Bisnis.com, JAKARTA— Digital Realty menilai keberadaan pusat data (data center) di kawasan pusat kota (in-town) masih memiliki peran strategis, terutama untuk mendukung layanan berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) yang membutuhkan latensi rendah.

CFO Digital Realty, Krishna Worotikan, menjelaskan perkembangan teknologi AI telah mendorong peningkatan kebutuhan daya secara signifikan.

Jika sebelumnya beban kerja non-AI hanya berada di kisaran 10 kilowatt, kini angkanya melonjak menjadi lebih dari 100 kilowatt.

Kondisi ini menuntut ketersediaan dan distribusi daya yang jauh lebih besar, terutama dengan adanya perbedaan antara kawasan pusat Jakarta dan wilayah di luar kota.

Dia menambahkan, kebutuhan infrastruktur juga berbeda untuk setiap jenis beban kerja, seperti pelatihan AI (AI training) dan penerapan AI (AI inference).

“Untuk pelatihan AI, lokasi yang agak jauh dari pusat kota masih bisa digunakan. Tapi untuk penerapan AI di tahap produksi yang membutuhkan waktu respons cepat, pusat kota Jakarta menjadi pilihan untuk mengurangi latensi. Itu salah satu tantangannya,” kata Krishna dalam acara Citi Data Center Day Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, Krishna juga menekankan pentingnya mencari solusi berkelanjutan bagi kebutuhan daya dan pengelolaan panas yang dihasilkan pusat data.

Dia mencontohkan beberapa inisiatif yang telah dilakukan Digital Realty di luar negeri. Salah satunya melalui proyek di kampus Frankfurt dan Seattle, di mana panas buangan dimanfaatkan kembali untuk mendukung fasilitas lain.

Di Seattle, misalnya, kampus Amazon menggunakan sebagian panas dari pusat data Digital Realty sebagai sumber pemanas.

Langkah ini tidak hanya membantu mengurangi panas buangan, tetapi juga menekan waktu dan energi yang sebelumnya dibutuhkan untuk mengatasinya, sehingga masalah tersebut kini berhasil diubah menjadi solusi.

Lebih lanjut, dia menyebut Singapura sebagai salah satu contoh penerapan energi hijau yang sudah berjalan efektif di kawasan Asia Tenggara.

“Mulai 2025, seluruh operasi kami di sana sudah 100% menggunakan energi terbarukan. Ada beberapa cara yang kami lakukan,” katanya.

Krishna mengungkapkan untuk mencapai operasi berbasis 100% energi terbarukan di Singapura, Digital Realty menerapkan sejumlah langkah, mulai dari penggunaan biomassa hingga pemasangan panel surya di atap dua kampusnya, yakni.

Sisa kebutuhan energi hijau dipenuhi melalui pembelian kredit karbon (public credits) sebagai kompensasi.

Dia menambahkan, upaya tersebut sejalan dengan regulasi pemerintah Singapura yang mewajibkan penggunaan energi terbarukan bagi operator pusat data baru. Menurutnya, Indonesia masih memiliki perjalanan panjang menuju target serupa, tetapi dapat banyak belajar dari pengalaman negara tetangga yang sudah lebih dulu menerapkannya.

Di sisi lain, Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memperkirakan dalam tiga hingga lima tahun mendatang, tren pembangunan pusat data di Indonesia akan bergeser dari kawasan pusat kota menuju wilayah pinggiran atau suburban.

Ketua IDPRO, Hendra Suryakusuma, mengatakan saat ini geliat pembangunan pusat data di pusat kota, khususnya Jakarta, masih sangat intens.

Namun dalam jangka menengah hingga panjang, arah pengembangan akan beralih ke luar kota.

“Kita juga tidak bisa mengabaikan bahwa dalam mungkin jangka menengah, menengah itu artinya 3–5 tahun ya, hingga panjang itu 10 tahun, akan terjadi pergeseran ke arah suburban atau daerah luar kota ya,” katanya.

Menurutnya, pergeseran ini didorong oleh harga tanah yang tinggi di Jakarta serta keterbatasan kapasitas energi dan lahan di ibu kota. Kini, wilayah seperti Bekasi, Jababeka, Karawang, dan Tangerang menjadi magnet baru bagi pelaku industri pusat data berkat dukungan infrastruktur kelistrikan dan konektivitas yang memadai.

Selain itu, kawasan ekonomi khusus seperti Nongsa Digital Park di Batam juga semakin menarik perhatian industri.

“Di Nongsa Digital Park, 42 hektare khusus untuk pelaku industri data center. Ada 9 pemain di sana dan lahannya sudah laku semua. Kalau ada wilayah seperti di Nongsa, itu juga karena tidak ada import duty[bea masuk], tidak ada pajak penambahan nilai, itu juga menarik gitu ya,” kata Hendra.

Bisnis.com, JAKARTA — Maxim Indonesia berharap seluruh pemangku kepentingan dilibatkan dalam pembahasan Peraturan Presiden (Perpres) tentang transportasi online, termasuk kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) dan persaingan usaha di sektor tersebut.

Development Director Maxim Indonesia, Dirhamsyah, mengatakan pihaknya belum dapat berkomentar banyak mengenai rencana penerbitan aturan tersebut. Terlebih Maxim juga belum menerima undangan ataupun dokumen resmi untuk melakukan pembahasan bersama terkait penyusunan Perpres transportasi daring tersebut.

Namun demikian, Dirhamsyah mengatakan pihaknya berharap agar proses penyusunan aturan ini dilakukan secara inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan

“Termasuk didalamnya adalah perusahaan e-hailing agar terciptanya regulasi yang berimbang dan berkelanjutan,” kata Dirhamsyah kepada Bisnis pada Senin (27/10/2025).

Menurut dia, Maxim siap berpartisipasi aktif memberikan masukan dari perspektif industri untuk mewujudkan keputusan terbaik demi keberlanjutan ekosistem transportasi daring di Indonesia.

Sebagai penyedia layanan transportasi berbasis aplikasi, lanjut Dirhamsyah, Maxim percaya kebijakan yang tepat dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi para mitra pengemudi tanpa mengurangi fleksibilitas kerja yang selama ini menjadi keunggulan utama model kemitraan di sektor ini.

Terkait dengan pengaturan tarif, dia mengatakan Maxim berkomitmen untuk terus menyesuaikan kebijakan internal sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dengan tetap menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat dan keberlanjutan pendapatan bagi mitra pengemudi.

Dia juga menekankan pentingnya keselarasan antara regulasi tarif yang ditetapkan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar tercipta peraturan yang adil bagi semua pihak.

“Serta berimbang, untuk menjaga stabilitas pasar, pendapatan mitra pengemudi, dan keberlanjutan perusahaan e-hailing,” tutur Dirhamsyah.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres) yang akan mengatur kesejahteraan para pengemudi ojol sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih sehat antarperusahaan aplikasi transportasi daring. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025).

“Sedang dikomunikasikan semua. Ya makanya kan dari draft itu. Kemudian kami pelajari. Kemudian ada yang masih perlu dikomunikasikan dengan semua pihak. Kami cari jalan keluar terbaik,” kata Prasetyo.

Menurutnya, penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online dipanggil untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Prasetyo menegaskan regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat. Sementara ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Investment Authority (INA) menilai pemerintah perlu memperkuat pemberian insentif bagi investor asing agar minat penanaman modal di sektor pusat data (data center) tetap terjaga.

Head of Digital Infrastructure, Transportation & Logistics Investments INA, Johan Batubara, mencontohkan kawasan Batam yang memiliki keunggulan sebagai free trade zone, sehingga biaya impor peralatan dapat ditekan.

“Jika diberlakukan bea masuk 10–15%, itu bisa langsung menaikkan biaya secara signifikan bukan hanya untuk operator, tapi juga penyewa,” kata Johan dalam acara Citi Data Center Day 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Johan menjelaskan, secara fundamental daya tarik Indonesia sebagai lokasi pengembangan pusat data terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang dinilai unggul dari sisi ketersediaan listrik, lahan, serta infrastruktur pendukung seperti konektivitas dan pasokan air.

Menurutnya, pembangunan pusat data membutuhkan modal yang besar. Untuk membangun pusat data saja dibutuhkan sekitar US$10 juta atau sekitar Rp166,21 miliar per megawatt.

Dia menambahkan, bagi penyewa pusat data, biaya yang harus ditanggung bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat lebih besar. Karena itu, kebijakan insentif menjadi krusial untuk menjaga daya tarik investasi.

Selain faktor biaya, Johan menilai Indonesia juga memiliki keunggulan lain dari sisi efisiensi energi dan fleksibilitas regulasi, terutama di kawasan perdagangan bebas.

Indonesia memang memiliki biaya energi yang lebih murah, dan kawasan perdagangan bebas membuat proses implementasi lebih mudah dan fleksibel, termasuk dalam hal regulasi data.

“Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai instansi pemerintah agar ada kompromi kebijakan,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Johan menyampaikan bahwa minat investor global terhadap sektor pusat data sangat tinggi.

Dia menilai modal pada dasarnya sudah tersedia, namun tantangan utama saat ini adalah pada keahlian dan kemampuan eksekusi dari pelaku lokal.

Karena itu, INA juga membuka peluang kemitraan strategis dengan pemerintah, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan.

“Kami juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan, karena sektor pusat data bisa menjadi anchor buyer listrik yang besar, menjaga keseimbangan suplai energi nasional,” tuturnya.

Johan menambahkan, pembiayaan industri pusat data saat ini masih didominasi oleh bank-bank regional yang memiliki jaringan lintas negara.

“Untuk saat ini, karena industri pusat data masih relatif baru di kawasan ini, sebagian besar pembiayaan masih bersifat lokal berdasarkan aset lokal. Bank-bank regional dengan cakupan dan kehadiran di berbagai pasar memiliki keunggulan. Biasanya mereka menggunakan neraca mereka sendiri untuk pembiayaan, dan pihak yang memiliki jaringan lintas negara akan menjadi pemenang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) Indonesia menyebut kehadiran teknologikecerdasan buatan (AI) membuat kebutuhan terhadap layanan data center meningkat. Namun, sejalan dengan peningkatan itu, ongkos yang harus disiapkan juga membesar.

Country Head ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) Indonesia, Hendrikus Gozali, mengatakan perubahan kebutuhan kapasitas menjadi salah satu indikator utama pergeseran teknologi di industri pusat data.

“Ketika kami memulai pembangunan fasilitas di Indonesia, desainnya masih berdasarkan kebutuhan cloud 2.0, yaitu satu rak dengan kapasitas 8 kilowatt. Namun ketika pembangunan selesai, kebutuhannya bukan 8 lagi,” kata Hendrikus dalam City Data Centre Day 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut Hendrikus, peningkatan permintaan daya terus terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Hendrikus menuturkan bahwa saat ini pihaknya telah menyiapkan kapasitas hingga 40 kilowatt dan sebagian dari kapasitas tersebut sudah mulai terisi.

Dia menjelaskan, tren peningkatan kapasitas ini semakin pesat seiring dengan perkembangan chip dan teknologi AI.

Hendrikus mengatakan saat ini sudah muncul teknologi baru seperti Blackwell yang memiliki kapasitas hingga 130–150 kilowatt. Bahkan, menurutnya, Nvidia telah mengumumkan rencana meluncurkan chip dengan kebutuhan daya mencapai 600 kilowatt pada 2027.

Dia menilai perubahan ini sangat signifikan dan menjadi momentum penting bagi pertumbuhan bisnis data center.

“Itu benar-benar berbeda. Jadi, soal kapasitas ini sangat menarik karena di sinilah kita bisa terus bertumbuh,” ujarnya.

Hendrikus menambahkan, skala kebutuhan kini meningkat berkali lipat.

“Kebutuhan yang dulu hanya 2 megawatt kini menjadi 20 megawatt, dan sekarang kita berbicara tentang perusahaan yang ingin memiliki fasilitas hingga 100 megawatt. Hal ini karena pelatihan AI membutuhkan latensi yang sangat rendah,” tuturnya.

Hendrikus menjelaskan tantangan utama bagi industri pusat data saat ini adalah memperoleh dukungan pembiayaan dari perbankan, termasuk dalam hal pengadaan lahan (land banking) dan ketersediaan pasokan listrik (power banking).

Menurutnya, dua hal tersebut kini menjadi fokus utama investasi industri data center.

“Di situlah biaya investasi akan berfokus. Saya melihat land banking dan power banking sebagai sesuatu yang menarik. Power banking berarti kita harus memiliki pasokan listrik yang memadai,” katanya.

Dia juga menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur dasar untuk mendukung ekspansi data center di kawasan Asia Tenggara.

“Kita juga harus memiliki lahan. Misalnya, seperti yang Anda lihat di Thailand, mereka pindah dari Johor ke Thailand. Tapi sekarang di Thailand muncul masalah baru, pasokan listrik terbatas. Karena itu, mereka kini melirik Jakarta, bukan Batam. Sebab biaya listrik bukan satu-satunya pertimbangan di sini,” ujar Hendrikus.

Lebih lanjut, dia menilai faktor geopolitik dan dukungan lembaga keuangan lokal turut berperan dalam menentukan arah ekspansi industri ini.

“Jadi, hal ini juga penting bagi pihak perbankan, yakni menentukan lokasi mana yang layak didukung, di mana bisnis akan bertumbuh. Ketika bisnis tidak berkembang, seperti yang saya katakan, itu seperti koloni energi, mereka pindah dari satu negara ke negara lain, mengekspor sumber daya, dan selesai,” katanya.

Bisnis.com, JAKARTA— Industri pusat data atau data center di Indonesia tengah memasuki fase baru dengan pembiayaan hijua sebagai salah satu kanal mendapatkan modal untuk ekspansi.

Country Head ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC) Indonesia, Hendrikus Gozali, mengatakan bank-bank lokal kini mulai merangkul pembiayaan untuk infrastruktur digital.

Hal ini menandai pergeseran dari pola pembiayaan tradisional yang selama ini lebih banyak mengalir ke sektor pertambangan dan infrastruktur fisik.

Menurut Hendrikus, terdapat dua perubahan besar dalam model pembiayaan yang kini menguntungkan pengembang pusat data, yakni adopsi konsep pembiayaan hijau dan struktur pembayaran yang lebih fleksibel.

“Mereka juga beralih dari amortisasi kaku ke model pembayaran penuh. Jadi ini sangat membantu pusat data untuk berkembang,” kata Hendrikus dalam acara Citi Data Center Day di Jakarta pada Senin (27/10/2025).

Lebih lanjut, Hendrikus mengungkapkan STT GDC secara global berkomitmen terhadap inisiatif hijau dan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG).

Baginya, komitmen terhadap ESG bukan hanya kewajiban korporasi, tetapi juga tanggung jawab moral.

Pendekatan tersebut, kata Hendrikus, membuat STT GDC semakin menarik bagi lembaga keuangan yang mencari proyek-proyek berkelanjutan.

Hendrikus menilai dorongan adopsi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dan beban kerja GPU (graphics processing unit) telah mengubah kebutuhan teknis pusat data secara drastis.

Kenaikan kebutuhan daya terus berlanjut seiring perkembangan teknologi chip AI.

Perubahan cepat ini membuat pengembang pusat data tidak hanya memikirkan modal proyek, tetapi juga strategi land banking (pengamanan lahan) dan power banking (jaminan pasokan listrik).

“Di sinilah biaya akan diinvestasikan. Jadi, saya pikir menarik, land banking dan power banking. Power banking artinya Anda perlu memiliki daya,” ucap Hendrikus.

Menurut Hendrikus, lembaga keuangan perlu memahami karakteristik bisnis pusat data yang sangat dinamis, baik dari sisi teknis maupun model kepemilikan dan kemitraan teknologi.

Tidak semua bank merespons dengan cara yang sama. Beberapa bank regional atau berbasis Tiongkok dinilai masih berhati-hati, sementara lembaga keuangan dari Timur Tengah dan Eropa menunjukkan minat lebih besar tergantung pada struktur proyek dan mitra teknologinya.

Hendrikus menyebut tantangan terbesar industri pusat data bukan berasal dari sisi teknologi, melainkan faktor eksternal seperti geopolitik, tarif, dan kebijakan kedaulatan data. Selain itu, perubahan kebijakan energi dan tarif di negara tetangga dapat berdampak pada efisiensi dan valuasi aset.

Karena itu, Hendrikus menilai penting adanya koordinasi kebijakan publik dan dukungan pemerintah terhadap investor.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Hendrikus optimistis terhadap prospek industri pusat data di Indonesia. Dia melihat perhatian pemerintah terhadap pengembangan pusat data dan AI semakin meningkat.

“Indonesia sekarang, pemerintah sangat tertarik dengan pusat data. Mereka sedang banyak bekerja. Mereka benar-benar ingin menjadi negara AI pertama di Asia Tenggara,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia butuh investasi sebesar US$3,2 miliar atau Rp53,21 triliun untuk memenuhi kebutuhan komputasi awan Indonesia, yang berdampak pada tumbuhnya AI Berdaulat,

Dalam laporan Empowering Indonesia Report 2025 bertema “AI Berdaulat jadi Fondasi Pertumbuhan Menuju Indonesia Emas 2045” yang dirilis oleh Indosat bekerja sama dengan Komdigi, dan Twimbit, disebutkan bahwa AI berdaulat diproyeksikan menambah hingga US$140 miliar atau Rp2.321,3 triliun terhadap PDB Indonesia pada 2030.

AI berdaulat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi tahunan hingga 6,8%. Namun, untuk mencapai angka tersebut terdapat beberapa pilar yang perlu disiapkan, termasuk investasi pada teknologi komputasi.

“Dari sisi kesiapan infrastruktur, Indonesia membutuhkan investasi sebesar US$3,2 miliar hingga 2030 untuk memenuhi kebutuhan komputasi nasional,” kata Founder and CEO Twimbit Manoj Menon di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Manoj mengatakan selain investasi pada komputasi, Indonesia juga butuh pengembangan 400.000 talenta AI pada 2030, dengan investasi sebesar US$968 juta untuk pendidikan, pelatihan, dan reskilling tenaga kerja.

Manoj menyampaikan lima pilar utama yang harus diperkuat menuju kedaulatan AI yaitu infrastruktur digital andal, tenaga kerja AI berkelanjutan, industri AI yang tumbuh, riset dan pengembangan yang mumpuni, serta regulasi dan etika yang kokoh.

Selain itu menurut laporan Empowering 2025, penerapan AI berdaulat juga dapat mendorong peningkatan produktivitas hingga 18% di sektor jasa, 15–20% di manufaktur, dan 5–8% di pertanian, menjadikannya faktor utama dalam memperkuat daya saing dan efisiensi nasional.

Penekanan Komdigi

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan AI bukan hanya soal teknologi, tetapi tentang kemandirian bangsa. Dia menekankan kedaulatan AI adalah membangun teknologi AI yang merefleksikan nilai-nilai Pancasila.

“Selain itu menjamin etika dan keamanan, serta memastikan manfaatnya dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” kata Nezar.

Sementara itu President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison Vikram Sinha mengatakan kedaulatan AI bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang membangun masa depan yang dimiliki dan dikendalikan oleh Indonesia sendiri.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) berencana Pusat Data Nasional (PDN) menjadi 3 pada 2029. Selain itu penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diharapkan juga mencapai 100%.

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat, ASN, pelaku usaha, dan pihak lainnya. Sistem ini terus disempurnakan dan membutuhkan dukungan pusat data untuk mengintegrasikan data.

Dalam draft Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) tentang Rencana Strategis Komdigi 2025-2029 yang didapat Bisnis, Senin (27/10/2025), Komdigi menyampaikan penyediaan PDN merupakan komponen utama Digital Public Infrastructure (DPI), yang berfungsi menghubungkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan jaringan intra-pemerintah (JIP).

Kebijakan pusat data diarahkan untuk menyelenggarakan ekosistem pusat data nasional yang mengoptimalkan penyimpanan dan pemanfaatan data strategis nasional, memperkuat tata kelola dan regulasi melalui rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pusat Data Nasional yang sedang disiapkan pada 2025 dan meningkatkan interoperabilitas antar-instansi melalui integrasi layanan berbasis Government Cloud (GovCloud) dan infrastruktur SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik).

Komdigi berencana pada 2025 seluruh masalah PDN-1 dapat selesai dan PDN-2 di Batam dapat direaktivasi kembali. Pada 2026-2027, PDN-1 & PDN-2 telah berjalan secara normal dan mulai diintegrasikan sistem data antar kementerian dan lembaga.

“Pada 2026-2027, penambahan PDN-3 di wilayah timur Indonesia; utilisasi nasional minimal 85%” tulis Komdigi.

Dokumen tersebut mengungkap hingga 2024, pembangunan PDN-1 sudah mencapai 97%, namun masih terkendala instalasi IT dan sertifikasi kelayakan fungsi. Alhasil, hingga saat ini PDN-1 tak kunjung dioperasikan. Sementara PDN-2 masih 2,4% perkembangannya akibat pembatalan pendanaan dari Korea EDCF, yang akan dialihkan dengan skema PPP baru pada 2025.

Komdigi menyampaikan PDN ke depan akan terhubung dalam sistem multi-region dan disaster recovery, yang artinya data pemerintahan dapat diduplikasi otomatis antarpusat data untuk menjamin kontinuitas layanan publik digital nasional.

Secara umum, terkait tata kelola data yang ingin dicapai Komdigi pada 2029 antara lain pengoperasian 3 pusat data nasional aktif di barat, tengah, dan timur. Kemudian 85% layanan pemerintah sudah beralih ke PDN berbasis government cloud.

Lebih lanjut 100% portal data kementerian dan lembaga dan pemda saling terhubung lewat sistem data exchange. “Standar uptime PDN ≥ 99,98% dengan sertifikasi Tier-3 internasional,” tulis di dalam renstra.

Dengan pendekatan ini, PDN diharapkan menjadi landasan integrasi SPBE nasional, memperkuat kedaulatan data pemerintah, dan memastikan setiap informasi publik tersimpan aman di dalam negeri hingga 2029.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mewajibkan kepada para pemenang lelang pita 1,4 GHz, PT Telemedia Komunikasi Pratama dan PT Eka Mas Republik untuk menghubungkan 20 juta rumah dengan internet murah.

Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan baru karena selain harus menyiapkan ekosistem 1,4 GHz yang belum matang dan berinvestasi pada perangkat base transceiver station (BTS), keduanya juga harus dapat menyeimbangkan keuangan dengan harga internet rumah yang murah.

Sekadar informasi, Telemedia Komunikasi Pratama merupakan anak usaha dari PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI). Sementara itu Eka Mas Republik atau MyRepublic adalah anak usaha PT Dian Swastatika Sentosa Tbk. (DSSA).

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid meminta WIFI dan DSSA untuk merealisasikan target pembangunan 20 juta koneksi internet rumah (fixed broadband) sebagai bagian dari komitmen pengembangan konektivitas nasional.

“Jadi memang kepada pemenangnya [lelang 1,4 Ghz] kita berikan target ataupun komitmen untuk membangun 20 juta koneksi internet rumah,” kata Meutya, Kamis (23/10/2025).

Menurut dia, hasil pembangunan jaringan dari lelang frekuensi ini kemungkinan belum akan terasa secara signifikan dalam waktu dekat, namun diperkirakan mulai berdampak pada 2026.

Sebelumnya, Komdigi telah membuka lelang pita frekuensi 1,4 GHz yang bertujuan menentukan pengguna pita frekuensi radio di seluruh regional, sesuai dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio pada pita 1,4 GHz.

Seleksi ini juga ditujukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan spektrum bagi layanan akses nirkabel pita lebar. Melalui lelang tersebut, pemerintah berharap dapat memperluas jangkauan akses internet berbasis jaringan pita lebar tetap atau fixed broadband, menghadirkan layanan dengan harga terjangkau sesuai rata-rata konsumsi rumah tangga telekomunikasi di wilayah perdesaan, meningkatkan kecepatan unduh, serta mempercepat penggelaran jaringan serat optik.

Dalam hasil seleksi,WIFI memenangkan Regional I yang meliputi Pulau Jawa, Maluku, dan Papua, dengan penawaran tertinggi senilai Rp403,7 miliar. WIFI mengungguli PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM) dengan penawaran Rp399 miliar, dan PT Eka Mas Republik sebesar Rp331 miliar.

Sementara itu, DSSA memenangkan Regional II yang meliputi Sumatra, Bali, dan Nusa Tenggara dengan penawaran Rp300,8 miliar, lebih tinggi dari Telkom (Rp259 miliar) dan Telemedia (Rp136 miliar). Eka Mas juga menjadi pemenang Regional III yang mencakup Kalimantan dan Sulawesi dengan harga penawaran Rp100 miliar, mengalahkan Telkom (Rp80 miliar) dan Telemedia (Rp64 miliar).

Pada tahun pertama, para pemenang lelang diwajibkan membayar dua kali nilai penawaran, kemudian membayar sesuai nilai penawaran selama sembilan tahun berikutnya.

2X Pencapaian IndiHome

Adapun target 20 juta rumah terhubung internet murah setara dua kali lipat dari torehan pelanggan pemimpin pasar fixed broadband IndiHome. Selama lebih dari 10 tahun beroperasi, IndiHome dapat melayani 10,1 juta pelanggan internet rumah per Juni 2025.

Jumlah pelanggan itu tumbuh 10% secara tahunan. Pencapaian tersebut merupakan kerja keras Telkom-Telkomsel yang berfokus pada dua jalur utama yaitu untuk pemasaran dan layanan purna jual IndiHome.

Dalam mencapai target tersebut, Telkom mengandalkan sejumlah strategi, termasuk mendorong tenaga pemasar yang lebih banyak lewat program Sobat IndiHome.

Informasi yang beredar lebih dari 31.000 Sobat IndiHome di seluruh Indonesia yang bertugas melakukan penawaran layanan door-to-door dan mendukung akuisisi pelanggan baru.

Anggota ini bekerja sebagai tenaga lepas yang mendapat komisi berdasarkan keberhasilan mendapatkan pelanggan baru. Telkom juga mengandalkan sekitar 16.000 teknisi yang menangani instalasi dan layanan purna jual kepada pelanggan berdasarkan data terakhir pada 2022.

Peluang dan Tantangan

Komdigi menyebut frekuensi 1,4 GHz dapat membantu memperluas jangkauan akses internet broadband, khususnya untuk wilayah yang belum terjangkau fiber optik atau infrastruktur kabel. Pita ini nantinya akan digunakan untuk Fixed Wireless Access (FWA) dan kebutuhan internet rumah.

Kecepatan internet yang diberikan besar seperti internet tetap, namun perusahaan telekomunikasi tidak perlu usaha keras untuk menarik kabel ke rumah-rumah untuk menjangkau pelanggan, sehingga secara ongkos seharusnya lebih murah dan mudah dalam menjangkau pelanggan.

Sementara itu dari sisi tantangan, kesiapan ekosistem menjadi salah satu tantangan yang akan dihadapi oleh perusahaan telekomunikasi dalam pengembangan layanan data di pita frekuensi 1,4 GHz. Adapun pita frekuensi 1,4 GHz termasuk kategori mid band atau frekuensi pita tengah yang memiliki karakteristik jangkauan lumayan luas dan kapasitas besar.

Head of Asia Pacific GSMA Julian Gorman mengatakan tantangan utama dalam pemanfaatan frekuensi 1,4 GHz berkaitan dengan kesiapan ekosistem pendukung yang masih minim.

“Masalah utama dari teknologi 1,4 GHz adalah ukuran ekosistemnya,” ujar Julian.

Dia menjelaskan bahwa setiap pita frekuensi yang dialokasikan membutuhkan ekosistem komprehensif agar dapat dimanfaatkan secara efektif—dari pembuat chip, antena, hingga produsen perangkat yang dapat mendukung spektrum tersebut.

Di berbagai belahan dunia, pita frekuensi paling populer yang lebih dulu diadopsi secara masif adalah 3,5 GHz, diikuti dengan 2,6 GHz. Pita-pita ini mendapat sambutan luas karena didukung oleh rantai pasok global yang matang dan biaya produksi perangkat yang efisien karena skala adopsi yang besar.

Sebaliknya, pita 1,4 GHz hanya digunakan secara sporadis di beberapa wilayah dunia, sehingga keberadaan perangkat, chip, dan dukungan teknis lainnya masih relatif terbatas.

PT Solusi Sinergi Digital Tbk. (WIFI) atau Surge mengumumkan penandatanganan perjanjian kerja sama multi-tahun dengan Qualcomm Technologies, Inc. untuk penyediaan solusi platform Qualcomm Dragonwing FWA yang akan mendukung proyek broadband terjangkau Surge.

Direktur Solusi Sinergi Digital Shannedy Ong menjelaskan kolaborasi ini merupakan pencapaian penting dalam misi WIFI untuk menghadirkan konektivitas broadband terjangkau ke seluruh pelosok Indonesia.

“Dengan memanfaatkan platform Dragonwing FWA dalam perangkat CPE FWA 1,4 GHz kami, Surge dapat mempercepat penetrasi broadband dan menghadirkan akses internet cepat dan terjangkau bagi jutaan rumah tangga yang selama ini belum terlayani dengan baik,” ujar Shannedy dalam keterangan resminya, Rabu (22/10/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan sebanyak 38 kabupaten/kota di seluruh Indonesia akan terhubung dengan internet berkecepatan 1 Gigabit per detik (Gbps) pada 2029.

Dalam dokumen rencana strategis Komdigi 2025-2029, pada 2026 hanya ada 1 kota yang akan terhubung dengan internet 1 Gbps.

Lompatan terjadi pada 2027 dengan target mencapai 29 kota/kabupaten. Kemudian pada 2028 rencananya hanya bertambah 1 kota/kabupaten sehingga total mencapai 30 kota/kabupaten. Terakhir, pada 2029 diharapkan sebanyak 38 kota/kabupaten.

Dalam draft Renstra Komdigi 2025-2029 yang diperoleh Bisnis, untuk memenuhi target kinerja dan memberikan kontribusi dalam pembangunan jangka menengah periode Tahun 2025-2029 dibutuhkan kerangka pendanaan yang memadai.

Selain menghubungkan puluhan kota dengan internet 1 Gbps, Komdigi juga menargetkan pada 2029 seluruh atau 100% desa dan kelurahan memiliki akses 4G. Kemudia, Fixed broadband menjangkau seluruh kecamatan melalui serat optik.

Khusus untuk satelit multifungsi SATRIA-1 sepenuhnya beroperasi dan mencakup titik publik strategis. “Palapa Ring dioptimalkan hingga utilisasi di atas 80%,” tulis dalam Renstra.

Pendanaan pembangunan pada Komdigi akan bersumber dari Rupiah Murni, Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) di luar Badan Layanan Umum (Non-BLU), PNBP BLU, serta juga Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN).

Komdigi berkomitmen untuk mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel, optimal dan transparan serta tetap fokus pada pencapaian sasaran program dan kegiatan untuk mendukung terwujudnya agenda pembangunan nasional.

Komdigi menyampaikan Rencana Strategis Kementerian Komunikasi dan Digital 2025-2029 merupakan dokumen yang dirancang untuk menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang di tengah dinamika transformasi digital yang semakin berkembang.

Searah dengan visi pembangunan nasional ke depan menuju Indonesia Emas 2045, dokumen ini mengintegrasikan visi dan misi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2025-2029 fase pertama dan RPJMN 2025-2029.

Dokumen ini mengungkap kebutuhan dan tantangan di bidang komunikasi dan digital guna Mewujudkan Transformasi Digital Bermakna Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Digital Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto akan mengeluarkan peraturan presiden (perpres) yang mengatur kesejahteraan para pengemudi driver ojek online mitra Gojek, Grab, Maxim dan lain sebagainya. Beberapa poin penting dibahas termasuk soal status pengemudi dan tarif.

Hal itu diungkapkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui di Kantor Sekretariat Negara (Kemensesneg), Jakarta, Jumat (24/10/2025). Hadi menjelaskan penyusunan aturan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna, yang sebelumnya meminta agar dua perusahaan besar penyedia jasa ojek online untuk membahas kesejahteraan pengemudi dan persaingan usaha yang adil.

Prasetyo menegaskan bahwa regulasi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari status kerja pengemudi, pengaturan tarif, hingga perlindungan sosial bagi para mitra ojol.

“Iya, terutama juga perlindungan kepada teman-teman ojol,” ujarnya.

Dia menambahkan, bentuk regulasi yang sedang dirancang kemungkinan besar berupa Peraturan Presiden (Perpres) agar proses penyusunannya dapat dilakukan dengan cepat.

“Mungkin Perpres, biar lebih cepat,” kata Prasetyo.

Ketika ditanya soal target waktu penerbitan aturan tersebut, Prasetyo memastikan penyelesaiannya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Secepatnya, [tahun ini] sangat mungkin. Sudah ada tinggal ada [bahannya] beberapa yang masih kami harus cari titik temunya. Tapi secara umum kan sudah hampir semua,” tegasnya.

Masih Dimatangkan Bersama Aplikator

Mensesneg juga mengonfirmasi bahwa pemerintah masih akan melakukan pertemuan lanjutan dengan perusahaan aplikator ojek online untuk menyamakan pandangan sebelum aturan ditetapkan.

“Oh iya, pasti [akan ada pertemuan lagi],” tambah Prasetyo saat ditanya soal rencana pembahasan lanjutan dengan para pemangku kepentingan.

Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meminta platform ojek online seperti Gojek, Grab, Maxim, dan lain sebagainya untuk menjalankan persaingan secara sehat dan meningkatkan perlindungan bagi para pengemudi ojek daring (online) di Tanah Air.

Dalam momen tersebut, Kepala negara mengaku bahwa belum lama ini pemerintahannya tengah menjalin komunikasi intensif dengan dua perusahaan transportasi daring terbesar di Indonesia guna menjamin keamanan kerja dan mencegah persaingan usaha yang merugikan para pengemudi.

"Kami sedang berdiskusi dengan perusahaan-perusahaan besar ojek daring untuk mencari solusi terbaik bagi para pengemudi, demi efisiensi dan perlindungan agar tidak terjadi persaingan yang merusak. Kami ingin menciptakan lapangan kerja yang terjamin untuk para pengemudi online,” tuturnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (20/10/2025) Prabowo Subianto menegaskan pentingnya menciptakan persaingan sehat antarperusahaan ojek daring.

Meskipun tidak menyebutkan nama secara spesifik, tetapi dua perusahaan yang dimaksud diyakini merujuk pada Gojek, unit dari GoTo, dan Grab, yang telah mendominasi pasar ojek daring di Indonesia selama bertahun-tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – Upaya mempersempit kesenjangan digital di Sulawesi Tengah mendapat dorongan baru dengan pemerataan akses internet hingga ke titik-titik blank spot.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah resmi menjalin kerja sama dengan PT Telkom Satelit Indonesia (Telkomsat) untuk mempercepat pemerataan akses internet dan transformasi digital di wilayah tersebut.

Kerja sama ini menjadi bagian dari program Pemprov Sulteng, yang menargetkan penuntasan titik-titik blank spot, perluasan jaringan komunikasi berbasis satelit, dan penguatan sistem pelayanan publik berbasis data.

Langkah ini dinilai penting mengingat sebagian besar wilayah Sulteng, terutama daerah pesisir dan pegunungan, masih memiliki keterbatasan koneksi yang menghambat akses informasi dan layanan publik.

Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid mengatakan, kesenjangan digital menjadi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.

“Ketika masyarakat tidak dapat mengakses informasi dan berkomunikasi dengan pemerintah, pelayanan publik menjadi timpang dan pembangunan tidak akan berjalan merata,” ujarnya, dilansir Minggu (26/10/2025).

Dia menegaskan, integrasi teknologi akan menjadi fondasi berbagai program unggulan Pemprov Sulteng seperti Berani Cerdas, Berani Sehat, hingga Berani Makmur yang kini diarahkan menuju sistem kerja berbasis data.

Sementara itu, Direktur Utama Telkomsat Lukman Hakim Abd Rauf mengatakan, kolaborasi ini merupakan bentuk dukungan nyata terhadap misi digitalisasi daerah.

“Satelit berperan penting menjangkau daerah-daerah terpencil yang belum tersentuh jaringan fiber atau seluler. Kami ingin memastikan masyarakat di seluruh pelosok, bahkan di kepulauan dan perairan, bisa menikmati akses digital yang setara,” ujarnya.

Menurutnya, berdasarkan riset nasional, sejumlah wilayah di Indonesia—termasuk sebagian area barat dan tengah—masih tergolong blank spot. Teknologi satelit menjadi solusi paling efisien untuk memperluas jangkauan internet tanpa menunggu pembangunan infrastruktur darat yang panjang.

Dalam tahap implementasi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menugaskan Diskominfosantik dan Bappeda untuk mengawal pemanfaatan data digital, termasuk pengembangan model layanan berbasis komunitas dan fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, serta kampung nelayan digital.

Telkomsat menilai kerja sama ini bukan sekadar memperluas jaringan, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat lokal.

Transformasi digital diharapkan mampu mendorong ekonomi berbasis data, peningkatan literasi digital, serta inklusi ekonomi di wilayah yang selama ini tertinggal secara konektivitas.

“Tujuan akhirnya bukan hanya memperluas sinyal, tetapi juga memperluas kesempatan masyarakat untuk tumbuh dan berdaya di era digital,” tutur Lukman.

Bisnis.com, JAKARTA - Telkomsel Ventures, melalui platform akselerator Telkomsel Innovation Center (TINC) yang bekerjasama dengan AppWorks, sukses menggelar TINC Demo Day Batch X di Jakarta (23/10). Acara ini menjadi puncak program akselerasi yang menampilkan kemajuan proof-of-concept (PoC) dari enam startup terpilih yang telah melalui kolaborasi intensif dengan Telkomsel sejak TINC Pitching Day pada Juni 2025.

Pada tahap ini, startup TINC Batch X mempresentasikan solusi mereka di tahap Demo Day agar dapat diintegrasikan dengan ekosistem Telkomsel untuk selanjutnya mendapatkan dukungan bisnis, teknis, serta memperluas potensi kolaborasi strategis.

CEO Telkomsel Ventures, Mia Melinda menyampaikan, "Kami sangat mengapresiasi dedikasi dan progres yang ditunjukkan oleh startup. Masing-masing telah menunjukkan komitmen luar biasa dalam mengembangkan solusi yang tidak hanya inovatif tetapi juga relevan dengan kebutuhan pasar. Melalui TINC, kami membangun ruang kolaborasi di mana korporasi dan startup bisa bekerja sama untuk menghadirkan solusi digital yang relevan bagi Indonesia.”

Demo Day TINC Batch X dihadiri oleh perwakilan korporasi, investor, pendiri startup, dan profesional industri yang bersama-sama membentuk jejaring kolaborasi untuk memperkuat ekosistem digital Indonesia.

Enam Startup Inovatif TINC Batch X

Keenam startup yang tampil di Demo Day merupakan hasil seleksi ketat dari 12 startup yang tampil pada TINC Pitching Day sebelumnya. Mereka menampilkan solusi inovatif dari berbagai sektor:

• Cavos: Voice AI untuk contact centers.
• id: Platform di sektor beasiswa dan pengembangan karier.
• Truely : eSIM pintar yang otomatis menghubungkan traveler secara praktis.
• 3T GDS Technology Inc.: Platform B2B untuk e-voucher digital lintas negara.
• ai: Cybersecurity hyperautonomous dengan agentic AI
• SmartRetail: Optimalisasi touchpoint offline lewat pengukuran audiens & reward berbasis AI.

Pada kesempatan yang sama, AppWorks juga menghadirkan enam startup potensial dari kawasan regional yang siap berkembang di pasar Indonesia, serperti Gapai (Indonesia), Farmio (Singapura): AI Momofin (Indonesia), Trainge (Taiwan), Tokban (Indonesia), dan Alpha Story (Singapura).

Partner AppWorks,Jamie Lin, menuturkan, "Kemitraan kami dengan TINC berfokus pada percepatan inovasi regional. Batch X membuktikan efek multiplier ketika startup berpotensi tinggi, korporasi, dan telco regional bersatu untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di Asia Tenggara.”

TINC Batch X Demo Day: Berbagai Upaya untuk Wujudkan Kolaborasi Strategis

Berbagai upaya dilaksakan sebagai bukti nyata kolaborasi antara startup dan korporasi di Demo Day Tinc Batch X, seperti penandatanganan Nota Kesepakatan Layanan Telkomsel Enterprise antara Telkomsel dengan SiCepat Ekspres mengenai Paket Telkomsel Khusus Kurir SiCepat, yang menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam menghadirkan solusi digital yang relevan untuk mendukung aktivitas dan produktivitas kurir.

Kolaborasi strategis dengan mitra korporasi seperti Astra Digital Internasional (ADI) juga turut dilakukan untuk memperluas jangkauan lintas industri untuk mendukung akselerasi inovasi dan transformasi digital Indonesia secara berkelanjutan.

Acara puncak TINC Batch X ini dilengkapi dengan adanya Panel Discussion oleh Kepala Divisi Business Planning & Expansion MRT Jakarta, R Samuel Ryan PP; Division Head Academy, Technology, & New Venture Astra, I Wayan Wisnu Anantawijaya; dan Vice President B2B/G2C Business Telkomsel, Jockie Heruseon yang berbagi wawasan mengenai tren dan peluang kolaborasi di ekosistem digital.

Kedepan, sebagai bagian dari komitmen jangka panjang, Telkomsel Ventures bersama AppWorks — akselerator dan firma venture capital regional yang telah mendukung ribuan founder di Asia Tenggara dan Taiwan — akan terus memperdalam kolaborasi untuk memperkuat program TINC berikutnya serta mendorong skala ekosistem inovasi Indonesia.

Tanya Jawab (FAQ)Telkomsel Innovation Center (TINC)

T: Apa itu TINC?

J: TINC merupakan program inkubasi dan akselerasi startup dari Telkomsel Ventures yang berfokus pada pengembangan solusi digital berbasis teknologi terkini seperti Internet of Things (IoT), Big Data, Artificial Intelligence (AI) dan Machine Learning, teknologi 5G, hingga Fintech. Sejak diluncurkan pada 2018, TINC telah menjadi corporate accelerator program yang mendorong kolaborasi antara Telkomsel dan inovator lokal dalam menciptakan solusi business-to-business (B2B) dan business-to-consumer (B2C).

T: Apakah peserta TINC mendapatkan bantuan pendanaan?

J: Fokus utama TINC adalah kolaborasi strategis dan pengembangan proof-of-concept (PoC). Meskipun tidak memberikan pendanaan secara langsung, startup yang berhasil menunjukkan potensi melalui PoC berpeluang mendapatkan koneksi ke jaringan investor Telkomsel Ventures dan mitra strategis, serta berkesempatan menuju tahap komersialisasi yang dapat mencakup pembiayaan lebih lanjut.

T: Bagaimana cara bergabung dengan TINC?

J: Startup dapat mendaftar melalui website resmi TINC atau kanal media sosial Instagram @tinc.id saat periode pendaftaran dibuka. Proses seleksi mencakup evaluasi ide bisnis, potensi teknologi, dan kesesuaian dengan kebutuhan ekosistem digital Telkomsel.