IDXChannel -Nilai tukar rupiah kembali ditutup melemah pada perdagangan Rabu (22/4/2026) ke level Rp17.181 per dolar AS. Rupiah hari ini bahkan sempat jatuh hingga 45 poin dibandingkan penutupan sebelumnya di Rp17.142 per dolar AS.

Direktur PT Traze Andalan Futures sekaligus pengamat ekonomi, mata uang, dan komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan tekanan terhadap mata uang Garuda terutama berasal dari meningkatnya ketidakpastian global akibat konflik geopolitik yang melibatkan AS, Iran, dan sekutunya.

Presiden AS Donald Trump sebelumnya menyatakan akan memperpanjang gencatan senjata dengan Iran guna membuka ruang negosiasi lanjutan. Namun, langkah tersebut belum mendapat respons jelas dari pihak Iran, bahkan memicu ketegangan baru menyusul rencana AS mempertahankan blokade pelabuhan dan pantai Iran.

Situasi ini berdampak langsung pada terganggunya jalur distribusi energi global. Lalu lintas di Selat Hormuz, yang menjadi jalur vital sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas dunia, dilaporkan mengalami perlambatan signifikan. Kondisi tersebut meningkatkan kekhawatiran pasar terhadap lonjakan harga energi dan memperkuat posisi dolar AS sebagai aset safe haven.

Dari faktor domestik, lanjut Ibrahim, tekanan terhadap rupiah juga datang dari tantangan fiskal pemerintah. Indonesia menghadapi jatuh tempo utang yang mencapai Rp833,96 triliun pada 2026, tertinggi dalam satu dekade terakhir.

Ia mengatakan, kondisi yang dikenal sebagai 'debt wall' ini menuntut strategi pembiayaan ulang dalam skala besar, di tengah kondisi pasar keuangan global yang belum stabil.

"Fenomena ini sebagai debt wall, yakni kondisi ketika beban jatuh tempo utang menumpuk dalam satu periode tertentu," ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (22/4/2026).

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75 persen. Kebijakan ini diambil guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah serta merespons risiko eksternal akibat perlambatan ekonomi global dan ketegangan geopolitik.

Ibrahim menilai kombinasi faktor global dan domestik masih akan menekan pergerakan rupiah dalam jangka pendek.

"Ketidakpastian global akibat konflik Timur Tengah dan penguatan dolar AS menjadi faktor utama pelemahan rupiah. Di sisi lain, tekanan domestik dari kebutuhan pembiayaan utang juga menambah beban terhadap stabilitas nilai tukar," tuturnya.

(Febrina Ratna Iskana)

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan dana untuk melunasi pokok surat utang Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang akan jatuh tempo pada 30 Maret 2026.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), perseroan menyebut telah menyediakan dana yang diperlukan untuk melakukan pelunasan pokok Surat Utang sebesar US$500 juta atau setara Rp8,49 triliun (kurs JISDOR Rp16.982). Dana pelunasan tersebut ditempatkan perseroan pada aset likuid.

“Pelunasan Surat Utang tersebut akan dilakukan pada tanggal 27 Maret 2026 sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam penerbitan Surat Utang serta peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas perseroan, dikutip pada Rabu (18/3/2026).

Surat utang tersebut merupakan Tier 2 Subordinated Notes (BNI Tier 2 Capital Bond 2021) yang diterbitkan BNI pada 30 Maret 2021 senilai US$500 juta dengan bunga 3,75% per tahun.

Instrumen ini diterbitkan mengacu pada ketentuan Regulation S (Reg S) berdasarkan US Securities Act dan tercatat di Singapore Stock Exchange. Adapun surat utang tersebut memiliki jangka waktu 5 tahun dan akan jatuh tempo pada tanggal 30 Maret 2026.

Manajemen memastikan pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan bank dengan logo 46 itu.

“Pelunasan surat utang tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun kondisi keuangan perseroan,” ujar manajemen.

Dalam sebulan terakhir, saham BBNI turun 90 poin atau 2,01%. Kendati begitu secara tahun berjalan, saham bank dengan logo 46 itu naik tipis 20 poin atau 0,46% (year to date/YtD).

Bisnis.com, JAKARTA —PT Pegadaian dihadapkan pada surat utang jatuh tempo pada Juni 2026 dengan akumulasi nilai pokok sebesar Rp4,61 triliun.

Berdasarkan catatan Pefindo, terdapat tiga surat utang Pegadaian yang jatuh tempo dalam waktu dekat. Pertama, Obligasi Berkelanjutan VI Tahap II Tahun 2025 Seri A senilai Rp2,14 triliun.

Kedua, Obligasi Berwawasan Sosial Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 Seri A senilai Rp954,3 miliar. Ketiga, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Tahap IV Tahun 2025 Seri A senilai Rp1,51 triliun.

Secara akumulasi, nilai pokok tiga surat utang Pegadaian itu mencapai Rp4,61 triliun. Ketiga surat utang Pegadaian itu jatuh tempo pada waktu yang sama, yaitu 8 Juni 2026.

Analis Pefindo memaparkan bahwa Pegadaian berencana melunasi surat utang yang jatuh tempo tersebut menggunakan dana eksternal. Langkah itu didukung oleh fasilitas kredit yang belum digunakan yang tercatat sebesar Rp20,4 triliun per Desember 2025.

“Selain itu, perusahaan mencatatkan kas dan setara kas sebesar Rp620,5 miliar per akhir Desember 2025,” paparnya dalam keterangan resmi, Kamis (26/2/2026).

Pefindo juga mencatat bahwa Pegadaian mengestimasi penerimaan angsuran pembiayaan sebesar Rp31,3 triliun per bulan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Ritel Jaya Abadi atau Erspo mendapatkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari PT Grand Best Indonesia atau PT GBI. Erspo disebut memiliki utang senilai Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak 2025.

Kuasa Hukum PT GBI Ricky K. Margono menjelaskan bahwa PT GBI melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan PKPU terhadap Erspo di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Adapun, proses persidangan pertama dari permohonan PKPU itu telah dijadwalkan pada hari esok hari, Kamis (19/2/2026).

"Langkah hukum tersebut diambil atas kewajiban pembayaran utang Erspo kepada klien kami senilai lebih dari Rp1 miliar yang jatuh tempo dan dapat ditagih sejak tahun 2025, juga kepada kreditor lainnya," ujar Ricky dalam keterangan tertulisnya pada Rabu (18/2/2026).

Ricky menjelaskan meskipun produk jersey Timnas hasil produksi PT GBI laku keras di pasaran seiring prestasi gemilang Timnas Indonesia, Erspo hingga kini belum menyelesaikan kewajibannya dan tidak memberikan kepastian pembayaran.

Upaya persuasif juga menurutnya tidak diindahkan sebelum menempuh jalur hukum. Kuasa hukum telah mengedepankan itikad baik dengan mengundang Erspo untuk bermusyawarah lebih dari tiga kali.

Namun, menurutnya, upaya kekeluargaan tersebut tidak membuahkan hasil. Tidak ada realisasi pembayaran, maupun skema penyelesaian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kemudian, Erspo mengabaikan berita acara pertemuan yang sebelumnya telah disepakati, termasuk janji pembayaran melalui mekanisme angsuran. Kelalaian tersebut menurutnya secara langsung mengganggu arus kas atau cashflow PT GBI.

PT GBI pun menilai PKPU menjadi mekanisme yang terstruktur dan transparan untuk memberikan kepastian hukum bagi semua pihak.

"Kami sangat menyayangkan sikap Erspo yang terkesan menghentikan pembayaran tepat setelah dinamika prestasi Timnas di Kualifikasi Piala Dunia terhenti, sehingga dalam hal ini Erspo menunjukan tidak adanya itikad baik kepada klien kami," katanya.

Erspo sendiri merupakan perusahaan yang bergerak di industri ritel fashion dengan fokus pada produk berkualitas untuk atlet dan penggemar olahraga. Erspo dikenal publik sebagai apparel resmi dari Timnas sepak bola Indonesia sejak 2023.

Bisnis.com, JAKARTA -- Bank Indonesia (BI) telah membuka opsi untuk memperpanjang skema tukar utang atau debt switching dengan pemerintah untuk pembiayaan anggaran tahun 2026.

Skema tersebut akan 'memperpanjang nafas' fiskal pemerintah yang tahun ini harus menanggung utang jatuh tempo di kisaran Rp833,96 triliun atau naik dibandingkan sebelumnya yang mencapai Rp800-an triliun.

Adapun, debt switching adalah mekanisme pembelian surat utang lama yang telah jatuh tempo dengan kompensasi surat utang baru dengan tenor yang jauh lebih lama.

Skema ini merupakan bagian dari sinergi antara otoritas moneter dan fiskal, apalagi pemerintah saat ini sedang menghadapi risiko pembengkakan defisit anggaran.
Meski demikian, ada isu independensi BI jika terlalu melibatkan bank sentral dalam pembiayaan APBN.

Pada tahun 2025 lalu misalnya, bank sentral telah membeli surat berharga negara (SBN) senilai Rp332,1 triliun yang artinya 74,25% atau senilai Rp246,6 triliun dilakukan dengan skema tersebut.

Gubernur BI Perry Warjiyo menyatakan bahwa bank sentral tengah menyusun program moneter 2026 secara komprehensif, termasuk mengalkulasi kebutuhan ekspansi likuiditas yang diperlukan pasar.

Dalam skema tersebut, pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder tetap menjadi menu utama, bersanding dengan penerbitan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Perry mengungkapkan bahwa mekanisme pembelian SBN tersebut tidak menutup kemungkinan menyertakan skema debt switching, melanjutkan praktik sinergi yang telah terjalin dengan Kementerian Keuangan.

"Dalam pembelian SBN itu bisa termasuk melalui debt switching," jelasnya dalam konferensi pers KSSK di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Perry menekankan bahwa langkah intervensi ini akan tetap konsisten dengan arah kebijakan moneter bank sentral yang pro-pertumbuhan. Dia mengaku telah menjalin komunikasi awal dengan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menyelaraskan strategi ini.

Kendati demikian, Perry belum memerinci besaran volume SBN yang akan diserap maupun target debt switching tahun ini. Dia meminta setiap pihak bersabar terkait detail teknis kebijakan tersebut.

"Mengenai persisnya, tentu saja Pak Menteri [Purbaya] dan kami nanti akan mengumumkan lebih lanjut setelah adanya high level meeting [pertemuan tingkat tinggi antara otoritas fiskal dan moneter]," tutupnya.

Beban Fiskal Membengkak

Di sisi lain, beban fiskal pemerintah kian berat akibat kewajiban pembayaran bunga utang yang membengkak ke angka Rp599,44 triliun di tengah ambisi pemerintah memacu pertumbuhan ekonomi pada 2026.

Berdasarkan Lampiran IV Peraturan Presiden (Perpres) No. 118/2025 tentang Rincian APBN 2026, pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp599,44 triliun khusus untuk pembayaran bunga utang.

Angka ini melonjak Rp46,59 triliun atau tumbuh 8,43% apabila dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 yang tercatat sebesar Rp552,85 triliun.

Perinciannya, beban terbesar masih berasal dari pembayaran bunga utang dalam negeri yang menembus Rp538,70 triliun, naik dari posisi tahun lalu sebesar Rp497,62 triliun. Sementara itu, bunga utang luar negeri dipatok sebesar Rp60,74 triliun, naik dari angka tahun lalu senilai Rp55,23 triliun.

Tak sampai situ, ruang fiskal Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga semakin sempit. Pasalnya, rasio beban bunga utang terhadap pendapatan negara kian lebar, mengindikasikan risiko tergerusnya belanja produktif hingga bantuan sosial oleh kewajiban utang.

Jika disandingkan dengan target pendapatan negara tahun 2026 yang dipatok sebesar Rp3.153,6 triliun maka rasio pembayaran bunga utang berada di level 19,01%.

Rasio ini mengalami pemburukan dibandingkan dengan APBN 2025. Dengan asumsi pendapatan negara Rp3.005,1 triliun dan beban bunga Rp552,85 triliun, rasio pada tahun lalu berada di level 18,40%.

Artinya, pada 2026, hampir seperlima dari setiap uang yang dikumpulkan negara dari warga negara dan wajib pajak, langsung menguap hanya untuk membayar bunga atas tumpukan utang masa lalu.

BI Kehilangan Independensi?

Sinergi otoritas moneter dan fiskal diprediksi semakin kuat menyusul penetapan Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Independensi bank sentral jadi pertaruhan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang terpilih menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter.

Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

“Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.