Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR bersiap melakukan revisi Undang-Undang (UU) No. 17/2003 tentang Keuangan Negara.

Adapun, UU Keuangan Negara mengatur batasan defisit APBN sebesar 3% terhadap produk domestik bruto (PDB). Revisi UU tersebut pun memunculkan isu penghapusan aturan defisit fiskal tersebut.

Kendati demikian, Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun menepis kekhawatiran bahwa revisi UU Keuangan Negara akan menyentuh pelonggaran atau penghapusan batas atas defisit APBN 3% terhadap PDB tersebut.

"Soal membicarakan [apakah revisi akan mengubah batasan defisit APBN 3% terhadap PDB], kita belum mengarah ke situasi seperti itu," tegas Misbakhun di Balai Kartini, Jakarta, Senin (25/5/2026).

Menurutnya, urgensi utama revisi UU Keuangan Negara saat ini adalah untuk merespons ketidakharmonisan hukum usai disahkannya Undang-Undang No. 16/2025 tentang BUMN yang menjadi landasan pembentukan Danantara.

Misbakhun menjelaskan, kehadiran regulasi baru tersebut mengubah postur penguasaan aset negara. Kementerian Keuangan tidak lagi dimandatkan oleh undang-undang sebagai pemegang saham BUMN, yang memicu benturan hukum dengan UU BUMN.

"Sementara, ada undang-undang yang lain yang masih mengatakan bahwa Menteri Keuangan adalah pemegang saham dari BUMN tersebut, yaitu di Undang-Undang Perbendaharaan Negara," paparnya.

Oleh sebab itu, parlemen akan melakukan sinkronisasi aturan melalui skema omnibus law. Setidaknya terdapat empat payung hukum yang akan diharmonisasikan secara serentak, yakni UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara, UU Kekayaan Negara yang Dipisahkan, dan UU Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Terkait masuknya UU PNBP dalam radar revisi, Misbakhun menyoroti perlunya penyesuaian status dividen BUMN. Selama ini, dividen perusahaan pelat merah tercatat sebagai penerimaan negara bukan pajak dan menjadi komponen vital dalam siklus APBN.

"Inilah yang harus diselesaikan, sehingga jangan sampai kemudian undang-undangnya itu tidak secara keseluruhan terharmonisasikan dengan baik," tambahnya.

Parlemen menargetkan proses revisi aturan tersebut dapat dimulai dalam waktu dekat, mengingatkan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang saat ini diproses Komisi XI DPR dalam proses finalisasi.

Misbakhun menekankan, revisi UU Keuangan Negara ditargetkan harus tuntas sebelum APBN Tahun Anggaran 2027 resmi berlaku pada 1 Januari 2027. Terlebih, saat ini DPR dan Pemerintah baru saja memulai tahap pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) untuk tahun depan.

"UU Keuangan Negara karena akan dipakai untuk APBN 2027, ya kita harus menyelesaikan segera, sebelum APBN 2027 berlaku, karena APBN berlaku mulai 1 Januari 2027," ungkap legislator dari Fraksi Partai Golkar itu.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pusat akan perlu menerbitkan APBN Perubahan atau APBN-P pada 2026 apabila akan menyalurkan pinjaman ke pemerintah daerah (pemda), BUMN, maupun BUMD pada tahun depan.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah memperbolehkan pinjaman berasal dari kantong APBN kepada ketiga institusi itu melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38/2025 tentang
Pemberian Pinjaman oleh Pemerintah Pusat.

Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono menjelaskan bahwa PP 38/2025 sejatinya merupakan aturan turunan dari pasal 33 ayat (3) Undang-Undang (UU) Nomor 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara. Aturan pelaksana tersebut baru ada sejak UU Perbendaharaan Negara berlaku sejak 21 tahun yang lalu.

Menurut Prianto, pemberian utang dari pusat kepada pemda, BUMN, maupun BUMD harus tercantum atau ditetapkan di UU APBN.

"Pemberian utang tersebut harus tercantum atau ditetapkan dalam UU APBN," ujar Prianto kepada Bisnis, dikutip pada Senin (3/11/2025).

Prianto menerangkan bahwa adanya PP anyar itu tidak terlepas dari upaya untuk mendukung program pemerintah pusat di berbagai sektor/bidang. Pinjaman itu juga bisa disalurkan karena program pemerintah pusat dimaksud dilaksanakan oleh BUMN/BUMD maupun pemda berdasarkan penugasan.

Beberapa program itu meliputi sektor infrastruktur, energi, transportasi dan air minum.

"Jadi, PP 38/2025 di atas menjadi dasar hukum Pemerintah Pusat mengeksekusi ketentuan UU PN [UU Perbendaharaan Negara]," lanjutnya.

Adapun pria yang juga merupakan Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute itu menyampaikan, apabila pemerintah berencana menyalurkan pinjaman itu ke pemda, BUMN, atau BUMD tahun depan, maka pemerintah pusat dan DPR otomatis harus menyusun APBN-P.

Untuk diketahui, UU APBN 2026 yang sudah diketok di DPR akhir September 2025 lalu akan diperinci lagi dalam Peraturan Presiden (Perpres). Nantinya, Perpres akan memerinci lagi anggaran pendapatan, anggaran belanja, serta pembiayaan.

Apabila merujuk pada PP 38/2025 utang yang bisa diberikan pusat kepada pemda, BUMN, dan BUMD itu adalah pengeluaran pembiayaan. Dengan demikian, Prianto memandang bahwa harus ada APBN-P apabila pinjaman berdasarkan PP 38/2025 itu belum disertakan dalam UU APBN.

"Ketika rencana pemberian pinjaman pemerintah pusat ke pemda belum tercermin di UU APBN 2026, secara otomatis harus ada APBN-P," pungkas Prianto.