PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA) mengumumkan pengunduran diri Direktur Utama Winarto menjelang pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan, Selasa (14/4).

Menurut Keterbukaan Informasi di laman Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen perseroan menyatakan telah menerima surat pengunduran diri tersebut pada Senin (13/4).

"Perseroan telah menerima surat pengunduran diri Bapak Winarto selaku Direktur Utama Perseroan pada tanggal 13 April 2026," tulis manajemen Ancol dalam keterbukaan informasi, Selasa (14/4).

Meski terjadi perubahan di jajaran manajemen puncak, perseroan memastikan pengunduran diri tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional perusahaan.

Winarto diketahui menjabat sebagai Direktur Utama Ancol sejak 18 Agustus 2022, berdasarkan keputusan RUPS Tahunan.

Pada hari yang sama, perseroan dijadwalkan menggelar RUPS Tahunan untuk membahas kinerja perusahaan serta rencana program ke depan.

Di pasar saham, pergerakan saham PJAA tercatat menguat. Berdasarkan data RTI Business, saham Ancol naik 1,83 persen ke level Rp555 pada awal perdagangan. Dalam sebulan terakhir, saham ini juga mencatatkan penguatan sekitar 9,90 persen.

[Gambas:Youtube]

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), resmi mengumumkan pengunduran diri Winarto dari posisi Direktur Utama per 13 April 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (14/4/2026), manajemen telah menerima surat pengunduran diri Winarto selaku Direktur Utama PJAA pada 13 April 2026.

Manajemen memastikan tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Diketahui, PJAA akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini yang diselenggarakan secara hybrid, yaitu perpaduan antara kehadiran fisik dengan pembatasan jumlah peserta dan kehadiran secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Adapun, mata acara RUPST tersebut antara lain Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan Penetapan dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2025 dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.

Selain itu, Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terakhir, persetujuan untuk menetapkan pemanfaatan uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II yang berada di atas HPL Nomor 1/Ancol, serta persetujuan perubahan pengurus PJAA.

Profil Winarto

Berdasarkan laman resmi Ancol, Winarto memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1983.

Pria yang telah berusia 67 tahun tersebut telah menjabat sebagai Direktur Utama PJAA sejak 18 Agustus 2022 berdasarkan hasil Keputusan Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Perjalanan Karir Winarto:

• Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2021-April 2023)
• Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2016 - 2021)
• Direktur Rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2011 – 2014)
• Direktur Utama PT Jaya Ancol Pratama Tol (2010 – 2012)
• Direktur Properti dan Rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (2008 – 2011)
• Direktur Properti PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2005 – 2008)
• Wakil Direktur Properti PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2002 – 2005)
• Direktur Utama PT Philindo Sporting And Tourism Indonesia (2002 – 2015)
• Presiden Komisaris PT Seabreez Indonesia (2002 – 2015)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan dua tersangka terkait kasus dugaan korupsi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) di wilayah Medan.

Mereka adalah Eddy Kurniawan Winarto (EDW) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024) dan Muhlis Hanggani Capah (MHC) selaku ASN pada Direktorat Keselamatan Perkeretaapian DJKA Kemenhub RI (PPK di Balai Teknik Perkeretaapian Medan tahun 2021-Mei 2024).

"Para Tersangka ditahan untuk 20 hari pertama sejak tanggal 1 Desember 2025 sampai dengan 20 Desember 2025 di Cabang Rumah Tahanan Negara dari RumahTahanan Negara Kelas I Jakarta Timur," kata Plt. Deputi Penindakan dan Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu, Senin (1/12/2025).

Asep menjelaskan, Muhlis melakukan pengkondisian paket-paket kerja yaitu Pembangunan Emplasemen dan Bangunan Stasiun Medan Tahap II (JLKAMB). Pengkondisian berkoordinasi bersama Pokja dengan modus kegiatan “asistensi” di beberapa lokasi, baik sebelum atau pada saat proses lelang.

Muhlis diketahui merupakan tangan kanan Harno Trimadi selaku Direktur Prasarana. Harno memberikan arahan kepada Ketua Kelompok Kerja (Pokja) berupa list/ploting penyedia jasa yang akan dimenangkan saat lelang.

Terdapat kegiatan "asistensi" di salah satu hotel di Bandung pada akhir 2021 yang dihadiri oleh perwakilan penyedia jasa/ rekanan yang akan dimenangkan untuk seluruh paket JLKAMB, termasuk dari pihak Kemenhub. Kegiatan itu untuk melakukan pemeriksaan terhadap kesiapan dokumen prakualifikasi yang disiapkan oleh calon penyedia jasa.

Sementara tersangka lain, Dion Renato Sugiarto (DRS) memerintahkan stafnya atas nama Wisnu Argo Megantoro (WAM) untuk mengikuti kegiatan pertemuan persiapan lelang paket pekerjaan antara Satuan Kerja (Satker) pelaksana BTP Sumatra Bagian Utara.

Dalam pertemuan tersebut, dihadiri oleh pihak rekanan yakni PT Waskita Karya diwakili oleh Fariz sebagai pihak marketing; PT IPA, diwakili Wisnu, Hendri Hareza, dan Kevin; dan PT. Antaraksa tidak mengirim perwakilan. Dalam hal ini, PT Waskita Karya meminta Wisnu untuk tetap berkomunikasi, di mana proses komunikasi melalui Afong.

Asep menyampaikan, dari hasil rekap pengeluaran perusahaan yang dikendalikan Dion Renato untuk pihak eksternal, termasuk untuk Pokja dan BPK terdapat pengeluaran sebesar Rp1,1 miliar untuk Muhlis yang diberikan pada tahun 2022 dan 2023 secara transfer maupun tunai.

Kemudian Rp11,23 miliar Eddy diberikan pada September-Oktober 2022 secara transfer ke rekening, yang telah ditentukan oleh Eddy.

Alasan Dion memberikan fee tersebut kepada Muhlis agar memenangkan proyek lelang. "Sementara alasan DRS maupun rekanan lainnya mau memberikan fee kepada EKW, karena memiliki kewenangan terhadap proses lelang, pengendalian dan pengawasan kontrak pekerjaan, maupun pemeriksaan keuangan pekerjaan, serta dekat dengan pejabat di Kementerian Perhubungan [Kemenhub]," tuturnya.

Asep menyampaikan, lembaga antirasuah masih mengembangkan kasus ini termasuk membuka peluang pemanggilan pihak-pihak di Kementerian Perhubungan.

Atas perbuatannya, para Tersangka disangkakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.