JAKARTA - Wakil Menteri Agama ( Wamenag ), Romo Muhammad Syafi’i, resmi membuka Grand Final Olimpiade Pendidikan Agama Islam (PAI) 2025 dan Doa PAI untuk Bangsa. Dalam sambutannya, Wamenag menegaskan bahwa olimpiade ini bukan sekadar ajang perlombaan, tetapi ruang bagi siswa untuk mengaktualisasikan nilai keagamaannya secara lebih mendalam.

Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian PAI Fair 2025 ini mempertemukan para pelajar dari SD, SMP, SMA hingga mahasiswa dari berbagai daerah. Ribuan peserta mengikuti seleksi panjang sebelum akhirnya terpilih menjadi finalis yang datang ke Jakarta.

Wamenag menyebut, Olimpiade PAI merupakan momentum penting untuk menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam di sekolah umum mampu melahirkan generasi yang berkarakter kuat, unggul, moderat, dan cinta tanah air.

“Saya mengapresiasi kegiatan ini karena memberi kesempatan bagi siswa untuk menunjukkan pemahaman keagamaannya. Saya berharap, pulang dari sini para peserta menjadi pribadi yang lebih Islami dan berkarakter mulia,” ujarnya, melalui siaran pers, Senin (1/12/2025).

“Kualitas itu harus dibawa pulang, menjadi teladan di daerah masing-masing,” tambahnya.

Romo Syafi’i juga meminta peserta melaporkan hasil dan pengalaman mereka kepada kepala daerah masing-masing. Menurutnya, kehadiran siswa dalam ajang nasional ini menjadi bukti bahwa investasi pemerintah daerah dalam pendidikan agama telah menghasilkan prestasi membanggakan.

“Juara atau tidak, kalian tetap pemenang. Jadikan pengalaman di sini sebagai persembahan untuk daerah dan bangsa,” tegasnya.

Hadir pula Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, yang menyoroti pentingnya PAI sebagai pilar utama pembentukan karakter generasi muda.

Fajar menegaskan bahwa pembelajaran agama harus dipahami sebagai proses internalisasi nilai, bukan sekadar penyampaian materi.

Ia menjelaskan fungsi ganda PAI: Bonding, memperkuat keimanan dalam diri peserta didik; serta Bridging, membentuk keterampilan sosial dan kemampuan hidup harmonis di tengah keberagaman.

Mengutip survei BRIN 2024, Fajar mengungkap bahwa meski mayoritas masyarakat Indonesia mengaku religius, hanya sebagian kecil yang memahami ajaran agamanya secara komprehensif. Kondisi ini dinilainya sebagai tantangan besar dalam pendidikan agama modern.

“Karena itu, guru PAI harus menguasai pedagogi pembelajaran mendalam. Yang penting bukan banyaknya materi, tetapi esensi nilai yang benar-benar perlu dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Ia menilai Olimpiade PAI sebagai ruang perjumpaan sosial yang mempertemukan peserta dari berbagai daerah. Fajar berharap nilai-nilai moderasi dan keterbukaan dapat dibawa pulang oleh setiap peserta sebagai energi positif bagi sekolah masing-masing.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis), Amien Suyitno, menuturkan bahwa penyelenggaraan Olimpiade PAI tahun ini diliputi suasana keprihatinan nasional. Musibah banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat menjadi perhatian utama dalam pembukaan acara.

“Kita tidak pernah menyangka musibah terjadi saat kegiatan berjalan. Karena itu, kami selipkan doa khusus agar Allah mengangkat musibah ini. Semoga saudara-saudara kita diberi ketabahan,” ucap Suyitno.

Ia juga menjelaskan ada tujuh finalis dari wilayah terdampak yang tidak dapat hadir secara langsung. Namun Kemenag memastikan mereka tetap dapat mengikuti kompetisi secara penuh melalui fasilitas khusus.

Olimpiade PAI 2025 mencatat 54.880 pendaftar dari berbagai jenjang pendidikan. Setelah rangkaian seleksi, terpilih 430 finalis yang bersaing di tingkat nasional. Terdapat delapan kategori kompetisi, mulai dari Olimpiade PAI, MHQ, MTQ, pidato, hingga konten kreatif.

“Kompetisi ini bukan hanya adu intelektual, tetapi pembinaan karakter disiplin, tanggung jawab, dan kebersamaan. Nilai-nilai ini sangat penting di tengah situasi kebencanaan yang dihadapi bangsa,” tutur Suyitno.

Dengan mengusung semangat moderasi, kepedulian, dan karakter unggul, Olimpiade PAI 2025 diharapkan menjadi ruang pembentukan generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga siap menjadi teladan di tengah masyarakat.

SEMARANG - Pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren merupakan momentum strategis untuk memperluas peran pesantren di tengah dinamika global. Karenanya, peran alumni dan para santri sangat penting mengisi ruang publik di era digitalisasi.

Hal itu ditegaskan oleh Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammas Syafi'I, KH. A. Fadhullah Turmudzi, dan KH. Ubaidillah Shodaqoh saat Halaqah Pesantren Penguatan Kelembagaan Pendirian Direktorat Jenderal Pesantren di UIN Walisongo Semarang pada Rabu (26/11/2025).

Ketiganya menyampaikan arahan strategis mengenai masa depan pesantren, meliputi rekognisi alumni, penguatan kapasitas keilmuan, serta etika penggunaan teknologi dalam belajar. Ketiga tokoh tersebut sepakat bahwa era baru pesantren menuntut penguatan tradisi, moral, dan kapasitas akademik, sekaligus kemampuan santri mengisi ruang digital dan ruang publik secara cerdas.

Wamenag Romo Muhammas Syafi'i kembali menegaskan berdirinya Direktorat Jenderal Pesantren merupakan momentum strategis yang harus dimanfaatkan untuk memperluas peran pesantren di tengah dinamika global saat ini. Menurutnya, pesantren memiliki modal tradisi intelektual yang kuat, tinggal didorong agar santri mampu tampil di berbagai sektor kehidupan modern.

“Pesantren adalah peradaban. Dengan Ditjen Pesantren, kita ingin melahirkan generasi yang menguasai agama sekaligus memimpin teknologi. Tradisi keilmuan harus berjalan seiring dengan inovasi,” ujar Wamenag.

Wamenag juga menekankan santri dan alumni pesantren harus menjadi bagian dari pembentukan opini publik, riset, dan pengambilan keputusan di berbagai bidang. Negara, memiliki kewajiban membuka ruang yang lebih besar agar alumni pesantren mengisi sektor-sektor strategis yang relevan dengan kapasitas keilmuannya.

Ketua Rabitah Ma'ahid Islami PWNU Jawa Tengah, KH A. Fadhullah Turmudzi pentingnya rekognisi dan pengakuan terhadap alumni pesantren, terutama lulusan Ma’had Aly yang selama ini memiliki kapasitas keilmuan tinggi namun belum terserap optimal di ruang publik.

“Rekognisi terhadap alumni pesantren harus menjadi perhatian lebih. Selama ini belum maksimal. Alumni Ma’had Aly harus mengisi ruang publik sesuai kapasitas keilmuan. Kemenag harus memberi ruang dan fasilitas bagi mereka,” tegasnya.

Menurutnya, alumni pesantren tidak hanya siap berdakwah, tetapi juga berperan sebagai analis kebijakan, peneliti, konsultan syariah, pendidik publik, hingga fasilitator moderasi beragama. Karena itu, ia meminta Kemenag mendorong sistem penyetaraan, akses kerja, dan ruang aktualisasi yang lebih luas.

Dalam sesi berikutnya, KH. Ubaidillah Shodaqah selaku Rais Syuriah PWNU Jawa Tengah memberikan pandangan mendalam mengenai efek teknologi terhadap pembelajaran pesantren. Ia menegaskan bahwa kemudahan akses informasi harus disertai kedalaman adab dan kontrol moral.

“Sesuatu yang dicapai dengan mudah akan hilang dengan mudah. Teknologi membantu, tetapi jangan sampai membuat tumpul dan menghilangkan semangat dalam mengkaji,” pesannya.

Mbah Ubed menjelaskan, santri zaman dulu membutuhkan ketekunan tinggi untuk mencari satu referensi di kitab. Namun kini, aplikasi digital memungkinkan pencarian hanya dengan mengetik kata kunci. Kemudahan ini harus dimaknai sebagai alat bantu, bukan pengganti mujahadah.

Mbah Ubed menegaskan bahwa ruang digital harus diisi oleh suara pesantren. Santri, menurutnya, wajib mengambil bagian dalam produksi konten keislaman yang sehat, moderat, dan berakar pada tradisi keilmuan pesantren.

“Santri dan pesantren harus mengisi ruang digital dengan konten kepesantrenan. Jangan biarkan ruang itu kosong dan diisi pihak yang tidak memahami pesantren,” tegasnya.

Ia juga menyinggung tantangan baru berupa penggunaan Artificial Intelligence (AI) dalam belajar. Informasi yang terbuka harus tetap dibatasi oleh etika, maqashid syariah, dan bimbingan moral.

Menurut Mbah Ubed, tantangan terbesar saat ini bukan lagi akses pengetahuan, tetapi bagaimana menjaga moral, adab, dan tujuan belajar agar tidak melenceng dari nilai-nilai pesantren.

“Tugas kita hari ini adalah mengontrol moral. Ilmu bisa didapat di mana saja, tetapi adab dan bimbingan kyai tidak bisa digantikan,” ungkapnya.

Kementerian Agama menyambut pandangan para ulama tersebut sebagai langkah memperkuat Ditjen Pesantren dalam menyusun program rekognisi alumni, penguatan literasi digital, dan pengembangan ekosistem pembelajaran yang tetap menjaga adab, etika, dan integritas keilmuan pesantren.

JAKARTA - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo HR Muhammad Syafi’i menyatakan optimistis pondok pesantren (ponpes) di Indonesia akan semakin berdaya setelah adanya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Hal itu karena memiliki ruang dan daya yang lebih luas.

“Harapan kita, pondok pesantren yang jumlahnya lebih dari 42 ribu dengan santri mendekati 11 juta dan satu juta kiai, setelah naik dari Direktorat (eselon II) menjadi Direktorat Jenderal (eselon I), akan semakin berdaya,” ujar Romo dalam keterangannya yang dikutip, Sabtu (22/11/2025).

Ia menjelaskan, pembinaan santri untuk menjadi muslim dan muslimah berwawasan kebangsaan membutuhkan dukungan besar.

Namun, kata Romo, sebagian besar beban pembiayaan ditanggung oleh masing-masing pesantren karena anggaran direktorat yang terbatas.

“Dengan peningkatan status ini, kita berharap pembinaan pesantren dapat dikembangkan lebih luas karena memiliki ruang dan daya yang lebih kuat,” ucapnya.

Romo menegaskan, peningkatan daya ini harus diimbangi dengan penguatan sinergi seluruh insan pesantren, baik di lingkup internal Dirjen Pesantren maupun dengan pemerintah daerah.

Hal itu sesuai amanat Undang-Undang dan Peraturan Presiden, di mana penyelenggaraan pesantren tingkat MTs ke bawah perlu bersinergi dengan Bupati/Wali Kota, sedangkan tingkat MA dengan Gubernur.

“Ini adalah mandat regulasi yang selama ini belum dimanfaatkan maksimal, mungkin karena informasi belum sampai dengan baik. Pertemuan ini insya Allah memberikan penjelasan sehingga pondok tidak merasa meminta sesuatu yang bukan haknya," papar Wamenag.

"Mereka hanya mengingatkan bahwa ada porsi APBD yang memang semestinya dialokasikan untuk memberdayakan pesantren di daerah. Ke depan, kita ingin alumni pondok semakin berdaya,” tegasnya.

JAKARTA - Staf Khusus Menteri Agama Bidang Kerja Sama Luar Negeri, Kerukunan, Pelayanan Agama dan Pengawasan, Kementerian Agama (Kemenag) Gugun Gumilar meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) di Dublin City University, Irlandia pada hari Rabu, 22 Oktober 2025 waktu setempat.Gugun Gumilar lulus dari Jurusan Filsafat dan Teologi.

Gugun Gumilar mendapatkan beasiswa full pada 2018-2023 dari Dublin City University, Irlandia. “Alhamdulillah, saya hari ini mengikuti proses wisuda di Kampus Dublin City University (DCU) Dublin. Alhamdulillah, saya menjadi lulusan terbaik dan meraih IPK Cumlaude” ucap Gugun, Jumat (24/10/2025).

Diketahui Gugun pernah menjadi Duta Kampus “Intercultural Ambassador” pada 2020 dan pernah menjadi Dosen Bahasa Indonesia pada 2019-2020 di kampus tersebut serta Dosen Studi Agama pada 2021-2023.

“Alhamdulillah sebetulnya saya sudah lulus tahun 2023, namun karena kesibukan baru ikut wisuda tahun ini. Saya lulus pada saat itu usia 33 tahun. Dikampus DCU, saya pernah menjadi Dosen Bahasa Indonesia, Dosen Studi Agama dan Duta Intercultural” tegas Gugun

Stafsus Menag ini juga lulusan S2 dari Hartford International for Peace and Religion (HIU) Amerika Serikat lulus pada 2014 dan S1 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung lulus pada 2011.