JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemerintah tidak akan menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurut dia, Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) semestinya mampu mengelola kewajiban finansial proyek tersebut secara mandiri dengan memanfaatkan keuntungan yang dihasilkan perusahaan.

Purbaya menjelaskan, pengelolaan utang oleh Danantara penting agar batas tanggung jawab antara pemerintah dan pihak swasta tetap jelas. Ia menilai, kemandirian pengelolaan utang menjadi bagian dari prinsip tata kelola yang sehat dan profesional.

"Yang jelas sekarang saya belum dihubungi tentang masalah itu, tapi kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, ya? Kalau di bawah Danantara, kan mereka sudah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri, yang rata-rata setahun bisa dapat Rp80 triliun atau lebih," ujar Purbaya dalam sesi media gathering via Zoom, dikuip Minggu (12/10/2025).

"Harusnya mereka manage dari situ. Jangan kita lagi. Karena kan kalau nggak, ya semuanya kita lagi, termasuk devidennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government," imbuhnya.

Pernyataan tersebut menegaskan sikap tegas pemerintah bahwa proyek infrastruktur strategis yang melibatkan badan usaha tidak seharusnya membebani keuangan negara. Purbaya mengingatkan, Danantara sebagai holding BUMN investasi memiliki kapasitas finansial besar dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan aset dan kewajiban yang berada di bawahnya.

Sebelumnya, CEO Danantara Rosan Roeslani mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang bernegosiasi intensif dengan mitra asal China terkait restrukturisasi utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Upaya tersebut, kata Rosan, bertujuan mencari solusi jangka panjang agar pembiayaan proyek menjadi lebih sehat dan berkelanjutan, bukan sekadar penyesuaian skema pembayaran.

Dalam pembahasan internal, Danantara disebut menyiapkan sejumlah skema penyelesaian utang KCIC. Opsi yang dikaji antara lain penambahan ekuitas pada KCIC hingga wacana mengalihkan sebagian utang ke APBN. Namun, opsi terakhir itu dipandang tidak sejalan dengan prinsip business to business yang menjadi dasar proyek.

Sementara, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Suminto, menegaskan proyek kereta cepat Whoosh sama sekali tidak menimbulkan utang bagi pemerintah pusat. Pernyataan ini disampaikan untuk merespons isu yang menyebutkan bahwa utang KCJB menjadi beban APBN.

"Kereta cepat Jakarta-Bandung itu kan business to business, jadi untuk kereta cepat Jakarta-Bandung itu tidak ada utang pemerintah," tegas Suminto.

Menurut Suminto, pendanaan proyek KCJB sepenuhnya ditanggung oleh konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana porsi Indonesia diwakili oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI). "Tidak ada utang pemerintah, karena dilakukan oleh badan usaha, konsorsium badan usaha Indonesia dan China, di mana konsorsium Indonesianya dimiliki oleh PT KAI gitu kan," jelasnya.

Ia menambahkan, seluruh kewajiban baik porsi ekuitas maupun pinjaman sepenuhnya berasal dari badan usaha, bukan dari pemerintah. "Jadi perbedaan kereta cepat Jakarta-Bandung yang ada porsi equity dan ada porsi pinjamannya itu, kesimpulannya adalah equity dan pinjaman dari badan usaha, jadi tidak ada pinjaman pemerintahnya," tutup Suminto.

JAKARTA - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mendorong pemerintah daerah (pemda) untuk memanfaatkan potensi industri kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru di tengah keterbatasan sumber daya alam di sejumlah daerah. Ia menilai, sektor ini memiliki prospek besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.

"Pemerintah daerah harus berpikir keras untuk menggenjot economic growth, tidak semua punya tambang, sawit. Karena itu, dunia industri kreatif sebetulnya punya prospek yang sangat strategis untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah," ujar dia dalam Konferensi Musik Indonesia (KMI) 2025, di Jakarta.

Bima menyoroti tiga kendala utama yang masih menghambat pertumbuhan industri kreatif, yakni sistem perizinan yang belum baku, tumpang tindih kewenangan antarinstansi, serta prosedur administrasi yang masih manual. Ia merekomendasikan penyederhanaan pelayanan perizinan melalui peraturan terpadu dan pembentukan kota percontohan sebagai pilot project pengembangan ekosistem kreatif di daerah.

Sekretaris Jenderal Dewan Nasional Ekonomi Khusus, Rizal Edwin Manansang, menegaskan musik nasional sebagai pilar penting dalam ekonomi kreatif. Ia menyebut sektor musik sebagai new engine of growth yang mampu menimbulkan efek berganda terhadap industri alat musik, festival budaya, film, gim, hingga konten digital. "Kegiatan musik dapat berdampak lebih luas dan signifikan pada sektor pariwisata, teknologi digital, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja," ujarnya.

Rizal juga merekomendasikan kebijakan strategis seperti integrasi pertunjukan musik dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi digital, digitalisasi sistem perizinan, peluncuran sistem OSS yang lebih efisien, serta percepatan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM di sektor kreatif. "Musik diarahkan pada penguatan ekosistem yang berbasis kekayaan intelektual, meningkatkan kontribusi musik terhadap ekonomi nasional," jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, sejumlah pelaku industri seperti President Director Java Jazz Production, Dewi Gontha, dan Direktur Festival Pestapora, Kiki Aulia Ucup, turut menegaskan besarnya dampak ekonomi dari kegiatan musik terhadap tenaga kerja dan pelaku UMKM.

"Pekerja di Java Jazz itu sekitar 8.000 mulai dari volunteer, crew tata panggung, dan semua yang terlibat," kata Dewi. Sementara, Ucup menambahkan, negara perlu hadir dalam penyediaan infrastruktur agar industri musik lebih berdaya saing.

Tak berhenti di situ, Direktur Standarisasi dan Pelayanan Pembangunan Daerah (SUPD) III Kemendagri, TB Chaerul Dwi Sapta, bersama Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat regulasi, infrastruktur, serta pemetaan indikator ekosistem musik.

"Kita punya aset yang dapat dioptimalisasikan, kita olah jadi cultural center, namun yang paling penting, kita harus maju bersama, guyub," ujar Giring.

BOGOR - Pemerintah tengah memburu 200 konglomerat penunggak pajak dengan total tunggakan mencapai Rp60 triliun. Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengungkapkan bahwa para penunggak tersebut merupakan wajib pajak kategori prominent atau orang-orang kaya yang mendapat pemantauan khusus.

"Kemarin keluar dalam bentuk case 200 penunggak pajak, tapi ini bukan hanya 200 penunggak pajak nih, yang penunggak pajak itu jumlahnya banyak, ribuan," kata Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10/2025).

Yon menjelaskan bahwa proses penagihan piutang pajak secara rutin dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), mencakup penunggak dengan nominal kecil hingga besar.

Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), suatu tunggakan dianggap sebagai piutang pajak apabila sudah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) oleh DJP dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht) di pengadilan.

Yon menambahkan, penagihan dilakukan oleh masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) melalui seksi penagihan, namun tidak menutup kemungkinan dilakukan langsung oleh DJP pusat.

"Itu sebagian dikerjakan di KPP, sebagian menjadi atensinya di kantor pusat karena ini tugas akhirnya itu yang menagih itu teman-teman di KPP, juru sita pajak," jelas Yon.

Sesuai arahan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, 200 penunggak pajak tersebut akan terus dikejar hingga akhir 2026. Yon memastikan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan satu pun dari mereka lepas dari kewajibannya.

"Sebagian ada yang lama, ini bukan berarti didiamkan juga, tetapi ada proses ya mungkin wajib pajaknya sudah ada yang pailit gitu ya, prosesnya sudah cukup lama sehingga perlu pendalaman lebih lanjut. Ini akan kita kelola sampai dengan akhir tahun, bahkan kita selesaikan mana yang bisa kita selesaikan dalam waktu cepat," imbuhnya.

Dari total piutang pajak Rp60 triliun itu, Purbaya menyebut pemerintah telah berhasil mengumpulkan hampir Rp7 triliun sejauh ini, dengan sebagian pembayaran dilakukan secara bertahap.

"Mereka mungkin baru masuk sekarang hampir Rp7 triliun, tapi kan pembayarannya kayaknya ada yang bertahap gitu. Saya akan monitor lagi seperti apa biar pembayaran cepat," kata Purbaya usai menghadiri Prasasti Luncheon Talk di Hotel Shangri-La Jakarta, Rabu (8/10).

JAKARTA - Adhiya Travel melakukan transformasi layanan perjalanan umroh dengan menerapkan sistem operasional berbasis teknologi digital. Langkah strategis ini bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kenyamanan jamaah sejak proses pendaftaran hingga kepulangan ke Tanah Air.

Direktur Utama Adhiya Travel, M. Kemal Nugraha, mengatakan digitalisasi menjadi bagian dari komitmen perusahaan untuk menghadirkan pelayanan yang lebih modern dan responsif terhadap kebutuhan jamaah masa kini.

"Kami melihat kebutuhan jamaah terus berkembang. Mereka menginginkan layanan yang praktis, transparan, dan mudah diakses. Karena itu, kami menghadirkan digitalisasi sistem operasional agar seluruh proses dari registrasi, pembayaran, hingga pemantauan keberangkatan dapat dilakukan secara efisien dan real time," ujar dia dalam keterangan tertulis, Minggu (12/10/2025).

Melalui sistem digital terintegrasi, Adhiya Travel ingin memperkuat posisinya sebagai penyelenggara "Jagonya Umroh Plus" yang tidak hanya fokus pada pelayanan ibadah, tetapi juga pada pengalaman perjalanan jamaah secara menyeluruh. Inovasi ini sekaligus menjadi tonggak pembaruan dalam industri travel umroh menuju layanan yang lebih cepat, aman, dan transparan.

Sistem digital tersebut mencakup sejumlah fitur, di antaranya portal terpadu untuk pendaftaran dan pelacakan keberangkatan, integrasi layanan WhatsApp resmi untuk komunikasi cepat, dashboard monitoring perjalanan, serta sistem pembayaran online terverifikasi. Berbagai fasilitas ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi jamaah dalam mengakses informasi dan menyelesaikan proses administrasi dengan lebih efisien.

"Kami ingin seluruh pengalaman jamaah bersama Adhiya Travel menjadi seamless. Dengan digitalisasi, setiap informasi bisa diakses secara mudah, dan pelayanan kami menjadi lebih cepat, transparan, serta terukur," tambah Kemal.

Transformasi digital ini juga melibatkan pengembangan platform internal bagi tim operasional dan tour leader agar koordinasi lapangan semakin efektif. Seluruh tim dapat saling terhubung dalam satu ekosistem digital mulai dari jadwal penerbangan, akomodasi, hingga pendampingan jamaah di Tanah Suci.

"Digitalisasi ini bentuk komitmen kami dalam menghadirkan pelayanan yang amanah dan profesional. Kami ingin jamaah merasakan kenyamanan maksimal tanpa harus khawatir dengan urusan administratif," tegas Kemal.

Ia berharap langkah digitalisasi ini menjadi inspirasi bagi pelaku industri umroh di Indonesia untuk terus berinovasi. "Kami yakin masa depan travel umroh ada di tangan mereka yang berani berinovasi. Dan Adhiya Travel ingin berada di garis terdepan dalam menghadirkan pengalaman ibadah yang modern, mudah, dan menenangkan," tutupnya.

JAKARTA - Harga Bitcoin merosot tajam usai Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif baru hingga 100% terhadap produk asal China. Kebijakan itu memicu kepanikan pasar global, mengguncang ekuitas, komoditas, dan aset kripto dalam hitungan jam.

Mata uang kripto terbesar di dunia itu sempat jatuh ke level USD105.000 dalam satu jam, sebelum pulih tipis ke kisaran USD111.000. Gejolak tersebut menandai salah satu pergerakan intraday paling tajam dalam beberapa bulan terakhir.

Langkah Trump yang mengancam kenaikan tarif disertai pembatasan ekspor terhadap perangkat lunak penting dinilai memperuncing ketegangan dagang antara dua ekonomi terbesar dunia tersebut. Sebagai balasan, China mengumumkan penerapan biaya baru bagi kapal yang terkait AS mulai 14 Oktober, meniru kebijakan Washington yang berpotensi mengganggu rantai pasok global.

Data platform analitik CoinGlass menunjukkan, dalam kurun kurang dari satu jam, lebih dari USD8 miliar posisi long di pasar kripto terlikuidasi. Dari jumlah itu, Bitcoin menyumbang USD1,83 miliar dan Ethereum USD1,68 miliar. Dalam 24 jam terakhir, total likuidasi mencapai lebih dari USD9 miliar dan melibatkan sekitar 1,4 juta investor, dengan transaksi terbesar tercatat pada pasangan BTC/USDT senilai USD87,53 juta.

Kapitalisasi pasar kripto secara keseluruhan turun sekitar 13 persen menjadi USD3,78 triliun. Meski demikian, volume perdagangan melonjak ke USD333,8 miliar tertinggi sejak Agustus mencerminkan meningkatnya aktivitas jual-beli di tengah kepanikan pasar.

Vice President Indodax, Antony Kusuma, menilai gejolak tersebut memperlihatkan bagaimana aset digital kini sangat sensitif terhadap dinamika geopolitik dan sentimen risiko global.

"Bitcoin sering disebut sebagai lindung nilai terhadap ketidakstabilan moneter, tetapi dalam kondisi ekstrem, ia bergerak layaknya aset berisiko tinggi. Pasar global yang terguncang, likuiditas tipis, dan aksi jual berantai pada posisi leverage memicu penurunan cepat yang kemudian diikuti aksi beli algoritmik," jelas Antony dalam pernyataannya, Minggu (12/10).

Menurut Antony, koreksi tersebut bukan pertanda melemahnya fundamental Bitcoin, melainkan reaksi spontan pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang. Para investor harus melihat lebih sekedar harga saat ini.

"Koreksi ini bukan pertanda fundamental Bitcoin melemah, melainkan reaksi pasar terhadap eskalasi ketegangan dagang dan risiko makro. Mereka yang mampu menjaga perspektif jangka panjang dapat memanfaatkan momen volatilitas ini untuk membangun posisi strategis," ujarnya.

Antony menambahkan, meski pasar bergejolak prospek jangka menengah Bitcoin tetap positif. Jika ketegangan AS–China mereda atau pembicaraan baru muncul, Bitcoin bisa berkonsolidasi di kisaran USD112.000–118.000. Namun jika isu perdagangan terus mendominasi, harga bisa bergerak di antara USD105.000–120.000. "Penurunan di bawah USD105.000 membuka peluang bagi pembeli jangka panjang," paparnya.

Ia menekankan pentingnya disiplin dan manajemen risiko di tengah volatilitas ekstrem. Menurutnya pasar yang sehat tidak hanya naik, tetapi mampu bertahan dalam gejolak.

"Mereka yang memahami mekanisme likuidasi, level support psikologis, dan perilaku pasar global akan menemukan peluang yang tersembunyi saat sebagian pelaku investasi kripto panik," jelas Antony.

Dia menilai industri kripto di Indonesia sudah semakin matang berkat pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peningkatan edukasi investor. "Ini menjadi pelajaran bagi industri kripto di Indonesia untuk semakin memperkuat edukasi dan perlindungan konsumen," kata Antony.

BOGOR - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengimbau seluruh wajib pajak segera melakukan aktivasi Coretax sistem administrasi perpajakan baru yang akan digunakan untuk pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan mulai tahun depan. Pelaporan SPT untuk tahun pajak 2025 akan dilakukan sepenuhnya melalui sistem ini.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak, Yon Arsal mengatakan, pemerintah akan melakukan sosialisasi secara masif agar wajib pajak tidak menemui kendala dalam proses pelaporan SPT menggunakan sistem baru tersebut.

"SPT tahun ini adalah SPT pertama kali kita akan menggunakan Coretax. Tahun depan tepatnya, Maret (2026P, kita semuanya yang melaporkan SPT, yang belum pernah menggunakan Coretax, saatnya akan menggunakan Coretax," terang Yon dalam Media Gathering di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (10/10).

Yon menjelaskan, aktivasi akun merupakan langkah penting agar wajib pajak bisa mengakses dan mengisi SPT melalui Coretax.

"Untuk dapat mengakses atau mengisi SPT nantinya, mari kita aktivasi akun Coretax. Itu prosesnya sangat sederhana, tinggal pakai password sama passphrase-nya, cuma beberapa langkah saja," tambahnya.

Setelah proses aktivasi, wajib pajak dapat melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 menggunakan Coretax.

Sesuai ketentuan UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), batas waktu pelaporannya adalah tiga bulan setelah akhir tahun pajak, yakni hingga 31 Maret 2026 untuk wajib pajak pribadi.

Menurut Yon, saat ini masih banyak wajib pajak yang belum mengakses sistem tersebut karena Coretax baru digunakan untuk wajib pajak badan.

Perusahaan sebagai pemotong, pemungut, hingga pembuat faktur sudah mulai memakai sistem ini sejak Agustus 2025. Sementara wajib pajak pribadi baru sampai tahap validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

"Untuk Coretax tahun depan, untuk SPT, kita sedang persiapkan segala macam infrastrukturnya. Teman-teman humas (DJP) sedang persiapkan sosialisasi untuk para wajib pajak sehingga proses penggunaan Coretax itu menjadi lebih smooth. Persiapan infrastrukturnya kita lakukan, sosialisasi kepada wajib pajak juga kita lakukan," ungkap Yon.

Yon menegaskan bahwa aktivasi akun menjadi kunci utama agar wajib pajak dapat masuk ke sistem.

"Aktivasi akun tadi itu adalah satu kunci untuk bisa masuk ke dalam Coretax. Kita khawatirnya nanti kalau tidak segera dilakukan, 'ini kok saya nggak bisa masuk, nggak bisa melapor dan sebagainya'. Aktivasi akun ini menjadi penting, makanya kami mendorong wajib pajak, yuk segera melakukan aktivasi akun Coretax," jelas Yon.

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat (JBB) terus memperluas akses energi bagi masyarakat hingga ke wilayah terpencil. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru di kawasan Ujung Kulon, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang kini memudahkan warga pesisir memperoleh akses bahan bakar minyak (BBM).

Lokasi SPBU yang berada di ujung barat Pulau Jawa itu memiliki tantangan geografis tersendiri. Namun, keberadaannya menjadi bukti nyata dedikasi Pertamina dalam menghadirkan energi hingga ke pelosok negeri. Fasilitas ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian lokal, terutama di sektor perikanan dan perdagangan kecil.

Warga menyambut antusias kehadiran SPBU tersebut. Sebelum ada fasilitas ini, mereka harus menempuh perjalanan jauh ke kota terdekat untuk mendapatkan BBM.

"Kami sangat terbantu. Dulu harus jauh-jauh ke kota untuk beli bensin, sekarang lebih mudah dan hemat waktu untuk mencari nafkah," ujar Sumaidi, warga Desa Ujung Jaya yang sehari-hari berdagang kayu bakar dalam keterangannya, Minggu (12/10).

SPBU Ujung Kulon tidak hanya menyediakan BBM jenis Pertalite dan Pertamax, tetapi juga produk energi lainnya seperti Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan pelumas. Layanan terintegrasi ini memudahkan masyarakat memenuhi kebutuhan energi rumah tangga dan usaha dalam satu lokasi, sehingga aktivitas ekonomi bisa berjalan lebih efisien.

Area Manager Communication, Relation & CSR Pertamina Patra Niaga Regional JBB, Susanto August Satria, mengatakan pembangunan SPBU ini merupakan bagian dari program pemerataan energi nasional. “Pertamina berkomitmen menghadirkan energi hingga ke pelosok negeri. SPBU ini bukan hanya tempat mengisi bahan bakar, tetapi juga sumber semangat baru bagi masyarakat pesisir untuk tumbuh dan berkembang,” ujarnya.

Menurutnya, SPBU di Ujung Kulon berperan penting memperkuat ketahanan energi di kawasan pesisir serta mendukung pengembangan infrastruktur daerah terpencil. Dengan hadirnya fasilitas ini, masyarakat di wilayah ujung barat Pulau Jawa kini memiliki akses energi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Pertamina Patra Niaga memastikan upaya pemerataan energi akan terus berlanjut di berbagai daerah, sejalan dengan misi perusahaan untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional melalui ketersediaan energi yang terjangkau, merata, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap wacana pemberlakuan kembali program pengampunan pajak atau tax amnesty secara berkala. Ia menilai kebijakan tersebut justru dapat merusak moral dan kepatuhan wajib pajak.

"Kalau tax amnesty dilakukan setiap beberapa tahun sekali, pesannya kepada masyarakat adalah kibulin aja pajakmu, nilep aja semaksimal mungkin, toh nanti juga diampuni lagi," ujar Purbaya dalam Media Gathering Kementerian Keuangan 2025 di Bogor, Jawa Barat, dikutip Minggu (12/10).

Purbaya menilai, kebijakan pengampunan pajak yang dijalankan berulang kali dapat menciptakan perilaku tidak jujur di kalangan wajib pajak. Ia menegaskan tidak akan mendukung program yang memberi pengampunan secara reguler karena dapat melemahkan integritas sistem perpajakan nasional.

Menurut dia, yang seharusnya dilakukan pemerintah bukan membuka peluang tax amnesty baru, melainkan memperkuat penegakan hukum dan tata kelola perpajakan yang berkeadilan. "Yang benar itu jalankan sistem pajak dengan tertib. Kalau ada yang salah, ya dihukum. Jangan malah terus diampuni," ujarnya.

Ia menambahkan, kepatuhan pajak harus dibangun dari rasa percaya dan keteladanan negara dalam mengelola penerimaan dengan baik. "Pembayar pajak yang jujur perlu diperlakukan dengan baik. Kalau negara sudah dapat uang, ya dibelanjakan untuk rakyat secara benar," kata Purbaya.

Sebagai catatan, Indonesia telah dua kali melaksanakan program pengampunan pajak. Tax amnesty jilid I digelar pada 2016–2017 dengan 956.793 peserta dan total harta terungkap mencapai Rp4.854,63 triliun. Program ini menghasilkan uang tebusan Rp114,02 triliun bagi negara.

Selanjutnya, pada 2022 pemerintah kembali menggelar Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang diikuti 247.918 wajib pajak dengan total harta yang dilaporkan Rp594,82 triliun. Negara memperoleh tambahan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp60,01 triliun dari program tersebut.

Wacana tax amnesty jilid III kembali mencuat setelah pemerintah dan DPR sepakat memasukkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2016 ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025.