CIAMIS - Sejumlah ulama dan masyarakat menghadiri kegiatan Istigasah Kubro dan doa bersama untuk keselamatan umat, bangsa, dan negara di Masjid Jami Umar Bin Khattab, Sindangbarang, Kabupaten Ciamis, Minggu (5/4/2026). Pimpinan Ponpes Dzikrul Huda Kabupaten Ciamis yang juga Sekretaris Umum Himpunan Alumni Miftahul Huda (HAMIDA) KH Muhammad Nurdin menegaskan pentingnya ikhtiar batin melalui doa selain ikhtiar lahir.

“Usaha dan doa bersama ini adalah ikhtiar batin. Jangan hanya sekadar ikhtiar dhohir, karena doa meskipun tidak kelihatan, sangat dirasakan. Bahkan, Rasulullah menyebut doa sebagai senjata orang-orang beriman,” ujarnya.

Dia berharap doa yang dipanjatkan dapat membawa keselamatan bagi umat dan bangsa. “Semoga doa-doa ini menggetarkan Arsy dan menembus jagat Allah, sehingga diijabah untuk keselamatan umat, bangsa, dan negeri kita tercinta,” katanya.

KH Nurdin juga menyoroti penegakan hukum di Indonesia, khususnya terkait tragedi KM 50 yang dinilai masih menyisakan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. “Kasus KM 50 masih banyak menyisakan pertanyaan. Banyak kejanggalan, ketidakjujuran, dan kezaliman yang dirasakan masyarakat. Informasi yang kami terima pun tidak utuh,” ujarnya.

Dia meminta aparat penegak hukum tidak gentar dalam menegakkan keadilan secara jujur dan transparan. “Kami berharap kepada para penegak hukum agar tidak gentar menegakkan hukum seadil-adilnya, sejujur-jujurnya, dan sebenar-benarnya,” katanya.

Menurut Nurdin, masyarakat hanya bisa berpegang pada nilai-nilai kejujuran, kebenaran, dan keadilan yang selama ini digaungkan. “Kami masyarakat kecil hanya berharap kepada para pengambil kebijakan dan pemegang kekuasaan agar betul-betul menegakkan supremasi hukum secara terang benderang,” ucapnya.

JAKARTA - Istigasah kubro dan halalbihalal doa untuk Indonesia di Cirebon, Jawa Barat, Jumat (3/4/2026) dihadiri oleh ratusan warga. Istigasah yang digelar setelah Idulfitri itu merupakan bentuk ikhtiar batin agar bangsa Indonesia dijauhkan dari ketidakadilan.

Kegiatan itu berlangsung khidmat dengan diikuti ratusan jamaah dari berbagai kalangan masyarakat dan tokoh agama. Mereka memanjatkan doa bersama untuk keselamatan bangsa serta berharap keadilan dan kebenaran dapat ditegakkan di Indonesia.

“Ini bukan sekadar ritual keagamaan, tetapi juga doa bersama agar negeri ini terjaga dari praktik hukum yang tidak adil dan aparat penegak hukum dijauhkan dari godaan yang merusak integritas,” ujar Pimpinan Majelis Al Barkah Surya Cirebon, KH Muhammad Ilyas Khaelani.

Sejumlah kasus yang dinilai masih menyisakan persoalan keadilan disorotinya dalam kesempatan itu, antara lain kasus Kilometer 50 (KM 50) dan kasus Vina. Dia menilai penyelesaian kasus-kasus tersebut penting untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.

“Peristiwa KM 50 dan kasus lainnya masih menjadi perhatian masyarakat. Harapannya, dapat diungkap secara terang agar memberikan kepastian hukum,” ujarnya.

Kiai Ilyas menegaskan bahwa masyarakat berharap seluruh perkara yang belum terselesaikan dapat ditangani secara transparan dan profesional. “Kalau memang perlu dijelaskan, maka dijelaskan. Kalau perlu ditegakkan, maka ditegakkan. Negara ini memiliki hukum yang harus dijalankan secara adil,” imbuhnya.

Dia pun menyampaikan harapan agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dapat mendorong penyelesaian berbagai kasus yang masih tertunda. “Kami berharap ada upaya yang serius dan terbuka untuk menyelesaikan kasus-kasus yang belum tuntas, sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga,” jelasnya.

Dirinya juga menekankan pentingnya integritas aparat penegak hukum, khususnya Polri, dalam menjalankan tugas secara profesional dan akuntabel. “Penegakan hukum yang jujur dan terbuka sangat penting untuk menjaga marwah hukum dan kepercayaan publik,” pungkasnya.

KARAWANG - Persaudaraan Umat Islam (PUI) kembali menunjukkan kepedulian mendalam atas keadilan yang belum tuntas. Sebanyak 50 anggota PUI menggelar aksi doa bersama langsung di lokasi kejadian Kilometer 50 (KM 50) Tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (27/3/2026). Sebelumnya, mereka menggelar aksi damai di Kompleks Parlemen dan Mabes Polri.

Dengan khusyuk dan penuh keprihatinan, mereka memanjatkan doa bagi para korban yang pergi meninggalkan keluarga dalam peristiwa yang terjadi pada 7 Desember 2020. PUI menyatakan aksi doa bersama ini adalah seruan nurani bahwa di balik setiap angka dalam catatan hukum, ada manusia, ada keluarga, ada air mata yang belum kering.

"Kami hadir di sini bukan untuk membuat gaduh. Kami hadir untuk berdoa, mengingatkan bahwa keadilan tidak boleh kedaluwarsa. Lima tahun lebih berlalu, tetapi keluarga korban tragedi KM 50 masih menunggu kebenaran yang utuh. Polri harus menuntaskan kasus ini hingga tuntas tanpa terkecuali, tanpa tebang pilih," ujar Koordinator PUI Sjahrir Jasim.

Dia berharap Komisi III DPR membentuk panitia khusus (pansus) dan kepolisian terus melanjutkan pengusutan peristiwa KM 50 yang hingga kini belum menemukan titik terang.

"Polri dapat mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus dengan cepat dan profesional. Karena itu, publik juga berharap standar yang sama diterapkan dalam kasus-kasus besar yang masih menyisakan pertanyaan seperti Tragedi Kanjuruhan dan KM 50," katanya.

Kasus KM 50 yang mengakibatkan kematian 6 laskar Front Pembela Islam (FPI) meninggalkan sederet kejanggalan yang belum terjawab. Misalnya, hilangnya rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian, penerapan standar operasional prosedur (SOP), mekanisme penggunaan kekuatan, dan dugaan keterlibatan rantai komando yang belum sepenuhnya terungkap.

"Apakah hilangnya CCTV itu semata kelalaian administratif, kelemahan sistem pengamanan bukti, atau justru indikasi adanya upaya mengaburkan fakta? Kejanggalan ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkapnya.

"PUI tidak akan berhenti bersuara selama keadilan belum ditegakkan. Kami akan terus hadir, terus berdoa, dan terus mengingatkan karena diam terhadap ketidakadilan adalah pengkhianatan terhadap kemanusiaan," tambah Sjahrir.

JAKARTA - Persaudaraan Umat Islam (PUI) mengapresiasi langkah cepat Polri dalam mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap Wakil Ketua Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Andrie Yunus. Apresiasi tersebut disampaikan PUI dalam aksi simpatik yang digelar di depan Mabes Polri, Jakarta, Kamis (26/3/2026).

Koordinator PUI, Sjahrir Jasim mengatakan bahwa keberhasilan mengungkap kasus secara cepat semestinya menjadi standar bagi penanganan perkara lain, terutama kasus besar yang hingga kini belum sepenuhnya terungkap.

“Ini menunjukkan Polri mampu bekerja cepat dan profesional. Karena itu, publik juga berharap standar yang sama diterapkan dalam kasus-kasus besar yang masih menyisakan pertanyaan,” ujar Sjahrir di sela aksi.

PUI menilai, sejumlah peristiwa seperti Tragedi Kanjuruhan dan peristiwa KM 50 membutuhkan pengungkapan yang tidak hanya tuntas secara hukum formal, tetapi juga komprehensif.

"Polri harus dapat menjawab berbagai aspek yang menjadi perhatian publik, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), penggunaan kekuatan, hingga kejelasan rantai komando dalam 2 kasus besar tersebut," ujarnya.

Menurut Sjahrir, penanganan kasus besar tidak cukup berhenti pada pelaku di tingkat lapangan. "Diperlukan keberanian untuk menelusuri tanggung jawab hingga ke tingkat pengambil kebijakan agar keadilan substantif dapat benar-benar terwujud," tegasnya.

Selain itu, PUI juga menyoroti adanya kejanggalan yang belum terjawab, khususnya terkait tidak lengkapnya atau hilangnya rekaman CCTV dalam kedua peristiwa tersebut. Padahal, rekaman tersebut merupakan salah satu alat bukti penting dalam mengungkap fakta secara objektif.

“Ketika alat bukti kunci seperti CCTV tidak tersedia secara utuh, maka wajar jika publik mempertanyakan proses penegakan hukum. Ini perlu dijelaskan secara terbuka,” kata dia.

Menurutnya, dalam Tragedi Kanjuruhan, fakta persidangan sebelumnya mengungkap penggunaan gas air mata di ruang terbatas yang berkontribusi pada jatuhnya korban jiwa.

"Fakta persidangan terungkap adanya penggunaan gas air mata tanpa prosedur yang benar, disinilah berkontribusi pada jatuhnya korban jiwa", jelasnya.

Sementara dalam kasus KM 50, PUI menilai masih diperlukan kejelasan menyeluruh terkait kronologi kejadian, dasar tindakan aparat, serta pihak yang bertanggung jawab dalam struktur komando.

"Kejadian kasus KM 50 masih banyak fakta yang diabsurkan, dan siapa penanggung jawab dalam operasi yang berdampak tewasnya 6 anggota FPI", urainya.

Ia juga berpandangan bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga oleh transparansi, konsistensi, dan keberanian dalam mengungkap fakta secara utuh.

"PUI yakin, jika Polri transparan dan konsisten dalam mengungkap fakta, maka tidak ada kasus yang tidak bisa diungkap", tegasnya.

PUI juga mendorong agar Polri melanjutkan kinerja profesionalnya dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, khususnya dalam penanganan kasus-kasus yang berdampak luas bagi masyarakat.

“Kepercayaan publik jadi fondasi utama. Sehingga hanya bisa dijaga jika penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan tanpa tebang pilih,” ujar Sjahrir.