Bisnis.com, JAKARTA— PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) mengungkap bahwa perusahaan secara konsisten dan disiplin mengevaluasi berbagai peluang strategis, termasuk merger dan akuisisi, seiring dengan tren aksi korporasi tersebut di industri.

Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya memperkuat portofolio bisnis dan menciptakan nilai jangka panjang.

Direktur Strategic Business Development and Portfolio Telkom, Seno Soemadji, mengatakan setiap peluang dikaji secara komprehensif dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan keselarasan dengan arah strategi perusahaan.

“Serta fokus pada profitability dan value creation yang berkelanjutan,” kata Seno kepada Bisnis, Rabu (13/5/2026).

Seno menambahkan Telkom juga memastikan setiap langkah strategis tersebut selaras dengan arah kebijakan dan strategi besar pemerintah melalui Danantara, khususnya dalam mendorong penguatan struktur industri, peningkatan efisiensi, serta optimalisasi nilai aset negara.

Dengan pendekatan tersebut, Seno mengatakan Telkom tidak hanya berfokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga berkontribusi dalam mendorong transformasi industri yang lebih terintegrasi, sehat, dan berdaya saing global.

Telkom melihat tren konsolidasi industri masih akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan. Kondisi tersebut didorong oleh kebutuhan efisiensi, tekanan terhadap margin, serta tuntutan peningkatan kualitas layanan dan customer experience.

Seno menyebut industri akan makin mengarah pada pemain dengan skala kuat, kapabilitas jaringan yang luas, serta model bisnis yang adaptif dan berkelanjutan. Dalam lanskap tersebut, pemain yang mampu mengintegrasikan infrastruktur, layanan digital, dan ekosistem akan memiliki posisi lebih unggul dalam memenangkan persaingan.

Telkom memastikan terus memperkuat posisi sebagai pemimpin pasar melalui pendekatan yang lebih terintegrasi dan berbasis value creation.

Seno mengatakan fokus utama perusahaan meliputi optimalisasi dan monetisasi aset jaringan secara lebih efektif, penguatan kualitas layanan end-to-end, serta pengembangan produk dan solusi yang makin relevan dengan kebutuhan pelanggan, baik di segmen ritel maupun enterprise.

“Selain itu, Telkom juga mendorong penguatan kapabilitas infrastruktur digital sebagai fondasi utama, sekaligus memastikan pengalaman pelanggan yang konsisten dan unggul di seluruh touchpoint,” kata Seno.

Dengan pendekatan tersebut, Telkom tidak hanya beradaptasi terhadap dinamika industri, tetapi juga secara aktif membentuk arah pertumbuhan pasar ke depan.

Telkom mencatat laba bersih sebesar Rp17,8 triliun pada 2025 dengan net income margin (NIM) 12,1%. Sementara itu, normalized net income perseroan tercatat sebesar Rp22,7 triliun dengan normalized NIM di angka 15,4%. Capaian tersebut ditopang pendapatan konsolidasi perseroan yang mencapai Rp146,7 triliun sepanjang 2025.

Adapun laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) konsolidasi tercatat sebesar Rp72,2 triliun dengan margin EBITDA 49,2%. Sementara normalized EBITDA mencapai Rp73,2 triliun dengan normalized EBITDA margin sebesar 49,9%.

Sejalan dengan transformasi dan penguatan fundamental bisnis, perseroan mencatat total shareholder return (TSR) sebesar 35,7% sepanjang 2025. Angka tersebut terdiri atas capital gain sebesar 28,4% dan dividend yield sebesar 7,3%.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, CILACAP - Presiden Prabowo Subianto melakukan groundbreaking proyek hilirisasi nasional tahap II di Refinery Unit IV Cilacap, Jawa Tengah, pada Rabu, 29 April 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk mempercepat transformasi industri nasional melalui penguatan hilirisasi di sektor strategis.

Acara diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, yang kemudian dilanjutkan dengan doa bersama sebagai bentuk harapan atas kelancaran dan keberhasilan proyek. Setelahnya, acara dilanjutkan dengan penayangan video mengenai rencana dan cakupan proyek hilirisasi tahap II yang akan dikembangkan.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa hilirisasi merupakan kunci untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam Indonesia sekaligus memperkuat kemandirian ekonomi nasional. Kepala Negara menekankan bahwa hilirisasi merupakan jalan menuju kebangkitan bangsa Indonesia.

“Groundbreaking hilirisasi tahap kedua yang mencakup 13 proyek strategis hilirisasi, senilai kurang lebih 116 triliun (rupiah) meliputi 5 proyek di sektor energi, 5 proyek di sektor mineral, 3 proyek di sektor pertanian,” ujar Kepala Negara.

Sebelumnya, Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Roeslani, dalam laporannya menyampaikan bahwa proyek hilirisasi tahap II merupakan kelanjutan dari upaya strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem industri nasional. Rosan menjelaskan bahwa pengolahan aset negara menjadi katalisator transformasi ekonomi nasional sebagai investasi negara untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia.

“Kami akan melakukan ini sebagai awal dari lompatan besar Indonesia sebagai bangsa yang tidak hanya kaya sebagai sumber daya alam, tetapi juga berdaulat dalam pengolahannya, unggul dalam produksinya, dan sejahtera dalam hasilnya,” ujar Rosan.

Adapun 13 proyek hilirisasi tahap II ini terdiri dari berbagai pengembangan di sektor pengolahan dan pemurnian yang terintegrasi, mencakup peningkatan kapasitas refinery, pengembangan produk turunan bernilai tambah, serta pembangunan fasilitas pendukung yang memperkuat rantai pasok industri nasional, sebagai berikut:

1. Proyek 1 dan 2: Pembangunan Fasilitas Kilang Gasoline di Dumai (Riau) dan Cilacap (Jawa Tengah);
2. Proyek 3, 4, 5: Pembangunan Tangki Operasional BBM di Palaran (Kalimantan Timur), Biak (Papua), dan Maumere (Nusa Tenggara Timur);
3. Proyek 6: Fasilitas Pengembangan fasilitas produksi DME berkapasitas 1,4 juta ton per tahun di Tanjung Enim (Sumatera Selatan);
4. Proyek 7: Pengembangan Fasilitas Manufaktur Baja Nirkarat dari Nikel di Indonesia Morowali Industrial Park (Sulawesi Tengah);
5. Proyek 8: Pengembangan Fasilitas Produksi Slab Baja Karbon dari Bijih Besi Lokal di Cilegon (Banten);
6. Proyek 9: Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton di Karawang (Jawa Barat);
7. Proyek 10: Hilirisasi Tembaga dan Emas di Gresik (Jawa Timur);
8. Proyek 11: Pengolahan Sawit menjadi Oleofood dan Biodiesel di Sei Mangkei (Sumatera Utara);
9. Proyek 12: Fasilitas Pengolahan Pala menjadi Oleoresin di Maluku Tengah (Maluku);
10. Proyek 13: Fasilitas Terpadu Kelapa terintegrasi menghasilkan MCT, coconut flour, dan activated carbon di Maluku Tengah (Maluku).

Dengan investasi besar dan cakupan lintas sektor, hilirisasi tahap II ini menjadi pijakan strategis menuju Indonesia yang lebih mandiri, berdaulat, dan berdaya saing global.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepemimpinan perempuan semakin menguat di sektor industri seiring dorongan pembangunan yang menekankan inklusivitas dan pelestarian budaya. Peran ini dinilai tidak hanya memperluas representasi, tetapi juga mendorong pendekatan bisnis yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Isu tersebut menjadi pembahasan utama dalam ajangWomen, Art and Society 2026yang digelar di Solo pada 16–19 April 2026. Kegiatan ini tidak hanya menjadi ruang apresiasi, tetapi juga mendorong inklusi ekonomi melalui literasi keuangan bagi 500 pelaku usaha ultra mikro serta penguatan ekosistem seni dan budaya.

Direktur Transformasi, SDM & Umum PT Surveyor Indonesia (Persero), Evi Afiatin, mengatakan, arah kepemimpinan saat ini tidak lagi semata mengejar pertumbuhan bisnis. “Kepemimpinan hari ini tidak lagi cukup hanya berfokus pada capaian finansial. Yang lebih penting adalah bagaimana membangun sistem yang berkelanjutan, inklusif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (18/4/2026).

Direktur Niaga & Operasi Surveyor Euis Emalia Noor menambahkan pertumbuhan industri perlu ditopang fondasi operasional yang kuat dan responsif. “Pertumbuhan yang kuat harus dibangun di atas fondasi operasional yang solid dan responsif terhadap kebutuhan pasar,” katanya.

Pendekatan tersebut dinilai berdampak pada penguatan kapasitas pelaku usaha, peningkatan kepercayaan terhadap kualitas produk dan jasa, serta mendorong ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Upaya ini juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029.

Dalam ajang Women, Art and Society 2026, Evi Afiatin dan Euis Emalia Noor menerima penghargaan “The Most Outstanding Women 2026”. Penghargaan ini mencerminkan peran kepemimpinan perempuan dalam mendorong transformasi industri sekaligus memberi dampak sosial yang lebih luas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan produsen otomotif Jepang harus mampu menyesuaikan diri dengan keinginan pasar menyusul penutupan sejumlah diler mobil di Indonesia yang mulai tergantikan oleh merek asal China.

Menperin mengatakan, kondisi tersebut menjadi tantangan bagi produsen otomotif Jepang untuk mampu beradaptasi dengan perubahan preferensi konsumen.

“Saya kira itu juga tantangan untuk merek Jepang ya karena semuanya ini kan berkaitan dengan market. Jadi dia harus bisa menyesuaikan apa yang menjadi keinginan market,” kata Menperin ditemui di Jakarta, Kamis (9/4/2026).

Ia menekankan, produsen Jepang perlu lebih jeli membaca arah kebijakan pemerintah yang kini bergerak cepat menuju kendaraan berbasis listrik atau electric vehicle (EV). Menurutnya, pergeseran ini akan semakin kuat seiring dorongan pemerintah untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.

Ia menyebutkan dinamika global, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah, memberikan pelajaran penting terkait ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil dalam proses produksi, termasuk di sektor otomotif.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa pemerintah telah memberikan arahan jelas untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di dalam negeri, tidak hanya untuk mobil penumpang, melainkan juga mencakup sepeda motor, truk, hingga bus.

Bisnis.com, JAKARTA — Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) bergerak menguat pada perdagangan hari ini, Kamis (9/4/2026), seiring diresmikannya pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik VKTR oleh Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan data RTI, saham VKTR menguat 4,42% atau 40 poin ke level Rp945 pada penutupan perdagangan sesi I hari ini. Sepanjang sesi, saham VKTR sempat menyentuh level tertinggi di harga Rp955 dan terendah di harga Rp925 per lembar.

Sebanyak 1,56 juta saham VKTR ditransaksikan dengan nilai Rp146,35 miliar dan frekuensi transaksi 12.530 kali. Price to earnings ratio (PER) VKTR berada di -3.636 kali, sedangkan price to book value (PBVR) 39,91 kali. Kapitalisasi pasar perseroan mencapai Rp41,34 triliun.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tercatat telah meresmikan pabrik perakitan kendaraan komersial berbasis listrik milik PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk. (VKTR) di Magelang, pada hari ini, Kamis (9/4/2026).

Peresmian ini menjadi tonggak penting dalam percepatan transformasi industri transportasi nasional menuju energi bersih.

“Dengan mengucap bismillahirahmanirahim, pada siang hari ini Kamis 9 April 2026, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini meresmikan Pabrik Perakitan Kendaraan Komersial Berbasis Listrik VKTR,” ujarnya dalam sambutannya.

Menurut informasi yang diterima Bisnis, pabrik tersebut merupakan fasilitas perakitan kendaraan listrik berbasis Completely Knocked-Down (CKD) pertama di Indonesia untuk segmen kendaraan komersial. Fasilitas ini akan memproduksi bus listrik berukuran 12 meter dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) di atas 40%.

VKTR sendiri merupakan perusahaan yang bertransformasi dari bisnis distribusi kendaraan komersial menjadi produsen kendaraan listrik. Berawal dari PT Bakrie Steel Industries yang berdiri pada 2007, perusahaan ini kemudian mengalihkan fokusnya pada elektrifikasi mobilitas dan resmi menjadi entitas publik setelah melantai di Bursa Efek Indonesia pada Juni 2023.

Langkah strategis ini sejalan dengan agenda pemerintah dalam mendorong transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan (EBT), khususnya di sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang emisi terbesar.

Dalam pengembangannya, VKTR tidak hanya memproduksi bus listrik, tetapi juga berbagai kendaraan komersial lain seperti truk listrik, dump truck, hingga kendaraan pengangkut sampah berbasis listrik. Perusahaan ini juga telah menjalin kerja sama dengan berbagai instansi pemerintah dan BUMN.

Sepanjang operasionalnya, VKTR mencatat sejumlah capaian, antara lain pengiriman lebih dari 100 unit kendaraan listrik, jarak tempuh operasional lebih dari 11,5 juta kilometer, serta penghematan lebih dari 4,1 juta liter bahan bakar. Selain itu, penggunaan kendaraan listrik tersebut diklaim telah menekan emisi karbon lebih dari 11.000 ton CO2.

Dari sisi efisiensi, penggunaan armada listrik juga menghasilkan penghematan biaya operasional hingga lebih dari Rp27,8 miliar, dengan tingkat keandalan tinggi tanpa kerusakan besar selama operasional.

Bisnis.com, PALEMBANG – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) akan menggelar Andalas Forum VI Tahun 2026 pada 16 April--17 April 2026 di Ballroom Hotel Aryaduta Palembang.

Agenda tahunan industri kelapa sawit terbesar di wilayah Sumatra ini melibatkan GAPKI Cabang Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, dan Sumatra Selatan.

Ketua GAPKI Sumsel Alex Sugiarto mengatakan Andalas Forum VI menjadi salah satu agenda strategis bagi industri kelapa sawit nasional karena mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pelaku usaha, pemerintah, akademisi, hingga mitra internasional.

“Melalui Andalas Forum VI, kami ingin memperkuat sinergi seluruh stakeholder untuk membahas arah kebijakan, tata kelola, serta transformasi industri sawit Indonesia agar tetap tumbuh dan berkelanjutan di tengah tantangan global,” kata Alex, Selasa (7/4/2026).

Menurut dia, isu keberlanjutan kini menjadi perhatian utama, mulai dari penguatan standar Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), transparansi rantai pasok, hingga transformasi industri sawit dalam menghadapi isu perubahan iklim.

“Forum ini juga menjadi ruang untuk menjawab dinamika pasar internasional dan berbagai kampanye negatif terhadap sawit Indonesia, sekaligus menunjukkan komitmen industri terhadap prinsip keberlanjutan,” ujarnya.

Mengusung tema 'Sawit Indonesia: Sinergi untuk Tata Kelola, Pertumbuhan Ekonomi, dan Keberlanjutan', forum tahun ini menitikberatkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menghadapi berbagai tantangan global.

Sejumlah isu strategis yang akan dibahas meliputi keberlanjutan industri, dinamika pasar internasional, serta respons terhadap kampanye negatif terhadap produk sawit Indonesia.

Selain itu, selama dua hari pelaksanaan, seminar dan pameran industri akan mengulas sejumlah topik utama, antara lain arah kebijakan dan strategi industri sawit nasional, implementasi serta penguatan standar ISPO, transformasi sawit dalam menghadapi perubahan iklim, hingga inovasi teknologi dalam rantai pasok dan transparansi industri.

“Forum ini terbuka bagi pelaku industri, petani, akademisi, peneliti, hingga masyarakat umum yang memiliki perhatian terhadap keberlanjutan industri kelapa sawit Indonesia,” katanya.

Keterangan foto: Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Sumsel Alex Sugiarto./Bisnis-Husnul.

Bisnis.com, MEDAN — Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya melakukan deregulasi besar-besaran untuk mengatasi hambatan birokrasi yang dinilai menghambat distribusi bantuan dan pertumbuhan industri nasional.

Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu langkah konkret deregulasi telah dilakukan pada sektor pupuk subsidi. Dia menyebut sebelumnya terdapat hingga 145 aturan yang menghambat penyaluran pupuk dari produsen ke petani.

“Aturannya luar biasa banyak, ada undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, sampai peraturan teknis. Total 145,” ujarnya dalam sesi tanya jawab dengan jurnalis senior dan pakar di kediamannya di Hambalang, Bogor, Kamis (19/3/2026).

Menurutnya, panjangnya rantai birokrasi tersebut membuat distribusi pupuk tidak efektif, bahkan rawan penyimpangan.

“Dari pabrik sampai ke petani harus banyak tanda tangan, sampai 14 kementerian. Akibatnya pupuk tidak sampai ke petani,” kata Prabowo.

Pemerintah kemudian memangkas aturan tersebut dan menyederhanakan distribusi langsung dari pabrik ke gabungan kelompok tani (Gapoktan). Petani kini disebut cukup menggunakan KTP untuk mengakses pupuk subsidi.

“Sekarang langsung ke Gapoktan, tidak perlu kartu-kartu lagi,” tegasnya.

Prabowo juga menyoroti praktik birokrasi yang dinilainya kerap membuat aturan turunan baru meski regulasi utama telah disederhanakan.

“Kadang sudah kita kurangi undang-undangnya, muncul lagi peraturan teknis. Ini akal-akalan yang harus dihentikan,” ujarnya.

Siapkan Industri Mobil Listrik Nasional

Selain deregulasi, Prabowo juga menekankan pentingnya transformasi industri, termasuk pengembangan ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri.

Dia menilai Indonesia harus beralih dari ketergantungan pada kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik berbasis energi terbarukan, seperti tenaga surya.

“Saya ingin mobil listrik total, dan listriknya dari energi matahari. Kalau masih pakai bensin, kita tetap tergantung impor,” katanya.

Menurutnya, Indonesia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk membangun industri kendaraan, termasuk bahan baku seperti nikel dan bauksit. Dengan strategi yang tepat, industri ini diyakini dapat memberikan penghematan besar sekaligus membuka lapangan kerja.

Lebih lanjut, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya fokus menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar, tetapi juga pekerjaan berkualitas bagi tenaga kerja terdidik.

“Kita butuh good quality jobs untuk yang terdidik, tapi juga pekerjaan massal untuk masyarakat luas,” ujarnya.

Dengan deregulasi dan industrialisasi sebagai fokus utama, pemerintah berharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Dia mengakui bahwa upaya tersebut tidak mudah karena harus dilakukan secara simultan di berbagai sektor. Namun, dia optimistis Indonesia mampu mewujudkan transformasi ekonomi jika dikelola dengan baik.

“Masalahnya bukan kita tidak punya sumber daya, tapi bagaimana kita mengelola. Kalau kita yakin dan bekerja berdasarkan realita, kita bisa berhasil,” kata Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Kinerja positif yang dicatatkan Siemens AG, perusahaan teknologi dan industri asal Jerman, disebut turut didorong oleh pencapaian optimal anak usaha mereka yang berada di Indonesia.

Diketahui, Siemens AG mencetak laba bersih senilai 10,4 miliar euro atau Rp205 triliun pada kuartal III/2025, atau naik 15,5% dibandingkan dengan tahun lalu. Pasar Indonesia turut berkontribusi dalam pencapaian tersebut.

Presiden Direktur dan CEO Siemens Indonesia Surya Fitri mengatakan dalam 2 tahun berturut-turut perusahaan berhasil mencatat pertumbuhan dua digit pada penjualan dan profitabilitas. Sayangnya, Fitri tidak menyebutkan nilai pencapaian tersebut lebih detail.

Surya mengatakan bahwa pertumbuhan tersebut didorong oleh kemampuan perusahaan untuk memperkuat portofolio

teknologinya, meningkatkan efisiensi operasional, dan memperluas kemitraan strategis di seluruh sektor industri utama di Indonesia.

“Pencapaian ini diraih di tengah berbagai tantangan kompleks, seperti ketidakpastian geopolitik, tekanan geoekonomi, pergeseran kebijakan energi global, dan meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap keberlanjutan,” kata Surya dikutip Minggu (1/3/2026).

Surya menambahkan selain fokus pada kinerja bisnis, Surya mendorong berbagai inisiatif strategis yang selaras dengan visi global Siemens sebagai ONE Tech Company.

Inisiatif tersebut mencakup pengembangan sistem kelistrikan yang lebih efisien dan bersih untuk mendukung target keberlanjutan nasional, penguatan talenta digital melalui kolaborasi dengan universitas di Indonesia, serta percepatan modernisasi proses industri melalui otomatisasi, digitalisasi, dan kemitraan strategis.

“Upaya ini semakin menegaskan peran Siemens Indonesia sebagai mitra teknologi tepercaya dalam mendorong transformasi industri dan infrastruktur di seluruh negeri,” kata Surya.

Adapun PT Siemens Indonesia adalah perusahaan teknologi yang berfokus pada transformasi berbagai sektor kunci di Indonesia. Sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor industri, infrastruktur, dan elektrifikasi telah menggunakan layanan Siemens.

Dengan fasilitas produksi khusus untuk switchgear listrik tegangan rendah dan menengah—yang ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional untuk sektor industri—serta lebih dari 500 karyawan berdedikasi di seluruh Indonesia, Siemens tetap berkomitmen kuat untuk berkontribusi pada kemajuan teknologi dan ekonomi bangsa.

Gagasan dekarbonisasi industri kerap terdengar tidak lebih dari sekadar delusi. Target Net-Zero Emission industri 2050 juga terdengar seperti dongeng yang terus diulang tanpa kejelasan kapan akan mulai terimplementasi. Walau tertuang dalam dokumen Second Nationally Determined Contribution (SNDC), tetapi realitas kebijakan justru semakin mendorong ekspansi industri ekstraktif dan energi fosil sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi.

Ironisnya, strategi industrialisasi berbasis ekstraksi tidak hanya kontradiktif dengan agenda iklim, tetapi turut berkontribusi terhadap kegagalan kinerja industri itu sendiri. BPS mencatat pertumbuhan sektor industri manufaktur mengalami perlambatan yang konsisten dari 6,26% pada 2011 turun menjadi 5,30% pada 2025. Pada periode yang sama, kontribusi industri manufaktur terhadap PDB juga menyusut dari 21,76% menjadi 19,07%. Sudah sewajarnya ini dibaca sebagai pertanda bahwa bergantung pada industri karbon tinggi tidak lagi dapat mendorong output ekonomi jangka panjang.

Merespons tren pelemahan sektor industri, pemerintah mendorong agenda transformasi industri yang dibarengi dengan percepatan dekarbonisasi. Industri rendah karbon diharapkan mampu meningkatkan daya saing sekaligus memperluas penyerapan tenaga kerja. Namun, peta jalan yang sedang disusun oleh kementerian perindustrian masih memasukkan opsi teknologi seperti CCS/CCUS. Bukan hanya soal biaya investasi yang mahal, berbagai proyek CCS/CCUS di sektor industri mengalami under-performance yang sangat signifikan sepanjang masa operasinya. Studi IEEFA mengungkap, pada 2000 proyek CCS/CCUS sektor industri Great Plains di Amerika Serikat hanya mampu menangkap emisi karbon sebesar 20-30% dari kapasitas 3 juta ton CO2 per tahun.

Sementara proyek Illinois Industrial CCS di Amerika Serikat pada tahun 2017 menunjukkan under-performance lebih dalam hingga 45-50% dari kapasitas 1 juta ton CO2 per tahun. Artinya secara analisis cost-benefit, teknologi CCS/CCUS hanya akan menjadi beban tambahan bagi pelaku industri. Mengapa? Karena aktivitas produksi menjadi tidak efisien, biaya energi dan biaya operasional per unit output meningkat, tanpa berpengaruh terhadap nilai tambah produk. Kondisi ini membuat harga menjadi kurang kompetitif, sehingga menekan volume produksi dan ekspor yang pada akhirnya menurunkan kinerja perdagangan.

Pada saat yang sama negara mitra dagang seperti Uni Eropa sudah menerapkan kebijakan carbon border adjustment mechanism(CBAM) dengan segala kontroversinya. Kabar baik bagi Uni Eropa, sejak 1 - 6 Januari 2026 volume impor barang yang terkena tarif CBAM sudah mencapai 1,65 juta ton. Sebesar 98% dari total volume impor didominasi oleh sektor besi dan baja, sisanya 1,2% berasal dari pupuk, semen 0,5%, dan aluminium 0,3%. Sementara data untuk sektor kelistrikan dan hidrogen masih menunggu kelengkapan transmisi data dari negara dan pelaku usaha terkait.

Tetapi, bagi negara eksportir sumber daya alam seperti Indonesia, ini merupakan kabar buruk. Sebab Indonesia masih sangat bergantung pada komoditas ekspor dari sektor pertambangan dan industri pengolahan yang masih memiliki jejak emisi karbon tinggi. Sehingga rezim CBAM akan memberi tekanan terhadap daya saing produk Indonesia di pasar Eropa.

Rezim CBAM juga akan mengubah rantai pasok perdagangan global, karena tidak hanya berdampak pada Indonesia. Negara lain seperti Tiongkok yang merupakan mitra dagang utama Uni Eropa sekaligus Indonesia juga akan terkena imbasnya. Hasil studi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menunjukkan rezim CBAM akan membuat neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit sebesar US$208,85 juta di tahun 2026 dan akan terus melebar hingga US$288,86 juta di tahun 2040.

Konsekuensinya membuat permintaan valuta asing meningkat, sementara pasokan devisa dari ekspor menurun. Dampaknya nilai tukar rupiah akan semakin terdepresiasi dan dalam jangka menengah akan terjadi inflasi akibat biaya impor bahan baku dan energi yang meningkat. Jelas ini merupakan kabar buruk bagi sektor industri manufaktur domestik, di mana aktivitas produksinya masih bergantung dari bahan baku impor serta tinggi emisi. Tidak ada pilihan lain bagi Indonesia, reformasi sektor industri harus segera dilakukan demi menjaga stabilitas neraca perdagangan.

Namun demikian, pemerintah masih mendorong industri karbon intensif dalam agenda 18 proyek penghiliran prioritas tahun 2026 senilai Rp618 triliun. Salah satunya proyek gasifikasi batubara yang ditaksir akan membuat negara rugi hingga Rp33,8 triliun dan dalam jangka waktu 20 tahun akan menyebabkan kerugian hingga Rp676,4 triliun. Kerugian ditimbulkan dari penerapan kebijakan royalti penghiliran batubara sebesar 0% dalam Perppu Nomor 2 Tahun 2022.

Selain menghilangkan potensi penerimaan negara, kebijakan ini justru merupakan insentif bagi ekspansi industri berbasis karbon. Insentif semacam inilah yang membuat biaya teknologi karbon intensif tetap lebih kompetitif dibandingkan teknologi yang rendah emisi. Kondisi seperti inilah yang disebut sebagai carbon lock in, di mana investasi besar pada infrastruktur berbasis batubara mengikat sistem produksi pada jalur emisi tinggi untuk jangka panjang. Jika kebijakan semacam ini tetap dipertahankan, maka transformasi teknologi rendah emisi pada sektor lain seperti aluminium, besi baja, nikel, dan tembaga hanyalah sebuah delusi.

Solusi yang paling efektif adalah mengeluarkan berbagai solusi palsu dari peta jalan dekarbonisasi industri. Orientasi kebijakan harus berbasis pada transformasi sistem produksi rendah emisi. Realokasi insentif fiskal juga harus mendorong percepatan elektrifikasi proses industri, peningkatan efisiensi energi, dan pengembangan rantai pasok manufaktur hijau domestik. Instrumen ekonomi seperti pajak karbon perlu segera diterapkan sebagai pendorong investasi teknologi rendah emisi sekaligus untuk mengoreksi distorsi harga energi.

Kebijakan subsidi dan insentif bagi industri karbon intensif harus segera dikurangi secara bertahap. Secara paralel kebijakan pembiayaan publik harus difokuskan untuk pengembangan energi terbarukan, inovasi teknologi rendah emisi, serta pembuatan program transisi tenaga kerja agar perubahan struktur industri tidak menimbulkan disrupsi sosial.

Pemerintah juga harus berani mengeluarkan berbagai solusi yang justru memperpanjang ketergantungan pada energi fosil seperti CCS/CCUS. Selain tidak efisien secara ekonomi, teknologi ini justru akan menjadi beban biaya operasional tambahan bagi pelaku industri dalam jangka panjang.

Jika Indonesia ingin keluar dari jebakan delusi ambisi dekarbonisasi industri, maka kebijakan dekarbonisasi industri harus berbasis pada perubahan struktur ekonomi yang mampu menurunkan intensitas emisi secara struktural. Tanpa keberanian untuk mengubah dan menghentikan sistem industri berbasis karbon, dekarbonisasi hanyalah sebuah retorika kebijakan yang mahal, sementara biaya ekonomi, sosial, dan lingkungan terus terakumulasi di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Holding Industri Pertambangan Indonesia MIND ID memperkuat fungsi hubungan masyarakat (Humas) dan hubungan kelembagaan sebagai bagian penting dalam mendukung program hilirisasi mineral dan batu bara nasional.

Penguatan fungsi Humas dilakukan untuk memastikan pemahaman publik yang lebih baik, menjaga kepercayaan pemangku kepentingan, serta membangun dukungan berkelanjutan terhadap proyek-proyek strategis yang dijalankan Grup MIND ID.

Langkah tersebut sejalan dengan arah kebijakan pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai motor pertumbuhan investasi nasional. Sepanjang 2025, realisasi investasi sektor hilirisasi tercatat mencapai Rp584,1 triliun atau sekitar 30,2% dari total investasi nasional sebesar Rp1.931,2 triliun.

Sebagai BUMN Holding Industri Pertambangan, MIND ID menjadi salah satu penggerak utama akselerasi investasi tersebut melalui pembangunan dan pengoperasian berbagai fasilitas pengolahan dan pemurnian untuk mineral bauksit, tembaga hingga nikel.

Head of Institutional Relations MIND ID, Selly Adriatika, menyampaikan bahwa fungsi Humas memiliki peran krusial di tengah percepatan pelaksanaan proyek hilirisasi di berbagai wilayah operasional.

“Melalui komunikasi yang adaptif dan berorientasi pada dampak, MIND ID memastikan setiap inisiatif hilirisasi tidak hanya menghasilkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga mendapat dukungan publik yang kuat sebagai fondasi keberlanjutan transformasi industri nasional,” ujarnya.

Di bawah kepemimpinan Selly, fungsi Humas MIND ID diperkuat tidak hanya sebagai fungsi pendukung, tetapi juga fungsi strategis yang turut menggerakkan keberhasilan proyek.

Melalui pendekatan komunikasi yang terintegrasi, policy advocacy, serta pengelolaan isu yang proaktif, Selly berperan dalam membangun pemahaman dan dukungan pemangku kepentingan terhadap pengembangan berbagai proyek strategis hilirisasi.

Pada pengembangan fasilitas bauksit–alumina–aluminium di Mempawah, Kalimantan Barat, peran Selly dinilai signifikan dalam mendukung upaya pemerintah hingga proyek tersebut kembali memperoleh status Proyek Strategis Nasional (PSN).

Selain itu, Selly juga mendorong penguatan fondasi hilirisasi jangka panjang melalui program literasi publik yang menyasar generasi muda menuju Indonesia Emas 2045. Melalui program Junior Mining Fun Fest, MIND ID memperkenalkan dunia pertambangan dengan pendekatan edukatif dan interaktif.

Program ini telah diikuti lebih dari 2.000 peserta, yang sebagian besar merupakan anak usia 3 hingga 12 tahun. Inisiatif tersebut bahkan mulai direplikasi oleh berbagai pemangku kepentingan.

Di bidang media relations, Selly juga secara konsisten memperkuat kolaborasi dengan insan pers melalui penyelenggaraan Kompetisi Karya Jurnalistik MediaMIND selama empat tahun berturut-turut.

Program ini mendapat apresiasi dari jurnalis nasional dan daerah, dan telah melahirkan ribuan karya jurnalistik yang konstruktif, edukatif, dan menggugah sektor pertambangan dan hilirisasi.

Selly menegaskan, keberhasilan program hilirisasi tidak hanya ditentukan oleh kesiapan operasional, tetapi juga oleh tingkat pemahaman dan kepercayaan publik terhadap manfaat yang dihasilkan.

“Komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi, tetapi membangun pemahaman dan kepercayaan. Ketika publik memahami tujuan serta manfaat hilirisasi, maka dukungan yang terbangun akan menjadi kekuatan bersama untuk menciptakan manfaat hilirisasi yang berlipat ganda,” katanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Indonesia semakin serius menangkap peluang industri semikonduktor sebagai sektor strategis bernilai tinggi yang dapat menjadi motor pertumbuhan ekonomi.

Di tengah pesatnya perkembangan teknologi global dan meningkatnya kebutuhan chip di hampir semua lini industri, pemerintah berkomitmen untuk tidak hanya menjadikan Indonesia sebagai pasar produk elektronik, tetapi juga ikut mengambil peran dalam rantai nilai global industri semikonduktor.

Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya untuk memperkuat industri berbasis teknologi tinggi, termasuk semikonduktor, sebagai fondasi penting menuju transformasi industri dan kemandirian teknologi nasional. Industri ini dipandang sebagai tulang punggung berbagai sektor prioritas, mulai dari elektronika, otomotif, telekomunikasi, energi, hingga transformasi digital. Tanpa penguasaan teknologi semikonduktor, daya saing industri nasional akan sulit melompat ke level yang lebih tinggi.

Kebutuhan Domestik yang Besar

Urgensi penguatan sektor ini semakin terlihat dari besarnya kebutuhan dalam negeri:

Produksi ponsel nasional mencapai 30–60 juta unit per tahun

Kebutuhan laptop ditargetkan 1,57 juta unit pada 2026

Produksi kendaraan bermotor Indonesia pada 2025 tercatat 803.867 unit, termasuk kendaraan listrik dan hybrid yang kandungan semikonduktornya tiga kali lebih besar dibanding kendaraan konvensional

Potensi Pasar Global

Merujuk data GlobalData, nilai pasar semikonduktor dunia dari perusahaan manufaktur besar meroket 23 persen, dari 407,9 miliar dolar AS pada 2017 menjadi 501,3 miliar dolar AS pada 2021. Artinya, permintaan semikonduktor sangat besar dan akan terus meningkat seiring percepatan elektrifikasi, digitalisasi, dan pengembangan kecerdasan buatan yang sedang masif.

Di balik peluang besar tersebut, Indonesia masih menghadapi tantangan serius berupa ketergantungan impor. Nilai impor semikonduktor Indonesia melonjak hampir dua kali lipat, dari 2,33 miliar dolar AS pada 2020 menjadi 4,87 miliar dolar AS pada periode Januari hingga November 2025. Lonjakan ini menjadi alarm bahwa tanpa penguatan ekosistem dalam negeri, Indonesia akan terus berada pada posisi rentan dalam rantai pasok global.

Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) berpendapat bahwa potensi teknologi 5G dan kecerdasan buatan (AI) akan terbuka jika seiring dengan datangnya frekuensi baru di pita 700 MHz dan 2,6 GHz yang bakal digelar tahun ini.

Ketua Umum Mastel Sarwoto Atmosutarno mengatakan konektivitas 5G dimanfaatkan untuk mendukung kecerdasan buatan (AI), otomatisasi industri, smart city, serta komunikasi mesin ke mesin (Internet of Things/IoT), bukan sekadar untuk kebutuhan konsumsi data masyarakat.

Dengan cara pandang tersebut, Mastel berharap 5G mampu menciptakan nilai ekonomi baru, mendorong transformasi industri, serta memberikan manfaat jangka panjang yang lebih besar bagi pembangunan dan kesejahteraan digital, bukan hanya peningkatan kecepatan koneksi semata.

Hal inilah yang menurut Mastel perlu menjadi perhatian pemangku kepentingan, termasuk BPKP dan Komdigi, dalam menentukan harga spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang bakal digelar tahun ini.

“Beyond connectivity berarti 5G menjadi pondasi layanan baru, bukan hanya jaringan konsumsi data,” ujar Sarwoto dalam acara Bisnis Indonesia Forum, Selasa (10/2/2026).

Sarwoto menjelaskan bahwa konektivitas 5G sebenarnya sudah ada di Indonesia, namun pemanfaatannya belum optimal. Banyak masyarakat telah memiliki perangkat yang mendukung 5G, tetapi jaringan tersebut belum tersedia secara merata.

Berdasarkan data yang disampaikan Mastel, cakupan (coverage) 5G di Indonesia masih terbatas, yakni sekitar 4%, dan mayoritas masih terpusat di Jakarta. Kondisi ini membuat perangkat 5G belum dapat digunakan secara maksimal.

Mastel juga menyoroti persoalan utama dalam pengembangan 5G terletak pada frekuensi dan biaya. Harga frekuensi yang dinilai sangat mahal menjadi beban besar bagi operator telekomunikasi. Menurut Mastel, tekanan biaya tersebut turut menyebabkan semakin banyak operator yang gugur karena beban bisnis yang kian berat.

Oleh karena itu, Mastel mendorong pemerintah untuk mengubah pendekatan lama dalam pengelolaan frekuensi. Sarwoto menegaskan bahwa pemerintah sebaiknya tidak hanya berperan sebagai pihak yang menyewakan frekuensi kepada operator, melainkan juga menjadi investor strategis.

“Selama ini negara tidak dianggap investor, dia dapat BHP. Tapi kalau misalnya negara itu investor strategis, maka ada suatu hubungan partisipasi, kemudian yang berpikir untuk memenuhi BHP. Jadi ini yang disebut tadi, perlu pemanfaatan,” ujar Sarwoto.

Selain itu, Sarwoto menyarankan agar pengelolaan frekuensi diubah, di mana frekuensi tidak lagi dilelang dengan harga tinggi di awal. Sebaliknya, pengelolaan frekuensi perlu difokuskan pada manfaat jangka panjang, baik bagi industri, perekonomian, maupun masyarakat.

Pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penawaran tertinggi dinilai tidak lagi relevan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang bagi industri dan ekonomi digital.

Lebih lanjut, Mastel menilai pembangunan jaringan 5G tidak dapat dilakukan secara terburu-buru dan merata di seluruh Indonesia dalam waktu bersamaan. Hal ini disebabkan oleh besarnya biaya investasi 5G, baik dari sisi infrastruktur maupun pengelolaan jaringan. Jika pembangunan 5G dipaksakan ke daerah yang belum siap secara ekonomi, investasi tersebut berpotensi tidak memberikan manfaat yang sebanding dan justru menimbulkan kerugian bagi operator.

Selain pembangunan bertahap, Mastel juga mendorong penerapan sharing infrastruktur antar operator. Dalam skema ini operator telekomunikasi diharapkan dapat berbagi penggunaan menara, jaringan, dan fasilitas pendukung lainnya. Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan biaya pembangunan, mempercepat perluasan jaringan, serta menciptakan industri telekomunikasi yang lebih efisien dan sehat.

Sarwoto menambahkan bahwa keberhasilan pengembangan 5G juga sangat bergantung pada kebijakan pemerintah. Aturan lama yang kaku dan berorientasi pada penarikan biaya dinilai sudah tidak lagi relevan dengan tantangan teknologi saat ini. Pemerintah didorong untuk berani menciptakan skema regulasi baru yang lebih fleksibel dan mendukung inovasi.

Sebagai contoh, pemerintah dapat belajar dari negara lain seperti China dan Thailand yang menerapkan kebijakan pembayaran fleksibel serta memberikan insentif bagi pengembangan jaringan.

Pendekatan tersebut diharapkan dapat meringankan beban operator, mendorong investasi, dan mempercepat pemanfaatan 5G secara lebih luas dan berkelanjutan.