#30 tag 24jam
Pemerintah Terbitkan Perpres Naikkan Tunjangan Hakim Ad Hoc, Ini Daftar Besarannya
Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Perpres No 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Perpres ini ditetapkan pada 4 Februari 2026. Presiden... | Halaman Lengkap [690] url asal
#hakim #peraturan-presiden #presiden-prabowo-subianto #hakim-ad-hoc #tunjangan-hakim
(SINDOnews Ekbis - Terkini) 04/05/26 13:15
v/210359/
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2026 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc. Perpres ini ditetapkan Presiden Prabowo pada 4 Februari 2026.Salinan Perpres yang dilihat Senin (4/5/2026), diundangkan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan disahkan oleh Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum Kementerian Sekretariat Negara Lydia Silvanna Djaman.
Penerbitan Perpres ini menimbang bahwa hak keuangan dan fasilitas Hakim Ad Hoc sebagai pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman perlu diatur secara terintegrasi di dalam peraturan perundang-undangan.
“Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan peradilan dengan didukung Hakim Ad Hoc yang berintegritas, profesional, dan mandiri dalam menjalankan tugas Peraturan presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Ad Hoc dan Keputusan presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc sebagaimana telah diubah dengan peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2010 tentang perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 2002 tentang Uang Kehormatan Bagi Hakim Ad Hoc perlu diganti,” bunyi Perpres dalam menimbang poin b.
Dalam Pasal 1, Hakim Ad Hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam undang-undang.
Pada Pasal 2, Hakim Ad Hoc diberikan hak keuangan dan fasilitas yang terdiri atas tunjangan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan dalam menjalankan tugasnya, biaya perjalanan dinas, dan uang penghargaan.
“Hakim Ad Hoc diberikan tunjangan setiap bulan. Tunjangan Hakim Ad Hoc pada setiap Pengadilan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini,” bunyi Pasal 3 poin 1 dan 2.
Selanjutnya, Pasal 6 poin 1 tertulis bahwa Hakim Ad Hoc diberikan hak menempati rumah negara dan fasilitas transportasi selama menjalankan tugasnya pada daerah penugasan.
Kemudian, Pasal 12 dijelaskan bahwa Hakim Ad Hoc diberikan uang penghargaan pada akhir masa jabatan. Uang penghargaan diberikan sebesar 2 (dua) kali besaran tunjangan. Dalam hal Hakim Ad Hoc tidak dapat masa jabatannya, pemberian uang penghargaan dilakukan berdasarkan perhitungan masa kerja jabatan.
Selanjutnya, dalam Perpres dijelaskan perhitungan masa kerja jabatan Hakim Ad Hoc sebagai berikut:
a. sampai dengan 1 (satu) tahun: 0,2 (nol koma dua) x uang penghargaan;
b. lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun: 0,4 (nol koma empat) x uang penghargaan;
c. lebih dari 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun: 0,6 (nol koma enam) x uang penghargaan;
d. lebih dari 3 (tiga) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun: 0,8 (nol koma delapan) x uang penghargaan; dan
e. lebih dari 4 (empat) tahun sampai dengan kurang dari 5 (lima) tahun: 1 (satu) x uang penghargaan.
“Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia,” tutup Perpres tersebut.
Berikut besaran tunjangan Hakim Ad Hoc sesuai Perpres Nomor 5 Tahun 2026:
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
1. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Rp49.300.000
2. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Rp64.500.000
3. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi Rp105.270.000.
Pengadilan Hubungan Industrial
1. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Pertama Rp49.300.000
2. Pengadilan Hubungan Industrial Tingkat Kasasi Rp105.270.000
Pengadilan Perikanan
1. Pengadilan Perikanan Tingkat Pertama Rp49.300.000
Pengadilan Hak Asasi Manusia
1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp49.300.000
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp62.500.000
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp105.270.000
Pengadilan Niaga
1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.000
2. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000
Sementara tunjangan Hakim Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia sebelumnya yang tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2023, sebagai berikut:
Pengadilan Hak Asasi Manusia
1. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Pertama Rp24.000.000,00
2. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Banding Rp29.280.000,00
3. Pengadilan Hak Asasi Manusia Tingkat Kasasi Rp35.722.000,00
Pengadilan Niaga
1. Pengadilan Niaga Tingkat Pertama Rp49.300.0002. Pengadilan Niaga Tingkat Kasasi Rp105.270.000
Prabowo Segera Teken Perpres Hakim Ad Hoc, Gaji dan Tunjangan Hakim Bakal Naik!
Presiden Prabowo segera teken Perpres Hakim Ad Hoc untuk menaikkan gaji dan tunjangan hakim. [446] url asal
#prabowo-subianto #perpres-hakim-ad-hoc #gaji-hakim-ad-hoc #tunjangan-hakim-ad-hoc #kenaikan-gaji-hakim #mensesneg-prasetyo-hadi #perpres-prabowo #hakim-ad-hoc #perpres-hakim #kenaikan-tunjangan-hakim
(Bisnis.Com - Terbaru) 20/01/26 08:04
v/108056/
Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Hakim ad Hoc telah rampung dibahas dan siap untuk segera ditetapkan.
Hal tersebut disampaikan Prasetyo saat memberikan keterangan pers di ruang wartawan Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/1/2026), merespons pertanyaan wartawan terkait progres penyusunan Perpres Hakim ad Hoc.
Prasetyo menjelaskan bahwa seluruh pembahasan, termasuk perhitungan-perhitungan teknis yang diperlukan, telah diselesaikan oleh pemerintah.
“Alhamdulillah sudah selesai, maksudnya sudah selesai pembahasannya ya karena perhitungan-perhitungan di situ juga sudah selesai,” ujar Prasetyo.
Dengan rampungnya pembahasan tersebut, pemerintah tinggal menunggu penandatanganan Presiden Prabowo Subianto agar Perpres Hakim ad Hoc dapat segera berlaku dan menjadi dasar hukum pelaksanaan penugasan hakim ad hoc sesuai kebutuhan peradilan.
“InsyaAllah dalam waktu secepatnya akan ditandatangani oleh Bapak Presiden,” pungkas Prasetyo.
Gaji Hakim Ad Hoc Bakal Naik
Sebelumnya, Prasetyo Hadi memastikan pemerintah tengah menyiapkan skema khusus terkait kenaikan gaji bagi hakim ad hoc. Pasalnya, dalam regulasi yang ada baru hakim aparatur sipil negara (PNS) alias hakim karier yang mengalami kenaikan tunjangan mulai 2026 ini
Prasetyo menyebut pemerintah tidak melihat adanya penolakan terhadap kebijakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN hakim secara keseluruhan. Menurut dia, persoalan yang muncul lebih pada belum selesainya perincian teknis terkait skema kenaikan gaji bagi hakim ad hoc.
“Tidak ada penolakan. Itu nanti akan dihitung tersendiri karena berkenaan dengan hakim ad hoc perinciannya sedang didetailkan. Jadi akan ada penanganan khusus terhadap kenaikan gaji hakim ad hoc,” ujar Prasetyo di Bogor, Selasa (6/1/2026) malam.
Dia mengklaim pemerintah telah melakukan komunikasi dengan perwakilan dan aliansi hakim ad hoc, termasuk sebelum rencana aksi yang sempat disampaikan ke publik.
“Sudah, kami berkomunikasi terus,” kata Prasetyo.
Dia menjelaskan proses perumusan skema kenaikan gaji membutuhkan waktu karena struktur jabatan dan sistem penggajian hakim ad hoc berbeda dengan hakim karier. Selain itu, payung hukum yang mengatur hakim ad hoc juga tidak sama, sehingga penanganannya harus dilakukan secara terpisah.
“Struktur hakim ad hoc itu berbeda dengan hakim yang lain. Payung hukumnya juga berbeda, makanya penanganannya nanti terpisah,” jelasnya.
Kendati demikian, Prasetyo menegaskan pemerintah berkomitmen memberikan kenaikan pendapatan bagi hakim ad hoc. Dia menyebut Presiden Prabowo memberi perhatian khusus terhadap kondisi hakim ad hoc yang dinilai paling membutuhkan perbaikan kesejahteraan.
“Insyaallah. Arahan Presiden, kondisi hakim ad hoc memang perlu diperhatikan. Nanti akan disesuaikan dengan hakim karier,” pungkas Prasetyo.
Aturan mengenai gaji untuk hakim ad hoc sejauh ini masih diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2013. Di sisi lain, mulai 2026, hakim PNS alias hakim karier mengalami kenaikan gaji dan tunjangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2025. Besaran diberikan bervariasi sesuai dengan tingkatannya. Rentang kenaikan tunjangan untuk hakim karier mulai dari Rp46,7 juta per bulan hingga Rp110,5 juta per bulan.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)