Perum Bulog membuka peluang menghidupkan kembali skema tunjangan beras natura bagi aparatur sipil negara (ASN) di tengah melimpahnya stok beras nasional.

Bulog menyebut usulan tersebut nantinya akan diajukan ke pemerintah melalui proposal resmi.

Direktur Bisnis Perum Bulog Febby Novita mengatakan wacana itu masih akan dikaji lebih lanjut karena berkaitan dengan anggaran negara dan kondisi fiskal pemerintah.

"Mungkin nanti kita akan coba bikinkan proposal, soalnya kan itu kan berkaitan juga ke ketersediaan anggaran nanti, bagaimana fiskalnya," ujar Febby saat ditemui di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Senin (11/5).

Ia menyebut skema penyaluran beras untuk ASN sebenarnya sudah berjalan di sejumlah wilayah Indonesia timur.

"Karena sebenarnya saat ini udah ada tuh di daerah timur, yang kita salurin beras-beras untuk ASN-nya," katanya.

[Gambas:Youtube]

Wacana pemberian kembali beras natura sebelumnya disampaikan Direktur Utama Bulog Ahmad Rizal Ramdhani. Ia mengusulkan ASN, TNI, hingga Polri kembali memperoleh jatah beras dari pemerintah sebagai langkah mempercepat distribusi cadangan beras pemerintah (CBP).

Menurut Rizal, opsi tersebut relevan mengingat stok beras Bulog kini menembus sekitar 5,2 juta ton atau tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.

"Kalau memang dapat restu, dulu-dulu kita TNI, Polri maupun ASN tuh dapat (beras) natura. Mumpung beras Bulog itu berlimpah kami sarankan untuk ke depannya TNI, Polri, dan ASN juga mendapat beras Bulog seperti natura zaman-zaman dahulu," ujar Rizal di Gudang Bulog Kanwil DKI Jakarta, Jakarta Utara, Rabu (6/5).

Beras natura merupakan beras yang diberikan pemerintah sebagai tunjangan atau fasilitas pegawai negara. Skema ini pernah diterapkan pada masa lalu ketika kebutuhan pangan ASN, TNI, dan Polri sebagian dipenuhi melalui distribusi langsung dari gudang pemerintah.

Bulog menilai skema distribusi nonpasar seperti itu dapat menjadi salah satu cara mempercepat penyaluran stok beras yang kini menumpuk di gudang.

Selain melalui usulan beras natura, Bulog saat ini juga menjalankan distribusi beras SPHP dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, ritel modern, hingga jaringan Rumah Pangan Kita (RPK).

Rizal mengatakan jenis beras yang akan disalurkan dalam skema natura nantinya merupakan beras medium produksi Bulog.

"Berasnya medium," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA --- Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan segera mencairkan tunjangan hari raya (THR) untuk ASN, TNI-Polri, hingga pensiunan. Alokasi anggaran THR sebesar Rp55 triliun.

Purbaya memunta setiap pihak untuk bersabar karena pencairan tersebut sedang dalam proses karena menunggu keputusan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Nanti begitu presiden pulang [dari Amerika Serikat], mungkin dia akan umumkan. Saya enggak tahu, masih diproses, tapi dana-dana sudah siap," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (23/2/2026).

Ketika dikonfirmasi apakah pencairannya pada pekan ini, dia kembali menekankan bahwa keputusan ada di tangan kepala negara dan pemerintahan.

Skema Pencairan THR

Adapun, skema THR ASN 2026 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. Dalam aturan tersebut, THR terdiri dari beberapa komponen.

Pertama, gaji pokok yang disesuaikan dengan pangkat, golongan, dan masa kerja. Kedua, tunjangan keluarga yang meliputi tunjangan suami/istri dan anak sesuai ketentuan.

Ketiga, tunjangan pangan, yang biasanya dalam bentuk tunjangan beras atau pengganti nilai beras. Keempat, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, termasuk tunjangan struktural, fungsional, atau tunjangan umum bagi ASN non-jabatan.

Kelima, tunjangan kinerja (tukin) yang pemberiannya menyesuaikan kebijakan fiskal pemerintah, yang bisa dibayarkan penuh atau sebagian.

Sementara untuk PNS daerah, THR juga dapat mencakup tambahan penghasilan daerah (TPP) maksimal sebesar penghasilan satu bulan, dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal masing-masing daerah.

Adapun, THR dibayarkan 100% tanpa potongan iuran. Umumnya, perhitungannya mengacu pada masa kerja.

Rumusnya: masa kerja lebih dari 12 bulan = 1 bulan gaji pokok + tunjangan tetap (jika berlaku). Sementara masa kerja kurang dari 12 bulan = (masa kerja dalam bulan ÷ 12) × gaji pokok.

Bisnis.com, JAKARTA - Departemen Pertanian Amerika Serikat menyatakan rencana penghentian pemberian tunjangan pangan untuk bulan depan yang merupakan salah satu program bantuan sosial terbesar di Negeri Paman Sam itu.

Keputusan ini muncul di tengah penutupan (shutdown) Pemerintah AS yang telah memasuki hari ke-25. Sebab, Partai Republik dan Demokrat belum menemukan titik terang untuk mendanai dan mengoptimalkan kembali pemerintah federal.

Selain itu, lebih dari 200 anggota Partai Demokrat meminta Departemen Pertanian menggunakan cadangan darurat untuk mendanai program manfaat pangan di bulan November. Meskipun usulan itu ditolak.

"Intinya, sumber daya hayati sudah habis. Saat ini tidak akan ada tunjangan yang diberikan pada 1 November," kata Departemen Pertanian AS, dikutip dari Reuters, Senin (27/10/2025).

Lebih dari 41 juta orang bergantung kepada pemberian tunjangan itu. Bahkan di beberapa negara bagian seperti New Meksiko, ketergantungan program mencapai 21% dari total penduduk.

Diketahui, penutupan pemerintahan terjadi sejak 1 Oktober 2025, awal tahun fiskal baru, setelah Senat Demokrat menolak rancangan pendanaan jangka pendek yang hanya berlaku hingga 21 November 2025.

Selain sektor pangan, PHK massal juga terjadi di Amerika Serikat. PHK menyasar pegawai departemen keuangan, badan kesehatan AS, dinas pendapatan internal, serta departemen pendidikan, perdagangan, dan divisi keamanan siber dalam negeri.

Departemen Kehakiman AS mengatakan lebih dari 4.200 pegawai federal telah mendapatkan informasi PHK di tujuh lembaga, termasuk lebih dari 1.400 di Departemen Keuangan dan sekitar 1.100 di Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan.

"Mereka [Partai Demokrat] yang memulai hal ini," ujar Presiden AS Donald Trump, diberitakan Reuters (12/10/2025).

Jakarta, CNBC Indonesia - Departemen Pertanian Amerika Serikat (USDA) menyatakan tidak akan menyalurkan tunjangan pangan di bawah Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) bulan depan. Keputusan ini muncul di tengah penutupan (shutdown) pemerintah federal yang memasuki hari ke-25.

"Intinya, sumber daya telah habis. Saat ini, tidak akan ada tunjangan yang dikeluarkan pada 1 November," kata USDA dalam pernyataan di situs resminya, dikutip Senin (27/10/2025).

Program SNAP merupakan salah satu bantuan sosial terbesar di AS dan menjadi tumpuan hidup bagi lebih dari 41 juta warga. Di beberapa negara bagian seperti New Mexico, ketergantungan pada tunjangan ini mencapai 21% dari total populasi, menurut data USDA.

Penghentian ini berpotensi memperparah dampak sosial akibat macetnya pembahasan anggaran di Kongres, di mana Partai Republik dan Demokrat masih berselisih soal mekanisme pendanaan dan pembukaan kembali pemerintahan.

Sebelumnya, lebih dari 200 anggota Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat telah meminta USDA untuk menggunakan cadangan darurat guna menyalurkan bantuan bulan November. Namun, menurut memo internal yang dilihat Reuters, USDA menyatakan tidak akan menggunakan dana tersebut.

Langkah ini memicu reaksi keras dari sejumlah pejabat negara bagian. Gubernur Louisiana dan Virginia bahkan telah mengumumkan keadaan darurat guna menyiapkan dana lokal untuk membantu warga yang berpotensi kehilangan akses pangan.

"Kami tidak bisa menunggu Kongres berdebat sementara keluarga di negara bagian kami kelaparan," ujar Gubernur Virginia Glenn Youngkin dalam pernyataan terpisah.

Krisis ini menambah tekanan bagi pemerintah AS untuk segera mengakhiri penutupan yang telah menunda layanan publik, menahan gaji pegawai federal, dan kini mengancam jaring pengaman sosial bagi jutaan warga berpenghasilan rendah.