Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan Umrah mandiri sebagai respons atas dinamika kebijakan pemerintah Arab Saudi.

Aturan Umrah mandiri ini telah tercantum dalam Undang-undang (UU) No.14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan aturan ini diperlukan untuk memberikan payung hukum terkait pelaksanaan Umrah mandiri dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

“Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Sabtu (25/10/2025).

Syarat dan cara Umrah mandiri

Berdasarkan mekanisme umrah mandiri tertuang dalam UU No. 14/2025 pasal 86. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa perjalanan ibadah Umrah dilakukan melalui tiga cara, yakni melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), mandiri, serta melalui menteri.

Dalam beleid yang sama terdapat persyaratan bagi calon jemaah umrah mandiri yang termaktub di antaranya antara lain harus beragama Islam.

Kemudian, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

Setelah memenuhi persyaratan yang dibutuhkan, jemaah dapat melakukan pendaftaran untuk menjalani ibadah umrah mandiri dengan mengakses laman Nusuk Umrah.

Nusuk Umrah sendiri merupakan platform resmi di bawah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Platform ini memudahkan jemaah untuk melakukan ibadah Umrah yang efisien.

Dalam laman https://umrah.nusuk.sa juga telah tersedia tahapan untuk mendaftar ibadah Umrah mandiri. Perinciannya, setelah selesai membuat akun di laman tersebut, jemaah diarahkan untuk membuat paket perjalanan Umrah yang diinginkan.

Kemudian, jemaah memesan paket perjalanan Umrah dengan tarif yang beragam. Setelah semua terkonfirmasi, jemaah akan masuk ke tahap penerbitan visa

Sanksi Tegas untuk Umrah Mandiri

Adapun, Undang-undang (UU) No.14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri.

Hal itu termaktub dalam Pasal 122 yang menyatakan bahwa individu atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi memperbolehkan pelaksanaan umrah mandiri setelah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah disahkan dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (26/8/2025).

Kebijakan ini menandai perubahan besar dalam tata kelola perjalanan ibadah umrah, karena masyarakat kini bisa berangkat ke Tanah Suci tanpa harus melalui biro perjalanan.

Langkah ini bukan tanpa alasan. Pemerintah menyebut, aturan baru tersebut merupakan bentuk penyesuaian terhadap kebijakan Pemerintah Arab Saudi yang telah lebih dulu membuka izin umrah mandiri bagi jemaah dari berbagai negara.

Respons terhadap Kebijakan Arab Saudi

Anggota Komisi VIII DPR Selly Andriany Gantina mengatakan, izin resmi dari Pemerintah Arab Saudi menjadi dasar utama dimasukkannya ketentuan mengenai umrah mandiri dalam undang-undang baru.

“Alasan utama dimasukkannya ketentuan mengenai umrah mandiri adalah karena Pemerintah Arab Saudi saat ini sudah memberikan izin resmi bagi pelaksanaan umrah mandiri,” ujar Selly, Jumat (24/10/2025), dikutip dari Kompas.com.

Menurut Selly, dukungan otoritas Arab Saudi terlihat dari kerja sama dengan maskapai nasional mereka, seperti Saudi Arabian Airlines dan Flynas Airlines.

Melalui dua maskapai tersebut, calon jemaah bisa memperoleh visa kunjungan gratis selama empat hari atau visa transit yang memungkinkan pelaksanaan umrah secara mandiri.

“Maka pemerintah Indonesia harus bersikap adaptif dan proaktif terhadap perubahan kebijakan internasional ini,” kata Selly.

Menyesuaikan Regulasi dan Perlindungan Jemaah

Selain menyesuaikan kebijakan luar negeri, pemerintah juga memastikan pelaksanaan umrah mandiri tetap berada dalam koridor hukum.

Dalam revisi undang-undang, Pasal 87A secara khusus mengatur lima persyaratan yang wajib dipenuhi calon jemaah, yakni:

• Beragama Islam.
• Memiliki paspor yang masih berlaku minimal enam bulan dari tanggal keberangkatan.
• Memiliki tiket pesawat dengan tanggal berangkat dan pulang yang jelas.
• Memiliki surat keterangan sehat dari dokter.
• Memiliki visa serta bukti pembelian paket layanan dari penyedia yang terdaftar di sistem Kementerian Haji.

Anggota Komisi VIII DPR, Aprozi Alam, menegaskan bahwa kebebasan berumrah secara mandiri bukan berarti tanpa aturan.

“Calon jemaah harus mendaftar melalui online Nusuk agar terdaftar di Kementerian Haji Indonesia dan Kementerian Haji Arab Saudi,” ujarnya, Senin (27/10/2025).

Sementara itu, jemaah tetap diwajibkan melapor melalui sistem terintegrasi antara Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Aturan ini bertujuan menjaga keamanan dan keterpantauan jemaah selama berada di Tanah Suci.

Pertimbangan Ekonomi dan Efisiensi

Kebijakan ini juga dinilai memberi ruang efisiensi bagi masyarakat. Ketua PBNU, Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur, menyebut umrah mandiri positif karena menawarkan biaya yang lebih ringan dan proses yang lebih praktis.

“Saya kira itu positif untuk memudahkan masyarakat Indonesia yang mampu berangkat secara mandiri, lebih murah dan efisien,” kata Gus Fahrur, Sabtu (25/10/2025).

Meski begitu, ia mengingatkan agar calon jemaah tetap membekali diri dengan pengetahuan ibadah dan berhati-hati terhadap potensi penipuan.

“Itu harus dipersiapkan ilmunya agar ibadah umrah bisa dilakukan sesuai syariat, bukan sekadar wisata,” ujarnya.

Jaminan Perlindungan Negara

Pemerintah memastikan legalisasi umrah mandiri tidak mengurangi tanggung jawab negara terhadap keselamatan jemaah.

Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar Simanjuntak, menyebut perlindungan otomatis berlaku bagi siapa pun yang berangkat dengan skema umrah mandiri.

“Ketika dilegalkan dalam undang-undang, secara otomatis mereka terlindungi oleh negara,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

Ia menambahkan, semua unsur pemerintah—mulai dari Kementerian Haji dan Umrah hingga Kemenlu di Arab Saudi—memiliki tanggung jawab terhadap keselamatan jemaah.

Dahnil juga menegaskan, kebijakan ini tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha biro perjalanan. “Pemerintah akan menjaga ekosistem ekonomi haji dan umrah agar tetap sehat,” katanya.

Kekhawatiran dari Pelaku Usaha

Di sisi lain, sejumlah pelaku usaha travel menilai legalisasi umrah mandiri berpotensi menimbulkan risiko baru.

Sekjen Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (AMPHURI), Zaki Zakariya, menyoroti ketiadaan jaminan pelayanan dan keamanan bagi jemaah yang berangkat tanpa pendampingan.

“Tidak ada keamanan dan pelayanan, contoh misal sakit, meninggal, dan lain-lain. Contoh Wakil Panja DPR bercerita saudaranya sakit meninggal, tidak ada yang urus,” kata Zaki, Minggu (26/10/2025).

Ia juga mengingatkan risiko kesalahan ibadah, gagal berangkat karena visa tidak terbit, hingga potensi penipuan akibat lemahnya pengawasan.

AMPHURI bersama 12 asosiasi lain bahkan membuka opsi menggugat Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah ke Mahkamah Konstitusi karena menilai kebijakan ini berisiko bagi jemaah maupun ekosistem usaha berbasis keumatan.

(Tim Redaksi: Singgih Wiryono, Firda Janati, Tria Sutrisna, Dita Angga Rusiana, Robertus Belarminus, Nawir Arsyad Akbar)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya dengan judul:

Mengapa Umrah Mandiri Dilegalkan di Indonesia?

Pro-Kontra Umrah Mandiri yang Dilegalkan Negara

Umrah Mandiri Beri Kebebasan Calon Jemaah, Anggota DPR Ingatkan 5 Syaratnya

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah telah melegalkan praktik Umrah mandiri dalam Undang-undang (UU) No. 14/2025 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 8/2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.

Wakil Menteri Haji Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan bahwa penetapan regulasi umrah mandiri merupakan respons atas dinamika kebijakan yang diterapkan Pemerintah Arab Saudi, sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap jamaah dari Tanah Air.

“Dinamika kebijakan Arab Saudi tidak dapat dihindari. Untuk itu perlu regulasi yang memberikan perlindungan untuk jamaah umrah kita yang memilih umrah mandiri, serta juga melindungi ekosistem ekonominya,” ujar Dahnil, Sabtu (25/10/2025).

Lebih lanjut, dia mengakui bahwa sebelum ketentuan UU ini diterapkan, praktik umrah mandiri sejatinya telah berjalan di lapangan.

Namun, demikian, Dahnil memandang perlu memberikan payung hukum yang kuat agar pelaksanaan umrah mandiri tetap terjamin dari aspek keamanan, perlindungan jamaah, serta ketertiban administrasi.

Ketentuan & Syarat Umrah Mandiri

Adapun, pengakuan atas mekanisme umrah mandiri tertuang dalam UU No. 14/2025 pasal 86. Ayat (1) pasal tersebut menyatakan bahwa perjalanan ibadah umrah dilakukan melalui tiga cara, yakni huruf a melalui penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU), huruf b secara mandiri, serta huruf c melalui menteri.

Lebih lanjut, terdapat sejumlah persyaratan bagi calon jemaah umrah mandiri yang termaktub dalam pasal 87A, antara lain harus beragama Islam, memiliki paspor yang masih berlaku paling singkat enam bulan, memiliki tiket pulang pergi ke Arab Saudi, surat keterangan sehat, serta visa dan bukti pembelian paket layanan yang terdaftar melalui Sistem Informasi Kementerian.

Di samping itu, terdapat pengecualian atas sejumlah perlindungan bagi calon jemaah umrah mandiri sebagaimana tercantum pada Pasal 96 UU Haji dan Umrah.

Hal ini berkaitan dengan pelindungan layanan akomodasi, konsumsi dan transportasi sebagaimana huruf d pasal tersebut. Berikutnya adalah pelindungan jiwa, kecelakaan, dan kesehatan sebagaimana huruf e.

Pasal 97 lantas mengecualikan jemaah umrah mandiri dari kompensasi dan ganti rugi atas pemberian pelindungan layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi.

UU Haji juga menetapkan sanksi tegas bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan mekanisme umrah mandiri. Pasal 122 menyatakan bahwa individu atau korporasi yang bertindak sebagai PPIU tanpa izin, atau memberangkatkan jamaah tanpa hak, dapat dipidana penjara hingga enam tahun dan/atau denda maksimal Rp2 miliar.