JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menelaah rencana penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di dua Bank Pembangunan Daerah (BPD) yakni Bank Jakarta dan Bank Jatim. Namun, Purbaya menegaskan bahwa realisasi kebijakan tersebut belum dapat dilakukan karena pemerintah masih menunggu kesiapan kedua bank daerah tersebut.

“Realisasinya belum, karena kami nunggu kesiapan BPD-nya sendiri,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10).

Purbaya menjelaskan bahwa pihaknya juga akan mengkaji kemampuan masing-masing BPD dalam menyalurkan likuiditas yang nantinya disalurkan oleh pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti menyampaikan, bahwa pihaknya masih melakukan asesmen terhadap kedua BPD tersebut.

“Dan setelah itu kami laporkan ke bapak (Purbaya) nanti supaya bisa dilaksanakan,” kata Astera.

Sebagai informasi, langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan sebelumnya, di mana pemerintah telah menempatkan dana SAL pada bank-bank milik negara (Himbara) dengan total sebesar Rp200 triliun.

Kali ini, Purbaya ingin memperluas peran BPD agar likuiditas pemerintah dapat lebih cepat menggerakkan perekonomian di tingkat daerah. Purbaya sebelumnya mengungkapkan bahwa masing-masing BPD berpotensi menerima penempatan dana antara Rp5 triliun hingga Rp10 triliun.

“(Sekitar) Rp5 triliun sampai Rp10 triliun (satu bank). Kalau 10-10 (masing-masing Rp10 triliun) jadi Rp20 triliun kan,” ungkapnya.

Menurut Purbaya, pemilihan Bank Jatim dan Bank DKI didasarkan pada kondisi fundamental keuangan yang dinilai solid. “Saya lihat fondasi backing di belakangnya kuat. Kalau Bank DKI kuat, anggarannya banyak. Jawa Timur juga sama, anggarannya cukup. Jadi kalau dikasih beberapa triliun aja, saya enggak bahaya,” katanya.

Purbaya juga memastikan bahwa penempatan dana SAL di BPD tidak akan berdampak negatif terhadap likuiditas maupun kebijakan moneter yang dijalankan oleh Bank Indonesia (BI).

JAKARTA - Pelan tapi pasti, PT Garuda Indonesia (Persero) (GIAA) Tbk mulai menyelesaikan masalah keuangan, dampak pandemi COVID-19. Kini muncul harapan baru, maskapai pelat merah ini bakal meraup untung mulai tahun depan.

Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia, Wamildan Tsani menyatakan, optimistis Garuda Indonesia mampu membalikkan keadaan. Dari maskapai penerbangan yang didera utang jumbo, menjadi perusahaan sehat yang meraup profit dan berkontribusi besar untuk negara.

"Akhir tahun 2026, Garuda Indonesia harus bisa mencetak profit. Ini sesuai arahan presiden bahwa Garuda Indonesia harus menjadi lebih besar, melayani rakyat dan dikenal di internasional," terangnya di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Agar Garuda Indonesia mampu mendulang profit, memang bukan perkara mudah. Cukup banyak masalah yang harus diatasi. Saat ini Garuda Indonesia menguasai 30% pangsa pasar, dan targetnya naik menjadi 50% dalam waktu cepat.

"Target naik menjadi 50 persen dalam lima tahun ke depan, serta memastikan melayani rute-rute yang untung," kata Wamildan.

Untuk menguasai pasar, tak ada pilihan kecuali Garuda Indonesia harus menambah armada. Sebagai gambaran saja, jumlah pesawat Garuda Indonesia sebelum pandemi COVID-19, mencapai 140 unit. Namun kini tersisa 50% saja, atau 70 unit pesawat yang beroperasi.

Wamildan mengatakan, Garuda Indonesia dan Citilink, anak usaha Garuda Indonesia, perlu menambah armada hingga 120 unit. Tambahan pesawat sebanyak itu bisa didapat dari sewa atau beli.

Jika membeli, ada masalah dengan supply chain yang membuat pesawat pesanan baru rampung sekitar 6-7 tahun. Beda dengan sewa yang bisa lebih cepat.

"Sedangkan kalau sewa ke lessor, lebih visible. Karena bisa lebih cepat. Itu menjadi salah satu opsi dari Garuda Indonesia untuk menambah armada," papar Wamildan.

Lalu dari mana dana untuk menambah 120 pesawat? Wamildan menyebut Danantara Indonesia sangat mensupport proses 'tinggal landas' Garuda Indonesia. Tahap awal, Danantara telah menggelontorkan dana pinjaman sebesar Rp6,6 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk perawatan atau maintenance pesawat.

"Alhamdulillah support dari presiden sangat besar, termasuk dukungan Danantara, lewat dua tahap. Pertama, berupa pinjaman. Sudah dilaksanakan sebesar Rp6,6 triliun untuk maintenance pesawat. Dananya sudah terserap," imbuhnya.

Tahap kedua, lanjut Wamildan, Danantara siap membenamkan modal ke Garuda Indonesia Group. Terkait angkanya, masih terus difinalisasi antara Garuda Indonesia dengan Danantara. "Targetnya, ekuitas Garuda Indonesia bisa positif di akhir tahun ini," paparnya.

Terbang Nyaman dan Aman

Selain memperkuat armada, lanjut Wamildan, perseroan terus meneguhkan komitmen terkait aspek keamanan dan keselamatan penerbangan. Itu semua tak bisa ditawar. Serta, kualitas layanan 'full service' yang memiliki standar tersendiri. Tidak boleh diturunkan.

"Tahun ini, kita kembalikan beberapa layanan full service yang sempat ditiadakan. Misalnya, pilihan menu makanan, kita munculkan lagi," ungkapnya.

Tak berhenti di situ, lanjut Wamildan, Garuda Indonesia Group menjalin kolaborasi dengan banyak pihak demi memberikan nilai tambah kepada penumpang.Intinya, Garuda Indonesia benar-benar ingin memanjakan penumpang. "Terbang bersama Garuda Indonesia harus aman dan nyaman," tandasnya.

Kalau tak ada aral, lanjut Wamildan, Garuda Indonesia menggelar travel fair di Jakarta dan 6 kota besar, pada 16-19 Oktober 2025. Acara ini menghadirkan sejumlah program promo tiket.

"Kami dari manajemen Garuda Indonesia Grup terus menegakkan komitmen bahwa aspek keamanan dan keselamatan penerbangan, tidak bisa ditawar. Dan kualitas layanan full service tak boleh turun," pungkasnya.

JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi penarikan utang baru hingga September 2025 mencapai Rp501,5 triliun atau 68,6% dari target pembiayaan utang tahun ini sebesar Rp731,5 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, penarikan utang tersebut menjadi bagian penting dari strategi pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang tetap diarahkan secara hati-hati dan terukur.

"Pembiayaan utang saat ini telah direalisasikan Rp501,5 triliun dari rencana Rp731,5 triliun. Jadi, pembiayaan utang kita sekitar 68,6 persen dari targetnya," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10).

Suahasil menambahkan, proyeksi defisit APBN hingga akhir tahun diperkirakan mencapai Rp662 triliun atau sekitar 2,78% terhadap produk domestik bruto (PDB). Dengan demikian, realisasi pembiayaan anggaran per September telah mencapai 69,2% dari target defisit tersebut.

Dari total pembiayaan anggaran, sebesar Rp501,5 triliun berasal dari pembiayaan utang, sedangkan Rp43,5 triliun merupakan pembiayaan nonutang yang digunakan untuk mengurangi beban utang pemerintah. Realisasi pembiayaan nonutang itu telah mencapai 62,6% dari target minus Rp69,5 triliun.

Suahasil mengatakan, pemerintah terus memperkuat strategi pembiayaan utang dengan pendekatan yang hati-hati untuk meminimalkan risiko pasar dan menjaga kepercayaan investor. "Kita terus melakukan pembiayaan secara sangat terukur, memitigasi risiko, serta memperkuat hubungan dengan investor agar pembiayaan utang kita tetap on track," tegas dia.

Dari sisi keseluruhan pembiayaan anggaran, pemerintah telah menyalurkan Rp458 triliun untuk menutup defisit APBN yang mencapai Rp371,5 triliun hingga September, dengan keseimbangan primer masih mencatat surplus Rp18 triliun.

Sementara, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan APBN 2025 tetap dirancang adaptif dan kredibel dalam menjaga keseimbangan antara dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan fiskal.

"APBN tetap menjadi instrumen utama menjaga daya tahan ekonomi nasional sekaligus memastikan kesinambungan fiskal jangka menengah," ujar Purbaya.

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta masyarakat untuk mempercayai data yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai sumber resmi dalam menilai kondisi ekonomi nasional dan dasar kebijakan pemerintah termasuk dalam penyaluran subsidi energi.

Menurut Bahlil, BPS merupakan lembaga negara yang memiliki mandat dan kredibilitas tinggi dalam menyajikan data pembangunan, sehingga hasilnya tidak bisa dibandingkan dengan informasi yang beredar di media sosial.

"BPS ini badan yang harus dipercaya oleh semua orang. Masa mau percaya media sosial daripada BPS? Kan nggak bisa dong," kata Bahlil saat penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian ESDM dan BPS di Jakarta, Selasa (14/10).

Ia menjelaskan, pemerintah saat ini tengah menyiapkan mekanisme baru penyaluran subsidi energi yang mencakup bahan bakar minyak (BBM), liquefied petroleum gas (LPG), dan listrik. Kebijakan baru tersebut akan berbasis pada data yang disusun BPS agar subsidi dapat lebih tepat sasaran.

"Saya dari awal berdiskusi terus dengan Bu Widy (Kepala BPS). Mungkin perlu satu atau dua kali putaran rapat lagi sebelum diterapkan. Untuk subsidi LPG, BBM, dan listrik nanti BPS akan menjadi rujukan utamanya," ujar Bahlil.

Ia menambahkan, saat ini Kementerian ESDM masih mengumpulkan data dari PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero) untuk melengkapi basis data tersebut. Diharapkan, pada 2026 sistem ini dapat rampung dan digunakan secara menyeluruh. "Insyaallah semakin cepat semakin baik. Tapi apalah artinya cepat kalau datanya tidak akurat," ujarnya.

Sementara, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebutkan, kerja sama dengan Kementerian ESDM merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem statistik nasional dalam mendukung perumusan kebijakan publik yang berbasis data dan bukti empiris.

"Kolaborasi ini meneguhkan komitmen bersama tentang pentingnya data bagi perencanaan dan kebijakan publik yang lebih akurat dan berbasis bukti," ujar Amalia.

Ia menambahkan, pembangunan sistem statistik nasional memerlukan sinergi lintas lembaga agar data yang dihasilkan BPS semakin berkualitas dan berdaya guna. "Kami ingin memastikan bahwa data BPS dapat menjadi rujukan utama bagi kementerian, termasuk Kementerian ESDM, dalam mengambil keputusan strategis," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka peluang penurunan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada 2026 mendatang. Kebijakan ini sedang dikaji dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan realisasi penerimaan negara hingga akhir tahun ini.

"Kita baru naik ya dari 10% ke 11%? Jadi gini kita akan lihat seperti apa akhir tahun ekonomi seperti apa, uang yang saya dapati seperti apa sampai akhir tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Selasa (14/10/2025).

Purbaya menegaskan, evaluasi terhadap tarif PPN dilakukan secara hati-hati karena kebijakan tersebut berpengaruh langsung terhadap penerimaan negara. Namun, ia juga mengakui bahwa penurunan tarif berpotensi menjadi stimulus bagi daya beli masyarakat.

"Saya sekarang belum terlalu clear nanti akan kita lihat, bisa nggak kita turunkan PPN. Itu untuk mendorong daya beli masyarakat ke depan tetapi kita pelajari hati-hati," jelasnya.

Saat ini, tarif PPN yang berlaku sebesar 11%. Tarif tersebut sebelumnya dinaikkan dari 10% pada 2022 oleh Sri Mulyani. Selain itu, pemerintah juga memberlakukan PPN barang mewah sebesar 12%.

Lebih lanjut, Purbaya menegaskan kebijakan fiskal ke depan akan diarahkan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan pembiayaan negara dan upaya menjaga momentum konsumsi domestik, yang selama ini menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

"Kalau kita ingin pertumbuhan ekonomi tetap kuat, konsumsi masyarakat harus dijaga. Salah satu caranya dengan kebijakan pajak yang adaptif terhadap kondisi ekonomi," tutur Purbaya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi keputusan pemerintah yang mencoret proyek Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 Tropical Coastland dari daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Airlangga menegaskan status PSN yang sebelumnya diberikan hanya mencakup program pengembangan pariwisata bukan proyek propertinya.

"Itu memang sudah kita cabut, yang dikasih sebetulnya untuk program pariwisatanya, bukan propertinya," ujar Airlangga kepada wartawan di Selasar kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (13/10/2025). "Sudah ada kajian," lanjutnya.

Airlangga memastikan, pencabutan status PSN tersebut tidak berdampak terhadap keberlanjutan investasi PIK 2. "Investasi sih jalan terus, nggak ada pengaruhnya," tegasnya.

Sebelumnya, proyek pengembangan PIK 2 Tropical Coastland yang digarap oleh Agung Sedayu Group milik pengusaha Sugianto Kusuma alias Aguan resmi dihapus dari daftar PSN. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedelapan atas Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar PSN.

Regulasi tersebut mulai berlaku sejak 24 September 2025. Dalam beleid terbaru itu, proyek PIK 2 Tropical Coastland sudah tidak lagi tercantum dalam daftar Proyek Strategis Nasional.

JAKARTA - PT PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI) menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan PT Sumber Daya Bumi Nusantara (SDBN) untuk kerja sama pengembangan dan penyediaan pasokan biomassa bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya PLN EPI memperkuat rantai pasok energi bersih dan mendukung target bauran energi baru terbarukan nasional.

Direktur Bioenergi PLN EPI Hokkop Situngkir menyampaikan bahwa kerja sama ini menitikberatkan pada dua hal utama, yakni keberlanjutan dan kepastian harga. Keberhasilan kerja sama ini, tegas dia, bergantung pada keseimbangan antara harga yang kompetitif, volume yang terjamin, serta kualitas pasokan yang konsisten.

"Kalau mitra sudah diberikan harga yang baik, tentu dia juga berharap mendapatkan manfaat dari sisi volume dan keberlanjutan. Harapannya, pengembangan potensi yang dilakukan oleh PT Sumber Daya Nusantara bisa menjawab dua hal itu," ujar Hokkop dalam keterangannya, Selasa (14/10/2025).

Hokkop menjelaskan, ke depan PLN EPI akan memastikan agar rencana pengembangan pasokan biomassa terintegrasi dalam strategic plan perusahaan. Ia juga mendorong agar seluruh suplai biomassa bersifat mandatory, sehingga memberikan kepastian bagi investor maupun mitra penyedia bahan baku.

“Target 3 juta, 5 juta, bahkan 10 juta ton biomassa harus bersifat wajib. Kalau tidak ada kepastian seperti itu, investasi sulit berjalan. Kita tidak ingin terjebak pada persoalan ‘telur dan ayam’, di mana investasi dan suplai saling menunggu,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hokkop menegaskan bahwa sebagai BUMN, seluruh proses kerja sama akan dijalankan sesuai prinsip good corporate governance (GCG) dan aturan nasional yang berlaku. “Kami ingin memastikan SDBN adalah mitra yang tepat untuk kerja sama jangka panjang. Semua akan mengikuti prosedur dan mekanisme proses penyediaan biomassa di PLN EPI serta melalui proses due diligence yang transparan,” tuturnya.

Sementara itu, Direktur PT Sumber Daya Bumi Nusantara Landon Irawan menyatakan kesiapan perusahaannya untuk memenuhi kebutuhan pasokan biomassa dengan pengembangan investasi fasilitas produksi, terutama di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat yang memiliki potensi besar feedstok bahan baku biomassa.

"Potensi biomassa di Kaltim dan Kalbar cukup besar. Kami akan menyesuaikan kapasitas produksi secara bertahap agar bisa memenuhi kebutuhan PLTU PLN Grup di wilayah tersebut,” tandasnya.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan realisasi penerimaan pajak hingga September 2025 mencapai Rp1.295,3 triliun atau baru 62,4% dari target tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp2.076,9 triliun. Angka tersebut turun 4,4% dibandingkan capaian pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp1.354,9 triliun.

"Penurunan harga komoditas seperti batu bara dan kelapa sawit menyebabkan penerimaan PPh Badan serta PPN dalam negeri sedikit tertahan. Meski demikian, sektor manufaktur dan jasa masih memberikan kontribusi positif terhadap penerimaan pajak," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Oktober 2025 di Jakarta, Selasa (14/10).

Dengan capaian tersebut, pemerintah masih membutuhkan tambahan penerimaan sekitar Rp781,6 triliun agar target penerimaan pajak tahun ini dapat tercapai. Kementerian Keuangan menilai sisa waktu tiga bulan ke depan menjadi periode krusial untuk menggenjot kinerja setoran pajak, terutama dari sektor yang masih memiliki ruang pertumbuhan.

Turunnya kinerja penerimaan pajak turut menekan pendapatan negara. Hingga akhir September 2025, pendapatan negara tercatat Rp1.863,3 triliun, turun 7,2% dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2.008,5 triliun.

Secara keseluruhan, penerimaan perpajakan termasuk bea dan cukai mencapai Rp1.516,6 triliun atau menurun 2,9% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya yang sebesar Rp1.561,6 triliun. Kondisi tersebut menandakan perlambatan aktivitas ekonomi di sejumlah sektor unggulan yang selama ini menjadi penopang utama penerimaan negara.

Meski demikian, pemerintah memastikan kondisi fiskal tetap terjaga. Hingga September 2025, defisit APBN tercatat Rp206,8 triliun atau 0,81% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), lebih rendah dibandingkan defisit pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp240,4 triliun atau 0,92% terhadap PDB.

Purbaya menegaskan, pemerintah akan terus menjaga keseimbangan antara penerimaan dan belanja negara guna memastikan keberlanjutan pembangunan dan stabilitas ekonomi. "Kinerja fiskal kita masih solid, dan pemerintah berkomitmen untuk tetap disiplin menjaga defisit di level yang aman," jelasnya.

JAKARTA - PT Asabri (Persero) menyerahkan Santunan Risiko Kematian Khusus (SRKK) kepada ahli waris tiga prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang gugur saat menjalankan tugas negara. Penyerahan tersebut merupakan bentuk komitmen Asabri sebagai penyelenggara asuransi sosial dalam memberikan perlindungan kepada Prajurit TNI, Anggota Polri, serta ASN Kementerian Pertahanan dan Polri.

Penyerahan manfaat ini dilaksanakan dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 TNI, sekaligus menjadi simbol duka cita mendalam atas pengorbanan para prajurit terbaik bangsa. Mereka adalah Almarhum Praka Mar Zaenal Muttaqin, Almarhum Pratu Johari Alfarizi, dan Almarhum Kelasi Dua Pom Lingga Surya Permana.

Direktur Utama Asabri, Jeffry Haryadi P. M., menyampaikan bahwa tindakan ini menegaskan kesiapan institusi dalam mendampingi peserta dan memastikan pemenuhan hak keluarga terlaksana secara cepat dan tepat.

"Asabri ingin kembali menegaskan bahwa kami akan selalu siap siaga mendampingi seluruh peserta dalam menjalankan tugasnya dan memastikan layanan pemenuhan hak kepada keluarga terlaksana secara profesional, humanis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," jelas Jeffry dalam keterangannya, Selasa (14/10).

Penyerahan manfaat SRKK, yang termasuk dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), diselenggarakan di Markas Besar TNI, Cilangkap. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Inspektur Jenderal TNI Laksdya TNI Hersan.

Hersan menekankan kehadiran Asabri dan seluruh unsur negara di tengah keluarga prajurit adalah wujud nyata perhatian serta tanggung jawab terhadap mereka yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk kedaulatan bangsa.

Asabri menyadari bahwa pengabdian prajurit berlanjut kepada keluarga yang ditinggalkan. Melalui berbagai program perlindungan sosial seperti Tabungan Hari Tua (THT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), hingga Pensiun, Asabri memastikan setiap keluarga peserta merasakan ketenangan yang layak mereka dapatkan.

Pelaksanaan program perlindungan sosial ini merupakan amanah dari Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020. Asabri berkomitmen menjaga kepercayaan para penjaga negeri dengan mengutamakan layanan yang berbasis empati, kemudahan, kecepatan, dan kualitas yang berintegritas.

JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menargetkan dapat mengumpulkan Rp20 triliun dari total Rp60 triliun tunggakan pajak yang berasal dari 200 wajib pajak (WP) hingga akhir tahun 2025.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan bahwa saat ini, realisasi penerimaan dari penagihan tersebut baru mencapai Rp7,21 triliun.

"Dari Rp60 triliun tunggakan pajak, sudah bisa direalisasi sekitar Rp7,21 triliun," ujar Bimo dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Bimo menjelaskan, pihaknya terus melakukan langkah aktif untuk menagih para pengemplang pajak. Namun, prosesnya tidak lepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi oleh para wajib pajak tersebut. Adapun Bimo mengungkapkan, sebagian pengemplang mengajukan permohonan pembayaran secara bertahap. "Setidaknya ada 91 wajib pajak yang membayar dan mengangsur," kata Bimo.

Selain itu, terdapat 27 WP yang dinyatakan pailit dan 5 WP lainnya mengalami kesulitan keuangan.

"Yang pengawasan penegakan hukum ada 4, yang sudah kita lakukan aset raising ada 5, yang sudah kita lakukan pencegahan beneficial owner-nya ada 29, dalam proses penyanderaan ada 1, proses tindak lanjut lainnya ada 59," imbuhnya.

Bimo menambahkan, pihaknya menargetkan hingga akhir 2025 dapat merealisasikan penerimaan sebesar Rp20 triliun dari total tunggakan pajak tersebut, sementara sisanya akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Target akhir tahun dari 200 pengemplang ini masih diproses, tapi kemarin dari hasil rapimnas itu sekitar Rp 20 triliun karena ada kesulitan likuiditas dan meminta restrukturisasi utangnya diperpanjang," jelas Bimo.

JAKARTA - Kementerian Keuangan mencatat realisasi transfer ke daerah (TKD) hingga 30 September 2025 mencapai Rp644,9 triliun, atau 74,2 persen dari pagu pasca Instruksi Presiden (Inpres). Angka tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp635,6 triliun.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam proses penyaluran dan pemenuhan persyaratan pencairan dana ke daerah.

"Transfer ke daerah, bisa dilihat sampai dengan 30 September telah ditransfer Rp644,9 triliun. Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu. Tahun lalu sampai dengan akhir September itu Rp635,6 triliun. Jadi tahun ini transfernya lebih tinggi dibandingkan tahun 2024," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Selasa (14/10/2025).

Meski begitu, Suahasil menyoroti bahwa realisasi belanja daerah justru mengalami penurunan dibandingkan tahun lalu. Berdasarkan laporan, belanja pegawai pemerintah daerah hingga September 2025 mencapai Rp310,8 triliun, sedikit lebih rendah dari Rp313,1 triliun pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Belanja barang dan jasa tercatat sebesar Rp196,6 triliun, turun cukup signifikan dibandingkan Rp219,7 triliun pada tahun 2024. Sementara itu, belanja modal melemah menjadi Rp58,2 triliun dari Rp84,7 triliun pada periode yang sama tahun lalu. Adapun belanja lainnya menurun dari Rp203,1 triliun menjadi Rp147,2 triliun.

"Kami mendorong Pemda untuk segera melakukan percepatan realisasi belanja, khususnya belanja yang bermanfaat untuk kesejahteraan rakyat, mendorong perekonomian, dan mendorong pertumbuhan," kata Suahasil.

Menurutnya, penurunan realisasi belanja daerah tahun ini disebabkan oleh dua faktor utama, yakni adanya transisi kepemimpinan daerah serta kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pada tahun 2025. "Kita memahami ada beberapa kebijakan efisiensi tahun 2025 dan juga ada pergantian pimpinan daerah di tahun 2025 ini," jelasnya.

Meskipun transfer dana meningkat, pemerintah pusat masih mencatat tingginya simpanan dana pemerintah daerah (Pemda) di perbankan. Per akhir Agustus 2025, jumlahnya mencapai Rp233,1 triliun, naik dari posisi Agustus 2024 yang sebesar Rp192,6 triliun.

"Tapi dengan transfer ke daerah yang cukup tinggi bahkan di atas tahun lalu, maka kita lihat bahwa dana Pemda di perbankan ternyata kemudian menumpuk. Dan kalau angka akhir Agustus 2025, angka dana Pemda di rekening kas umum daerah itu Rp233,1 triliun," jelasnya.

JAKARTA - EDENA diundang sebagai pembicara kunci VIP di Tamil Nadu Global Startup Summit (TNGSS) 2025 di Coimbatore, India pada 9 dan 10 Oktober 2025. Acara startup terbesar yang diselenggarakan pemerintah India ini menghadirkan lebih dari 30.000 peserta global, 200+ pembicara internasional dari 35 negara, dan 100+ perusahaan investasi.

KTT ini diresmikan oleh Ketua Menteri Tamil Nadu MK Stalin dan dihadiri pejabat tinggi pemerintahan termasuk Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Uganda serta anggota Parlemen Swiss.

EDENA, Capital Nusantara, pemimpin global dalam platform sekuritas digital dan tokenisasi ini diketahui sedang mempercepat peluncuran platform aset digital yang disetujui melalui pemerintah kerja sama erat dengan pemerintah di berbagai penerbitan - mengembangkan platform Digital Financial Asset (DFA) di Indonesia untuk pasar ASEAN dan bursa STO di Mesir untuk wilayah MENA-Afrika - menargetkan pasar gabungan 2,6 miliar penduduk.

Undangan langsung pemerintah Tamil Nadu kepada EDENA sebagai pembicara kunci utama menandakan pengakuan resmi atas jangkauan global EDENA dan model bisnis berbasis kemitraan pemerintah.

Tamil Nadu mewakili 10% PDB India dan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 12.000 startup, dengan nilai ekosistem tumbuh sembilan kali dari USD3 miliar menjadi USD27,4 miliar hanya dalam empat tahun, memantapkan dirinya sebagai pusat teknologi yang sedang berkembang di Asia.



CEO Wook Lee menyampaikan keynote presentasi di tiga panggung utama: Futuristic Stage, Disruptor Stage, dan Global Startup Spotlight Stage.

Dalam sesi "Modal Cerdas, Ide Berani: Berinvestasi dalam Gelombang Disrupsi Berikutnya", Lee mengungkapkan, model investasi inovatif melalui sekuritas digital bersama VC global termasuk DueDash Capital dan Exfinity Venture Partners, yang mendapat perhatian besar.

Melalui pertemuan beruntun dengan pejabat senior pemerintah India, diskusi yang fokus pada pembangunan jembatan keuangan digital India-ASEAN dan kolaborasi strategi spesifik untuk masuk ke pasar India.

Mempercepat Masuk ke Pasar 1,4 Miliar Penduduk India

EDENA saat ini bekerja sama erat dengan pemerintah di Indonesia, Mesir, Singapura, dan Kamboja untuk meluncurkan platform Digital Financial Asset (DFA) yang disetujui pemerintah. Model bisnis EDENA yang mengutamakan pemenuhan regulasi telah membangun kredibilitas yang tak tertandingi di pasar negara berkembang.

“Pengakuan pemerintah India terhadap EDENA sebagai pemimpin inovasi sekuritas digital global dan undangan sebagai pembicara utama sangat signifikan,” ujar Wook Lee, CEO EDENA Capital Nusantara.

"Kami akan membangun infrastruktur keuangan digital terbesar di dunia yang menghubungkan 1,4 miliar penduduk India dengan pasar ASEAN-MENA yang berjumlah 2,6 miliar," ujar dia lagi.

Undangan pemerintah India ini menandai titik balik penting dalam strategi ekspansi global EDENA. Seiring dengan percepatan masuk ke pasar India, ekosistem utilitas token EDENA diharapkan berkembang di seluruh Asia dengan pertumbuhan eksponensial dalam volume transaksi dan utilitas.