Bisnis.com, JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto menyebut bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) disalurkan bagi sekolah-sekolah yang merasa perlu. Namun, apabila terdapat sekolah yang tidak merasa perlu seperti orang kaya, maka tidak mau menerima MBG pun tidak menjadi persoalan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meninjau Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Leato Selatan, Gorontalo pada akhir pekan lalu (10/5/2026).

Prabowo awalnya menanyakan perihal akses MBG ke wilayah Leato Selatan, Gorontalo. Kemudian, terdapat sejumlah lokasi yang belum mendapatkan akses program MBG. Prabowo pun menjelaskan bahwa tahun ini, semua sekolah yang merasa perlu MBG akan mendapatkan akses program tersebut.

"Tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG. Yang tidak perlu enggak apa-apa. Kalau anak-anak orang kaya enggak perlu, enggak apa-apa. Tidak dipaksa. Kita ingin anak-anak kita kuat, anak-anak kita semangat, pintar, rajin belajar," ujarnya.

Sementara itu, program MBG telah diberikan kepada 61,96 juta penerima sampai dengan akhir April 2026. Pemberiannya dilakukan melalui total 27.735 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) alias Dapur MBG. Perincian penerima MBG ini meliputi 13,1 juta siswa dan 48,9 juta non-siswa.

Pada 2026, pagu anggaran program MBG mencapai Rp335 triliun. Sampai dengan 27 April 2026, penyerapan anggaran program prioritas Presiden Prabowo ini mencapai Rp70,2 triliun atau 20,9% dari pagu.

Kendati demikian, pertumbuhan penyerapan anggarannya secara bulanan melandai. Hal ini tidak lepas dari kebijakan penghematan pemerintah yang diumumkan awal April 2026 guna merespons guncangan akibat perang.

Program MBG juga dipastikan tetap menjadi prioritas pemerintah tahun depan sebagaimana tertuang pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027.

GORONTALO - Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan memaksakan untuk memberikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada anak orang kaya. Hal itu dia sampaikan saat melakukan kunjungan ke Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Leato Selatan di Gorontalo, Sabtu (9/5/2026).

Dia menanyakan kepada para nelayan di Gorontalo, apakah anak mereka sudah menerima MBG di sekolah atau belum. "Bagaimana di Gorontalo? MBG sudah ada di sekolah-sekolah?" kata Prabowo.

Sejumlah nelayan mengaku anaknya belum mendapat MBG. Prabowo berjanji akan mencatat mana saja sekolah yang belum kebagian MBG. Sebab, Prabowo menegaskan semua sekolah yang merasa perlu akan diberikan MBG.

“Kita segera pokoknya tahun ini semua sekolah yang merasa perlu akan kita berikan MBG semuanya," ujarnya.

Sedangkan bagi yang tidak perlu MBG, Prabowo mengaku tidak masalah. Dia menyebut anak-anak orang kaya pasti tidak perlu MBG.

"Yang tidak perlu nggak apa-apa ya kan. Kalau anak-anak orang kaya nggak perlu, nggak apa-apa, benar, nggak dipaksa," kata Prabowo.

Dia berkeinginan seluruh anak-anak memiliki tumbuh kembang yang kuat, memiliki semangat belajar dan pintar.

WASHINGTON - Penciptaan kekayaan global telah meningkat pesat meskipun ada ketidakpastian geopolitik, kekhawatiran suku bunga yang lebih tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tidak merata, dengan 89 individu super kaya baru tercipta setiap hari selama lima tahun terakhir. Itu terungkap dalam Laporan Kekayaan Knight Frank 2026.

Edisi ke-20 laporan ini menunjukkan populasi global individu ultra-kaya, yang didefinisikan sebagai orang dengan aset bersih setidaknya USD30 juta, meningkat sebesar 162.191 antara tahun 2021 dan 2026. Hal ini meningkatkan total di seluruh dunia dari 551.435 menjadi 713.626.

Melansir Gulf News, peningkatan ini menunjukkan perubahan yang lebih dalam dalam kekayaan pribadi global, dengan AS tetap menjadi mesin dominan penciptaan kekayaan sementara India, Arab Saudi, Indonesia, Vietnam, dan pasar-pasar lain yang berkembang pesat semakin menguat.

Saat Perang Iran dan Krisis Global, 89 Miliarder Baru Muncul Setiap Hari

1. AS tetap menjadi mesin kekayaan

AS menciptakan 41% dari semua individu ultra-kaya baru antara tahun 2021 dan 2026, meningkatkan pangsa populasinya di dunia dari 33% menjadi 35%.

Asia-Pasifik terus memegang posisi utama dalam kekayaan global, menyumbang hampir 31% dari individu ultra-kaya. China tetap menjadi pusat kekayaan terbesar kedua di dunia, sementara kawasan ini juga memiliki pangsa terbesar dari populasi miliarder global.

Knight Frank mengatakan populasi miliarder global mencapai 3.110 pada tahun 2026, mencerminkan konsentrasi modal swasta yang berkelanjutan bahkan selama periode yang ditandai oleh tekanan inflasi dan ketidakpastian kebijakan.

2. India dan Arab Saudi Mengalami Pertumbuhan

India mencatat pertumbuhan 63% dalam populasi ultra-kaya antara tahun 2021 dan 2026, dengan perkiraan ekspansi lebih lanjut sebesar 27% pada tahun 2031.

Pertumbuhan tercepat selama lima tahun ke depan diperkirakan berasal dari Indonesia, di mana populasi ultra-kaya diproyeksikan meningkat 82%. Arab Saudi dan Polandia diperkirakan akan tumbuh 63%, sementara Vietnam diperkirakan akan berkembang 59%.

Populasi ultra-kaya Australia diperkirakan akan meningkat hampir 60% pada tahun 2031, sebuah tren yang dikaitkan Knight Frank dengan diversifikasi ekonomi yang mendalam.

Timur Tengah juga meningkatkan pangsa individu ultra-kaya global, naik dari 2,4% menjadi 3,1% antara tahun 2021 dan 2026. Kawasan ini diperkirakan akan mempertahankan pangsa tersebut hingga tahun 2031.

3. Adanya Pergeseran Kekayaan Global

Liam Bailey, kepala penelitian global di Knight Frank, mengatakan temuan tersebut menunjukkan perubahan besar dalam cara kekayaan global diciptakan dan didistribusikan.

“Kita sedang menyaksikan salah satu pergeseran paling signifikan dalam distribusi kekayaan global dalam sejarah modern. AS tetap menjadi mesin dominan, tetapi kita juga melihat peningkatan kekuatan dari India dan sekelompok ekonomi yang berkembang pesat yang kini membentuk lanskap global. Terlepas dari guncangan geopolitik besar dan tekanan inflasi, modal swasta telah menunjukkan ketahanan yang luar biasa. Hasil terbaru kami mencerminkan percepatan struktural yang mendalam dalam penciptaan kekayaan di seluruh dunia.”

Laporan tersebut juga menunjukkan pola pergerakan modal yang lebih selektif, dengan kekayaan semakin terkonsentrasi di kota-kota yang menawarkan peluang, prediktabilitas, dan akses.

“Volatilitas politik, reformasi pajak, dan gesekan regulasi yang lebih berat berarti modal terkonsentrasi ke dalam kelompok kota yang lebih kecil yang menawarkan peluang dan prediktabilitas. Dalam lanskap baru ini, keluarga-keluarga paling canggih melakukan diversifikasi di berbagai pusat, seringkali mempertahankan pijakan strategis di London, New York, Dubai, dan Singapura untuk menyeimbangkan peluang, keamanan, dan akses,” kata Bailey.

4. Orang-orang super kaya menjadi lebih mobile

Rory Penn, ketua Private Office di Knight Frank, mengatakan penciptaan kekayaan meningkat pada saat latar belakang investasi global menjadi lebih sulit dinavigasi.

“Apa yang kita lihat di lapangan adalah bahwa penciptaan kekayaan meningkat di tengah latar belakang ekonomi global yang lebih kompleks. Orang-orang super kaya menjadi jauh lebih mobile, namun daftar pasar tempat mereka merasa benar-benar nyaman berinvestasi atau membangun keluarga mereka semakin menyempit.”

Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, Anggito Abimanyu, mengungkapkan simpanan nasabah dengan nilai jumbo atau di atas Rp5 miliar mencatat pertumbuhan tinggi di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Menurut Anggito, hingga Maret 2026 simpanan di atas Rp5 miliar tumbuh sebesar 21,6% secara tahunan. Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah gejolak ekonomi global yang masih berlangsung.

“Simpanan yang di atas Rp 5 miliar per Maret 2026 tumbuhnya 21,6%,” kata Anggito dalam konferensi pers KSSK, Kamis (7/5).

Ia menjelaskan, kenaikan simpanan besar tersebut salah satunya dipengaruhi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara atau Himbara. Namun demikian, menurutnya, tanpa memperhitungkan dana pemerintah sekalipun, pertumbuhan tabungan jumbo tetap cukup tinggi, yakni sekitar 9,6%.

“Ini karena ada pengaruh dari penempatan dana SAL pemerintah di Bank Himbara. Namun, kalau saya berandai-andai tanpa menghitung dana pemerintah pun, masih tetap tumbuh 9,6%,” katanya.

Sementara itu, simpanan masyarakat dengan nominal di bawah Rp100 juta juga masih menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,84% hingga Mei 2026.

Dari sisi komposisi, LPS mencatat porsi nominal simpanan di bawah Rp100 juta mencapai 11,26% dari total simpanan perbankan. Adapun simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi mencapai 57,88% dari total dana simpanan nasional.

Secara keseluruhan, dana pihak ketiga (DPK) perbankan hingga Maret 2026 tercatat tumbuh 13,57%.

“Jadi jawabannya tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan kita,” tekannya.

Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mencatat tabungan orang kaya dengan saldo di atas Rp5 miliar tumbuh 21,6 persen per Maret 2026.

Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan pertumbuhan tersebut dipengaruhi penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah di bank pelat meraha.

"Untuk simpanan yang di atas Rp5 miliar per Maret 2026 tumbuhnya 21,6 persen. Ini karena ada pengaruh dari penempatan dana SAL pemerintah di Bank Himbara," ujar Anggito dalam konferensi pers Hasil Rapat Berskala KSSK II Tahun 2026 di Jakarta, Kamis (7/5).

Namun, ia menilai pertumbuhan simpanan jumbo akan tetap kuat meski tanpa memperhitungkan dana SAL milik pemerintah.

"Kalau saya berandai-andai tanpa menghitung dana pemerintah pun masih tetap tumbuh 9,6 persen," ujarnya.

Menurut Anggito, kondisi tersebut menunjukkan gejolak ekonomi global belum berdampak terhadap perilaku masyarakat dalam menyimpan dana di perbankan.

"Jadi jawabannya tidak ada pengaruh gejolak global terhadap pola atau behavior dari simpanan kita," ujar Anggito.

Ia mengatakan simpanan masyarakat dengan saldo di bawah Rp100 juta juga masih mengalami pertumbuhan. Per Mei 2026, simpanan di bawah Rp100 juta tumbuh 1,84 persen.

Dari sisi komposisi, simpanan di bawah Rp100 juta mencakup 11,26 persen dari total nominal simpanan nasional. Sementara itu, simpanan di atas Rp5 miliar mendominasi dengan porsi mencapai 57,88 persen dari total simpanan.

Secara keseluruhan, Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan pada Maret 2026 tercatat tumbuh 13,57 persen.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memastikan belum akan menambah jenis pajak baru dalam waktu dekat. Wacana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk jalan tol maupun pajak tambahan bagi kelompok berpenghasilan tinggi diputuskan tidak dilanjutkan untuk sementara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi yang masih dalam fase pemulihan. Pemerintah memilih menahan diri agar tidak menambah beban masyarakat dan pelaku usaha.

“Jadi, posisi kita enggak berubah. Bahwa kita tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonominya dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat,” kata Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Menurut Purbaya, indikator utama dalam penentuan kebijakan fiskal saat ini adalah stabilitas konsumsi. Pemerintah baru akan mempertimbangkan pajak baru jika daya beli masyarakat benar-benar pulih dan ekonomi menunjukkan perbaikan signifikan.

Wacana PPN jalan tol dan pajak untuk kelompok kaya sebelumnya tercantum dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) periode 2025–2029.

Rencana itu menjadi bagian dari upaya memperluas basis pajak di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan dan tekanan fiskal.

Selain itu, kebijakan tersebut juga sempat masuk dalam rancangan peraturan menteri keuangan (RPMK) terkait perluasan basis perpajakan guna menciptakan sistem pajak yang lebih berkeadilan.

Namun hingga kini, rencana tersebut belum ditetapkan sebagai aturan resmi.

Purbaya mengungkapkan, dirinya tidak terlibat dalam perumusan awal wacana tersebut karena muncul sebelum ia menjabat sebagai menteri keuangan. Saat ini, pemerintah melakukan penyesuaian agar arah kebijakan fiskal lebih terukur.

“Jadi itu masih rezim yang lama. Makanya kita ada perubahan sedikit-sedikit supaya lebih teratur,” ujarnya.

Alih-alih menyiapkan pajak baru, pemerintah kini memfokuskan strategi pada optimalisasi penerimaan dari sistem yang sudah berjalan. Penegakan hukum terhadap wajib pajak menjadi prioritas untuk menutup potensi kebocoran penerimaan negara.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah praktik underinvoicing, yakni pelaporan nilai transaksi di bawah nilai sebenarnya. Dugaan ini ditemukan pada sejumlah perusahaan baja penanaman modal asing asal China.

Sekitar 40 perusahaan disebut belum menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh. Pemerintah menilai langkah meningkatkan kepatuhan tersebut lebih mendesak dibanding memperluas jenis pungutan.

“Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual,” kata Purbaya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Purbaya Tahan Pajak Baru, Fokus Kejar Kepatuhan 40 Perusahaan Baja China dan telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Tok! Menkeu Purbaya Tarik Rencana Pungut Pajak Tol dan Orang Kaya

KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung KOMPAS.com Plus sekarang

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah bakal memungut pajak baru dalam waktu dekat, termasuk isu pajak jalan tol dan pajak bagi orang kaya.

"Karena simpang siur, kita kenakan pajak orang kaya, pajak jalan tol, wah macam-macam. Saya tanya Dirjen Pajak," ujar Purbaya dalam media briefing di Jakarta, Jumat (24/4).

Ia menegaskan pemerintah tidak akan menambah beban pajak masyarakat dalam waktu dekat, terutama sebelum kondisi ekonomi dinilai cukup kuat.

"Kita tidak akan mengenakan pajak baru sampai ekonomi kita cukup baik," tegasnya.

Adapun isu tersebut berawal dari dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 2025-2029 yang memuat arah kebijakan perluasan basis pajak untuk meningkatkan penerimaan negara.

Dalam dokumen itu, DJP merancang kerangka regulasi melalui sejumlah Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK). Salah satu fokusnya adalah perluasan basis pajak guna menciptakan keadilan sistem perpajakan.

Salah satu rencana yang tercantum yakni pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol yang ditargetkan rampung pada 2028.

"Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol, rencana diselesaikan pada tahun 2028," demikian dikutip dari dokumen tersebut.

Selain itu, pemerintah juga merancang implementasi pajak karbon pada 2026 serta melanjutkan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri yang telah mulai diterapkan sejak 2025.

Dari sisi strategi penerimaan, DJP menargetkan peningkatan rasio pajak terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 10,24 persen pada 2025 menjadi kisaran 11,52 persen hingga 15 persen pada 2029.

Untuk mencapai target tersebut, terdapat tiga pilar utama strategi. Pertama, peningkatan pengawasan kepatuhan wajib pajak strategis, termasuk kelompok wajib pajak badan (grup usaha), wajib pajak dengan transaksi afiliasi, serta wajib pajak orang pribadi berpenghasilan tinggi.

Kedua, perluasan basis pajak melalui optimalisasi pemanfaatan data dan teknologi digital, termasuk menjangkau aktivitas ekonomi digital dan sektor informal (shadow economy).

Ketiga, penguatan sistem pengawasan yang lebih terarah dan berbasis risiko, terutama pada sektor-sektor dengan potensi penerimaan besar.

Dalam implementasinya, DJP juga akan mengandalkan pendekatan Cooperative Compliance Mechanism (CCM) atau Tax Control Framework (TCF), yakni model kepatuhan berbasis transparansi, kerja sama, dan kepercayaan antara otoritas pajak dan wajib pajak.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan kebijakan pajak pertambahan nilai atau PPN jasa jalan tol dan pajak orang kaya belum akan diterapkan pada 2026. Pemerintah berkomitmen tidak akan memberlakukan pajak baru hingga kondisi ekonomi dinilai cukup baik dan daya beli masyarakat sudah kuat.

“Pajak orang kaya, saya enggak tahu. Barangnya sih saya baru dengar kemarin malah. Terus pajak jalan tol juga sama, itu rencana jangka panjang yang dibuat sebelumnya,” kata Purbaya saat media briefing di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), Jakarta Selatan, Jumat (24/4).

Purbaya menjelaskan, rencana itu telah ada sebelum dirinya menjabat. Di sisi lain, ia menegaskan pemerintah akan menggalakkan penarikan pajak yang saat ini telah berlaku. Salah satunya dengan menjalankan penegakan hukum jika ada perusahaan-perusahaan yang salah melaporkan dengan sengaja under invoicing ekspor.

“Ini kan saya sudah janji kita akan naikkan pajak atau kenakan pajak baru ketika kondisi memungkinkan kita melakukan kebijakan countercyclical. Percuma kalau saya naikkan pajak orang kaya, pajak tol, pajak itu, lalu orang-orang pada berhenti bisnis. Pajaknya akan turun, ekonomi susah, rugi saya,” kata dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan tengah menggodok aturan untuk memungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Rencana pengenaan PPN untuk jalan tol ini telah disebutkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Pajak 2025-2029.

Renstra ini tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa rencana pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) jasa jalan tol hingga untuk orang kaya (high-net worth individual) tidak akan berlaku tahun ini.

Untuk diketahui, sejumlah kerangka regulasi yang tengah dipersiapkan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) itu tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025-2029.

Purbaya mengatakan bahwa regulasi pemungutan pajak yang tertuang dalam Renstra ini masih dalam pipeline alias belum ada yang dilaksanakan. Dia menegaskan komitmennya untuk tidak membuat pungutan pajak baru atau menaikkan tarif pajak sebelum ekonomi tumbuh lebih tinggi.

"Jadi posisi kami enggak berubah. Kami tidak akan mengenakan pajak tambahan sampai ekonomi dipandang cukup baik dan daya beli masyarakat sudah cukup kuat. Itu patokan utamanya," terangnya kepada wartawan di kantor Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) Kemenkeu, Jakarta, Jumat (24/4/2026).

Purbaya bahkan mengaku belum mengetahui terkait dengan Renstra salah satu unit di bawah kementeriannya itu. Dalam waktu dekat, dia memastikan DJP akan mengoptimalkan peraturan perpajakan yang sudah ada saat ini.

Fokus dari otoritas fiskal, terang Purbaya, adalah melakukan penegakan hukum bagi para wajib pajak (WP) yang tidak patuh termasuk melakukan praktik underinvoicing.

Salah satu praktik underinvoicing yang tengah diincarnya adalah perusahaan baja yang merupakan penanaman modal asing (PMA) China. Jumlahnya ada sekitar 40 perusahaan yang diduga belum patuh membayar kewajiban pajaknya sebagai aturan berlaku.

"Kami akan kejar lagi, baru dikejar dua. Rupanya belum cukup tegas tindakannya. Saya dapat laporan perusahaan-perusahaan baja yang 40 menjalankan bisnis tanpa membayar pajak semestinya masih jalan seperti biasa, business as usual," kata Purbaya.

Sebelumnya, Purbaya telah melakukan sidak ke perusahan dimaksud di Kabupaten Tangerang, Kamis (5/2/2026). Purbaya mengungkap potensi kerugian negara yang mencapai Rp4 triliun per tahun akibat ulah pengusaha nakal tersebut.

Mantan Deputi Kemenko Maritim dan Investasi itu turun langsung ke lokasi PT PSM, salah satu dari tiga entitas utama yang tengah diusut.

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Rencana Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memungut pajak dari orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI) dinilai tepat.

Rencana itu tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, yang diteken Dirjen Pajak Kemenkeu Bimo Wijayanto pada 19 Desember 2025.

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok orang super kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut.

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak. Aturan yang menjadi alas hukum pajak orang kaya itu ditargetkan rampung pada 2028.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono menilai rencana memajaki orang super kaya merupakan langkah yang tepat karena dapat mendorong peningkatan rasio pajak Indonesia.

"Pemerintah mencari berbagai cara perluasan objek pajak dan basis pajak. Segala upaya ditempuh sepanjang sesuai aturan agar tax ratio yang sudah ditetapkan di RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) itu tercapai," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/4).

Namun, ia menilai aturan baru sebenarnya tidak terlalu diperlukan karena instrumen yang ada sudah cukup. Yang dibutuhkan adalah pengawasan lebih ketat terhadap wajib pajak super kaya oleh kantor pajak.

Prianto mengatakan pengawasan dilakukan Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Empat (LTO 4). Kantor pajak tersebut dinilai perlu meningkatkan pengawasan pelaporan pajak orang super kaya, dalam hal ini ketika melaporkan terkait dengan benefit in kind.

Benefit in kind yang dimaksud adalah natura dan kenikmatan atau fasilitas dari kantor yang diterima bukan dalam bentuk uang tunai. Berdasarkan UU HPP dan PMK 66/2023, fasilitas tersebut sudah termasuk sebagai penghasilan.

Ia menilai banyak individu berpenghasilan sangat tinggi yang memperoleh benefit in kind. Nah, kantor Pajak LTO 4 harus mengawasi apakah PPh 21 yang dipotong ada yang terkait dengan objek pajak benefit in kind.

Nantinya, data yang dilaporkan wajib pajak orang super kaya ini dibandingkan dengan PPh 21 yang dilaporkan oleh pemberi kerja.

"Saya melihat pengawasannya akan bisa lebih intensif untuk PPh 21 pemberi kerjanya terkait benefit in kind," ujar Prianto.

Sementara itu, pengamat pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar juga mengapresiasi rencana pajak bagi orang super kaya.

Namun, ia mengingatkan kebijakan ini efektif jika pemerintah benar-benar mengejar kelompok super kaya yang selama ini belum tersentuh. Keberhasilan kebijakan tersebut bergantung pada kemauan politik pemerintah serta regulasi yang jelas.

"Secara filosofis, pajak adalah kontrak sosial. Negara dibolehkan mengambil hak warganya sebatas yang disepakati dalam legislasi. Lebih dari itu namanya perampokan yang dilakukan oleh negara. Itu akan mengganggu iklim investasi dan kepastian berusaha di Indonesia," jelasnya.

Ia pun mendorong kebijakan pajak bagi kelompok super kaya bisa diberlakukan sebelum 2028. Pasalnya, jumlah kelompok berpenghasilan tinggi meningkat seiring menyusutnya kelas menengah, sehingga ketimpangan ekonomi makin melebar.

"Kenapa harus menunggu tahun 2028, mengingat kelompok kaya naik semenjak pandemi lalu? Saya sangat mengapresiasi kebijakan pajak yang progresif mengingat meningkatnya kelas atas, tetapi kelas menegah berkurang, ketimpangan meningkat. Opsi memajaki kelompok super kaya sangat tepat," pungkasnya.

[Gambas:Youtube]

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku belum membaca detail rencana pungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jalan tol dan pajak orang super kaya.

Ia menilai usulan tersebut seharusnya dianalisis terlebih dahulu oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF).

Purbaya belum mengetahui apakah kajian tersebut sudah dilakukan atau belum oleh BKF. Ia akan meminta BKF melakukan analisis terhadap rencana pengenaan pajak baru tersebut.

"Saya enggak tahu, saya belum baca, nanti saya lihat lagi. Itu harusnya dianalisa dulu oleh Badan Kebijakan Fiskal. Saya enggak tahu sudah ada apa belum," katanya di sela-sela acara Simposium PT SMI, Hotel AYANA Midplaza, Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengaku heran saat ini tiba-tiba muncul banyak isu mengenai perpajakan, seperti penambahan dan pemungutan pajak.

Ia menegaskan kebijakan pajak baru hanya akan diterapkan jika daya beli dan kondisi ekonomi sudah membaik secara signifikan.

"Sekarang tiba-tiba ada banyak isu pajak, penambahan pajak sana sini. Janji saya sama, enggak berubah. Sebelum ada perbaikan daya beli yang signifikan, sebelum ada perbaikan ekonomi yang signifikan, kita tidak akan menerapkan pajak baru atau menaikkan rate dari pajak yang ada," ujar Purbaya.

Purbaya memperkirakan penerapan pajak baru dapat dilakukan ketika pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen. Namun, ia menekankan kebijakan tersebut tetap harus mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian.

"Hitungan saya sih dekat-dekat ke sana (6 persen), tapi ya jangan sama persis. Kita pastikan bahwa itu (penerapan pajak baru) tidak mengganggu arah ekonomi kalau dijalankan," ucap Purbaya.

Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2025-2029, ada rencana mengenakan pajak terhadap orang super kaya atau High Wealth Individual (HWI).

Dalam dokumen itu, DJP mencantumkan rencana penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil bagi kelompok wajib pajak orang kaya.

"Penyusunan regulasi pengenaan pajak yang lebih adil terhadap HWI," tulis keputusan tersebut yang dikutip pada Rabu (22/4).

Dokumen tersebut menjelaskan urgensi pembentukan aturan ini untuk memberikan landasan hukum bagi sumber pajak baru, sekaligus menyempurnakan mekanisme pemungutan pajak.

Selain pengenaan pajak orang super kaya, DJP juga menyiapkan sejumlah regulasi lain.

Ada penyusunan aturan pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri dengan sistem pemungutan pajak digital luar negeri, penyusunan regulasi pajak karbon, serta mekanisme pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan jasa jalan tol.

Seluruh regulasi ini, termasuk pengenaan pajak orang super kaya, ditargetkan rampung pada 2028.

[Gambas:Youtube]