JAKARTA - Hakim Agung tahun 2011-2018 Gayus Lumbuun menuturkan proses hukum terkait kasus tudingan ijazah palsu Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) harus segera dihentikan. Hal ini termasuk perkara hukum terkait pencemaran nama baik dan fitnah yang menyeret Roy Suryo Cs.

"Saya pikir ini harus dihentikan. Proses hukum ini harus dihentikan, di semua tempat, dihentikan kalau memang tidak ada mediasi lagi," ujar Gayus dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (25/11/2025).

Perkara ini justru hanya berdampak pada polarisasi hukum dan politik. Artinya, putusan apa pun yang akan dibacakan justru akan berbahaya terhadap stabilitas negara.

"Ini akan menimbulkan suatu polarisasi hukum dan politik. Dia bakal merambat ke semua tempat yang akan menjadikan instabilitas negara, ini berbahaya, bukan di Indonesia aja bahkan internasional," ungkapnya.

Menurut Gayus, pertikaian kedua kubu yang sama-sama merupakan mantan elite politik Indonesia ini akan merugikan Indonesia jika salah penanganannya. Sebab itulah, seluruh proses hukum harus segera dihentikan.

Bahkan, Gayus juga meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk menyelesaikan perkara ini dengan segala hak prerogatifnya. Dia lantas menyinggung kasus dugaan korupsi mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong.

"Kalau kita ingat kasus Tom Lembong dihukum 3,5 tahun pun dihentikan Presiden. Karena apa? Saya meyakini ada kekhawatiran nanti kalau dilanjut proses hukum itu bisa menjadi polarisasi hukum dan politik merambat ke semua pihak, yang nggak ada yang diuntungkan, arang dan abu, ini usul saya malam ini agar didengar Presiden," ujar Gayus.

JAKARTA - Sayap Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yakni Badan Persaudaraan Antariman (BERANI) bekerja sama dengan Kwartir Nasional (Kwarnas) akan menggelar perkemahan lintas iman. Hal tersebut sesuai dengan asta cita Presiden Prabowo Subianto.

"BERANI bekerja sama dengan Kwarnas melihat bahwa kegiatan ini sangat penting karena berhubungan dengan kaum muda yang memang saat ini dalam pandangan kami bahwa berbicara tentang kebhinekaan, berbicara tentang Pancasila, mungkin di kalangan elite itu sudah selesai. Namun, kaum muda belum selesai," ujar Ketua Umum DPP BERANI Pdt Lorens Manuputti, Selasa (25/11/2025).

Kemah Lintas Agama akan digelar selama tiga hari di Bumi Perkemahan Cibubur, Jakarta Timur. Kegiatan berskala nasional ini akan diikuti sekitar 1.000 peserta dari berbagai organisasi lintas iman baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum.

"Kegiatan yang akan digelar pada 28-30 November 2025 itu merupakan upaya bersama untuk memperkuat dialog dan kerja sama antar-kelompok keagamaan di Indonesia," ujarnya.

Perkemahan Nasional ini berbicara tentang kebhinekaan dan nilai-nilai Pancasila yang selama ini diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat. Ruang perjumpaan lintas agama sangat penting untuk mencegah prasangka negatif dan memperkuat persaudaraan.

“Kami bersama komunitas lintas iman berkomitmen menghadirkan kegiatan yang mempererat hubungan antarkelompok. Karena jarangnya kita berjumpa dan bersilaturahmi dapat menimbulkan prasangka yang buruk. Kegiatan ini patut diapresiasi karena mempertemukan teman-teman dari berbagai iman,” katanya.

Pdt Lorens juga menyampaikan apresiasi atas dukungan berbagai pihak dalam terlaksananya kegiatan ini, terutama Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar. Diketahui, BERANI merupakan salah satu badan otonom PKB yang diinisiasi Gus Muhaimin.

Dia menutup dengan permohonan dukungan publik agar kegiatan berjalan lancar. “Hari ini kami mengonfirmasi pelaksanaan kegiatan dan memohon doa agar seluruh rangkaian dapat berlangsung dengan baik," ucapnya.

Ketua Kwarnas Bidang Kerja Sama Mayjen TNI (Purn) Widakdo Hendro Sukoco menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan kemah ini. “Kami dari Kwarnas menyambut baik kegiatan kemah yang dilaksanakan BERANI. Ini pertama kalinya kami berkolaborasi dan kami siap membantu sepenuhnya,” ujarnya.

“Peralatan dan tenda sudah masuk ke lokasi. Kami berharap seluruh persiapan dapat selesai sehingga kegiatan berjalan dengan baik,” tambahnya.

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan pemerintah akan mengirim tim untuk melakukan audit menyeluruh terhadap layanan kesehatan di Papua. Langkah ini merupakan instruksi langsung dari Presiden Prabowo Subianto menyusul kasus ibu hamil yang meninggal dunia setelah ditolak empat rumah sakit di Papua.

“Perintah beliau (Presiden Prabowo) segera melakukan perbaikan melalui audit,” kata Tito seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/11/2025).

Pihaknya telah berkoordinasi dengan Gubernur Papua Mathius Fakhiri untuk mengambil langkah darurat, termasuk memastikan keluarga korban mendapatkan seluruh bantuan yang dibutuhkan.

Dia juga meminta pemerintah daerah (pemda) segera mengumpulkan seluruh pimpinan rumah sakit, dinas kesehatan provinsi dan kabupaten/kota, hingga penyedia layanan kesehatan swasta untuk mengidentifikasi akar persoalan.

Tito menegaskan tim dari Kemendagri akan turun bersama jajaran Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk melakukan audit paralel terhadap layanan kesehatan di Papua. Kemendagri akan mengaudit aspek regulasi, termasuk Peraturan Bupati dan Peraturan Gubernur yang mengatur pelayanan di RSUD Kabupaten Jayapura maupun RSUD Dok II sebagai rumah sakit rujukan provinsi.

Sementara, Kemenkes akan mengirim tim khusus untuk melakukan audit teknis terhadap layanan di rumah sakit terkait.

Tito menyampaikan Presiden Prabowo sangat prihatin atas kasus seorang ibu hamil yang meninggal setelah ditolak empat rumah sakit. Presiden memerintahkan agar kejadian serupa tidak terulang baik di Papua maupun daerah lain.

Sebagaimana diberitakan, seorang perempuan bernama Irene Sokoy meninggal dunia pada Senin, 17 November 2025 setelah melalui perjalanan panjang dari satu rumah sakit ke rumah sakit lain tanpa mendapat penanganan memadai.

Peristiwa itu bermula pada Minggu, 16 November 2025, ketika Irene mulai merasakan kontraksi dan dibawa menggunakan speedboat ke RSUD Yowari, Kabupaten Jayapura. Meski kondisinya memburuk, dia tidak segera ditangani. Proses pembuatan surat rujukan pun dinilai berlangsung lambat.

Keluarga kemudian membawa Irene ke RS Dian Harapan Waena, Kota Jayapura dan RSUD Abepura, namun kembali tidak mendapatkan layanan. Upaya terakhir di RS Bhayangkara di Kotaraja, Kota Jayapura juga gagal karena keluarga diminta membayar uang muka sebesar Rp4 juta akibat kamar inap dengan layanan BPJS penuh.

Setelah melalui empat rumah sakit dan tidak mendapatkan pelayanan yang dibutuhkan, Irene dan bayinya akhirnya meninggal dunia.

JAKARTA - Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan pemberian rehabilitasi kepada mantan Dirut ASDP Ira Puspadewi telah sesuai ketentuan Pasal 14 UUD 45 dan konvensi ketatanegaraan yang berlaku. Dua terdakwa lainnya yakni Direktur ASDP Muhammad Yusuf Hadi dan Harry Muhammad Adhi Caksono juga mendapat rehabilitasi.

Sebelum menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) rehabilitasi kepada tiga mantan Direksi PT ASDP, Prabowo sudah meminta pertimbangan Mahkamah Agung. MA telah memberikan pertimbangan tertulis menjawab permintaan Presiden. “Pertimbangan MA itu disebutkan dalam konsiderans Keppres,” ujar Yusril, Selasa (25/11/2025).

Putusan Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat yang mengadili 3 direksi PT ASDP telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) karena 3 terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum KPK tidak mengajukan banding. Karena telah berkekuatan hukum tetap, maka Presiden berwenang memberikan rehabilitasi kepada mereka.

Dengan rehabilitasi ini, 3 direksi ASDP tidak perlu menjalani pidana yang dijatuhkan. Kemampuan, kedudukan, harkat dan martabat ketiganya sebagai warga negara dipulihkan kembali kepada keadaan semula sebelum ketiganya diadili dan dijatuhi putusan pidana oleh Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat.

Dengan Keppres Rehabilitasi maka kedudukan mereka sebagai direksi non aktif juga otomatis dipulihkan dan menjadi aktif kembali seperti sediakala.

Yusril menambahkan pemberian rehabilitasi kepada individu warga negara Indonesia sebelumnya pernah diberikan Presiden BJ Habibie kepada Heru Rekso Dharsono pada tahun 1998. Presiden Prabowo belum lama ini juga telah memberikan rehabilitasi kepada 2 guru SMAN di Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan yakni Abdul Muis dan Rasnal yang kini telah kembali aktif sebagai guru setelah keduanya menjalani pidana sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung.

Doa sebelum subuh atau doa di waktu fajar ini tidak pernah ditinggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam. Doa ini sangat mustajab dan dapat diamalkan kaum muslim sebelum salat Subuh.

Dalam Islam, salah satu waktu yang diberkahi Allah Ta'ala adalah waktu Fajaratau sebelum Subuh . Waktu tersebut merupakan turunnya rezeki dan dikabulkannya doa-doa . Itu sebabnya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam (SAW) menjadikan waktu tersebut sebagai momentum bermunajat dan memperbanyak doa.

Mengenai keutamaan Subuh, Allah Ta'ala bersumpah dalam Al-Qur'an: "Dan demi Subuh apabila fajarnya mulai menyingsing." (QS at-Takwir: Ayat 18). Kemudian dalam Surah Al-Fajr ayat 1 Allah berfirman: Wal-Fajr (Demi waktu Fajar).

Mengingat berkahnya waktu tersebut, Rasulullah SAW pun tidak melewatkannya begitu saja. Beliau memanfaatkannya dengan salat, zikir, dan berdoa .

Inilah doa Fajar yang biasa dibaca Rasulullah SAW dan keluarga beliau setelah salat sunnah Qabliyah Subuh (Fajar). Doa ini dinukil dari Kitab Bidayatul Hidayah Karya Imam Al-Ghazali.

Doa 1

"Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepadamu rahmat dari sisiMu yang dengannya Engkau menunjuki hatiku, mengumpulkan yang terserak dariku, memperbaiki apa yang kusut padaku, mengembalikan padaku kesenanganku, memperbaiki agamaku, menjaga batinku (dari sifat-sifat buruk dan menghiasinya dengan sifat-sifat baik), mengangkat lahiriahku (dengan amal yang baik), mensucikan amalku (dari hala-hal yang dapat merusaknya), memutihkan wajahku, mengilhamkan kepadaku petunjukku, dan menjagaku dari segala kejelekan."

Doa 2

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu iman yang langgeng yang meliputi hatiku, dan aku memohon kepada-Mu keyakinan yang jujur sehingga aku mengetahui bahwasanya tidak ada yang menimpaku kecuali yang telah Engkau tetapkan atasku, dan buatlah aku ridho (rela) dengan segala yang Engkau bagikan untukku. Ya Allah berikanlah kepadaku iman yang jujur/sungguh-sungguh dan keyakinan yang tidak diikuti oleh kekafiran dan rahmat yang dengannya aku memperoleh kemuliaan-Mu di dunia dan di akhirat."

Doa 3

"Ya Allah, aku memohon kepada-Mu kesabaran ketika menerima keputusan (dari-Mu), keberuntungan ketika perjumpaan (dengan-Mu), derajat para syuhada, kehidupan orang-orang yang bahagia, pertolongan atas musuh, dan berdampingan dengan para Nabi (di surga)".

Doa 4

"Ya Allah, sesungguhnya aku menyerahkan hajatku kepada-Mu, meskipun lemah pendapatku, pendek angan-anganku, dan perlunya aku akan rahmati, maka aku mohon wahai Sang Pemutus segala perkara, penyembuh segala dada (yakni: hati), sebagaimana Engkau menjauhkan antar laut, agar Engkau juga menjauhkanku dari azab neraka Sa'iir, juga dari seruan kecelakaan, dan fitnah kubur."

Doa 5

"Ya Allah, apapun yang pikiranku lemah darinya, dan angan-anganku pendek darinya, serta niat dan cita-citaku tak sampai padanya daripada segala kebaikan yang yang telah Engkau janjikan kepada salah seorang dari hamba-hamba-Mu, atau kebaikan yang Engkau berikan kepada salah seorang dari makhluk-Mu, maka sesungguhnya aku sangat mendambakannya juga kepada-Mu, dan memohon kepada-Mu kebaikan tersebut, wahai Tuhan Penguasa seluruh alam semesta.

Doa 6

"Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang membawa petunjuk dan selalu ditunjuk, bukan orang yang sesat dan bukan pula menyesatkan, kami memerangi musuh-Mu, dan kami berdamai dengan para kekasih-Mu, kami mencintai manusia karena kecintaan pada-Mu, dan kami memusuhi karena permusuhan-Mu kepada siapa saja yang menyalahi (perintah)-Mu dari makhluk-Mu."

Doa 7

Ya Allah, ini adalah doa dan dari-Mu lah penerimaan, dan ini adalah kadar usaha kami dan kepada-Mu lah berserah diri, dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami hanya akan kembali kepada-Nya, dan tiada daya (untuk menghindar dari kemaksiatan) dan tiada upaya (untuk melakukan ketaatan) kecuali dengan (pertolongan) Allah Yang Maha Luhur lagi Maha Agung. Dia Yang Memiliki tali (agama) yang kuat, dan perkara yang penuh petunjuk, aku memohon kepada-Mu keamanan pada hari datangnya ancaman (hari kiamat), dan surga pada hari kekekalan, bersama dengan orang-orang yang didekatkan lagi menyaksikan (Allah), yang ahli ruku’ dan ahli sujud, dan menepati janji, sesungguhnya Engkau Maha Penyayang Lagi Mencintai, dan Engkau Maha Memperbuat apa yang Engkau kehendaki."

Doa 8

"Maha Suci Allah Yang Berlembut dengan keperkasaan-Nya dan berfirman dengan keperkasaan itu. Maha Suci Allah Yang Mengenakan Kemuliaan dan berbuat dermawan dengannya, Maha Suci Allah Yang mana tidak layak pensucian kecuali untuk-Nya. Maha Suci Allah Sang Pemilik karunia dan nikmat-nikmat. Maha Suci Allah Yang Memiliki kekuasaan dan kedermawanan. Maha Suci Allah Yang Memiliki keagungan dan kemuliaan. Maha Suci Allah Yang Menghitung segala sesuatu dengan ilmu-Nya."

Doa 9

اَللَّهُمَّ اجْعَلْ لِيْ نُوْرًا فِيْ قَلْبِيْ، وَنُوْرًا فِيْ قَبْرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ فِيْ سَمْعِيْ وَنُوْرًا فِيْ بَصَرِيْ، وَنُوْرًا فِيْ شَعَرِيْ وَنُوْرًا فِيْ بَشَرِيْ وَنُوْرًا فِيْ لَحْمِيْ وَنُوْرًا فِيْ دَمِيْ وَنُوْرًا فِيْ عِظَامِيْ وَنُوْرًا فِيْ عَصَبِيْ وَنْوْرًا مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ وَنُوْرًا مِنْ خَلْفِيْ وَنُوْرًا عَنْ يَمِيْنِيْ وَنُوْرًا عَنْ شِمَالِيْ وَنُوْرًا مِنْ فَوْقِيْ وَنُوْرًا مِنْ تَحْتِيْ. اَللَّهُمَّ زِدْنِيْ نُوْرًا وَأَعْطِنِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْ لِيْ نُوْرًا. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ

"Ya Allah, jadikanlah bagiku cahaya di hatiku dan cahaya di kuburku, cahaya di pendengaranku dan cahaya di penglihatanku, cahaya di rambutku dan cahaya di kulitku, cahaya di dagingku, cahaya di darahku, cahaya di tulang-belulangku, dan cahaya di urat-uratku, cahaya di hadapanku, cahaya di belakangku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, dan cahaya di bawahku. Ya Allah tambahkanlah untukku cahaya, berikanlah aku cahaya, dan jadikanlah bagiku cahaya. Dan sholawat serta salam semoga tetap telimpah atas junjungan kita Nabi Muhammad dan kepada keluarga serta para sahabat beliau."

Wallahu A'lam

SINGAPURA - Kepolisian Singapura (SPF) telah memerintahkan Apple dan Google untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan peniruan identitas instansi pemerintah Singapura melalui iMessage dan Google Messages paling lambat 30 November.

Kementerian Dalam Negeri (MHA) menyatakan bahwa SPF, sebagai otoritas yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Bahaya Kejahatan Daring (OCHA), telah mengeluarkan perintah penerapan kepada kedua perusahaan tersebut pada hari Senin (24 November).

"Apple dan Google menyatakan akan mematuhi perintah tersebut. Kami mengimbau masyarakat untuk selalu memperbarui aplikasi iMessage dan Google Messages di perangkat masing-masing guna memastikan fitur perlindungan anti-peniruan identitas terbaru berfungsi," ujar kementerian dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa.

Berdasarkan perintah tersebut, perusahaan teknologi diwajibkan untuk mencegah akun atau grup obrolan menggunakan nama yang menyerupai "gov.sg" atau instansi pemerintah Singapura, atau memfilter pesan yang dikirim oleh akun atau grup yang menggunakan nama tersebut.

Mereka juga diwajibkan untuk memastikan bahwa nama profil pengirim yang tidak dikenal tidak ditampilkan atau ditampilkan dengan kurang mencolok dibandingkan nomor telepon pengirim.

Langkah ini akan membantu pengguna lebih mudah mengidentifikasi dan mewaspadai pengirim yang tidak dikenal.

MHA menyatakan bahwa untuk melindungi masyarakat dari penipuan peniruan identitas, instansi pemerintah Singapura telah menggunakan ID pengirim SMS "gov.sg" sejak Juli 2024 untuk membantu masyarakat mengidentifikasi pesan SMS resmi pemerintah.

"Meskipun langkah ini dan perlindungan lainnya seperti Registrasi ID Pengirim SMS (SSIR) berlaku untuk SMS, langkah ini belum mencakup pesan yang dikirim melalui iMessage dan Google Messages," demikian pernyataan Kementerian.

Menurut MHA, polisi telah mendeteksi penipuan yang melibatkan peniruan ID pengirim SMS yang terdaftar SSIR melalui iMessage dan Google Messages, termasuk lebih dari 120 kasus yang melibatkan peniruan identitas layanan pos Singapura, SingPost.

"Oleh karena itu, langkah-langkah perlu diambil untuk mengekang penyalahgunaan iMessage dan Google Messages oleh para penipu," jelas Kementerian.

Berdasarkan OCHA, perusahaan yang gagal mematuhi perintah implementasi tanpa alasan yang wajar dapat dikenakan denda hingga USD1 juta dan, untuk pelanggaran berulang, denda tambahan hingga USD100.000 per hari atau sebagiannya setelah dinyatakan bersalah.

JAKARTA - Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo mendatangi Gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/11/2025) malam. Hal itu ia lakukan setelah kliennya mendapat rehabilitasi dari Presiden Prabowo Subianto dalam kasus dugaan korupsi proses kerja sama usaha (KSU) dan akuisisi PT Jembatan Nusantara oleh PT ASDP Indonesia Ferry.

Ia menjelaskan, kedatangannya ini guna mengecek apakah Lembaga Antirasuah telah menerima surat rehabilitasi atau belum. Jika sudah, ia meminta pembebasan terhadap kliennya dilakukan malam ini juga.

"Kalau sudah sampai tentu kita akan mengajukan pembebasan terhadap Ibu Ira, harapan saya malam ini," kata Soesilo di lokasi.

"Saya juga belum tahu, suratnya juga belum nerima. Kalau KPK sudah menerima harus segera dikeluarkan," sambungnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

JAKARTA - Pengacara Ira Puspadewi, Soesilo Aribowo menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu ia sampaikan setelah kliennya menerima rehabilitasi atas pekara yang menjerat Ira.

"Tentu terima kasih setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya membebaskan Ibu Ira, tentu juga kepada Bang Dasco yang tadi saya lihat, Pak Teddy, dan Pak Mensesneg," kata Soesilo di Gedung Merah Putih KPK, Selasa (25/11/2025) malam.

Dengan adanya rehabilitasi ini, Soesilo menilai hak dan martabat kliennya telah dipulihkan. "Tentu kalau judulnya rehabilitasi, itu adalah ada suatu proses hukum keliru atau tidak sah, sehingga dia diberikan pemulihan kembali hak dan martabatnya seperti orang biasa," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto merehabilitasi mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad.

Selain itu, dua terdakwa lain juga direhabilitasi yakni Yusuf Hadi, mantan direktur komersial dan pelayanan; dan Harry Muhammad Adhi Caksono, mantan direktur perencanaan dan pengembangan.

"Alhamdulillah pada hari ini Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Dasco di Istana Negara, Jakarta, Selasa (25/11/2025).

Diketahui, mantan Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero), Ira Puspadewi dijatuhi hukuman 4,5 tahun penjara atas kasus korupsi kerja sama usaha (KSU) akuisisi PT Jembatan Nusantara (PT JN) tahun 2019-2022. Vonis itu dibacakan dalam sidang lanjutan beragendakan putusan oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta, Kamis (20/11/2025).

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto merespons Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menerbitkan fatwa rumah yang dihuni tidak layak dikenakan pajak berulang alias Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Kemendagri belum membahas fatwa MUI tersebut.

Pihaknya bakal mengkaji lebih dulu fatwa itu. "Kami belum melakukan pembahasan. Nanti kami kaji dulu, itu harus hati-hati sekali," ujar Bima di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (25/11/2025).

Sebelumnya, MUI mengeluarkan fatwa pada Munas XI MUI di Jakarta, Minggu (23/11/2025). MUI menilai rumah yang dihuni tidak layak dikenakan pajak berulang alias Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Ketua MUI Bidang Fatwa Asrorun Niam Sholeh menjelaskan fatwa itu tentang pajak berkeadilan bagi umat. Fatwa dikeluarkan merespons kenaikan PBB-P2 yang tidak adil.

“Fatwa ini ditetapkan sebagai respons hukum Islam tentang masalah sosial yang muncul akibat adanya kenaikan PBB yang dinilai tidak adil, sehingga meresahkan masyarakat. Fatwa ini diharapkan jadi solusi untuk perbaikan regulasi," ujar Niam, Minggu (23/11/2025).

Dia menegaskan pajak seharusnya dikenakan hanya kepada harta yang potensial untuk diproduktifkan dan merupakan kebutuhan sekunder dan tersier atau hajiyat dan tahsiniyat.

“Jadi pungutan pajak terhadap sesuatu yang jadi kebutuhan pokok seperti sembako dan rumah serta bumi yang kita huni, itu tidak mencerminkan keadilan serta tujuan pajak," katanya.

CIREBON - Yayasan Indonesia Setara (YIS) bekerja sama dengan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon serta Refo menggelar workshop digital marketing di Mall UMKM DKUKMPP, Kota Cirebon. Kegiatan ini dalam rangka membuka lapangan kerja .

Program bertajuk Dari Produk Lokal ke Pasar Nasional Go Global dimulai secara online pada 17 November 2025, kemudian dilanjutkan dengan pelatihan offline pada 19–20 November 2025. Kegiatan diikuti 100 peserta terdiri dari pelaku UMKM dan mahasiswa yang akan menjalani pendampingan intensif selama 30 hari.

Founder YIS Sandiaga Uno menyampaikan kegiatan ini bertujuan membekali peserta keterampilan digital marketing serta membangun kolaborasi strategis antara UMKM dan generasi muda.

Melalui program ini, peserta mendapatkan pembelajaran dan praktik langsung mengenai strategi branding dan promosi produk agar dapat bersaing di pasar nasional maupun global.

Yayasan yang dipimpinnya ini atas dasar nilai kesetaraan dengan fokus pada tiga kelompok utama yaitu pemuda, perempuan, dan difabel.

Menurut Sandiaga, program ini sekaligus membuka ruang kolaborasi antara UMKM dengan mahasiswa di Cirebon untuk memperkuat pemasaran digital produk lokal.

“Kami ingin membantu UMKM go digital dan mendorong keterlibatan anak muda dalam pengembangan strategi pemasaran agar produk lokal bisa menjangkau pasar nasional maupun internasional,” ujar Sandiaga, Selasa (25/11/2025).

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan, dan Perindustrian (DKUKMPP) Kota Cirebon Iing Daliman menekankan pentingnya kolaborasi antara UMKM dan mahasiswa untuk menciptakan peluang bersama.

Dia mengingatkan UMKM merupakan pejuang perekonomian yang perlu memiliki mental kuat dan daya saing tinggi. “Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan motivasi kepada para pelaku UMKM agar terus berkembang, berinovasi, dan mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas pasar,” katanya.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan keyakinannya bahwa outlook penerimaan pajak sebesar Rp2.076,92 triliun sepanjang tahun 2025 masih dapat tercapai. Keyakinan ini didukung oleh strategi pengawasan kepatuhan yang diperkuat dan optimalisasi penegakan hukum.

Dirjen Pajak, Bimo Wijayanto menjabarkan empat strategi yang disiapkan DJP untuk mengamankan sisa penerimaan pajak. Pertama, mendorong pembayaran dari sektor-sektor ekonomi yang masih mengalami pertumbuhan positif.

"Kedua, realisasi penerimaan dari bahan-bahan kegiatan proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak dari mulai kegiatan pengawasan pemeriksaan penegakan hukum dan penagihan yang sudah dilakukan sejak awal tahun," jelas Bimo dalam rapat dengan Komisi XI DPR, dikutip Selasa (25/11/2025).

Adapun merealisasikan penerimaan adalah bagian dari kegiatan proses bisnis utama DJP, mulai dari pengawasan, pemeriksaan, penegakan hukum, dan penagihan yang telah dilakukan sejak awal tahun. Ketiga, memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum dalam menangani tindak pidana perpajakan yang beririsan dengan kasus korupsi dan pencucian uang. "Untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan dan deterrent effect (efek jera)," katanya.

Terakhir, mengandalkan sistem Coretax untuk meningkatkan efisiensi proses, kualitas data, dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hingga Oktober 2025, realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.459,03 triliun, atau sekitar 70,2 persen dari target outlook. Artinya, DJP harus mengumpulkan Rp617,87 triliun dalam dua bulan terakhir (November dan Desember) agar target tercapai.

DJP memproyeksikan dua pos pajak utama, yakni Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) beserta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), akan menjadi penyumbang terbesar dan tulang punggung dalam mencapai outlook penerimaan pajak hingga akhir tahun 2025.

Secara nominal, PPN & PPnBM diproyeksikan memiliki kenaikan tertinggi dalam dua bulan terakhir, yaitu mencapai Rp339,30 triliun. Hal ini mencerminkan optimisme DJP terhadap peningkatan konsumsi dan aktivitas ekonomi menjelang akhir tahun, meskipun pos ini masih mencatat realisasi Rp556,61 triliun per Oktober.

Sementara, PPh Nonmigas yang didominasi oleh PPh Badan, diharapkan dapat menyumbang tambahan hingga Rp228,16 triliun, sehingga total penerimaan PPh Nonmigas dapat mencapai Rp987,52 triliun pada akhir tahun. Di sisi lain, PPh Migas juga diproyeksikan memiliki lonjakan yang signifikan di dua bulan terakhir dengan tambahan Rp33,73 triliun, menunjukkan adanya potensi setoran besar dari sektor minyak dan gas bumi menjelang penutupan tahun anggaran.

Namun, Ketua Komisi XI DPR, Mukhamad Misbakhun mengatakan menyoroti mendalam bahwa kegagalan mencapai target outlook pajak dapat menyebabkan defisit APBN 2025 melebar tajam, bahkan berpotensi melanggar batas undang-undang. Misbakhun memaparkan simulasi, berdasarkan target penerimaan perpajakan keseluruhan (termasuk bea dan cukai). Jika realisasi perpajakan mencapai 90 persen dari target, defisit APBN mencapai 3,39 persen terhadap PDB.

Jika realisasi perpajakan mencapai 85 persen dari target, defisit APBN mencapai 3,92 persen terhadap PDB dan jika realisasi perpajakan hanya mencapai 80 persen dari target (Rp1.992,73 triliun), defisit dapat melebar hingga 4,44 persen dari PDB. "Ini mengkhawatirkan. Sementara tadi penerimaan [pajak] kita baru 70,2 persen (per akhir Oktober 2025). Saya mengkhawatirkan di paling ujung, yaitu defisit," ujar Misbakhun.

Simulasi tersebut penting karena Undang-Undang No. 17/2003 tentang Keuangan Negara telah menetapkan batas aman defisit anggaran adalah maksimal 3 persen terhadap PDB. Per akhir Oktober 2025, defisit APBN tercatat sebesar Rp479,7 triliun atau 2,02 persen terhadap PDB, jauh lebih rendah dari desain awal Pemerintah sebesar 2,53 persen atau outlook terbaru 2,78 persen dari PDB. Misbakhun meminta DJP meningkatkan upaya ekstra dan rutin untuk mencegah pelebaran defisit.

NEW YORK - Wakil Tetap Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Vasily Nebenzya mengatakan pembangunan benteng dan penghalang oleh Israel di Gaza menandakan rencana pendudukan jangka panjang. Dia mendesak jadwal yang jelas untuk penarikan pasukan dan pengalihan kendali kepada Otoritas Palestina (PA).

Ia mengatakan dalam sidang Dewan Keamanan PBB bahwa Israel memberlakukan pembatasan bantuan kemanusiaan di Gaza, dengan menjelaskan, "Masih terdapat pembatasan yang signifikan terhadap pengiriman dan distribusi bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza."

Memperingatkan tentang pembangunan penghalang dan penghalang oleh Israel di Gaza, Nebenzya mengatakan, "Pembangunan penghalang dan benteng di wilayah yang dikuasai Israel menunjukkan pendudukan sektor tersebut bersifat jangka panjang."

Dia menekankan, "Penting juga untuk menetapkan sesegera mungkin jadwal yang jelas untuk pengalihan wewenang di wilayah kantong tersebut kepada PA, serta untuk penarikan unit Pasukan Pertahanan Israel (IDF) dari Jalur Gaza."

Ia menambahkan, laporan yang mengklaim Israel mendukung kelompok bersenjata yang memerangi Hamas di Gaza mengkhawatirkan.

Sementara itu, Gerakan Perlawanan Hamas telah menyerukan tindakan internasional yang mendesak untuk membersihkan persenjataan yang belum meledak dan sisa-sisa operasi militer Israel lainnya di Jalur Gaza.

Hamas memperingatkan hal itu menimbulkan ancaman yang semakin meningkat bagi warga sipil, terutama anak-anak.

Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Senin malam, juru bicara Hazem Qassem mengatakan, “Cedera yang dilaporkan di antara anak-anak akibat sisa-sisa bahan peledak menyoroti meningkatnya bahaya yang dihadapi seluruh rakyat kami di Jalur Gaza seiring berlanjutnya perang pemusnahan dan penghancuran."

Qassem mendesak semua badan internasional yang relevan untuk "bertindak segera untuk membersihkan sisa-sisa berbahaya ini, yang merupakan bom waktu yang dapat meledak kapan saja."

Sebelumnya pada hari Senin, dua anak terluka ketika satu benda mencurigakan, yang diyakini sebagai persenjataan Israel, meledak di lingkungan Tuffah di timur laut Kota Gaza.

Polisi juga melaporkan insiden terpisah di mana seorang anak mengalami luka ringan ketika satu benda yang diyakini sisa-sisa senjata pasukan Israel meledak di wilayah Shati, sebelah barat Kota Gaza.

Kepolisian Gaza mengimbau masyarakat memastikan anak-anak tidak menyentuh peluru yang belum meledak atau benda-benda mencurigakan yang tertinggal setelah berbulan-bulan pemboman.

Kepolisian juga mengimbau warga segera melaporkan barang-barang tersebut dengan menghubungi polisi di nomor 100 atau saluran operasi pusat Kementerian Dalam Negeri di nomor 109.