Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi perusahaan swasta hanya bersifat imbauan.

Selain sifatnya imbauan, Yassierli juga sejak awal tak menentukan hari untuk pelaksanaan WFH bagi karyawan swasta, sebagaimana yang berlaku pada PNS. Pemerintah menetapkan PNS WFH setiap Jumat.

"Untuk swasta kita tidak ada spesifik menuliskan, menentukan harinya. Jadi sekali lagi WFH, tadi saya sampaikan juga kepada Komisi IX, itu sifatnya imbauan," kata Yassierli di kompleks parlemen, Rabu (9/4).

Menurut Yassierli, setiap perusahaan memiliki karakteristik dan budaya yang berbeda. Sehingga, kebijakan WFH tersebut tidak bisa digeneralisasi.

Sejak awal, kata dia, pemerintah juga telah menentukan sektor-sektor yang dikecualikan untuk menerapkan kebijakan WFH, terutama kantor atau lembaga yang berhubungan dengan pelayanan publik.

"Kita juga sudah menentukan sektor-sektor yang dapat diberikan pengecualian, yang menyangkut langsung layanan rakyat dan seterusnya," ujar Yassierli.

Lebih lanjut, Yassierli mengaku tak ingin kebijakan WFH swasta juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Ia mengatakan kebijakan WFH harus tetap mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Dan dalam surat edaran itu kita juga spesifik mengatakan bahwa kita tidak ingin edaran ini kemudian berdampak kepada pertumbuhan ekonomi. Jadi kita tetap menginginkan pertumbuhan ekonomi itu naik, teman-teman pekerja produktif, dan industri kita tetap maju. Gitu harapan kita," ujarnya.

Kebijakan WFH bagi karyawan swasta tertuang dalam SE Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja. Dia menegaskan hak buruh tidak boleh dipangkas selama perusahaan menjalankan imbauan tersebut.

"Kami sampaikan bahwa pengaturan WFH itu tidak boleh mengurangi hak-hak karyawan," ujar Yassierli.

Tidak semua karyawan perusahaan bisa bekerja dari rumah atau work from home (WFH) selama satu hari dalam seminggu, sebagaimana imbauan pemerintah dalam rangka efisiensi energi.

Ada delapan sektor usaha yang dikecualikan pemerintah dalam anjuran untuk menerapkan WFH bagi karyawannya.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengimbau perusahaan swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) kepada pekerja. Hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

"Pimpinan swasta, BUMN, dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," kata Yassierli dalam konferensi pers di kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta Selatan, Rabu (1/4).

Ia menjelaskan untuk pelaksanaan WFH nantinya diterapkan sesuai ketentuan perusahaan, baik terkait ketentuan gaji dan hak-hak lainnya. Selain itu, Yassierli menekankan WFH tidak akan mengurangi jatah cuti tahunan pekerja.

"Pelaksanaan WFH tidak kurangi cuti tahunan, pekerja buruh yang jalani WFH tetap jalankan pekerjaan," terangnya.

Yassierli juga menyatakan kebijakan WFH yang diimbau satu hari dalam sepekan tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.

Selain itu, ia menyebut pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk delapan sektor vital yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga operasional dan layanan kepada masyarakat.

"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu," kata Yassierli.

1. Sektor kesehatan: rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.

2. Sektor energi: BBM, gas, dan listrik.

3. Sektor infrastruktur dan layanan publik: jalan tol, air bersih, pengangkutan sampah.

4. Sektor ritel/perdagangan: bahan pokok, pasar, dan pusat perbelanjaan.

5. Sektor industri dan produksi: pabrik dan industri yang membutuhkan kehadiran fisik.

6. Sektor jasa dan hospitality: perhotelan, pariwisata, keamanan, restoran, kafe, dan usaha kuliner.

7. Sektor transportasi dan logistik: angkutan penumpang/barang, pergudangan, jasa pengiriman.

8. Sektor keuangan: perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, bursa efek.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan kebijakan work from home (WFH) tidak berlaku bagi karyawan di delapan sektor vital yang membutuhkan kehadiran fisik pekerja untuk menjaga operasional dan layanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Yassierli dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Rabu (1/4), terkait penerbitan Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/III/2026 tentang WFH dan program optimasi pemanfaatan energi di tempat kerja.

"Pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu," ujar Yassierli.

Ia menjelaskan kebijakan WFH yang diimbau satu hari dalam sepekan tetap harus memperhatikan kelangsungan operasional perusahaan serta pelayanan publik.

Di sisi lain, Yassierli menegaskan penerapan WFH tidak boleh mengurangi hak pekerja, baik dari sisi upah maupun cuti.

"Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan, dan pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan," katanya.

Ia juga menekankan pekerja yang menjalankan WFH tetap wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya seperti biasa. Selain itu, perusahaan diminta memastikan kinerja, produktivitas, dan kualitas layanan tetap terjaga selama kebijakan ini diterapkan.

"Perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan agar tetap terjaga," ujarnya.

1. Sektor kesehatan: rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.

2. Sektor energi: BBM, gas, dan listrik.

3. Sektor infrastruktur dan layanan publik: jalan tol, air bersih, pengangkutan sampah.

4. Sektor ritel/perdagangan: bahan pokok, pasar, dan pusat perbelanjaan.

5. Sektor industri dan produksi: pabrik dan industri yang membutuhkan kehadiran fisik.

6. Sektor jasa dan hospitality: perhotelan, pariwisata, keamanan, restoran, kafe, dan usaha kuliner.

7. Sektor transportasi dan logistik: angkutan penumpang/barang, pergudangan, jasa pengiriman.

8. Sektor keuangan: perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, pasar modal, bursa efek.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli membeberkan sejumlah ketentuan terkait imbauan kerja di rumah (work from home/ WFH) bagi pekerja swasta.

Hal itu tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M6 HK04/III/2026 tentang Work From Home dan Program Optimasi Pemanfaatan Energi di Tempat Kerja.

"Pimpinan swasta, BUMN dan BUMD diimbau menerapkan WFH bagi pekerja selama 1 hari 1 minggu sesuai kondisi perusahaan dan jam kerja WFH diatur perusahaan," ujar Yassierli dalam konferensi pers pada Selasa (1/4).

Yassierli mengungkapkan ketentuan pertama, penerapan WFH sehari sepekan tidak mengurangi gaji dan hak karyawan.

"Upah atau gaji dan hak lainnya tetap dibayarkan sesuai ketentuan," ujarnya.

Kedua, pelaksanaan WFH tidak mengurangi cuti tahunan. Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang melaksanakan WFH, tetap menjalankan pekerjaan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.

Keempat, perusahaan tetap memastikan kinerja, produktivitas, serta kualitas layanan Agar tetap terjaga.

Kelima, pelaksanaan WFH dapat dikecualikan untuk sektor tertentu seperti sektor kesehatan seperti rumah sakit, klinik, tenaga medis, dan farmasi.

Kemudian, pengecualian juga berlaku untuk sektor energi terkait bahan bakar minyak, gas, dan listrik.

Lalu, sektor infrastruktur dan sektor pelayanan masyarakat seperti jalan tol, air bersih, dan pengangkutan sampah.

Selanjutnya, sektor retail atau perdagangan bahan pokok, pelayanan perdagangan langsung, pasar, dan tempat pembelanjaan.

Sektor industri dan produksi termasuk pabrik-pabrik dan industri yang memerlukan kehadiran fisik untuk operasional mesin dan produksi.

Berikutnya, sektor jasa, perhotelan, pariwisata, keamanan, dan hospitality mencakup sektor makanan dan minuman, restoran, kafe, dan usaha kuliner.

Pengecualian juga diberikan untuk sektor transportasi dan logistik termasuk angkutan penumpang, angkutan barang, pergudangan, dan jasa pengiriman.

Tak hanya itu, pengecualian juga berlaku untuk sektor keuangan, perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi pasar modal, dan bursa efek.

Aturan menerapkan WFH sekali dalam seminggu bertujuan untuk memperkuat ketahanan energi nasional di tengah gejolak ekonomi global.

Selain itu, WFH diharapkan mampu mendorong pola kerja yang produktif, adaptif dan berkelanjutan, sehingga diperlukan langkah-langkah sistematis.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya memperkirakan kebijakan kerja dari rumah atau WFH bagi ASN satu hari dalam sepekan berpotensi menghemat konsumsi BBM masyarakat hingga Rp 59 triliun.

"Total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," katanya dalam konferensi pers daring, Selasa (31/3) kemarin.

Pemerintah menyiapkan berbagai mitigasi dan antisipasi dalam menghadapi lonjakan harga minyak dunia imbas dari perang Iran melawan agresi Amerika Serikat (AS) dan Israel.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan terdapat beberapa hal transformasi budaya kerja nasional, termasuk kebijakan energi dalam menghadapi perkembangan dan dinamika global geopolitik saat ini.

"Khususnya dalam mitigasi dan antisipasi perkembangan dan dinamika global dan memanfaatkan momentum ini untuk melakukan transformasi dan perubahan. Program kebijakan ini disebut dengan 8 butir transformasi budaya kerja nasional, dan nanti ditambah kebijakan energi," ungkap Airlangga dalam konferensi pers secara daring di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).

Berikut sederet jurus pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak dunia:

Airlangga menerangkan Pemerintah menerapkan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) satu hari seminggu setiap hari Jumat demi efisiensi energi menghadapi konflik global.

Ia memperkirakan kebijakan tersebut dapat menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Rp6,2 triliun.

"Potensi penghematan dari kebijakan Work from Home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM," terangnya.

Sementara itu, total pembelanjaan BBM masyarakat yang berpotensi untuk dihemat mencapai Rp59 triliun. Airlangga juga menyebutkan sebagai langkah adaptif dan preventif untuk menghadapi dinamika global, pemerintah mendorong perubahan perilaku kerja berbasis digital.

"Pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital," ungkapnya.

Pemerintah akan menerapkan efisiensi mobilitas dengan pembatasan penggunaan kendaraan dinas dengan pengecualian untuk operasional dan kendaraan listrik. Adapun efisiensi perjalan dinas di dalam negeri hingga 50 persen, sedangkan luar negeri hingga 70 persen.

"Efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas 50 persen, kecuali untuk operasional dan kendaraan listrik," katanya.

Selain itu, Pemerintah juga mendorong dalam penggunaan transportasi publik dalam menjalankan kebijakan ini.

"Mendorong penggunaan transportasi publik, jadi mengurangi kendaraan dinas dan menggunakan semaksimal mungkin transportasi publik," sambung Airlangga.

Airlangga menyampaikan pemerintah mengimbau adanya penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan ruas jalan untuk car free day (CFD) di daerah sesuai dengan karakter masing-masing. Hal ini selanjutnya akan diatur oleh Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri.

"Khusus untuk daerah, ini ada imbauan untuk penambahan jumlah hari, waktu, dan cakupan daripada ruas jalan dalam car free day, sesuai dengan karakter masing-masing daerah, dan ini akan diatur oleh SE dari Menteri Dalam Negeri," terang Airlangga.

Pemerintah mengimbau perusahaan swasta untuk menerapkan WFH dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor. Hal ini selanjutnya akan diatur melalui SE dar Menteri Ketenagakerjaan.

"Penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha," kata Airlangga.

Adapun sektor-sektor yang dikecualikan dapat bekerja dari kantor atau lapangan, yakni sektor layanan publik, seperti kesehatan, keamanan, kebersihan. Selain itu, pengecualian juga diterapkan bagi sektor strategis, seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan.

Airlangga menekankan untuk sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka selama 5 hari dalam seminggu bagi jenjang pendidikan dasar hingga menengah.

"Kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya," kata Airlangga.

Sementara, untuk pendidikan tinggi, khususnya semester 4 ke atas akan menyesuaikan dengan SE dari Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Pemerintah juga menyampaikan sejumlah imbauan umum kepada masyarakat dalam hal efisiensi energi. Masyarakat didorong untuk mulai menerapkan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja.

Selain itu, masyarakat diimbau untuk menerapkan mobilitas cerdas dengan memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Masyarakat juga diminta tetap melakukan aktivitas produktif seperti biasa untuk menggerakan roda ekonomi.

"Masyarakat diminta tetap produktif, menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa," tekannya.

Pemerintah juga melakukan langkah strategis dalam pengelolaan keuangan negara, melalui prioritasisasi dan refocusing belanja Kementerian dan Lembaga. Hal ini dilakukan dari belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, rapat, belanja non operasional, dan kegiatan seremonial.

"Ini menuju belanja yang lebih produktif dan berdampak langsung kepada masyarakat, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera," kata Airlangga.

Airlangga memperkirakan potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran Kementerian dan Lembaga dalam rentang Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun.

"Potensi prioritasisasi dan refocusing anggaran kementerian dan lembaga ini dalam range Rp121,2 triliun hingga Rp130,2 triliun," tambahnya.

[Gambas:Photo CNN]

Pemerintah akan menerapkan kebijakan biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026 yang berpotensi mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) berbasis fosil sebanyak 4 juta kiloliter.

Selain itu, Airlangga menyebutkan penghematan dari fosil dan subsidi biodiesel diperkirakan mencapai Rp48 triliun.

"Dan ini dalam satu tahun, tentu ini dalam 6 bulan, ada penghematan dari fosil, ada penghematan subsidi daripada biodiesel yang diperkirakan nilainya Rp48 triliun," terang Airlangga.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mendorong masyarakat bijak saat membeli Bahan Bakar Minyak (BBM). Menurut dia, satu mobil pribadi cukup diisi 50 liter per hari.

Adapun pengaturan mengenai 50 liter per hari ini akan memanfaatkan fitur barcode yang ada di MyPertamina.

"Dalam pandangan kami sebagai mantan sopir angkot, wajar dan bijak itu kalau isi mobil satu hari 50 liter itu tanki sudah penuh satu hari. Kita akan mendorong ke sana," ujar Bahlil

Menurut Bahlil, di saat-saat seperti ini pemerintah membutuhkan kerja sama dengan masyarakat. Salah satunya, warga bisa mendukung dengan mengisi BBM secara bijak.

Sementara itu, untuk angkutan umum, Ketua Umum Partai Golkar itu mengatakan tidak akan ada pembatasan pengisian BBM sebesar 50 liter.

"Untuk 50 liter per mobil tidak berlaku untuk angkutan trayek, angkutan umum bus. Pasti lebih dari itu. Standar saja," ujar Bahlil.

Pemerintah sedang mengoptimalkan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satunya dengan mengatur penyalurannya menjadi lima hari dalam sepekan.

"Pemerintah mendorong optimalisasi daripada program makan bergizi gratis. Ini diarahkan untuk penyediaan makanan segar selama 5 hari dalam seminggu," ujar Airlangga.

Ia mengatakan, ada pengecualian penyaluran MBG untuk asrama, daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar), dan daerah dengan tingkat stunting tinggi.

Potensi penghematan anggaran dari rangkaian optimalisasi ini disebut Airlangga dapat mencapai Rp20 triliun.

Imbauan work from home (WFH) bagi karyawan swasta rencananya bakal diumumkan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli pada hari ini, Rabu (1/4).

Kemarin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan ketentuan WFH bagi karyawan swasta akan diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Menurutnya, penerapan WFH bagi sektor swasta tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

"Pengaturan oleh menteri tenaga kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja," ujar Airlangga dalam konferensi pers yang ditayangkan secara daring oleh akun Youtube Sekretariat Presiden pada Selasa (31/3) malam.

Sementara itu, kebijakan WFH bagi PNS akan diatur dalam surat edaran (SE9) menpan-RB dan SE mendagri. Kebijakan WFH akan berlaku setiap Jumat mulai 1 April.

"Dipilih Jumat karena sebagian, beberapa kementerian sudah menerapkan kerja 4 hari dalam satu minggu dengan aplikasi, pasca Covid kemarin. Kita pilih Jumat, karena Jumat kan memang setengah artinya tidak sepenuh seperti Senin-Kamis," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga akan memaksimalkan penggunaan teknologi digital dalam tata kelola dan membatasi penggunaan kendaraan dinas 50 persen serta mendorong penggunaan transportasi publik.

Perjalanan dinas dalam negeri juga akan dipangkas 50 persen dan luar negeri dipotong 70 persen.

"Pelayanan publik itu tetap berjalan dan kegiatan produktif termasuk perbankan, pasar modal dan yang lain itu tetap berjalan," ujarnya.

Airlangga mengungkapkan kebijakan WFH berpotensi menghemat APBN Rp6,2 triliun dari penghematan kompensasi BBM.

"Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar Rp59 triliun," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan pihaknya akan mengumumkan rincian edaran WFH karyawan swasta esok hari.

"Terkait dengan surat edaran dan program optimasi energi di tempat kerja untuk perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD segera kita umumkan ke teman-teman media dan publik insyaallah besok," ujarnya.

Pemerintah menerapkan aturan WFH sehari sepekan sebagai langkah efisiensi BBM di tengah lonjakan harga minyak hingga menembus US$100 per barel. Padahal, APBN hanya mengasumsikan harga minyak dunia US$70 per barel.

Kenaikan harga minyak terjadi sebagai dampak perang Iran melawan serangan AS dan Israel.

Konflik tersebut menyebabkan Selat Hormuz, yang merupakan jalur perdagangan penting dunia, ditutup dan menyebabkan terganggunya pasokan minyak di sejumlah negara.