Bukittinggi (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) memastikan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial (KLM) yang akan efektif 1 Desember 2025 tetap memprioritaskan kredit untuk sektor-sektor dengan kontribusi tinggi terhadap perekonomian nasional serta tidak memiliki rasio kredit bermasalah (NPL) yang tinggi.

Sektor yang dimaksud antara lain sektor pertanian, industri, dan hilirisasi; sektor jasa, termasuk ekonomi kreatif; sektor konstruksi, real estate, dan perumahan; serta sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), koperasi, inklusi dan berkelanjutan.

“Kami melihat sektor-sektor ini berkontribusi tinggi terhadap perekonomian, istilahnya multiplier effect-nya lebih besar. Jadi kalau tumbuhnya (kredit ke sektor tersebut) lebih tinggi, akan memberikan dampak rambatan atau dampak multiplier lebih tinggi,” kata Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Irman Robinson dalam media gathering di Bukittinggi, Jumat.

Di samping memiliki kontribusi tinggi terhadap perekonomian, Irman menyampaikan bahwa sektor-sektor tersebut juga sejalan dengan prioritas Pemerintah dalam Asta Cita untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan KLM merupakan insentif yang ditetapkan bank sentral Indonesia melalui pengurangan giro bank di BI dalam rangka pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) yang wajib dipenuhi secara rata-rata.

Adapun insentif KLM kali ini diperkuat dengan berbasis kinerja dan berorientasi ke depan (forward looking), berbeda dengan KLM sebelumnya yang bersifat backward looking di mana insentif pengurangan GWM diberikan kepada perbankan setelah berhasil merealisasikan penyaluran kredit ke sektor tertentu.

Total besaran untuk insentif yang didasarkan pada komitmen penyaluran kredit (lending channel) ini yakni paling tinggi sebesar 5 persen dari dana pihak ketiga (DPK).

Pada insentif KLM berbasis lending channel ini, Irman menjelaskan bahwa bank sentral akan menilai komitmen pertumbuhan kredit yang disampaikan perbankan secara berkala serta sejauh mana realisasinya. Dalam proses asesmennya, bank sentral juga akan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meninjau tingkat kesehatan setiap bank.

“Perbankan juga harus tetap mengutamakan prudential lending mereka. Jadi tidak bisa karena ingin mendapat insentif, mereka terus tumbuh di sektor-sektor yang di waktu tersebut NPL-nya sudah cukup tinggi,” kata dia.

Selanjutnya, apabila bank tidak mampu mencapai target pertumbuhan kreditnya, maka besaran pemberian insentif KLM akan disesuaikan pada periode selanjutnya.

“Misalnya, bank menyampaikan komitmen pertumbuhan kredit 7 persen, ternyata realisasinya hanya 5 persen, maka insentif di triwulan berikutnya kita sesuaikan,” kata Irman.

Selain insentif berbasis lending channel, bank sentral juga akan memberikan insentif bagi bank yang menyesuaikan suku bunga kredit baru secara cepat, sejalan dengan arah pelonggaran moneter. Besaran insentif ini yakni paling tinggi 0,5 persen dari DPK.

Bank yang memiliki elastisitas suku bunga kredit baru kurang dari 0,3, tidak bisa mendapatkan insentif. Sebaliknya, bank dengan elastisitas suku bunga kredit baru di kisaran 0,3 hingga lebih dari 0,6, maka akan diberikan insentif.

“Karena transmisi suku bunga perbankan masih terbatas, tentunya kita ingin dorong supaya transmisi ini bisa lebih cepat. Sehingga kita akan apresiasi, kita akan memberikan insentif yang lebih besar kepada bank-bank yang lebih cepat menyesuaikan suku bunga kreditnya sejalan dengan arah kebijakan suku bunga kebijakan BI,” kata Irman.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Surabaya (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui penyelenggaraan Financial Expo (FinExpo) yang bertepatan dengan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di berbagai daerah di Indonesia termasuk Surabaya, Jawa Timur.

“Kita adakan secara nasional. Namun puncak acaranya kita memilih Surabaya karena ekonomi Indonesia terbesar kedua itu adalah Surabaya,” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK Muhammad Ismail Riyadi di Surabaya, Jumat.

Ismail mengatakan penyelenggaraan FinExpo dalam BIK 2025 ditujukan untuk memperluas akses keuangan yang aman serta memenuhi prinsip legal dan logis sekaligus memperkuat kontribusi sektor jasa keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat dan perekonomian daerah.

Terlebih berdasarkan amanat Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 terdapat target bersama untuk dicapai yakni inklusi keuangan nasional 91 persen pada 2025 dan 98 persen pada 2045.

Untuk saat ini menurut hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 menunjukkan indeks literasi keuangan mencapai 66,46 persen dan indeks inklusi keuangan 80,51 persen.

Ismail menjelaskan salah satu hambatan dalam mendorong tingkat literasi dan inklusi keuangan di Indonesia adalah karena akses dan infrastruktur yang belum merata terutama di daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Meski demikian, ia berkomitmen untuk terus memperluas akses dan informasi mengenai keuangan termasuk kepada para pelajar, ibu-ibu, hingga pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Senada, Kepala OJK Provinsi Jawa Timur Yunita Linda Sari mengatakan belum meratanya akses informasi dan teknologi menjadi kendala utama dalam upaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.

Ia mengatakan perkembangan teknologi dan infrastruktur Pulau Jawa cenderung lebih masif dibandingkan pulau lain sehingga masyarakatnya memiliki media penyaring informasi yang lebih bervariasi.

“Jadi memang setiap kota, setiap wilayah itu memang tidak bisa disamakan tantangan ataupun kendala yang dihadapi,” kata Yunita.

Yunita menyebutkan untuk meningkatkan akses keuangan di daerah Jawa Timur pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak, seperti Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).

Kegiatan FinExpo 2025 yang digelar selama 23–26 Oktober tersebar pada area Tunjungan Plaza 1, 2, 3, dan 6 dengan program mencakup sesi edukasi, konsultasi, pameran produk/layanan PUJK, serta aktivasi pembukaan akses.

Partisipasi melibatkan PUJK konvensional dan syariah, regulator, komunitas, UMKM, serta pemerintah daerah.

Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - BUMN PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mencetak laba Rp15,12 triliun pada kuartal III (Q3) 2025 dengan sejumlah strategi di antaranya digitalisasi yang mendorong pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) hingga 21,4 persen (year on year/yoy) dan pendapatan berbasis komisi 11 persen (yoy).

"Keberhasilan ini menunjukkan kemampuan BNI untuk tetap adaptif dalam menghadapi tantangan sambil terus mendorong pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan," kata Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Jumat.

Dari sisi pendanaan, yakni indikator Dana Pihak Ketiga (DPK), BNI mencatatkan pertumbuhan 21,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp934,3 triliun dengan porsi simpanan Current Account Saving Account, atau yang biasa disebut dana murah, bertumbuh 13,3 persen menjadi Rp613,4 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Abu Santosa Sudradjat menjelaskan porsi dana murah ini memperkuat struktur pendanaan dan menekan biaya dana (cost of fund) sehingga menjaga profitabilitas tetap sehat.

Menurut dia, strategi transaksi digital (digital transaction banking) yang agresif juga menopang pertumbuhan pendapatan berbasis komisi (fee-based income) sebesar 11 persen (yoy), yang banyak didorong oleh akselerasi kanal digital.

Abu menuturkan dari aplikasi wondr by BNI, terdapat lonjakan pengguna dari 2,8 juta pada September 2024 menjadi 10,5 juta pengguna per September 2025 dengan nilai transaksi mencapai Rp783 triliun. Selain itu, kanal BNIdirect untuk segmen korporasi mencatat nilai transaksi Rp8.080 triliun atau tumbuh 26,7 persen (yoy).

Sementara itu, dari sisi penyaluran kredit, BNI mencatatkan pertumbuhan 10,5 persen (yoy) menjadi Rp812,2 triliun. Direktur Finance & Strategy BNI Hussein Paolo Kartadjoemena menjelaskan pertumbuhan kredit tersebut tercatat merata di seluruh segmen bisnis.

"Ini menunjukkan efektivitas strategi pembiayaan dalam menjaga kualitas aset sekaligus mendorong pertumbuhan sektor produktif," ujar Paolo.

Kredit korporasi, kata Paolo, naik 12,4 persen menjadi Rp450,7 triliun ditopang peningkatan pembiayaan kepada korporasi swasta, BUMN, dan institusi. Sementara itu, kredit segmen menengah tumbuh 14,3 persen, dan kredit UMKM non-KUR meningkat 13,9 persen menjadi Rp46,3 triliun.

Segmen konsumer juga menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan 9,6 persen menjadi Rp150,2 triliun yang ditopang pembiayaan KPR, personal loan, dan kartu kredit. Adapun pertumbuhan kredit usaha di level grup naik 15,3 persen menjadi Rp17,4 triliun.

Paolo mengatakan perseroan juga memperkuat ketahanan keuangannya melalui pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) yang pada akhir kuartal III 2025 tercatat sebesar Rp34,7 triliun, dengan rasio cakupan terhadap kredit bermasalah (NPL coverage ratio) mencapai 222,7 persen.

Hingga kuartal III, rasio permodalan inti atau Capital Adequacy Ratio (CAR) BNI sebesar 21,1 persen. Sedangkan rasio kredit bermasalah (NPL gross) berada di kisaran 2,0 persen dan Loan at Risk (LAR) membaik ke level 10,4 persen. BNI mengklaim kualitas aset ini mencerminkan keberhasilan penerapan manajemen risiko yang kuat dan strategi ekspansi bisnis yang sehat dan hati-hati.

Di sisi lain, Direktur Risk Management BNI David Pirzada menjelaskan BNI ingin memperkuat posisi sebagai pelopor keuangan berkelanjutan di Indonesia, di antaranya, dengan penerbitan Sustainability Bond. Melalui obligasi itu, BNI menyalurkan pembiayaan ke berbagai proyek ramah lingkungan, termasuk energi terbarukan dan efisiensi energi serta pembiayaan sosial ekonomi UMKM.

"Seluruh dana hasil penerbitan Sustainability Bond dialokasikan untuk proyek-proyek hijau yang memenuhi kriteria lingkungan. Kami ingin memastikan pembiayaan tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga sosial dan lingkungan," katanya.

Hingga akhir September 2025, portofolio berkelanjutan BNI mencapai Rp192,4 triliun atau 24 persen dari total kredit yang terdiri dari pembiayaan sosial-ekonomi dan pembiayaan hijau.

Pewarta: Indra Arief Pribadi
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Pengamat pasar uang Ariston Tjendra mengatakan rupiah masih dibayangi sentimen negatif dari dalam negeri terkait pelonggaran moneter atau pemangkasan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

“Isu pelonggaran ini masih akan menekan rupiah terhadap dolar AS (Amerika Serikat) selama beberapa waktu ke depan,” ucapnya kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI Bulan Oktober 2025 yang berlangsung pada Selasa (21/10) dan Rabu ini memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan atau BI-Rate tetap berada pada level 4,75 persen.

Suku bunga deposit facility diputuskan untuk tetap pada level 3,75 persen. Begitu pula suku bunga lending facility yang diputuskan untuk tetap pada level 5,5 persen.

Meskipun mengalami tekanan dari domestik, sentimen terhadap dolar AS sendiri dinilai tak begitu bagus seiring shutdown pemerintah AS, pertikaian dagang Negeri Paman Sam dengan China masih berlangsung, serta isu pemangkasan suku bunga The Fed.

“Ini bisa membantu menahan pelemahan rupiah terhadap dolar AS,” ujar dia.

Mengutip Anadolu, penutupan pemerintah AS telah memasuki hari ke-23, seiring Senat AS dari Partai Demokrat pada Kamis (23/10) menolak rancangan undang-undang (RUU) yang didukung Partai Republik. RUU tersebut akan memberikan gaji kepada anggota militer aktif dan pegawai federal penting lainnya yang tetap bertugas selama penutupan pemerintah.

Dengan perolehan suara 54-45, Senat tak mengajukan penutupan pada mosi untuk melanjutkan Undang-Undang ShutdownFairnessAct, yang disponsori oleh Senator Ron Johnson. RUU tersebut membutuhkan 60 suara untuk dapat dilanjutkan.

Penutupan pemerintah, yang merupakan penutupan terpanjang kedua dalam sejarah AS, dimulai pada 1 Oktober setelah negosiasi mengenai prioritas pengeluaran federal gagal. Ribuan pegawai federal sejak itu telah dirumahkan, atau bekerja tanpa gaji, sementara layanan pemerintah telah dikurangi atau ditangguhkan.

Terkait pertikaian dagang, berdasarkan laporan dari ANTARA Beijing, Presiden AS Donald Trump dilaporkan akan bertemu bertemu dengan Presiden China Xi Jinping dalam Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) pada 31 Oktober - 1 November 2025 di Korea Selatan.

Trump menggambarkan hubungannya dengan Xi sebagai "sangat baik" dan mengatakan pertemuan mereka akan berlangsung "cukup lama”, di tengah perseteruan perihal persoalan tarif dagang.

Mengenai prospek pemangkasan suku bunga, CME Fedwatch memperkirakan pemotongan sebesar 25 basis points (bps) akan terjadi pada akhir Oktober 2025 dengan estimasi persentase 99 persen.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Aris memprediksi kurs rupiah melemah ke arah Rp16.700 per dolar AS dengan potensi resisten di kisaran Rp16.580 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.612 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.629 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Kemandirian ekonomi desa tidak akan terwujud hanya dengan menambah dana bantuan atau memperluas jaringan lembaga keuangan. Ia hanya akan kokoh jika masyarakat memiliki kemampuan memahami, merencanakan, dan mengelola keuangan secara bijak

Jakarta (ANTARA) - Kemandirian ekonomi desa tidak hanya tumbuh dari hasil panen atau usaha mikro, tetapi juga dari kemampuan warganya memahami dan mengelola uang dengan bijak.

Di tengah derasnya arus digitalisasi dan meningkatnya akses terhadap layanan keuangan, literasi keuangan menjadi fondasi penting agar masyarakat desa tidak sekadar menjadi pengguna, tetapi juga pengelola yang cerdas dan berdaya.

Desa sering digambarkan sebagai sumber kekuatan ekonomi bangsa, tetapi juga sebagai cermin paling jujur dari ketimpangan pembangunan. Dalam banyak kasus, masyarakat desa bukan tidak bekerja keras, melainkan tidak memiliki cukup pengetahuan untuk mengelola hasil kerja mereka. Salah satu bentuk ketimpangan yang jarang disorot adalah literasi keuangan, yaitu kemampuan memahami dan mengelola uang dengan bijak.

Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 yang dilakukan OJK dan BPS mencatat bahwa tingkat literasi keuangan nasional mencapai 66,64 persen, sementara inklusi keuangan melonjak hingga 92,74 persen. Angka ini menandakan bahwa sebagian besar masyarakat sudah memiliki akses ke layanan keuangan formal, tetapi belum semua benar-benar memahami cara memanfaatkannya.

Kesenjangan semakin nyata ketika hasil survei dibedah berdasarkan klasifikasi wilayah. Indeks literasi keuangan di desa hanya 59,8 persen, jauh di bawah 71 persen di perkotaan. Sementara inklusi keuangan di desa mencapai 90 persen, masih tertinggal dari 94,5 persen di kota. Angka tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan memperluas akses belum otomatis diikuti oleh peningkatan pemahaman.

Di banyak desa, layanan keuangan masih digunakan secara pasif —sekadar membuka rekening untuk menerima bantuan sosial, misalnya— tanpa diiringi kemampuan mengatur tabungan, mencatat pengeluaran, atau menilai risiko pinjaman. Tak heran, praktik pinjaman daring ilegal dengan mudah menjerat warga desa yang minim informasi, bahkan menciptakan lingkaran utang baru di tengah upaya pemberdayaan ekonomi.

Edukasi keuangan tidak bisa hadir sebagai seremonial atau slogan saja. Edukasi tersebut harus berakar pada kebutuhan nyata masyarakat. Program pelatihan yang hanya membahas produk perbankan formal sering kali kurang relevan bagi petani, nelayan, atau pelaku usaha mikro di desa. Pendekatan yang terbukti efektif biasanya melibatkan komunitas lokal, misalnya melalui kelompok tani, koperasi simpan pinjam, atau Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam kegiatan-kegiatan semacam ini, edukasi keuangan dapat dikaitkan langsung dengan praktik sehari-hari, tentang bagaimana mencatat transaksi penjualan hasil panen, menyiapkan dana darurat, atau menilai kelayakan pinjaman usaha.

Model berbasis komunitas mulai dijalankan melalui program Desa Inklusi Keuangan yang diinisiasi OJK di beberapa provinsi. Program tersebut tidak hanya memperkenalkan produk bank, tetapi juga mendampingi masyarakat untuk memahami konsep dasar pengelolaan keuangan keluarga dan usaha kecil. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, desa dapat menjadi ruang belajar keuangan yang hidup, bukan sekadar sasaran sosialisasi.

Langkah sistemik juga telah dilakukan pemerintah. Pada 29 Agustus 2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) bekerja sama dengan RISE Institute meluncurkan Program PINTAR (Peningkatan Inklusi Keuangan untuk Pemerataan Ekonomi Rakyat).

Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat inklusi keuangan masyarakat di perdesaan melalui pilot project di Desa Paninggaran, Kecamatan Darma, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Tujuannya bukan sekadar memperluas akses, melainkan memberikan intervensi yang sesuai dengan kebutuhan lokal, baik dalam penyediaan produk keuangan, edukasi dan literasi keuangan, maupun peningkatan aksesibilitas layanan.

Pendekatan ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan inklusi keuangan nasional, dari model yang bersifat top-down menjadi partisipatif dan berbasis komunitas. Melalui PINTAR, pemerintah berupaya membangun ekosistem keuangan desa yang berkelanjutan, di mana masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk finansial, tetapi juga memahami risikonya, mengelola keuangannya, dan memanfaatkan layanan keuangan untuk meningkatkan produktivitas ekonomi.

Program tersebut juga sejalan dengan target Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang menekankan pentingnya inklusi keuangan sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Melalui pelibatan BUMDes, koperasi, dan lembaga keuangan mikro, PINTAR diharapkan dapat memperkuat jejaring ekonomi desa, membuka peluang usaha, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan formal.

Namun, keberhasilan program semacam PINTAR bergantung pada pelibatan aktif masyarakat desa. Tanpa dukungan tokoh lokal, kelompok perempuan, dan pelaku usaha kecil, edukasi keuangan berisiko kembali menjadi proyek jangka pendek. Karena itu, pemerintah daerah perlu memposisikan diri bukan hanya sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai penggerak, yang mengintegrasikan literasi keuangan dengan agenda pembangunan dan pemberdayaan ekonomi desa.

Hasil SNLIK 2025 juga menunjukkan perbedaan kecil namun penting antara laki-laki dan perempuan. Indeks literasi keuangan perempuan berada di 66,75 persen, sedikit di bawah laki-laki yang mencapai 67,32 persen. Di desa, kesenjangan ini terasa lebih besar karena perempuan sering menjadi pengelola utama keuangan rumah tangga sekaligus pelaku ekonomi mikro.

Ketika perempuan memiliki literasi keuangan yang lebih baik, mereka cenderung mengalokasikan pendapatan untuk kebutuhan produktif, yakni pendidikan anak, tabungan, dan usaha keluarga. Karena itu, memperkuat kapasitas finansial perempuan desa berarti memperkuat ketahanan ekonomi keluarga.

Program pelatihan keuangan yang responsif gender dapat menjadi investasi sosial jangka panjang. Koperasi perempuan, kelompok pengajian, atau dasawisma bisa menjadi pintu masuk strategis bagi edukasi keuangan yang berperspektif pemberdayaan.

Transformasi digital membuka peluang besar bagi masyarakat desa untuk terhubung dengan sistem keuangan formal. Pembayaran hasil panen lewat mobile banking, penggunaan QRIS di pasar tradisional, dan transaksi daring untuk produk UMKM desa menjadi pemandangan yang kian umum. Namun, di balik peluang itu tersembunyi risiko baru. Tanpa pemahaman digital yang memadai, masyarakat mudah terjebak investasi bodong atau pinjaman daring ilegal. Karena itu, edukasi keuangan di era digital harus mencakup literasi digital keuangan—pemahaman tentang keamanan data pribadi, bunga efektif pinjaman daring, dan hak-hak konsumen keuangan.

Dalam konteks desa, pelatihan semacam ini dapat diintegrasikan dengan kegiatan ekonomi lokal, seperti pelatihan e-commerce untuk produk desa atau sistem pencatatan keuangan digital bagi BUMDes. Dengan begitu, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga memperkuat kemandirian ekonomi.

Di tingkat pelaksanaan, tantangan utama masih terletak pada kolaborasi. Banyak program edukasi keuangan berhenti di tataran sosialisasi karena lemahnya sinergi antara lembaga keuangan, pemerintah daerah, dan komunitas desa. Padahal, desa memiliki infrastruktur sosial yang kuat, seperti posyandu, kelompok tani, atau karang taruna yang bisa menjadi saluran efektif penyebaran literasi keuangan.

Kebijakan yang berpihak harus melihat desa bukan sebagai penerima bantuan, melainkan sebagai mitra dalam menciptakan ekosistem keuangan inklusif. Pemerintah daerah misalnya, dapat mendorong BUMDes menjadi pusat literasi keuangan yang menyediakan pelatihan dasar, layanan konsultasi, bahkan membantu warga mengakses lembaga keuangan formal dengan aman.

Kemandirian ekonomi desa tidak akan terwujud hanya dengan menambah dana bantuan atau memperluas jaringan lembaga keuangan. Ia hanya akan kokoh jika masyarakat memiliki kemampuan memahami, merencanakan, dan mengelola keuangan secara bijak. Edukasi keuangan yang kontekstual, berbasis komunitas, dan berperspektif pemberdayaan menjadi fondasi bagi transformasi itu.

Data literasi dan inklusi keuangan 2025 memberi cermin bahwa jalan masih panjang. Namun, jika desa-desa di Indonesia tumbuh menjadi masyarakat yang melek finansial, maka cita-cita kemandirian ekonomi nasional bukanlah mimpi jauh. Ia akan tumbuh dari akar rumput, dari tangan-tangan warga desa yang memahami nilai uang dan arti sejahtera.

*) Dr. Nenden Budiarti adalah statistisi BPS dan pemerhati isu sosial ekonomi

Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan hari Jumat di Jakarta menguat sebesar 17 poin atau 0,10 persen menjadi Rp16.612 per dolar Amerika Serikat (AS) dari sebelumnya Rp16.629 per dolar AS.

Pewarta: M Baqir Idrus Alatas
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Akulaku Finance Indonesia berpartisipasi dalam FinExpo 2025, ajang yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai bagian dari rangkaian Bulan Inklusi Keuangan (BIK) untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

Gelaran tersebut berlangsung di Atrium Tunjungan Plaza 6, Surabaya, pada 23-26 Oktober 2025 dan menghadirkan beragam lembaga jasa keuangan yang berkolaborasi memperluas akses dan edukasi keuangan bagi masyarakat.

“Partisipasi kami dalam FinExpo 2025 merupakan wujud nyata komitmen Akulaku Finance Indonesia dalam mendukung peningkatan inklusi keuangan di Indonesia,” ujar Presiden Direktur PT Akulaku Finance Indonesia Perry Barman Slangor dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis.

Melalui kegiatan tersebut, ia mengatakan perusahaannya berupaya meningkatkan pemahaman publik mengenai manfaat layanan keuangan digital serta pentingnya melakukan transaksi keuangan secara bijak dan bertanggung jawab.

Sebagai salah satu agenda utama dalam peringatan Bulan Inklusi Keuangan, Perry optimis FinExpo 2025 mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, khususnya di Surabaya dan wilayah Jawa Timur.

Menurut dia, sebagai kota metropolitan terbesar kedua di Indonesia, Surabaya memiliki potensi besar dalam adopsi layanan keuangan digital.

Melalui aktivitas di stan pameran dan sesi interaktif, pihaknya berupaya memberikan pengalaman langsung kepada masyarakat mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan teknologi keuangan digital.

Dalam acara tersebut, perseroan memperkenalkan Akulaku PayLater, solusi pembiayaan digital yang memberikan fleksibilitas pembayaran dan membantu masyarakat mengatur arus kas.

Layanan tersebut dapat digunakan untuk bertransaksi secara luring maupun daring, sehingga mendukung gaya hidup digital masyarakat urban.

Dengan keikutsertaan di FinExpo 2025, Akulaku Finance Indonesia berharap dapat berkontribusi dalam memperluas jangkauan program inklusi keuangan nasional sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang sehat dan modern.

OJK mencatat piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan tumbuh 1,26 persen year-on-year (yoy) pada Agustus 2025 menjadi Rp505,59 triliun, didukung pembiayaan modal kerja yang meningkat sebesar 7,62 persen yoy.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pencabutan izin usaha PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Artha Kramat yang beralamat di Jalan Raya Munjungagung Nomor 28, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, berdasarkan permintaan dari pemegang saham (self liquidation).

Kepala OJK Tegal Noviyanto Utomo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan alasan pemegang saham yakni ingin lebih fokus terhadap pengembangan PT Bank Perekonomian Rakyat Bumi Sediaguna yang masih dalam satu grup kepemilikan yang sama dengan BPR Artha Kramat.

Pencabutan izin usaha tertuang dalam Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-71/D.03/2025 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat dengan tanggal 14 Oktober 2025.

Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan telah dilakukan secara tatap muka dengan Pemegang Saham Pengendali Hadiyanto Prabowo dan Direksi PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat pada 17 Oktober 2025 di Kantor OJK Tegal.

Pada kesempatan tersebut, Hadiyanto mengatakan bahwa seluruh kewajiban terhadap dana pihak ketiga nasabah PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat telah diselesaikan oleh pemegang saham.

Selanjutnya, pemegang saham PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat tetap bertanggung jawab atas segala kewajiban dan/atau tuntutan di kemudian hari yang terkait dengan PT Bank Perekonomian Rakyat Artha Kramat yang belum diselesaikan sejak tanggal pencabutan izin usaha diterbitkan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat aset unit usaha syariah (UUS) milik perseroan atau BTN Syariah meningkat 18,4 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp68,36 triliun hingga kuartal III (Q3) 2025.

Jumlah aset tersebut bertumbuh jelang proses pemisahan (spin off) yang ditargetkan selesai dalam waktu dekat. Sebelumnya, pada periode yang sama tahun 2024, aset BTN Syariah tercatat sebesar Rp57,72 triliun.

“UUS BTN tinggal selangkah lagi untuk tampil sebagai bank umum syariah (BUS) dengan potensi yang sangat besar di industri perbankan syariah nasional,” kata Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Dari sisi intermediasi, hingga akhir September 2025, pembiayaan BTN Syariah tumbuh sebesar 19,7 persen yoy menjadi Rp51,10 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp42,70 triliun.

Sedangkan dari sisi pendanaan, perolehan dana masyarakat juga meningkat double-digit yakni sebesar 19,3 persen yoy menjadi Rp56,90 triliun pada akhir September 2025, dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp47,68 triliun.

Dengan kinerja positif tersebut, BTN Syariah membukukan pertumbuhan laba bersih sebesar 8,4 persen yoy dari Rp546 miliar per kuartal III-2024 menjadi Rp592 miliar per kuartal III-2025.

"Dengan kehadiran Bank Syariah Nasional (BSN) sebagai bank syariah baru hasil spin-off, kami meyakini akan lebih banyak masyarakat yang terlayani dengan prinsip syariah untuk berbagai kebutuhan keuangan mereka, sehingga dampaknya akan terasa untuk pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia,” kata Nixon.

Untuk diketahui, BTN Syariah segera memasuki babak baru seiring proses akhir spin-off yang mendekati tahap akhir.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menyetujui rencana BTN untuk melakukan spin off melalui akuisisi Bank Victoria Syariah (BVIS) sebagai cangkang bank umum syariah (BUS).

Selain itu, proses restrukturisasi terkait spin off itu juga telah memperoleh persetujuan Presiden RI Prabowo Subianto melalui Kementerian BUMN dan Danantara Indonesia.

Adapun BTN telah resmi mengakuisisi 99,99 persen saham BVIS pada Juni 2025. Sebagai tindak lanjut, BVIS menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Agustus 2025. RUPSLB tersebut menyepakati perubahan nama perseroan menjadi PT Bank Syariah Nasional (BSN).

Dengan perubahan nama ini, maka BTN Syariah setelah menjadi BUS juga berubah nama menjadi Bank Syariah Nasional.

Dalam pengumuman melalui situs resminya, Rabu (22/10), BTN mengungkapkan bahwa pemisahan UUS dengan mengalihkan hak dan kewajiban kepada Bank Syariah Nasional diperkirakan akan selesai pada minggu ke IV Desember 2025.

Adapun belum lama ini, BTN juga mengumumkan jadwal penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan diadakan pada 18 November 2025.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT BRI Multifinance Indonesia (BRI Finance) menegaskan komitmennya dalam membangun tata kelola perusahaan yang bersih, transparan dan berintegritas melalui kerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Sulawesi Selatan.

Direktur Utama BRI Finance Wahyudi Darmawan mengatakan langkah strategis itu bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan dan penyelesaian masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara, baik melalui bantuan hukum litigasi maupun non-litigasi.

"Sinergi ini juga menjadi langkah proaktif untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif, profesional, bebas dari risiko hukum, dan mendukung pemulihan keuangan negara," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis.

Pada Selasa (14/10), dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) oleh Pimpinan Cabang BRI Multifinance Makassar, Syahrial, bersama Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Nauli Rahim Siregar, S.H., M.H di Aula Kejari Makassar.

Melalui kerja sama tersebut, Kejari Makassar akan bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, memberikan pendampingan dan perlindungan hukum terhadap potensi sengketa perdata maupun tata usaha negara yang mungkin dihadapi oleh BRI Finance Cabang Makassar.

Wahyudi menambahkan perlindungan hukum yang optimal sangat penting dalam industri pembiayaan karena memastikan setiap proses pembiayaan, penagihan, dan penyelesaian sengketa dilakukan sesuai koridor hukum, meminimalkan risiko litigasi, serta menjaga kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

"Kerja sama dengan Kejaksaan Negeri Makassar bukan hanya soal pendampingan hukum, tetapi juga investasi jangka panjang dalam memperkuat tata kelola dan keberlanjutan bisnis," katanya.

Setiap langkah BRI Finance, lanjutnya, harus berada dalam koridor hukum dan prinsip integritas, sehingga kami dapat memberikan layanan pembiayaan yang aman, terpercaya, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Kolaborasi itu diharapkan menjadi contoh nyata sinergi positif antara institusi keuangan dan lembaga penegak hukum dalam mendukung stabilitas dan keberlanjutan sektor pembiayaan di Makassar.

Selain itu, sekaligus memastikan perlindungan hukum yang optimal bagi perusahaan dan seluruh pemangku kepentingan, sehingga setiap keputusan bisnis dapat dilakukan dengan aman, terukur, dan transparan.

Pewarta: Subagyo
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Jakarta (ANTARA) - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) membukukan pertumbuhan laba bersih double digit sebesar 10,6 persen year-on-year (yoy) menjadi Rp2,3 triliun hingga kuartal III-2025 dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp2,08 triliun.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan capaian itu berkat konsistensi perseroan dalam menjaga pertumbuhan bisnis terutama di pembiayaan sektor perumahan dan transaksi keuangan yang beragam agar bermanfaat bagi perekonomian secara keseluruhan.

“Upaya ini dilakukan dengan ditopang prinsip kehati-hatian dan perhitungan yang cermat atas kebutuhan di pasar,” kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Pencapaian laba bersih BTN dipicu oleh pendapatan bunga kredit yang naik 18,8 persen yoy menjadi Rp26,57 triliun hingga akhir September 2025.

Kenaikan beban bunga dapat dijaga stabil seiring dengan upaya perseroan menggencarkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) berbiaya murah.

Hasilnya, pendapatan bunga bersih meningkat 43,5 persen yoy menjadi Rp12,76 triliun per akhir kuartal III-2025.

Sedangkan margin bunga bersih (net interest margin/NIM) naik 101 basis poin (bps) menjadi 3,9 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 2,9 persen. Efisiensi yang dilakukan juga menghasilkan cost-to-income ratio (CIR) yang menurun ke level 47,8 persen.

Hingga kuartal III-2025, penghimpunan DPK BTN Rp429,92 triliun atau tumbuh 16,0 persen yoy. Pertumbuhan DPK tersebut berada di atas pertumbuhan di industri perbankan yang sebesar 11,18 persen yoy per akhir September 2025.

Pertumbuhan DPK BTN ditopang oleh kenaikan di deposito ritel yang berbiaya lebih rendah dibandingkan deposito institusi skala besar.

Selain itu, pertumbuhan dana murah (current account saving account/CASA) juga dijaga yang hampir mencapai separuh dari total DPK BTN per kuartal III-2025, termasuk di antaranya dipicu oleh peningkatan transaksi di aplikasi Bale by BTN.

“Peningkatan jumlah user dan transaksi melalui Bale superapp mendorong pertumbuhan saldo DPK di BTN, sehingga menunjukkan bahwa inisiatif digital yang kami lakukan terus meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memilih bertransaksi di BTN,” kata Nixon.

Jumlah user Bale by BTN telah mencapai 3,2 juta hingga akhir kuartal III 2025, naik 66,8 persen yoy dibandingkan periode yang sama tahun sebanyak 1,9 juta.

Sedangkan jumlah transaksi Bale by BTN melonjak 96,0 persen menjadi 1,53 miliar dan nilai transaksi naik 19,6 persen yoy mencapai Rp71,9 triliun pada periode yang sama.

Dari sisi intermediasi, penyaluran kredit dan pembiayaan BTN tetap tumbuh positif sebesar 7,0 persen yoy menjadi Rp381,03 triliun hingga kuartal III-2025, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp356,06 triliun.

Pertumbuhan tersebut ditopang oleh penyaluran kredit dan pembiayaan ke sektor perumahan yang meningkat 6,4 persen yoy menjadi Rp322,53 triliun dan sektor non perumahan (non-housing loan) yang naik 10,7 persen yoy menjadi Rp58,49 triliun.

Di sektor perumahan, BTN membukukan penyaluran KPR Sejahtera FLPP (KPR subsidi) yang mencapai Rp186,58 triliun hingga kuartal III-2025, tumbuh 8,0 persen yoy. Sedangkan KPR non-subsidi tumbuh 7,3 persen yoy menjadi Rp111,33 triliun.

Dengan pertumbuhan positif di sisi pendanaan dan pembiayaan, BTN mencatat loan to deposit ratio (LDR) di level 88,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar 96,0 persen.

Adapun total aset BTN telah berhasil menembus Rp500 triliun sebelum tahun 2025 berakhir seperti yang diproyeksikan sebelumnya, dengan nilai sebesar Rp510,85 triliun hingga September 2025, naik 12,2 persen yoy dari periode yang sama tahun lalu sebesar Rp455,10 triliun.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2025

Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian format, yakni format PADK kini berbentuk peraturan sebagaimana halnya format POJK

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyesuaikan nomenklatur dan bentuk Surat Edaran OJK (SEOJK) menjadi Peraturan Anggota Dewan Komisioner (PADK), sebagai bagian dari langkah penguatan tata kelola dan efektivitas regulasi di sektor jasa keuangan.

Perubahan nomenklatur tersebut sejalan dengan terbitnya Peraturan Dewan Komisioner OJK Nomor 7/PDK.02/2025 tentang Pembentukan Peraturan di OJK (PDK RMR) pada 13 Oktober 2025.

“Perubahan tersebut juga diikuti dengan penyesuaian format, yakni format PADK kini berbentuk peraturan sebagaimana halnya format Peraturan OJK (POJK),” kata Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Isi batang tubuh PADK hanya memuat ketentuan umum (prinsipal). Sementara substansi teknis dijelaskan secara lebih rinci dalam lampiran PADK.

Dengan diberlakukannya PDK RMR, seluruh SEOJK yang telah diterbitkan sebelumnya tetap berlaku dan dimaknai sebagai PADK hingga dilakukan perubahan atau pembaruan atas ketentuan dimaksud.

OJK pun berharap perubahan nomenklatur dan format ini dapat meningkatkan keseragaman, kejelasan serta transparansi regulasi di sektor jasa keuangan, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik bagi pelaku industri, pemangku kepentingan dan masyarakat.

Sebagai informasi, OJK memiliki ketentuan internal mengenai tata cara pembentukan peraturan sebagai pedoman dalam menghasilkan regulasi yang memenuhi prosedur, metode, serta kaidah penyusunan peraturan yang baik.

Hal ini sesuai prinsip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022.

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang sesuai UU No. 21 Tahun 2011 (UU OJK) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK), OJK bertanggung jawab memastikan kegiatan sektor jasa keuangan berjalan secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan untuk melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2025