Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia untuk pertama kalinya menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) berdenominasi yuan (Chinese Renminbi/CNH) atau Dim Sum Bonds dengan nilai sebesar 6 miliar yuan atau sekitar Rp13,2 triliun dengan kurs 1 yuan sekitar Rp2.200.

Langkah tersebut menandai debut Indonesia di pasar obligasi yuan global serta menjadi penerbitan global bonds berformat SEC-registered untuk kedelapan belas kalinya oleh pemerintah.

Berdasarkan keterangan resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang diterima di Jakarta, Jumat, penerbitan tersebut merupakan tonggak penting dalam upaya diversifikasi pembiayaan APBN sekaligus memperluas basis investor global.

Usai pemerintah mengumumkan pembukaan masa penawaran Dim Sum Bonds pada Kamis (23/10), penerbitan tersebut berhasil menarik minat investor onshore (domestik) China dengan total final orderbook mencapai 18 miliar yuan (Rp39,6 triliun).

Minat investor yang besar terhadap penerbitan obligasi tersebut mencerminkan kepercayaan investor asing terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia.

Tingginya minat investor tersebut memungkinkan pemerintah untuk menetapkan tingkat imbal hasil (yield) akhir yang lebih kompetitif dibandingkan level penawaran awal (Initial Price Guidance), dengan penurunan sebesar 45 basis poin (bps) untuk tenor 5 tahun dan 40 bps untuk tenor 10 tahun.

Dengan demikian, yield akhir untuk tenor 5 tahun tercatat sebesar 2,5 persen, sementara tenor 10 tahun sebesar 2,9 persen.

Dim Sum Bonds mendapat peringkat Baa2 dari Moody’s, BBB dari Standard & Poor’s, dan BBB dari Fitch Ratings, serta akan dicatatkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Sementara Bank of China, HSBC, dan Standard Chartered Bank bertindak sebagai Joint Lead Managers dalam transaksi tersebut.

Berikut rincian hasil penerbitan tersebut:

Dim Sum Bond RICNH1030

Tenor: 5 Tahun

Tanggal Jatuh Tempo: 31 Oktober 2030

Tanggal pricing: 23 Oktober 2025

Tanggal penerbitan: 31 Oktober 2025

Nominal penerbitan: CNY3,5 miliar

Kupon: 2,5 persen

Yield: 2,5 persen

Re-offer price: 100,00

Dim Sum Bond RICNH1035

Tenor: 10 Tahun

Tanggal Jatuh Tempo: 31 Oktober 2035

Tanggal pricing: 23 Oktober 2025

Tanggal penerbitan: 31 Oktober 2025

Nominal penerbitan: CNY2,5 miliar

Kupon: 2,9 persen

Yield: 2,9 persen

Re-offer price: 100,00

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Perekonomian ini kelihatannya mulai bergeliat ya. Tapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang, kami dorong lagi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mengajukan tambahan penempatan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) lantaran sudah menyerap penuh suntikan sebelumnya yang sebesar Rp55 triliun.

“Tadi saya ketemu orang Danantara, sepertinya (Bank) Mandiri akan minta lagi tuh karena uangnya sudah habis yang Rp55 triliun itu,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Purbaya mengatakan bakal menggelontorkan lagi dana pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) bila dorongannya terhadap perekonomian nasional masih belum optimal.

Sejauh ini, Purbaya menilai injeksi dana itu berdampak positif terhadap gerak ekonomi, tercermin pada pertumbuhan kredit perbankan serta data penjualan ritel oleh Bank Indonesia (BI).

“Perekonomian ini kelihatannya mulai bergeliat ya. Tapi saya akan monitor lagi. Kalau masih kurang, kami dorong lagi,” tuturnya.

Sebagai catatan, BI mencatat pertumbuhan kredit perbankan pada September 2025 sebesar 7,7 persen, naik tipis dibandingkan Agustus 2025 yang tumbuh 7,56 persen.

Menkeu menilai pertumbuhan kredit yang relatif moderat itu utamanya dipengaruhi kondisi ketidakstabilan ekonomi akibat aksi demonstrasi yang berujung kerusuhan beberapa waktu lalu.

Menurut dia, masih ada waktu pada triwulan IV untuk melihat perkembangan kredit perbankan sepanjang 2025.

Sementara itu, Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan penempatan dana pemerintah di sektor perbankan mendorong kenaikan jumlah uang beredar di masyarakat.

Pertumbuhan uang primer (M0) adjusted tercatat 18,58 persen year-on-year (yoy) pada September 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan M0 tanpa penyesuaian (non-adjusted) yang sebesar 13,16 persen yoy.

Uang primer adjusted adalah uang primer yang telah memperhitungkan dampak penurunan Giro Wajib Minimum (GWM) bank di Bank Indonesia akibat pemberian kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM).

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp3,08 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sekitar Rp940 miliar

Bukittinggi (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat aliran modal asing keluar bersih dari pasar keuangan domestik sebesar Rp940 miliar pada pekan keempat bulan ini yakni periode transaksi 20-23 Oktober 2025.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso melalui keterangan yang diterima di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat, merinci jumlah tersebut terdiri dari modal asing keluar bersih di Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) masing-masing sebesar Rp2,73 triliun dan Rp1,28 triliun.

Namun, terdapat modal asing masuk bersih di pasar saham sebesar Rp3,08 triliun. Dengan demikian, modal asing keluar bersih menjadi sekitar Rp940 miliar.

Sejak awal tahun ini hingga 23 Oktober 2025, modal asing keluar bersih di pasar saham dan SRBI masing-masing sebesar Rp48,36 triliun dan Rp136,76 triliun. Sedangkan modal asing masuk bersih di pasar SBN sebesar Rp8,58 triliun.

Premi risiko investasi (credit default swaps/CDS) Indonesia 5 tahun tercatat turun dari 81,78 basis poin (bps) per 17 Oktober 2025 menjadi 80,44 bps per 23 Oktober 2025.

Nilai tukar rupiah dibuka stabil di level Rp16.600 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Jumat (24/10), dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan Kamis (23/10) yang berada di level sama.

Adapun indeks dolar AS (DXY) tercatat menguat ke level 98,94 pada akhir perdagangan Kamis (23/10).

DXY merupakan indeks yang menunjukkan pergerakan dolar AS terhadap enam mata uang negara utama antara lain euro, yen Jepang, pound Inggris, dolar Kanada, krona Swedia, dan franc Swiss.

Imbal hasil atau yield SBN 10 tahun relatif stabil, dari 5,98 persen pada Kamis (23/10) menjadi 5,97 persen pada Jumat (24/10).

Sementara imbal hasil US Treasury Note 10 tahun turun ke level 4,001 persen pada akhir perdagangan Kamis (23/10).

Bank Indonesia pun terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah dan otoritas terkait serta mengoptimalkan strategi bauran kebijakan untuk mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Medan (ANTARA) - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Sumatera Utara (Sumut) Timur Tumanggor memastikan dana kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut per 21 Oktober 2025 sebesar Rp990 miliar berada di Bank Sumut.

Menurutnya, dana tersebut seluruhnya tersimpan di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) pada Bank Sumut.

"Secara terbuka bisa dikonfirmasi ke Bank Sumut. Dananya tidak ada di deposito, semuanya berada di giro dan buku tabungan," ujar Timur dalam temu pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat.

Pihaknya juga telah menyurati Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan Sumut Nomor 900.1/3861/BKAD/X/2025 perihal sinkronisasi data keuangan daerah pada 22 Oktober 2025.

Adapun maksud surat tersebut meminta penjelasan atas dana simpanan Pemprov Sumut sebesar Rp3,1 triliun yang sebelumnya diungkap Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

"Kita mohon penjelasan Bank Indonesia terhadap dana dengan jumlah simpanan Rp3,1 triliun yang dirilis oleh Menteri Keuangan. Saat ini, kami masih menunggu balasan surat itu," jelas Timur.

Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BKAD Provinsi Sumut Ratna Sari Pinem menyebutkan, RKUD 33 kabupaten/kota se-Sumut berjumlah sebesar Rp6,79 triliun.

"Hingga 20 Oktober 2025, semua kabupaten/kota se-Sumatera Utara sebesar Rp6,79 triliun tersimpan di Bank Sumut," jelasnya.

Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Provinsi Sumut Andriza Rifandi menegaskan, bahwa Pemprov Sumut hanya memiliki satu rekening kas daerah di Bank Sumut.

"Tidak ada lagi rekening atas nama bank lain. Pastinya di Bank Sumut, karena RKUD kita cuma satu Bank Sumut," ucap dia.

Pihaknya berjanji akan menelusuri maupun memastikan dan mengklarifikasi persoalan RKUD Pemrov Sumut ini secara tuntas.

"Hal ini agar publik memperoleh informasi keuangan daerah yang akurat dan transparan," jelas Andriza.

Pewarta: Muhammad Said
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2025

Utamanya ke negara-negara seperti India dan Tiongkok ini masih tinggi, dan ini juga merupakan salah satu driver dari pertumbuhan ekonomi di triwulan III.

Bukittinggi (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memandang bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan III-2025 akan didorong oleh kinerja ekspor yang positif, terutama ekspor nonmigas, serta belanja pemerintah yang berkontribusi pada penguatan permintaan domestik.

Khusus pada sisi ekspor, Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter (DKEM) BI Juli Budi Winantya mengungkapkan bahwa data terkini menunjukkan ekspor komoditas tertentu seperti minyak kelapa sawit (CPO) dan besi baja masih tinggi.

“Utamanya ke negara-negara seperti India dan Tiongkok ini masih tinggi, dan ini juga merupakan salah satu driver dari pertumbuhan ekonomi di triwulan III,” kata Juli dalam media gathering, di Bukittinggi, Sumatera Barat, Jumat.

BI juga memperkirakan, kinerja ekonomi pada semester II-2025 akan lebih baik dibandingkan semester sebelumnya.

Perbaikan ini ditopang oleh berbagai faktor, termasuk dukungan kebijakan pemerintah melalui pelaksanaan program-program prioritas di sektor ketahanan pangan, energi, dan lainnya, serta tambahan program bantuan sosial yang akan disalurkan pada triwulan IV.

Di sisi lain, bauran kebijakan Bank Indonesia yang telah ditempuh, baik di bidang moneter, makroprudensial, maupun sistem pembayaran, juga diharapkan mampu memperkuat pertumbuhan ekonomi pada paruh kedua tahun ini.

Dengan berbagai dukungan tersebut, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 akan berada sedikit di atas titik tengah kisaran 4,6-5,4 persen, dan berpotensi meningkat lebih baik lagi pada 2026.

Sementara itu, dari sisi ketahanan eksternal, BI mencatat bahwa Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) masih berdaya tahan, dengan defisit transaksi berjalan pada 2025 yang diperkirakan lebih rendah dari proyeksi sebelumnya.

Kinerja ekspor nonmigas hingga September 2025, terutama dari komoditas minyak kelapa sawit dan besi baja ke India dan Tiongkok, menjadi salah satu faktor pendukung perbaikan tersebut.

Meski demikian, BI memperkirakan adanya tekanan pada sisi arus keuangan, dengan terjadinya net outflows investasi portofolio pada triwulan III akibat meningkatnya ketidakpastian global.

Adapun posisi cadangan devisa tetap solid, mencapai 148,7 miliar dolar AS pada akhir September 2025 atau jauh berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

“Ke depan (pada 2026), kita perkirakan NPI ini masih akan tetap baik. Defisit transaksi berjalan juga masih akan terjaga, serta arus modal asing akan kembali masuk dan meningkat ke Indonesia seiring dengan prospek ekonomi Indonesia yang diharapkan akan lebih baik ke depannya,” kata Juli pula.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam pemanfaatannya.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengimbau untuk berhati-hati dalam pengelolaan aliran dana ke program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.

Pembiayaan ke Kopdes Merah Putih akan dilakukan oleh Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan jaminan dana desa.

"Jadi harus benar-benar berhati-hati dalam pemanfaatannya," ujar Nailul saat dihubungi, di Jakarta, Jumat.

Nailul mengungkapkan tingkat risiko gagal bayar utang Kopdes Merah Putih dapat mencapai 4-5 persen per tahun, sebagaimana kajian Celios.

Pembiayaan ke Kopdes Merah Putih dapat dialokasikan dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang telah dialihkan ke Himbara senilai Rp200 triliun, serta tambahan dari anggaran yang ditetapkan di APBN 2025 sebesar Rp16 triliun, sehingga totalnya mencapai Rp216 triliun.

"Jika ada Rp216 triliun disalurkan ke Kopdes Merah Putih semuanya, maka kegagalannya bisa mencapai Rp10 triliun sendiri," ujar Nailul.

Atas dasar itulah, Nailul mengatakan ditetapkan skema penjaminan melalui dana desa dengan batasan tertentu.

Padahal, menurutnya lagi, dana desa saat ini sudah menanggung beban berat mulai dari pembangunan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga bantuan sosial.

"Ketika diharuskan menjadi jaminan gagal bayar utang Kopdes Merah Putih, yang terjadi adalah pembangunan di desa akan terhambat. Pemerintah harus bertanggung jawab apabila pembangunan dari mulai aktor terkecil (pemerintah desa) akan berjalan di tempat, kemiskinan akan semakin parah," ujar Nailul.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan telah menandatangani surat tentang pinjaman Himbara ke Kopdes Merah Putih yang dijamin oleh dana desa.

Pernyataan itu disampaikan seusai menggelar hasil rapat dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria, dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono pada Kamis (23/10).

"Pokoknya kan kami sediakan uang Rp200 triliun di perbankan. Begitu di perbankan dipindahin atau disalurkan ke Kopdes Merah Putih, maka otomatis saya hanya mencharge 2 persen. Jadi langsung ikutin skema pembiayaan Kopdes Merah Putih. Jadi udah nggak ada masalah dari anggaran sih. Jadi Rp 200 triliun ditambah Rp16 triliun banyak sekali kalau mereka mau," ujar Purbaya.

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2025

juga menjadi simbol kolaborasi dua negara yang ingin membangun masa depan berbasis data dan pengetahuan

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia dan Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) menjalin kolaborasi di bidang statistik, riset dan pendidikan guna memperkuat sistem statistik nasional kedua negara serta mendukung kebijakan pembangunan berbasis data.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti berharap kerja sama tersebut dapat memperkuat peran pihaknya di kancah internasional, sekaligus mendukung upaya Indonesia membangun sistem statistik yang terbuka, inovatif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

“Kerja sama ini tidak hanya mempererat hubungan antara kedua lembaga statistik nasional, BPS dan IBGE, tetapi juga menjadi simbol kolaborasi dua negara yang ingin membangun masa depan berbasis data dan pengetahuan,” ucapnya dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat.

Ia menyatakan kerja sama tersebut merupakan bentuk komitmen kedua lembaga untuk memperkuat sistem statistik nasional dan memastikan data menjadi landasan utama dalam perumusan kebijakan publik.

Kolaborasi tersebut meliputi pertukaran keahlian dalam metodologi statistik; peningkatan pendidikan statistik melalui riset bersama dan program double degree; penguatan kapasitas sumber daya manusia; serta pemanfaatan teknologi seperti big data, sistem informasi geospasial dan kecerdasan buatan.

Amalia menuturkan kerja sama tersebut juga menjadi langkah nyata implementasi Revitalized Plan of Action for the Implementation of the Declaration on the Strategic Partnership Indonesia-Brasil 2023-2026.

Selain mempererat hubungan kedua negara, ia mengatakan kerja sama tersebut dapat melahirkan berbagai inovasi dalam penyediaan data sosial, ekonomi, dan lingkungan yang lebih cepat, akurat dan relevan.

Ia menilai bahwa Indonesia dan Brasil adalah dua negara besar yang memiliki cukup banyak kesamaan, termasuk tantangan yang dihadapi dalam menghasilkan data dan indikator statistik, seperti kondisi geografis yang beragam serta jumlah penduduk yang besar.

“Dengan berbagi pengalaman dan teknologi, kita ingin memastikan bahwa data yang dihasilkan mampu menjawab tantangan pembangunan baik saat ini maupun masa depan,” ujar Amalia Adininggar Widyasanti.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dan Presiden IBGE Marcio Pochmann menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan disaksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, di Jakarta, Kamis (23/10).

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bakal turun langsung memantau progres penanganan aduan masyarakat melalui pesan singkat WhatsApp 'Lapor Pak Purbaya' yang saat ini telah menembus 28.390 pesan masuk.

Dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat, Purbaya menyebut hampir separuh dari aduan itu sudah diverifikasi, tepatnya sebanyak 14.025 pesan.

Sebanyak 722 pesan merupakan aduan, 353 pesan masukan, 432 pesan pertanyaan, dan 12.518 pesan lain-lain. Sementara 14.365 pesan masih dalam proses verifikasi.

Laporan yang telah diverifikasi diteruskan ke Inspektorat Jenderal Kemenkeu untuk mempertahankan independensi penanganan dengan koordinasi teknis bersama Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Per 24 Oktober 2025 pukul 08.00 WIB, 239 aduan terkait DJP dan 198 aduan terkait DJBC telah diteruskan ke Itjen.

Untuk memastikan aduan masyarakat benar-benar ditindaklanjuti, Purbaya akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) secara acak.

“Setelah berapa puluh kasus yang Anda laporkan, saya akan datangi orangnya. Saya telepon sendiri biar kontrolnya langsung dari saya,” ujar Purbaya.

Lebih lanjut, Purbaya mengatakan proses verifikasi kerap terhambat lantaran pelapor tidak bisa dihubungi setelah menyampaikan aduan. Menurut Purbaya, pelapor bisa jadi ragu untuk mengangkat telepon karena nomor pemanggil tidak dikenali.

Maka dari itu, Purbaya mengumumkan bahwa tim Lapor Pak Purbaya bakal melakukan verifikasi dengan nomor 0815-9966-662. Nomor ini berbeda dengan kanal aduan yang menggunakan nomor 0822-4040-6600.

“Kami akan melakukan konfirmasi pakai nomor 0815-9966-662. Kalau masyarakat mengirim laporan ke saya, kalau yang nanya tentang laporan itu bukan nomor ini, jangan dijawab. Jangan dipercaya. Kami hanya akan melakukan (verifikasi) pakai nomor tunggal ini,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Sejumlah indikator seperti inflasi yang terkendali dan cadangan devisa yang memadai menjadi faktor pendukung utama di tengah gejolak global

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Jumat sore menguat sebesar 27 poin atau 0,16 persen menjadi Rp16.602 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.629 per dolar AS.

Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva menganggap penguatan nilai tukar (kurs) menunjukkan respons pasar terhadap stabilitas makro ekonomi Indonesia masih terjaga kendati tekanan eksternal tetap kuat.

“Sejumlah indikator seperti inflasi yang terkendali dan cadangan devisa yang masih memadai menjadi faktor pendukung utama di tengah gejolak global,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Untuk diketahui, posisi cadangan devisa Indonesia mencapai 148,7 miliar dolar AS per September 2025. Jumlah ini mengalami penyusutan sebesar 2 miliar dolar AS dari sebelumnya 150,7 miliar dolar AS pada Agustus 2025.

Meski menyusut, bank sentral memastikan cadangan devisa tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah, serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor.

Kendati mengalami penguatan, fundamental ekonomi Indonesia dianggap hanya memberikan bantalan stabilitas, bukan pendorong penguatan signifikan.

“Neraca perdagangan memang masih mencatat surplus, tetapi dengan tren yang mulai menyempit, sementara aliran dana asing masih cenderung berhati-hati. (Karena itu), meskipun rupiah menguat, ruang penguatan ke depan masih terbatas selama dolar AS tetap ditopang oleh imbal hasil obligasi yang tinggi dan kebijakan moneter The Fed yang belum berubah arah,” ujar Taufan.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat di level Rp16.630 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.645 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025

Bandung (ANTARA) - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendatangi Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Jawa Barat, Jumat, meminta lembaga tersebut melakukan audit terhadap kas Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dan segera diumumkan hasilnya pada publik.

Tindakan itu dilakukan Dedi guna memeriksa dan membuka bagaimana pengelolaan keuangan daerah Pemprov Jabar, sekaligus menanggapi pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa soal parkirnya keuangan daerah di perbankan.

"Ya, hari ini kita ke BPK untuk meminta dilakukan pendalaman audit terhadap kas Pemprov Jawa Barat. Auditnya memang sudah rutin dilakukan dan sedang berjalan dan April akan diumumkan. Tapi hari ini kami juga minta hasil audit yang Jawa Barat diumumkan segera," kata Dedi di Gedung BPK Jabar, Bandung, Jumat.

Dengan dilakukan audit pada arus kas daerah oleh BPK, kata Dedi, nantinya akan terlihat apakah Pemprov Jabar memiliki perencanaan keuangan dan pengelolaan keuangan yang baik, entah itu dana yang masuk dalam bentuk pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat, ataupun pendapatan asli daerah (PAD), serta belanja yang baik.

Belanja yang baik itu, disebut Dedi, adalah membelanjakan anggaran pemerintah sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang dalam bahasanya memperbanyak belanja modal dibandingkan barang dan jasa.

"Di belanja modal ini, nanti kita akan mengarah apakah uang dibelanjakan untuk belanja modal itu menghasilkan modal-modal yang baik atau tidak. Seperti jalan apakah sudah sesuai RAB (Rencana Anggaran Belanja), semisal dicor, biaya pegawainya, dilindungi asuransi atau tidak. Nah ini yang jadi orientasi, sehingga output, outcome dan benefit publiknya bisa didapatkan," katanya.

Dilakukannya audit ini, kata Dedi, karena memang dari sisi kewenangan, pemeriksaan arus kas Pemprov Jabar hanya dua, yakni BPK dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), sementara inspektorat merupakan internal audit pemerintah.

"Nah langkah ini dilakukan guna memberikan penjelasan kepada publik bahwa belanja pemerintah Provinsi Jawa Barat dilakukan secara terbuka, bisa diakses oleh publik. Bahkan saya sering menyampaikan anggaran per item dalam setiap waktu. Dan ini adalah bagian dari membangun hubungan emosi antara masyarakat dengan pemerintah sebagai pengelola kas daerah," tuturnya.

Sebelumnya, Dedi Mulyadi menampik pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait 15 daerah yang menyimpan dana (bukan) di bank (pembangunan daerahnya), termasuk Jawa Barat, dalam rapat inflasi daerah bersama Mendagri Tito Karnavian, Senin (20/10).

Pemprov Jawa Barat disebut Purbaya menyimpan deposito sebesar Rp4,17 triliun. Selain Jawa Barat, Purbaya juga menyebut Pemerintah Provinsi Jakarta menyimpan deposito Rp14,683 triliun dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Rp6,8 triliun.

Purbaya mengungkapkan data tersebut dari Bank Indonesia yang mengungkap dana yang mengendap di rekening kas daerah mencapai Rp233 triliun, meliputi simpanan pemerintah kabupaten (pemkab) Rp134,2 triliun, simpanan pemerintah provinsi (pemprov) sebesar Rp60,2 trilliun dan pemerintah kota (pemkot) sebesar Rp39,5 triliun.

Pernyataan terbaru Menteri Purbaya soal pemda yang menyimpan APBD dalam bentuk giro malah rugi.

Purbaya menyoroti fakta bahwa sebagian dana mengendap di daerah itu bukan dalam bentuk deposito, melainkan giro, yang menurutnya lebih merugikan bagi keuangan daerah.

"Ada yang ngaku katanya uangnya bukan di deposito tapi di giro, malah lebih rugi lagi. Bunganya lebih rendah kan. Kenapa di giro? Pasti nanti akan diperiksa BPK itu," katanya di kantor Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kamis (23/10).

Pernyataan terbaru ini juga disebut pihak Pemprov Jabar, bertolak belakang dengan pernyataan Purbaya sebelumnya yang mempersoalkan daerah menyimpan kas dalam bentuk deposito patut dicurigai mengendapkan anggaran agar mendapatkan keuntungan.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku memanggil peretas atau hacker dalam negeri serta memperkuat tim internal untuk memperbaiki sistem Coretax, dan hal ini tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Tentang biaya Coretax, nggak ada penambahan biaya. Paling nambah biaya bayar gaji staf. Itu kan saya jadikan tenaga ahli di saya, ahli IT (information technology)-nya itu. Gaji biasa, pos pengeluaran biasa, nggak ada yang istimewa,” kata Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya mengaku lebih mengandalkan sumber daya manusia (SDM) manusia dalam negeri untuk mengembangkan sistem Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tersebut, sehingga ia akan lebih berfokus memperkuat Tim Pelaksana Pembaruan Sistem Perpajakan (PSIAP).

Dari hasil observasinya, dia menilai TIM PSIAP pada dasarnya memiliki kecakapan yang memadai, hanya saja membutuhkan bimbingan terkait arah kerja yang perlu dilakukan.

“Sebelumnya mereka nggak biasa saja, tapi dari sisi programming, coding, nggak ada masalah. Katanya bagus-bagus. Jadi, kami nggak akan membuat tim baru. Tim yang ada diperkuat,” jelasnya.

Sementara itu, Purbaya menggandeng peretas dalam negeri untuk menguji tingkat keamanan sistem Coretax. Sebelumnya, sempat terjadi insiden data Coretax yang bocor dan dijual ke pihak luar, namun kini Purbaya menjamin kejadian serupa tak akan terulang.

“Orang Indonesia itu hacker-nya jago, di dunia juga ditakuti rupanya. Saya panggil yang ranking dunia itu, yang jagoan, kami bayar sih untuk bantuin saya. Jadi sudah dites, sudah lumayan,” ujar Purbaya.

Dia menilai performa keamanan Coretax sudah meningkat dari sebelumnya hanya sekitar 30 dari 100 menjadi lebih dari 95, atau membaik dari sebelumnya posisi D atau E menjadi A+.

Untuk performa non-transaksional, nilainya sudah mencapai 95 lebih dari rentang 0 sampai 100.

Mantan Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu menuturkan salah satu kendala dalam penyelesaian perbaikan Coretax adalah ikatan kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor, sehingga akses pemerintah ke sistem tidak langsung secara penuh.

Namun, usai kontrak sepenuhnya dialihkan ke Pemerintah Indonesia pada Desember nanti, Purbaya yakin masalah Coretax bisa selesai pada Januari atau Februari 2026.

“Januari sudah selesai harusnya, keamanan dan infrastruktur. Infrastruktur sangat amat cukup, tinggal dimaksimalkan pemanfaatannya. Barang-barang yang kita belu tuh mahal dan canggih, cuma nggak bisa pakainya. Taip nggak apa, ini kan kita belanja, jadi pajak cukup serius untuk belanja Coretax ini,” kata dia lagi.

“Secara teknis, ketergantungan pada pihak asing ke depan akan kami putus. Pada dasarnya, orang Indonesia punya kemampuan dan kami akan memanfaatkan itu dengan serius ke depan,” tuturnya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan progres perbaikan sistem Coretax terus membaik meski tak bisa rampung dalam waktu sebulan, sebagaimana yang telah ia janjikan.

Secara umum, menurut Purbaya, proses perbaikan Coretax terkendala oleh kontrak dengan LG CNS-Qualysoft Consortium sebagai vendor. Purbaya menyebut kendala yang bisa diakses oleh tim internal pemerintah telah diselesaikan, sementara penyelesaian kendala lainnya masih membutuhkan koordinasi dengan LG.

“Ternyata masih ada bagian-bagian yang terikat kontrak dengan pihak LG, di mana kami belum dikasih akses ke sana karena mereka masih mengerjakan itu. Baru Desember dikasih aksesnya ke kami,” ujar Purbaya dalam taklimat media di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Secara rinci, kendala pada sistem Coretax disebabkan oleh masalah pada upper layer, middle layer, programming layer, dan operational layer.

Pada upper layer, masalah umumnya disebabkan oleh jaringan internet dari Telkom yang masih belum optimal, yang berujung berdampak pada terjadinya time out atau kendala login dari sisi pengguna.

“Status Telkom di-take out, sementara trafik diteruskan via Lintasarta. Jadi yang di depan sudah selesai yang upper layer,” jelasnya.

Pada middle layer, kendala terjadi akibat manajemen session dan cookie yang masih berantakan, sehingga halaman akses kerap terlempar, akses lambat, atau bahkan terblokir. Untuk mengatasi ini, pihak Kemenkeu menerapkan CDN dan firewall yang bertujuan melindungi aplikasi.

Di sisi programming layer, masalah disebabkan oleh programming logic yang tidak sempurna sehingga menimbulkan pesan error pada sisi pengguna.

Purbaya mengatakan kendala pada sisi programming layer baru terselesaikan sebagian akibat ikatan kontrak dengan LG. Pihaknya telah memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh LG, namun, kata Purbaya, LG sebelumnya cenderung merespons dengan lambat.

“Sekarang mereka sudah lebih cepat, walaupun masih lambat, tapi mereka sudah kirim orang ke sini. Jadi, kami optimalkan perbaikan dengan kendala yang ada dalam hal ini, sebagian masih dipegang LG,” tambahnya.

Sedangkan pada sisi operational layer, kendala biasanya berupa munculnya error 500 di sisi pengguna dan lambatnya penampilan data. Purbaya mengatakan perbaikan pada sisi ini masih dipelajari.

Bendahara negara meyakini penyelesaian kendala Coretax bisa diselesaikan pada Januari atau Februari 2026 setelah kontrak dengan vendor berakhir.

Purbaya pun optimistis Indonesia memiliki sumber daya manusia yang memadai untuk mengembangkan teknologi sendiri, sehingga tak perlu lagi bergantung dengan vendor asing ke depannya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025