Bisnis.com, JAKARTA — Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo angkat bicara terkait dengan penangguhan penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dokter Tifa usai dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Sigit menyatakan bahwa pihaknya sudah tidak terlibat untuk proses hukum Roy dan Tifa karena kewajiban kepolisian hanya sampai pada tahap II.

"Terkait penangguhan penahanan Roy suryo, yang jelas dari kami Polri telah melaksanakan kewajiban kami untuk menyerahkan tahap 2," ujar Sigit di Sespolwan Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan, Selasa (22/6/2026).

Oleh karenanya, kata Sigit, kewenangan soal penahanan dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) itu sudah bukan lagi milik kepolisian.

"Jadi tentunya kewajiban kami sudah selesai, untuk penangguhan penahanan saat ini sudah beralih ke institusi Kejaksaan jadi mungkin lebih tepat nanti ditanyakan di sana," pungkasnya.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya telah melakukan tahap II kasus Roy Suryo dan Tifa ke Kejari Jaksel pada Senin (22/6/2026). Namun, Kajari Jaksel Marcelo Bellah memutuskan untuk tidak melanjutkan penahanan keduanya.

Pertimbangannya, jaksa menilai keluarga telah bersedia menjadi penjamin agar para tersangka agar bisa mengikuti persidangan. Selain itu, pernyataan dua tersangka juga siap kooperatif dalam kepentingan sidang nantinya.

"Para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud, menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan," ujar Marcello.

JAKARTA - Kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) kini memasuki babak baru. Kasus tersebut akan disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur.

Hal itu disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Marcelo Bellah. Kasus dengan tersangka Roy Suryo dan Dokter Tifa telah menyita waktu dan perhatian khalayak.

“Dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat dan dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut memperoleh kepastian hukum,” ujar Marcelo, Senin (22/6/2026).

Dengan keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA), kasus tersebut akan disidangkan di PN Jakarta Timur. Pihak Jaksa Penuntut Umum (JPU) selanjutnya melimpahkan berkas perkara serta dakwaan ke PN Jakarta Timur.

“Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri yang berwenang,” ucap Marcelo.

Sebagai informasi, Roy Suryo dan Dokter Tifa ditangkap pada Jumat (19/6/2026). Keduanya sempat menjalani perawatan di RS Polri hingga pagi tadi dilimpahkan ke Kejari Jakarta Selatan.

Kini, penahanan keduanya ditangguhkan. Kejari Jakarta Selatan menyebutkan adanya jaminan dari pihak keluarga dan kooperatif.

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka angkat bicara terkait penahanan Roy Suryo dan Tifauziah Tyassuma atau dr Tifa.

Gibran menyatakan dirinya tidak ambil pusing terkait proses hukum yang menjerat dua tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).

"Ya, diikuti saja proses yang ada," ujar Gibran di sela kunjungan kerja di Asmat, Papua Selatan, Minggu (21/6/2026).

Dia pun mendoakan agar Roy Suryo maupun dokter Tifa bisa segera sembuh. Pasalnya, dia mendapatkan informasi bahwa keduanya telah dirawat di RS Polri.

"Dan yang paling penting, kita doakan yang terbaik untuk Bapak Roy Suryo dan Dokter Tifa. Karena kemarin saya dengar beliau berdua dirawat di RS Polri. Semoga segera sembuh. Semoga segera pulih. Itu saja, itu saja," pungkasnya.

Sebelumnya, Roy Suryo dan dr Tifa ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya pada Jumat (21/6/2026). Penangkapan itu dilakukan untuk kepentingan proses penyidikan untuk nantinya dilimpahkan ke Kejati Jakarta.

Namun, karena kondisi kesehatan Roy dan dr Tifa kurang baik, keduanya pun kini telah dirawat inap di RS Polri Kramatjati.

Sekadar informasi, Roy Suryo telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan pidana pencemaran nama baik dengan sarana teknologi informasi dan/atau manipulasi, penciptaan, perubahan, perusakan informasi elektronik di kasus ijazah Jokowi.

Perbuatan keduanya disangkakan Pasal 310 UU No.1/1946 tentang KUHP dan Pasal 433 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) dan atau Pasal 434 ayat (1) Jo. Pasal 441 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Selain itu, keduanya dijerat Pasal 35 Jo. Pasal 51 ayat (1) dan atau Pasal 32 ayat (1) Jo. Pasal 48 ayat (1) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 126 ayat (1) UU No.1/2023 tentang KUHP.

JAKARTA - Pengamat Kebijakan Publik Bonatua Silalahi mengungkap kejanggalan dalam fotokopi ijazah Mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang didapat dari KPU Kota Solo. Ia mengungkapkan, salinan ijazah itu dipakai Jokowi untuk memenuhi syarat pendaftaran Wali Kota Solo pada 2005.

Ia pun merasa janggal dengan salinan ijazah Jokowi yang dipakai saat mendaftar Wali Kota Solo. Pasalnya, kata Bonatua, tak ada tanggal legalisir fotokopi ijazah itu.

“Nah, uniknya, ya, di di sini, kalau kita lihat di bagian pojok atas ini, itu justru itu ada kejangalan yang keganjilan yang saya terima, ya. Itu tidak ada di bagian pojok atas sini, tidak ada yang namanya tanggal legalisir," kata Bonatua saat jumpa pers secara daring di akun Tiktok pribadinya, Selasa (16/6/2026).

Seharusnya, kata Bonatua, dalam legalisir salinan ijazah itu turut disertakan tanggal. Hal itu merujuk sejumlah aturan hukum yang telah berlaku, seperti Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

"Kalau di UU 30 Tahun 2014 Pasal 73, itu jelas disebut bahwa setiap legalisir itu harus ada tanggalnya ini, ayat 4 huruf b, harus harus ada tanggal. Nah, sementara, ini kan 2014, berarti eh dokumen ijazah yang diserahkan Pak Joko Widodo (untuk daftar pilpres) tahun 2019 itu sudah melanggar UU ini," tutur Bonatua.

Bahkan, kata Bonatua, salinan ijazah Jokowi itu telah melanggar Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 59 Tahun 2008 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Surat Keterangan Pengganti, serta Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/STTB.

"Nah, di sini di Pasal 5, jelas disebut di sini, ya, setiap pengesahan fotokopi itu harus ada tanggal, bulan, dan tahun," kata Bonatua.

Tak sampai di situ, Bonatua meyakini, salinan ijazah Jokowi tak memenuhi syarat untuk mendaftarkan Pilwalkot Solo 2025. Pasalnya, ia menilai, salinan ijazah itu telah melanggar Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 324/U/1997 tentang Pemberian Wewenang kepada Pejabat Tertentu untuk Mengesahkan Salinan/Fotokopi Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), dan dokumen pengganti yang berpenghargaan sama.

"Ternyata di di sini juga diatur bahwa setiap fotokopi itu harus punya tanggal. Artinya, ini menjadi bukti lagi bahwa dokumen yang ini, yang tahun, ijazah yang ini, yang tahun 2005 diserahkan ke KPU oleh calon wali kota atas nama Joko Widodo itu juga tidak sesuai dengan Keputusan Menteri," ungkap Bonatua.

Bonatua mengatakan, temuan ini akan menjadi bukti tambahan untuk menguatkan gugatannya ihwal pembatalan Jokowi sebagai capres di PTUN. Bahkan, ia berencana akan membuat gugatan di PN Jakarta Pusat.

"Jadi nanti ke depannya, ini akan menjadi bukti tambahan, ya, karena memang eh sebelum ada ini kita sudah membuat permohonan di gugatan perbuatan melanggar hukum di pengadilan. Ini kita ada di PN Jakarta Pusat, kita juga ada di PTUN juga, ya. Di PTUN juga terkait ini nanti bisa kita minta hakim membatalkan membatalkan keputusan penetapan pasangan calon presiden," terang Bonatua.

"Karena apa? Dokumen ini jelas melanggar, ini seharusnya, seharusnya ini diperiksa oleh KPU. KPU mestinya menurut undang-undang pemilu, dia harus memverifikasi validasi, memverifikasi faktual. Kenapa ini bisa lolos? Kenapa ini dokumen seperti ini bisa diterima sebagai syarat pencalonan presiden? Seharusnya ada cukup kuat alasan dari KPU maupun Bawaslu untuk memeriksa aslinya. Kesamaan aslinya, ada masalah apa ini? Seperti itu," pungkas Bonatua.

Ramdansyah

Alumni Kriminologi FISIP UI & Praktisi Hukum TROYA

KETIKA penyidikan suatu perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21, publik semestinya memperoleh kepastian hukum. Dalam sistem peradilan pidana status tersebut menandakan bahwa penyidik dan penuntut umum telah mencapai kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Namun dalam praktiknya, status hukum yang secara formal dinyatakan selesai tidak selalu identik dengan berakhirnya perdebatan di ruang publik.

Fenomena itulah yang tampak dalam polemik dugaan ijazah Mantan Presiden Joko Widodo. Alih-alih meredakan kontroversi, perkembangan hukum terbaru justru memperlihatkan bahwa kepastian prosedural belum tentu menghadirkan kepastian substantif. Di tengah status penyidikan yang telah dinyatakan lengkap, ruang publik masih dipenuhi pertanyaan, perdebatan, bahkan ketidakpercayaan terhadap proses hukum yang berlangsung.

Situasi tersebut menjadi semakin menarik setelah konferensi pers Tim Advokasi Penegakan Hukum dan Keadilan (Troya) pada 12 Juni 2026 yang berlangsung bersamaan dengan demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran HI Jakarta. Meskipun hadir dalam konteks yang berbeda, keduanya memperlihatkan gejala yang sama, yakni munculnya kegelisahan publik terhadap cara pejabat publik dan aparat penegak hukum bekerja dalam menangani perkara hukum, sosial, dan politik yang memiliki dimensi kepentingan publik yang sangat besar.

Khusus dalam kasus dr. Tifa dan Roy Suryo, fokus masyarakat tidak hanya tertuju pada benar atau tidaknya tuduhan mengenai ijazah Joko Widodo. Publik mempertanyakan apakah pihak Kepolisian dapat menjelaskan secara meyakinkan dasar dan arah penanganan perkara yang telah dinyatakan P-21, sementara keraguan terhadap proses tersebut justru terus berkembang di ruang publik.

Perhatian yang lebih besar justru mengarah pada pertanyaan mengenai bagaimana negara menghadirkan kepastian hukum yang dapat diterima oleh publik. Ketika proses hukum telah berjalan, tetapi keraguan masyarakat tetap bertahan, maka persoalannya tidak lagi semata-mata terletak pada aspek prosedural, tetapi juga pada legitimasi dan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum itu sendiri.

Sebagai praktisi hukum, saya melihat bahwa perdebatan publik dalam perkara ini justru semakin membesar setelah status P-21 diumumkan oleh Direktur Reskrimum Polda Metro Jaya. Secara normatif, pengumuman tersebut semestinya menandai adanya kepastian mengenai arah penanganan perkara. Namun hingga beberapa kali konferensi pers Troya diselenggarakan, berbagai pertanyaan publik mengenai tindak lanjut proses hukum masih belum memperoleh kejelasan yang memadai.

Kasus ini pada akhirnya menjadi demonstrasi ketidakpastian hukum di depan publik. Ketika aparat penegak hukum menyatakan suatu perkara telah mencapai kepastian prosedural, tetapi masyarakat masih mempertanyakan arah, dasar, dan konsistensi penanganannya, maka yang dipertontonkan bukan lagi kepastian hukum, melainkan ketidakpastian itu sendiri.

Ketika Kepastian Formal Tidak Melahirkan Kepastian Substantif

Ahli Hukum Anthony D'Amato dalam Legal Uncertainty (1983) menjelaskan bahwa ketidakpastian hukum muncul ketika norma, prosedur, atau putusan hukum tidak mampu menghasilkan prediktabilitas yang memadai bagi masyarakat. Dalam kondisi demikian, hukum kehilangan salah satu fungsi utamanya, yaitu memberikan kepastian mengenai apa yang benar, salah, atau dilarang.

Pandangan tersebut relevan untuk membaca dinamika yang berkembang saat ini. Aparat penegak hukum menyatakan telah bekerja berdasarkan prosedur yang berlaku, tetapi sebaliknya sebagian masyarakat masih mempertanyakan dasar-dasar pembuktian, transparansi proses, dan konsistensi penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik atau keraguan atas keaslian ijazah Mantan Presiden.

Perbedaan persepsi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara legalitas formal dan rasa keadilan substantif yang berkembang di masyarakat. Legalitas formal lahir dari terpenuhinya prosedur hukum, sedangkan rasa keadilan substantif lahir ketika proses tersebut mampu meyakinkan masyarakat bahwa hukum benar-benar bekerja secara objektif, transparan, dan adil.

Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Negara hukum tidak cukup hanya menyatakan suatu perkara telah selesai secara administratif. Negara hukum juga harus mampu memastikan bahwa proses yang ditempuh dapat dipahami dan diterima oleh publik sebagai proses yang berkeadilan.

Rule of Law, Transparansi, dan Legitimasi Hukum

Dalam teori rule of law, kepastian hukum merupakan syarat utama tegaknya negara hukum. Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964) menyebut bahwa hukum harus memenuhi prinsip-prinsip tertentu agar memiliki legitimasi moral, antara lain jelas, konsisten, dapat dipahami, dan diterapkan secara terbuka.

Joseph Raz dalam The Authority of Law (1979) juga menegaskan bahwa hukum harus dapat diprediksi sehingga masyarakat mengetahui konsekuensi dari tindakan mereka. Tanpa kepastian, hukum akan berubah menjadi instrumen kekuasaan yang sulit dikontrol.

Sementara itu, Friedrich Hayek dalam The Constitution of Liberty (1960) menempatkan kepastian hukum sebagai benteng utama untuk mencegah kesewenang-wenangan negara. Menurut Hayek, warga negara harus mengetahui aturan yang berlaku sebelum negara menggunakan kewenangannya untuk membatasi kebebasan individu.

Perspektif dari Fuller, Raz, dan Hayek sesungguhnya bertemu pada satu titik yang sama: hukum memperoleh legitimasi bukan semata karena dipatuhi, melainkan karena dapat diprediksi dan dipahami oleh warga negara. Dalam perkara yang menjadi atensi publik luas, kebutuhan akan keterbukaan menjadi semakin penting karena menyangkut legitimasi institusi hukum itu sendiri.

Kriminalisasi Kritik dan Ruang Demokrasi

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah munculnya kekhawatiran mengenai penggunaan instrumen pidana terhadap pihak-pihak yang menyampaikan kritik atau mempertanyakan suatu fakta yang berkaitan dengan kepentingan publik. Dalam negara demokrasi, kritik merupakan bagian dari mekanisme pengawasan masyarakat terhadap kekuasaan.

Pasal 28E Undang-Undang Dasar 1945 menjamin kebebasan setiap warga negara untuk menyatakan pendapat. Kebebasan tersebut tentu bukan tanpa batas, tetapi pembatasannya harus dilakukan secara proporsional dan tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk mengajukan pertanyaan, kritik, atau koreksi terhadap penyelenggara negara.

Ketika kritik langsung direspons dengan pendekatan pidana tanpa ruang yang cukup bagi perdebatan dan pembuktian publik, muncul risiko yang oleh banyak ahli disebut sebagai overcriminalization, yakni kecenderungan menggunakan hukum pidana secara berlebihan untuk menyelesaikan persoalan yang sesungguhnya dapat diselesaikan melalui mekanisme lain.

Dalam perspektif tersebut, setiap warga negara yang merasa dirugikan oleh penggunaan instrumen pidana memiliki hak untuk menguji legalitas tindakan aparat penegak hukum melalui mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan. Salah satu instrumen yang dapat digunakan adalah praperadilan.

Dalam konteks perkara yang melibatkan dr. Tifa dan Roy Suryo, mekanisme ini dapat menjadi sarana untuk menguji proporsionalitas penerapan pasal-pasal yang digunakan dalam proses penyidikan.

Terlepas dari benar atau salahnya substansi pendapat yang disampaikan, masyarakat tetap memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa hukum tidak digunakan sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan membatasi ruang kritik terhadap kekuasaan.

Krisis Kepercayaan terhadap Institusi Hukum

Ketidakpastian hukum pada akhirnya selalu bermuara pada satu konsekuensi yang sama, yakni menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi hukum. Ketika masyarakat melihat adanya perbedaan antara prosedur hukum dan rasa keadilan yang mereka rasakan, maka muncul keraguan terhadap netralitas aparat penegak hukum.

Legitimasi negara modern tidak hanya bergantung pada kekuatan institusi, tetapi juga pada kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Kepercayaan adalah modal sosial yang tidak dapat dipaksakan melalui kewenangan formal.

Karena itu, penyelesaian polemik semacam ini tidak cukup hanya mengandalkan pernyataan bahwa prosedur hukum telah dilaksanakan sesuai aturan. Yang lebih penting adalah bagaimana proses tersebut mampu menjawab pertanyaan publik secara terbuka, rasional, dan dapat diuji.

Semakin besar perhatian masyarakat terhadap suatu perkara, semakin tinggi pula tuntutan terhadap transparansi dan akuntabilitas penegakan hukum. Tanpa itu, setiap keputusan hukum akan terus menghadapi keraguan, bahkan ketika seluruh prosedur formal telah dipenuhi.

Menjaga Wibawa Negara Hukum

Polemik dugaan ijazah palsu Joko Widodo telah berkembang melampaui persoalan individu atau kelompok tertentu. Perkara ini menjadi cermin bagi kualitas negara hukum Indonesia dalam menghadapi kritik, perbedaan pendapat, dan tuntutan keterbukaan publik.

Negara hukum yang kuat bukanlah negara yang mampu membungkam perdebatan, melainkan negara yang mampu menjawab perdebatan melalui proses hukum yang terbuka, objektif, dan meyakinkan. Kepastian hukum tidak lahir dari kekuasaan untuk menyatakan suatu perkara selesai, tetapi dari kemampuan hukum menghadirkan kebenaran yang dapat diterima oleh masyarakat.

Di negara hukum yang demokratis, kritik terhadap kekuasaan seharusnya dijawab dengan keterbukaan, bukan sekadar dengan pendekatan koersif. Semakin besar perhatian publik terhadap suatu perkara, semakin besar pula kewajiban negara untuk menjelaskan setiap langkah hukumnya secara transparan dan dapat diuji. Hanya dengan cara demikian hukum tidak hanya menjadi prosedur yang sah secara formal, tetapi juga memperoleh legitimasi sosial sebagai instrumen keadilan.

JAKARTA - Tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo mempertanyakan legal standing atau hak dan kapasitas hukum dari Ade Darmawan serta Peradi Bersatu dalam kasus yang menjerat dirinya.

Hal itu diungkapkan oleh Roy dalam program Rakyat Bersuara iNews Tv pada Rabu (10/6/2026). Dalam momen tersebut Roy awalnya hanya mempertanyakan legal standing dari Ade Darmawan selaku Sekretaris Jenderal Peradi Bersatu dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.

Pertanyaan tersebut dilontarkan Roy Suryo usai terungkap adanya surat permohonan penahan terhadap dirinya dan tersangka lain dalam kasus tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya yang diungkapkan oleh Ade Darmawan.

Roy Suryo menyebut Ade Darmawan tidak memiliki legal standing dalam kasus tudingan ijazah Jokowi karena bukan kuasa hukum dari Presiden Joko Widodo secara resmi selaku pelapor dari kasus yang saat ini tengah dihadapi dirinya.

“Dia legal standing-nya apa? Orang ini nggak punya legal standing, sama sekali nggak punya. Pelapor siapa? Jokowi? Ada legal standing-nya? Ada surat kuasa khusus atas nama Pak Jokowi? Yang punya surat kuasa khusus itu Prof. Hermanto, orang ini nggak ada,” kata Roy.

Lihat video: Roy Suryo Resmi Laporkan Rismon Sianipar ke Polisi atas Tuduhan Fitnah | Sindo Malam

Namun, saat surat tersebut dibacakan, terungkap bahwa surat permohonan penahanan terhadap Roy Suryo Cs yang dilayangkan kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya memiliki kop surat atas nama Peradi Bersatu. Sehingga ia pun akhirnya mempertanyakan legal standing dari Peradi Bersatu dalam kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo.

“Wah, legal standingnya Peradi Bersatu dalam perkara ini apa?,” ungkap Roy Suryo.

Roy Suryo menjelaskan Ade Darmawan hanya memiliki legal standing sebagai kuasa hukum dari sosok Lechumanan yang pernah melaporkan dirinya pada 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan. Ia juga menyoroti terkait korban dalam laporan tersebut yang justru merupakan organisasi Peradi Bersatu.

“Dia legal standing Katanya lawyernya Lechumanan. Lechumanan saja sekarang terbongkar. Lechumanan itu tidak pernah melaporkan atas dirinya. Korban Lechumanan itu adalah Peradi Bersatu organisasi. Mana ada Peradi Bersatu punya perasaan? Nggak ada dan itu sudah kita laporkan,” pungkas dia.

Hal tersebut yang akhirnya membuat Roy Suryo mempertanyakan legal standing dari Ade Darmawan serta Peradi Bersatu yang disebut telah melayangkan surat permohonan penahanan terhadap Roy Suryo CS kepada Dirkrimum Polda Metro Jaya.

(Niko Prayoga)

JAKARTA - Ketua Umum All Cipayung Nusantara David Pajung berharap persidangan perkara tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang menjerat Roy Suryo Cs dapat digelar secara terbuka serta dapat diliput media. Hal itu disampaikan David dalam program Rakyat Bersuara iNews, Rabu (10/6/2026).

David mengatakan, polemik yang selama berbulan-bulan berkembang di ruang publik seharusnya dapat diuji melalui proses peradilan yang terbuka dengan menghadirkan seluruh alat bukti dan keterangan saksi.

"Pada akhirnya fakta-fakta persidangan yang ditopang oleh data, bukti, semua informasi yang valid, termasuk saksi-saksi ahli, saksi mahkota juga sudah ada," kata David.

Menurut dia, persidangan menjadi forum yang tepat untuk menguji berbagai klaim yang selama ini menjadi perdebatan publik. Seluruh bukti pendukung, termasuk ijazah asli Jokowi berpotensi dihadirkan dalam persidangan.

"Termasuk ijazah asli Pak Jokowi itu akan dipertontonkan, diperlihatkan dalam persidangan, bahkan syukur-syukur nanti kalau persidangannya kita harap juga terbuka diliput media. Nggak apa-apa, karena ini sudah menjadi konsumsi publik," ujarnya.

David menilai keterbukaan persidangan penting karena perkara tersebut telah menarik perhatian masyarakat luas. Karena itu, dia berharap proses hukum berjalan transparan sehingga publik dapat melihat langsung pembuktian yang dilakukan di pengadilan.

Sebelumnya, David menyebut pernyataan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Iman Imanuddin mengenai kelengkapan berkas perkara menjadi titik terang dalam proses penegakan hukum. Setelah berkas dikembalikan kepada jaksa, proses selanjutnya berada di tangan Kejaksaan untuk menentukan tahapan berikutnya.

JAKARTA - Tersangka kasus ijazah mantan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi, Rizal Fadillah mendesak kepolisian membuat kepastian hukum dalam kasus yang menjeratnya. Terlebih lagi soal kelengkapan berkas kasus.

"Kaitan P21, sebetulnya diharapkan penegak hukum, khususnya Polda Metro Jaya itu melakukan apa yang disebut rechtssicherheit, membuat kepastian hukum, bukan membuat satu kebingungan hukum atau satu interpretasi hukum seperti sekarang terjadi," ujarnya dalam program Rakyat Bersuara iNews, Rabu (10/6/2026).

Menurut dia, ungkapan dari Dirreskrimum Polda Metro Jaya bahwa berkas kasus ijazah Jokowi itu lengkap, tapi kepastian hukumnya tidak ada sampai menimbulkan pengkritikan. Artinya, kelengkapan berkas harus ada bukti suratnya dan dilakukan pelimpahan tahap II.

"Ungkapan dari Dirreskrimum bahwa ini lengkap, mengutip menurut Jaksa begitu kan, tapi kepastian hukumnya tidak ada sampai menimbulkan pengkritikan. Kepastian hukum itu adalah kalau sudah menyebut lengkap, P21 ya harus P21 yang lengkap itu, bukan dalam bentuk ungkapan-ungkapan atau ucapan-ucapan," katanya.

"Seharusnya ketika dia berbicara tentang P21 ya sudah di saat itu jangan ada interpretasi liar. Harusnya penegak hukum membuat kepastian hukum yang tidak diinterpretasi kemudian walaupun dalam proses," tambahnya.

Meskipun berkas sudah dinyatakan lengkap atau P21 tidak secara otomatis proses yang dilakukan di kepolisian akan langsung terhubung dengan proses di kejaksaan. Pasalnya, bisa saja kejaksaan melakukan P26 pada berkas kasus ijazah Jokowi tersebut manakala proses tersebut tidak terhubung.

"Jangan ada anggapan dengan P21 itu kan lengkap itu otomatis proses lanjutan Jaksa akan nyambung begitu saja dengan apa yang dilakukan penyidik karena ada juga yang namanya P26. P26 adalah SKPP, Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan," ujar Rizal.

"Berarti ada kompetensi masing-masing, kepolisian punya kompetensi, penilaian tentang peristiwa pidananya atau mungkin orang yang melakukannya, tapi juga kejaksaan punya kompetensi sendiri sehingga bisa saja yang dikatakan pidana dalam proses penyidikan, tapi waktu proses kejaksaan tidak pidana," lanjutnya.

JAKARTA - Kuasa hukum Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) Firman Pangaribuan mengungkapkan dugaan manipulasi atau pengubahan bukti elektronik dalam perkara tudingan ijazah palsu yang menyeret Roy Suryo dan dokter Tifa. Dugaan tersebut masih harus dibuktikan melalui proses persidangan.

Pihaknya akan menguji dugaan itu saat perkara telah memasuki tahap pembuktian di pengadilan. "Makanya dugaannya seperti itu. Nanti kita eksaminasi di dalam persidangan. Kan ini masih dugaan kita, oke. Kan harus dites nanti," ujar Firman dalam program Rakyat Bersuara iNews, Rabu (10/6/2026).

Dia menilai pihak yang kini berstatus tersangka dalam perkara tudingan ijazah palsu Jokowi diduga menarik kesimpulan bahwa ijazah tersebut palsu tanpa terlebih dahulu memeriksa dokumen aslinya.

Menurut Firman, dugaan pengubahan itu berkaitan dengan proses analisis Roy Suryo cs terhadap dokumen yang disebut bukan dokumen asli. Analisis tersebut dilakukan dengan berbagai cara hingga kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa dokumen tersebut palsu.

"Dia melakukan analisa terhadap sesuatu hal yang bukan aslinya dengan menggunakan mekanisme dan sebagainya dengan menggunakan potongan-potongan dan sebagainya, di-zoom dan sebagainya. Dia mengatakan bahwa pokoknya ini palsu. Dan itu di-broadcast sampai sekarang," katanya.

Firman juga menyinggung adanya dugaan pengubahan pada bukti elektronik yang menjadi perhatian dalam perkara tersebut. Namun, seluruh dugaan tersebut nantinya diuji dalam persidangan.

"Pengubahannya adalah dan tadi disampaikan jika ada pengubahan gini-gini sehingga ada yang di-trigger itu kena," ujarnya.

JAKARTA - Pakar Telematika Roy Suryo resmi melaporkan advokat Lechumanan dan ahli forensik digital Rismon Sianipar ke Polda Metro Jaya. Keduanya dilaporkan atas dugaan pemberian keterangan palsu dalam akta otentik dan fitnah terhadapnya.

"LP pertama itu bernomor 4111/6/2026 SPKT Polda Metrojaya yang sudah ditujukan pada seseorang bernama Lechumanan dengan alamat ada di sini, sangkakan dengan Pasal 394 Undang-Undang pertama tahun 2023 atau KUHP, jadi resmi ya," ujar Roy, Selasa (9/6/2026).

Menurut Roy, laporannya itu mengacu pada laporan yang dibuat Lechumanan pada 26 April lalu di Polres Metro Jakarta Selatan soal ijazah mantan Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga membuatnya sebagai tersangka. Dalam laporan Lechumanan itu korbannya Peradi Bersatu, padahal Peradi Bersatu bukanlah orang, tapi organisasi belaka sehingga Lechumanan dianggap memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.

"Nah Peradi Bersatu itu apa, korban. Korban apa? Ini organisasi, organisasi kok punya perasaan, enggak ada, sebuah sebuah hal yang tidak masuk akal," tuturnya.

Roy mengaku, baru membuat laporan tersebut ke Polda Metro Jaya pada Senin, 8 Juni 2026 karena baru mengetahuinya pascalaporan kubu Lechumanan itu ditayangkan di salah satu stasiun televisi. Sejatinya, Lechumanan merupakan orang yang kerap memfitnahnya, malahan dia sempat dituduh menerima yang miliaran rupiah atas kasus ijazah Jokowi tersebut.

"Laporan kedua, itu untuk orang yang mengaku bernama Doktor Ng, Rismon Hasiholan Sianipar M Ng, seperti itu cara mengucapnya karena doktornya palsu, makanya disini kami tidak tulis doktornya, nanti orang yang salah," jelasnya.

Lihat video: Roy Suryo Beberkan Temuan Fisik Dokumen Kehutanan UGM dan 709 Alat Bukti!



Roy mengungkap, laporan terhadap Rismon Sianipar itu diterima polisi dengan nomor 4115 dengan Terlapor Rismon Hasiholan Sianipar dengan sangkaan pasal 434 KUHP tentang fitnah dan pasal yaitu 438 KUHP tentang persangkaan palsu. Pasalnya, Rismon secara berulang telah menuduhnya membawa pulang aset-aset milik Kemenpora usai dia selesai menjabat sebagai Menpora dahulu.

"Jadi dia itu membuat fitnah dengan berseri, punya kesengajaan untuk membuat ini (fitnah), dia sudah terbukti secara material, apa yang dia lakukan sudah mempengaruhi orang lain untuk membuat tuduhan yang salah," paparnya.

Roy mengungkap, persoalan aset Kemenpora itu sejatinya telah selesai sejak dahulu, yang mana dikuatkan Putusan PN Jaksel yang memenangkannya atas gugatan yang dilayangkan Kemenpora dahulu soal aset-aset tersebut. Imbas fitnah Rismon itu, orang lain pun ikut terpengaruh hingga membuatnya terusik.

"Semua sudah memberitakan, baik media mainstream maupun media-media lainnya, persoalan dengan Kemenpora sudah selesai. Karena waktu itu ada salah pencatatan internal di internal Kemenpora, kemudian dikoreksi, Kemenpora yang sebenarnya sudah menggugat saya, akhirnya mencabut gugatannya dan membayar biaya perkara dan persoalan dinyatakan selesai, catatan di BPK juga enggak ada lagi," bebernya.

"Jadi kalau ada persoalan yang sudah inkrah secara hukum, dan pemberitaan sudah selesai, si Doktor palsu Rismon itu sengaja membaca berita-berita lawas, berita tahun 2019 sehingga dia itu terplesetkan atau tersesatkan," kata Roy lagi.

JAKARTA - Kubu Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa menyebut berkas perkara dugaan pencemaran nama baik terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo belum berstatus P21 secara legal formal.

Dalam konferensi pers di Tebet, Jakarta Selatan, Sabtu (6/6/2026), mereka bahkan membandingkan lamanya penanganan perkara tersebut dengan kasus pembunuhan berencana yang menjerat Ferdy Sambo dan kasus sianida Jessica Kumala Wongso.

Kuasa Hukum Roy Suryo cs, Abdul Ghafur Sangadji, menilai hingga kini belum ada kepastian hukum bahwa berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh kejaksaan.

"Secara legal formil P21 itu bukan dinyatakan dengan lisan, tapi harus dituangkan dalam bentuk surat sehingga kita belum mendapatkan kepastian terkait dengan detail," katanya.

Ghafur mengatakan pernyataan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pada 2 Juni lalu yang menyebut tidak ada lagi kewajiban memenuhi petunjuk P19 dan sedang dilakukan koordinasi penyerahan tersangka serta barang bukti, tidak bisa otomatis dimaknai sebagai terbitnya P21.

Menurut Ghafur, status lengkapnya berkas perkara harus dibuktikan melalui surat P21 yang diterbitkan kejaksaan dan memuat kepastian mengenai kelengkapan berkas serta jadwal penyerahan tersangka dan barang bukti.

Lihat video: Kasus Ijazah Jokowi Memanas, Sidang Roy Suryo-Tifa Segera Digelar



Ghafur membandingkan lamanya proses perkara ijazah Jokowi dengan sejumlah kasus besar nasional. "Ini bukan perkara pembunuhan yang pembuktiannya rumit. Saya ambil dua contoh perkara terbesar di Republik Indonesia. Yang pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh Kadiv Propam Ferdy Sambo. Berapa waktu yang dibutuhkan setelah LP dibuka? Hanya 72 hari," ujarnya.

Ghafur juga menyinggung kasus sianida yang menjerat Jessica Kumala Wongso. Dari mulai laporan polisi dibuat sampai kemudian berkas dinyatakan P21, disebutnya membutuhkan waktu 141 hari. Ghafur lantas membandingkan dengan perkara yang dilaporkan Jokowi yang proses hukumnya memakan waktu 400 hari namun tak kunjung disidangkan.

"Coba kita bandingkan dengan perjalanan perkara Pak Joko Widodo. Hari ini sudah kami hitung 400 hari. Kenapa butuh waktu cukup lama? Kami mencurigai memang karena bukti-bukti yang dimiliki penyidik Polda Metro Jaya itu bukti-bukti yang prematur," ucapnya.

Sementara itu, Abdullah Alkatiri menyebut pihaknya justru menantikan jika perkara tersebut dibawa ke persidangan. Menurut dia, tim kuasa hukum akan menguji seluruh alat bukti dan keterangan saksi yang diajukan dalam perkara tersebut.

"Kami sebagai lawyer senang sekali dengan adanya persidangan karena ini yang kami tunggu. Kami akan tanya detail secara profesional dengan pengalaman kami bersidang," ujar Alkatiri.

WASHINGTON - Mantan pejabat Central Intelligence Agency (CIA) David Rush telah menghebohkan publik Amerika Serikat (AS) karena membuat skandal yang memalukan bagi komunitas intelijen Amerika Serikat (AS) dalam beberapa tahun terakhir.

Rush ditangkap setelah penyidik Federal Bureau of Investigation (FBI) menemukan 303 emas batangan, 35 jam tangan mewah, dan uang tunai USD2 juta di kediamannya di Virginia.

Yang membuat kasus ini semakin mengejutkan, Rush diduga selama bertahun-tahun membangun karier intelijennya dengan latar belakang pendidikan dan militer palsu. Singkatnya, dia diduga menggunakan ijazah palsu untuk mengubuli CIA agar merekrutnya. Semua harta melimpah itu diduga hasil kerjanya yang bermodal gelar palsu.

Profil David Rush, Eks Pejabat CIA Simpan 303 Emas Batangan

David J. Rush dikenal sebagai mantan pejabat senior CIA dengan level “Senior Executive Service”, kategori elite birokrasi federal Amerika Serikat yang biasanya ditempati pejabat tinggi dengan akses keamanan sangat sensitif.

Dia disebut memiliki izin keamanan tingkat tinggi dan akses terhadap informasi rahasia negara.

Dokumen FBI menyebut Rush bekerja di lingkungan pemerintah AS sejak sekitar 2009. Sebelum itu, dia mengaku pernah menjadi pilot Angkatan Laut AS dan memiliki gelar dari beberapa universitas ternama. Namun penyelidikan kemudian menemukan sebagian besar klaim tersebut diduga palsu.

Menurut affidavit FBI, Rush mengeklaim memiliki gelar sarjana dari Clemson University dan gelar master dari Rensselaer Polytechnic Institute. Namun investigasi federal menyebut tidak ada catatan bahwa dia pernah kuliah di kedua institusi tersebut.

Dia juga mengaku sebagai pilot Angkatan Laut AS, padahal FBI menyatakan tidak menemukan bukti yang mendukung klaimnya.

Awal Terbongkarnya Skandal

Kasus ini mulai terbongkar setelah CIA melakukan investigasi internal terkait dugaan pelanggaran hukum. Direktur CIA saat ini, John Ratcliffe, kemudian merujuk kasus tersebut kepada FBI untuk penyelidikan kriminal.

Menurut dokumen pengadilan federal, antara November 2025 hingga Maret 2026, Rush berulang kali meminta “sejumlah besar mata uang asing dan emas batangan” dengan alasan untuk kebutuhan operasional atau pengeluaran terkait pekerjaan, sebagaimana dikutip dari Los Angeles Times, Jumat (29/5/2026).

Namun audit internal CIA menemukan aset tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan. Sebagian kecil ditemukan di ruang penyimpanan dekat kantornya, tetapi sebagian besar hilang.

FBI kemudian menggerebek rumah Rush di Virginia pada 18 Mei 2026.

Dalam penggerebekan itu, FBI menemukan sekitar 303 emas batangan, masing-masing berbobot sekitar 1 kilogram. Nilainya diperkirakan melampaui USD40 juta berdasarkan harga emas saat ini.

Selain emas, aparat juga menyita sekitar USD2 juta uang tunai dan sekitar 35 jam tangan mewah, banyak di antaranya merek Rolex.

Temuan tersebut langsung memicu kehebohan di Amerika Serikat karena jarang ada pejabat intelijen senior yang diduga menyimpan aset bernilai fantastis secara ilegal di rumah pribadi.

Media-media AS menyebut kasus ini seperti cerita film spionase, tetapi terjadi di dunia nyata.

Dan Meyer, seorang mitra di firma hukum Tully Rinckey yang mengkhususkan diri dalam masalah izin keamanan, mengatakan kepada The New York Post bahwa puluhan juta dolar dalam bentuk batangan emas dan mata uang AS tampaknya merupakan sumber daya yang akan digunakan dalam operasi AS di luar negeri. "Yang dialihkan untuk penggunaan pribadinya," katanya.

"Saya ragu ini berasal dari sumber asing," imbuh dia.

Mantan petugas operasi staf CIA, Tracy Walder, mengatakan kepada The New York Post bahwa dia terkejut Rush berhasil berbohong untuk mendapatkan pekerjaan dengan izin keamanan rahasia tingkat tinggi dan mendapatkan begitu banyak emas dari agensi tersebut.

"Fakta bahwa ini lolos dari pengawasan membuat saya khawatir bahwa ada orang lain yang juga lolos dari pengawasan," katanya.

Setelah menjalani proses pemeriksaan ketat agensi itu sendiri, Walder mengatakan itu bukanlah urusan yang sepele.

“Mereka tidak hanya memverifikasi universitas saya. Mereka datang ke rumah perkumpulan mahasiswi saya. Mereka berbicara dengan saudari-saudari saya di perkumpulan itu. Mereka datang ke rumah orang tua saya. Mereka pergi ke teman-teman dari teman-teman orang tua saya,” katanya tentang proses yang dia sendiri alami sebelum bergabung dengan agensi tersebut.

“Ini pasti merupakan penutupan kebohongan skala besar. Pasti ada banyak kaki tangan lainnya,” katanya.

Tak hanya dugaan "pencurian" emas, FBI juga menemukan indikasi bahwa Rush memalsukan berbagai aspek identitas profesionalnya selama hampir dua dekade.

Dia pernah mengeklaim masih aktif di cadangan Angkatan Laut AS meski sebenarnya sudah diberhentikan secara hormat pada 2015. Berdasarkan dokumen pengadilan, setelah keluar dari militer, Rush masih mengajukan 744 jam cuti militer yang membuatnya menerima kompensasi sekitar USD77 ribu secara tidak sah.

Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai bagaimana seseorang dengan latar belakang yang diduga penuh kebohongan bisa lolos proses pemeriksaan keamanan ketat CIA selama bertahun-tahun.

Rush kini didakwa atas pencurian uang publik dan masih ditahan oleh US Marshals Service. Permohonan pembebasan dengan jaminannya dilaporkan ditolak, sementara sidang penahanan lanjutan dijadwalkan berlangsung di pengadilan federal Alexandria, Virginia, pada hari Jumat.

Jika terbukti bersalah, dia dapat menghadapi hukuman penjara federal bertahun-tahun. FBI, CIA, dan Departemen Kehakiman AS masih terus menyelidiki kemungkinan pelanggaran lain, termasuk bagaimana emas dan mata uang asing tersebut bisa lolos dari pengawasan internal.

Skandal David Rush menjadi pukulan telak bagi reputasi CIA. Lembaga intelijen yang terkenal dengan prosedur keamanan berlapis kini dipertanyakan kredibilitas sistem pengawasannya.

Kasus ini juga memperlihatkan ancaman terbesar dalam dunia intelijen modern bukan selalu datang dari musuh luar, tetapi bisa berasal dari “orang dalam” yang memiliki akses tinggi terhadap aset dan informasi negara.