uang rupiah itu, dilelang untuk memenuhi sebagian dari target pembiayaan APBN 2025.

“Target indikatif Rp23 triliun dan target maksimal dimenangkan 200% dari target indikatif,” tulis pengumuman DJPPR, dikutip Kamis (20/11/2025).

Diperinci, ketiga seri SPNS yang bakal dilelang oleh DJPPR adalah SPNS12012026 (reopening), SPNS01062026 (reopening), dan SPNS10082026 (reopening). Adapun ketiga seri itu memiliki tingkat kupon diskonto dan jatuh tempo pada rentang waktu 12 Januari 2026–10 Agustus 2026.

Sementara itu, lima seri PBS yang bakal diterbitkan pemerintah antara lain PBS030 (reopening), PBS040 (reopening), PBSG002 (reopening), PBS034 (reopening), dan PBS038 (reopening). Adapun, keenam seri ON memiliki tenggat jatuh tempo yang beragam, mulai dari 15 Juli 2028–15 Desember 2049.

Diperinci, maturity date terlama dipegang oleh seri PBS038 dengan tenggat jatuh tempo pada 15 Desember 2049. Namun, seri ini hanya menawarkan kupon sebesar 6,87%. Sebaliknya, tenggat jatuh tempo paling singkat dipegang oleh seri PBS030 dengan kupon terkecil, sebesar 5,87%.

Sementara itu, tingkat kupon tertinggi digenggam oleh seri PBS034 dengan besaran kupon 6,50%. Seri ini jatuh tempo pada 15 Juni 2039.

Adapun, dalam lelang ini ditawarkan seri PBSG002 yang merupakan seri Green Sukuk yang ditawarkan melalui lelang di pasar perdana domestik.

"Penerbitan seri Green Sukuk melalui lelang ini melengkapi program penerbitan Green Sukuk yang sudah dilakukan sebanyak 8 kali di pasar global sejak tahun 2018 dan 10 kali di pasar domestik melalui Green Sukuk Ritel sejak tahun 2019," tulis pengumuman DJPPR.

Adapun, seri PBSG002 juga dapat digunakan untuk mendukung program RPIM (Rasio Pembiayaan Inlkusif Makropudensial) bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah.

Nantinya, lelang bakal digelar pada Selasa (25/11/2025) pukul 09.00 WIB–11.00 WIB. Tanggal settlement dalam lelang kali ini ditetapkan pada Kamis (27/11/2025).

Adapun lelang SBSN bakal digelar oleh Bank Indonesia, dengan metode open auction dan multiple price. Artinya, pemenang lelang yang mengajukan penawaran pembelian kompetitif, akan membayar sesuai yield yang diajukan.

Sementara itu, pemenang lelang yang mengajukan penawaran non-kompetitif, bakal membayar sesuai yield rata-rata tertimbang dari penawaran kompetitif yang dinyatakan menang.

Peserta lelang SUN kali ini antara lain sejumlah perbankan, seperti

PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk, PT. Bank Permata, Tbk, PT. Bank Panin, Tbk, PT. Bank HSBC Indonesia, PT. Bank OCBC NISP, Tbk, Standard Chartered Bank, PT. Bank CIMB Niaga, Tbk, PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk, Citibank N.A, PT. Bank Central Asia, Tbk, Deutsche Bank AG, PT. BRI Danareksa Sekuritas, PT. Mandiri Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk, PT. Bahana Sekuritas, PT Bank Syariah Indonesia Tbk.

Selain itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia (BI) turut menjadi peserta lelang kali ini.

Bisnis.com, JAKARTA – Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan tengah bersiap menerbitkan SBN Ritel ketiga pada tahun ini, Sukuk Tabungan seri ST016. Torehan historis yang impresif dari penerbitan ST, kini membebankan ekspektasi yang tinggi bagi pemerintah di tengah kondisi lesu pasar modal Tanah Air.

Menilik data historis yang dihimpun Bisnis, realisasi penyerapan pasar terhadap ST sejak pertama kali diterbitkan pada 2016, cenderung impresif. SBSN Ritel yang memiliki imbal hasil floating with floor ini selalu mampu mencatatkan oversubscribed pada setiap penerbitan.