Bisnis.com, BATAM — Badan Pengusahaan (BP) Batam menyiapkan infrastruktur untuk mendukung pembangunan pusat data kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) di Batam. Dukungan itu menyusul rencana investasi Firmus Technologies Pty Ltd. dari Australia bersama Nvidia Corp. dan DayOne dari Singapura.

Firmus Technologies mengumumkan rencana tersebut pada Senin (29/6/2026). Perusahaan itu akan membangun kampus Nvidia DSX AI Factory berkapasitas 360 megawatt (MW) di Batam melalui kemitraan selama delapan tahun.

Pusat data itu ditargetkan mulai beroperasi pada kuartal I/2027. Sepanjang 2027–2028, fasilitas tersebut diproyeksikan menampung hingga 170.000 chip akselerator AI Nvidia, sehingga menjadi salah satu klaster komputasi AI terbesar yang direncanakan di Asia Tenggara.

Menurut Firmus Technologies, proyek itu juga diperkirakan menghasilkan perjanjian pembelian (purchase agreement) senilai US$25 miliar hingga US$30 miliar dalam enam tahun pertama operasional.

Wakil Kepala BP Batam Li Claudia Chandra mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan berbagai kebutuhan dasar agar proyek dapat berjalan sesuai rencana. Dukungan itu meliputi pasokan listrik, konektivitas digital, serta kemudahan layanan investasi.

“Kami ingin memastikan proyek strategis seperti ini dapat berjalan lancar dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan daya saing Batam,” ujar Li Claudia di Batam Centre, Senin (29/6/2026).

Menurut Li, masuknya Firmus Technologies bersama Nvidia dan DayOne menunjukkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi serta kesiapan infrastruktur di Batam. Dia menilai proyek tersebut dapat memperkuat posisi Batam dalam pengembangan ekonomi digital dan kecerdasan buatan.

BP Batam juga menilai investasi itu berpotensi menciptakan lapangan kerja bagi tenaga profesional. Selain itu, proyek tersebut diperkirakan memperkuat ekosistem teknologi digital serta membuka peluang alih pengetahuan dan teknologi di bidang AI.
Batam dalam beberapa tahun terakhir menjadi salah satu tujuan investasi pusat data di Asia Tenggara. Letaknya yang dekat dengan Singapura serta dukungan kawasan industri menjadi salah satu daya tarik bagi perusahaan teknologi global.

Indonesia sedang memasuki fase baru pembangunan infrastruktur digital. Investasi pusat data meningkat cepat, didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital, kebutuhan layanan cloud, dan ekspansi perusahaan teknologi global di Asia Tenggara. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek hyperscale data center bermunculan di Jakarta, Bekasi, hingga Batam dengan nilai investasi mencapai miliaran dolar AS.

Awal 2026, misalnya, perusahaan pusat data Digital Edge mengumumkan investasi sekitar US$4,5 miliar untuk membangun kampus pusat data kecerdasan buatan (AI) berkapasitas 500 MW di Bekasi. Di lokasi yang sama, proyek lain bahkan diproyeksikan memiliki potensi ekspansi hingga 1 GW. Angka ini menunjukkan bahwa pusat data bukan lagi sekadar infrastruktur digital pendukung. Dalam praktiknya, fasilitas semacam ini mulai menyerupai kawasan industri baru dengan kebutuhan listrik sangat besar.

Namun, ada satu hal yang sejauh ini jarang dibahas dalam diskusi pusat data di Indonesia: kesiapan sistem kelistrikan nasional.

Selama ini, pembahasan pusat data hampir selalu berhenti pada besarnya investasi dan potensi ekonomi digital. Perspektif energi sering kali hanya muncul sebagai catatan tambahan. Seolah kebutuhan listrik pusat data hanyalah beban baru yang otomatis bisa diserap sistem tenaga yang ada. Padahal, perkembangan pusat data berbasis AI membawa karakteristik yang sangat berbeda dibanding pusat data konvensional.

Pusat data AI dibangun di atas kluster komputasi berperforma tinggi yang menggunakan ribuan graphic processing unit (GPU) secara simultan. Kebutuhan dayanya jauh lebih besar dan harus tersedia stabil selama dua puluh empat jam penuh. Satu fasilitas hyperscale AI bahkan dapat membutuhkan listrik ratusan megawatt secara terus-menerus.

Karakteristik bebannya juga lebih dinamis. Pada pusat data konvensional, pola konsumsi listrik relatif stabil. Sebaliknya, proses pelatihan model AI dapat memicu perubahan beban sangat cepat dalam waktu singkat karena ribuan GPU bekerja bersamaan. Tantangannya bukan hanya soal menyediakan listrik dalam jumlah besar, tetapi juga menjaga kualitas dan kestabilan sistem ketika perubahan beban terjadi secara terus-menerus.

Di titik ini, persoalannya mulai bergeser dari isu digital menjadi isu ketenagalistrikan.

Sistem tenaga listrik Indonesia selama ini dirancang berdasarkan pola pertumbuhan konsumsi yang relatif bertahap. Sementara pusat data AI menghadirkan jenis permintaan baru: padat daya, terkonsentrasi di wilayah tertentu, tumbuh cepat, dan menuntut tingkat keandalan sangat tinggi. Dalam kondisi tertentu, pertumbuhan pusat data bahkan bisa mengubah proyeksi kebutuhan listrik lebih cepat daripada asumsi historis yang selama ini digunakan dalam perencanaan sistem tenaga.

Masalahnya, siklus pembangunan infrastruktur kelistrikan tidak bergerak secepat ekspansi industri digital. Ketika investasi pusat data dapat masuk dalam hitungan tahun, pembangunan pembangkit, transmisi, maupun penguatan jaringan membutuhkan waktu jauh lebih panjang. Jika tidak diantisipasi sejak awal, sistem tenaga akan terus berada dalam posisi reaktif, mengejar kebutuhan yang tumbuh lebih cepat daripada proses perencanaannya sendiri.

Risikonya bukan hanya pada sisi teknis kelistrikan. Dalam jangka panjang, keterlambatan sistem tenaga menopang kebutuhan pusat data justru dapat menjadi hambatan bagi investasi digital itu sendiri. Industri pusat data pada akhirnya akan mencari lokasi dengan pasokan listrik yang kuat, stabil, dan mampu memenuhi standar keandalan tinggi.

Karena itu, pembahasan mengenai pusat data AI seharusnya mulai masuk ke dalam konteks perencanaan energi nasional. Pertanyaannya bukan lagi sekadar di mana pusat data akan dibangun, melainkan apakah sistem kelistrikan nasional memang sudah disiapkan untuk menopang gelombang permintaan baru ini.

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah memasukkan pusat data berintensitas komputasi tinggi sebagai kategori tersendiri dalam perencanaan sistem tenaga nasional. Hingga saat ini, baik RUKN maupun RUPTL belum secara spesifik memetakan pusat data sebagai beban strategis dengan karakteristik unik. Padahal, pola konsumsi listrik pusat data AI berbeda cukup jauh dari konsumsi listrik konvensional.

Kedua, memastikan bahwa ekspansi pusat data tidak mengorbankan stabilitas sistem eksisting. Konsentrasi pembangunan pusat data pada wilayah tertentu dapat menciptakan tekanan terhadap kapasitas jaringan, kebutuhan cadangan daya, hingga fleksibilitas operasi grid. Karena itu, integrasi pusat data semestinya tidak hanya berbasis ketersediaan lahan atau kedekatan jaringan fiber optik, tetapi juga mempertimbangkan kesiapan sistem tenaga secara menyeluruh.

Ketiga, memastikan bahwa pertumbuhan pusat data tetap selaras dengan agenda transisi energi nasional. Di banyak negara, ekspansi pusat data mulai diiringi penggunaan energi bersih, pembangunan dedicated renewable energy, serta penerapan standar efisiensi energi yang lebih ketat. Indonesia perlu mulai mendorong pendekatan serupa agar pertumbuhan ekonomi digital tidak justru meningkatkan tekanan emisi dan ketergantungan pada pembangkit fosil.

Gelombang pembangunan pusat data AI pada akhirnya akan mengubah struktur permintaan listrik nasional. Tantangannya bukan semata pada penyediaan listrik lebih banyak, melainkan memastikan sistem tenaga mampu menopang jenis beban baru yang jauh lebih intensif, sensitif, dan menuntut keandalan tinggi. Sebab pada akhirnya, fondasi utama dari infrastruktur digital tetaplah sistem kelistrikan yang andal.

Kalau perencanaan kelistrikan nasional terlambat mengantisipasi perubahan ini, Indonesia bisa berada dalam situasi ketika pertumbuhan infrastruktur digital bergerak lebih cepat daripada kesiapan sistem kelistrikannya. Ketika itu terjadi, persoalannya bukan lagi sekadar soal listrik, tetapi juga menyangkut daya saing ekonomi digital Indonesia di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Arus investasi pusat data hyperscale di Indonesia kian deras seiring lonjakan kebutuhan infrastruktur digital dan ekspansi agresif perusahaan teknologi global di Asia Tenggara. Princeton Digital Group (PDG) terbaru menghimpun pendanaan sekitar US$856 juta untuk memperbesar kapasitas pusat data hyperscale di Indonesia.

Pendanaan tersebut akan digunakan untuk mendukung pengembangan kampus pusat data JC3 berkapasitas 120 megawatt (MW), sekaligus mempertegas posisi Indonesia sebagai salah satu pasar strategis industri pusat data atau data center di kawasan.

Pendanaan terdiri atas fasilitas sindikasi sebesar US$456 juta setara Rp7,79 triliun (kurs Rp17.100 per dolar AS) yang sepenuhnya dijamin oleh konsorsium lima bank internasional, yakni DBS, HSBC, Maybank, SMBC, dan Standard Chartered. Selain itu, terdapat tambahan fasilitas pembiayaan sekitar US$400 juta yang masih dalam proses.

Skema pembiayaan disusun berdasarkan Green Finance Framework milik PDG dan disebut menjadi salah satu pinjaman hijau terbesar di Asia untuk sektor pusat data.

Chairman, CEO, dan Cofounder PDG Rangu Salgame mengatakan keberhasilan pendanaan tersebut mencerminkan tingginya kepercayaan lembaga keuangan global terhadap prospek industri pusat data di Indonesia.

“Indonesia merupakan pasar kunci dalam portofolio kami, yang mana permintaan terhadap kapasitas pusat data berkualitas tinggi terus meningkat pesat,” ujarnya dalam keterangan, Kamis (7/5/2026).

Menurutnya, ekspansi perusahaan hyperscaler global di Indonesia mendorong kebutuhan terhadap operator pusat data yang mampu menghadirkan kapasitas besar dengan standar internasional dan kecepatan pembangunan tinggi.

“Seiring ekspansi perusahaan hyperscaler di dalam negeri, mereka membutuhkan mitra yang mampu menghadirkan solusi dalam skala besar dengan kecepatan, kepastian, dan standar global,” katanya.

Penguatan investasi ini memperlihatkan Indonesia semakin dipandang sebagai salah satu tujuan utama foreign direct investment (FDI) di sektor ekonomi digital, khususnya infrastruktur cloud dan kecerdasan buatan.

Saat ini, PDG telah memiliki portofolio pusat data sebesar 400 MW di Indonesia. Perusahaan juga tengah memperluas jejak operasional melalui pengembangan proyek JC3, peluncuran JC4, investasi energi terbarukan, serta penguatan konektivitas digital.

Secara regional, total portofolio PDG telah melampaui 1,8 gigawatt (GW) yang tersebar di tujuh negara Asia.

Masuknya pembiayaan jumbo dari perbankan global ke proyek pusat data di Indonesia memperlihatkan meningkatnya keyakinan investor internasional terhadap prospek pertumbuhan ekonomi digital domestik, terutama di tengah percepatan adopsi cloud, AI, dan layanan digital berbasis data.

Bisnis.com, JAKARTA— Digital Edge menutup pembiayaan hijau senilai US$665 juta atau sekitar Rp11,29 triliun untuk mendukung pengembangan fase pertama kampus data center atau pusat data CGK berkapasitas 500 megawatt (MW) di Kawasan Industri GIIC, Bekasi.

Perusahaan menyebut pembiayaan tersebut sebagai salah satu pembiayaan hijau terbesar yang pernah diperoleh untuk proyek pusat data di Indonesia. Pendanaan ini juga sejalan dengan target perusahaan untuk mencapai karbon netral pada 2030 serta memperkuat posisinya dalam penyediaan infrastruktur digital berkelanjutan di kawasan Asia Pasifik.

Chief Financial Officer Digital Edge Jonathan Walbridge mengatakan perusahaan berupaya menghadirkan infrastruktur digital berperforma tinggi yang siap mendukung berbagai kebutuhan komputasi, termasuk beban kerja kecerdasan buatan (AI), sekaligus menekan dampak lingkungan.

“Pencapaian ini terwujud berkat dukungan kuat dari mitra pembiayaan kami, baik yang telah lama bekerja sama maupun yang baru, yang memiliki komitmen yang sama terhadap pertumbuhan yang bertanggung jawab,” kata Jonathan dalam keterangan resmi, Senin (16/3/2026).

Pendanaan tersebut disalurkan melalui Kerangka Pembiayaan Hijau (Green Financing Framework) milik Digital Edge. Investasi ini merupakan bagian dari rencana pembangunan kampus pusat data CGK secara multi-fase dengan total nilai investasi mencapai US$4,5 miliar.

Proyek tersebut digadang-gadang menjadi salah satu kampus pusat data hyperscale siap-AI terbesar di Indonesia.

Jonathan menilai kebutuhan terhadap kapasitas pusat data, layanan cloud, serta infrastruktur AI di Indonesia terus meningkat seiring percepatan transformasi digital.

Menurutnya, pembiayaan hijau berskala besar seperti ini juga mendukung implementasi Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) serta komitmen pemerintah menuju target net zero emission pada 2060.

“Nilai pembiayaan yang setara lebih dari Rp11 triliun ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan lembaga keuangan global dan nasional terhadap potensi Indonesia sebagai pusat pertumbuhan ekosistem digital berkelanjutan di kawasan,” ujarnya.

Kampus CGK dirancang untuk mendukung beban kerja AI dan aplikasi berbasis data dengan kebutuhan komputasi tinggi, sekaligus menjaga efisiensi energi. Fasilitas ini menargetkan tingkat Power Usage Effectiveness (PUE) tahunan sebesar 1,25.

Selain itu, fasilitas tersebut akan dilengkapi sistem daur ulang air, rencana integrasi energi terbarukan, serta persiapan untuk memperoleh sertifikasi bangunan hijau LEED.

Pengembangan proyek ini juga didukung infrastruktur kawasan GIIC yang memiliki sistem air daur ulang double-loop, yang dinilai memungkinkan penerapan desain pusat data berkelanjutan dalam skala besar.

Adapun pembiayaan hijau tersebut dipimpin oleh sejumlah lembaga keuangan internasional dan domestik, yakni BNP Paribas, Clifford Capital, Crédit Agricole CIB, DBS, Mizuho, OCBC, Bank Central Asia, serta SMBC sebagai mandated lead arrangers.

Sementara itu, Crédit Agricole CIB, DBS, dan Bank Central Asia juga bertindak sebagai Green Facility Coordinators dalam transaksi tersebut. Seluruh lembaga tersebut disebut memiliki komitmen untuk mendukung pembangunan infrastruktur digital yang berkelanjutan di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Adani Group berencana menginvestasikan US$100 miliar hingga 2035 untuk mengembangkan pusat data ramah lingkungan yang siap mendukung kecerdasan buatan (AI), seiring ambisi India menjadi pusat AI global.

Merujuk keterangan Adani Enterprises Ltd. yang dikutip Bloomberg pada Selasa (17/2/2026), investasi ini diperkirakan akan mendorong tambahan investasi sebesar US$150 miliar di bidang manufaktur server, infrastruktur listrik canggih, dan sektor terkait selama dekade berikutnya.

Investasi besar-besaran di sektor ini mencerminkan tren global di mana pemerintah dan perusahaan besar menghabiskan triliunan dolar dalam perlombaan infrastruktur perangkat keras AI yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Rencana investasi konglomerat yang bergerak di sektor pelabuhan hingga pembangkit listrik tersebut sejalan dengan upaya Perdana Menteri Narendra Modi untuk menjadikan India sebagai pusat AI di tengah meningkatnya permintaan pusat data global.

“Dunia sedang memasuki Revolusi Kecerdasan yang lebih mendalam daripada Revolusi Industri sebelumnya,” kata Gautam Adani dalam pernyataan resmi.

India juga memulai AI Impact Summit yang menghadirkan sejumlah tokoh industri, termasuk Sundar Pichai dan Sam Altman.

Sebelumnya, Menteri Teknologi India Ashwini Vaishnaw mengatakan negaranya berharap dapat menarik lebih dari US$200 miliar investasi berbasis AI dalam dua tahun ke depan.

Oktober lalu, AdaniConnex Pvt., usaha patungan di bawah Adani Enterprises, mengumumkan kemitraan dengan Google dengan nilai investasi sekitar US$15 miliar untuk membangun pusat infrastruktur AI terbesar di India di Visakhapatnam.

Grup tersebut nantinya akan mengandalkan aset energi terbarukannya untuk memasok kebutuhan listrik pusat data tersebut. Selain itu, perusahaan juga berdiskusi dengan sejumlah mitra global untuk mendirikan kampus AI berskala besar di berbagai wilayah India.

Perusahaan grup lainnya, Adani Green Energy Ltd., tengah mengembangkan proyek energi terbarukan berkapasitas 30 gigawatt (GW) di Khavda, India barat, yang mencakup pembangkit tenaga surya dan angin. Dari target tersebut, lebih dari 10 GW telah beroperasi.

Selain Adani, konglomerat India lain juga memperluas ekspansi di sektor ini. Digital Connexion, usaha patungan Reliance Industries Ltd. yang dipimpin Mukesh Ambani, menandatangani investasi senilai US$11 miliar untuk membangun pusat data di Visakhapatnam pada November lalu.

Tak hanya perusahaan domestik, Amazon.com Inc. berencana menginvestasikan US$12,7 miliar untuk infrastruktur cloud di India hingga 2030. Sementara itu, OpenAI Inc. tengah menjajaki pembangunan pusat data berkapasitas 1 gigawatt di negara tersebut.

Gelombang investasi ini menunjukkan meningkatnya persaingan global dalam membangun infrastruktur AI, dengan India berupaya memposisikan diri sebagai salah satu pusat pertumbuhan teknologi utama dunia.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) memproyeksikan adanya penambahan kapasitas pusat data nasional sebesar 80–120 megawatt (MW) sepanjang 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, berdasarkan survei internal organisasi serta masukan dari para anggota, sebagian besar operator pusat data memiliki agenda peningkatan kapasitas pada tahun ini.

“Secara agregat, diperkirakan akan ada penambahan kapasitas minimal sebesar 80–120 MW tahun ini, tergantung pada kesiapan infrastruktur, permintaan pasar, serta kestabilan ekonomi makro,” kata Hendra kepada Bisnis pada Selasa (20/1/2025).

Hendra menjelaskan, terdapat sejumlah pertimbangan utama yang mendorong ekspansi kapasitas pusat data di Indonesia. Faktor tersebut meliputi peningkatan permintaan layanan cloud dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) dari sektor publik maupun swasta. Selain itu, kewajiban penyimpanan data di dalam negeri sesuai regulasi.

“Serta komitmen perusahaan untuk mengadopsi konsep green data center sebagai bagian dari target dekarbonisasi,” kata Hendra.

Diberitakan sebelumnya, IDPRO juga mencatat tingginya minat pelaku global untuk memasuki pasar pusat data Indonesia. Berdasarkan pemantauan dan data yang dihimpun, diperkirakan akan ada sekitar 5–8 pemain baru yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 1–3 tahun ke depan.

Hendra menyebut, para calon investor tersebut berasal dari berbagai kawasan, mulai dari Asia Timur, Amerika Utara, hingga Eropa. Menurut dia, masuknya pemain global didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital nasional yang terus meningkat.

“Tahun 2030 diperkirakan gross merchandise value akan mencapai USD350 milyar [atau setara sekitar Rp5.943], meningkatnya kebutuhan cloud lokal, serta kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi terutama di bawah Menkeu Purbaya,” kata Hendra.

Dalam mendukung masuknya investasi pusat data, IDPRO menjalankan peran sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, serta investor, baik domestik maupun global.

Peran tersebut dilakukan melalui sejumlah strategi utama. Pertama, advokasi regulasi dengan bekerja sama bersama instansi pemerintah untuk mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi, termasuk kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri, serta pemberian insentif fiskal.

Kedua, promosi kolaboratif. IDPRO bersama mitra, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memfasilitasi forum investasi serta diskusi terbuka dengan calon investor global guna memperkenalkan potensi pasar Indonesia secara menyeluruh.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. IDPRO mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal serta pengembangan ekosistem yang mencakup penyedia energi hijau, konektivitas jaringan, dan logistik.

Keempat, standardisasi dan sertifikasi pusat data nasional.

“Kami juga mendorong adopsi standar yang mengacu ke standar internasional seperti ISO dan Uptime Tier Certification untuk meningkatkan daya saing pemain lokal dalam menghadapi pasar global,” ujar Hendra.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 180 pusat data telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai Tier 4 dengan kemampuan operasional tertinggi, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi AI.

Dari sisi kapasitas, total kapasitas pusat data nasional tercatat sebesar 190 MW pada Oktober 2024. Angka tersebut meningkat menjadi 290 MW pada Juni 2025.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, kapasitas pusat data nasional per kapita ditargetkan meningkat secara bertahap hingga 2029. Setelah mencapai 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas direncanakan naik menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, kemudian 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029.

Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam periode lima tahun tersebut diproyeksikan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) mencatat tingginya minat pelaku global untuk memasuki pasar pusat data atau data center di Indonesia. Berdasarkan pemantauan dan data yang dihimpun, diperkirakan akan ada sekitar 5–8 pemain baru yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 1–3 tahun ke depan.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, para calon investor tersebut berasal dari berbagai kawasan, mulai dari Asia Timur, Amerika Utara, hingga Eropa. Menurut dia, masuknya pemain global tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital nasional yang terus meningkat.

“Tahun 2030 diperkirakan gross merchandise value akan mencapai USD350 milyar [atau setara sekitar Rp5.943 triliun], meningkatnya kebutuhan cloud lokal, serta kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi terutama di bawah Menkeu Purbaya,” kata Hendra kepada Bisnis pada Selasa (20/1/2026).

Dalam ekosistem industri pusat data nasional, IDPRO juga memiliki strategi untuk menarik investasi pusat data, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hendra mengatakan IDPRO berperan sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, serta investor.

Peran tersebut dijalankan melalui sejumlah strategi utama. Pertama, advokasi regulasi dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah guna mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi, seperti kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri, serta pemberian insentif fiskal.

Kedua, promosi kolaboratif. IDPRO bersama mitra, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memfasilitasi forum investasi serta diskusi terbuka dengan calon investor global untuk memperkenalkan potensi pasar Indonesia secara menyeluruh.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. IDPRO mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal sekaligus pengembangan ekosistem yang mencakup penyedia energi hijau, konektivitas jaringan, serta logistik.

Keempat, standardisasi dan sertifikasi.

“Kami juga mendorong adopsi standar yang mengacu ke standar internasional seperti ISO dan Uptime Tier Certification untuk meningkatkan daya saing pemain lokal dalam menghadapi pasar global,” kata Hendra.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 180 pusat data telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai Tier 4 atau memiliki kemampuan operasional tertinggi, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dari sisi kapasitas, total kapasitas pusat data nasional pada Oktober 2024 tercatat sebesar 190 megawatt (MW). Kapasitas tersebut meningkat menjadi 290 MW pada Juni 2025.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, Komdigi juga menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah ditargetkan naik menjadi 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas pusat data nasional direncanakan kembali meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027.

Selanjutnya, pada 2028 kapasitas pusat data per kapita ditargetkan mencapai sekitar 5,53 watt per kapita. Adapun pada 2029, Komdigi mematok kapasitas pusat data nasional sebesar 6,87 watt per kapita. Dengan demikian, kapasitas pusat data per kapita dalam periode lima tahun tersebut direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai ketersediaan listrik hijau yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mematok kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembanganpool of talentmelalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” katanya.

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skemaRenewable Energy Certificate(REC) atauwheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat jumlah kapasitas data center di Indonesia meningkat 52% dalam kurun waktu kurang dari setahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengatakan total kapasitas pusat data nasional pada awal pemerintahan Presiden Prabowo, yakni bulan Oktober 2024, sebesar 190 megawatt (MW). Angka tersebut meningkat menjadi 290 MW pada Juni 2025.

"Dalam waktu kurang dari setahun kapasitas (pusat data) meningkat lebih dari 52%, jadi dalam satu tahun pemerintahan pak Presiden Prabowo peningkatannya sampai 52 persen dari 190 MW ke 290 MW," kata Meutya dilansir dari Antara, Kamis (30/10/2025).

Dia menilai peningkatan ini menunjukkan kepercayaan yang tinggi dari perusahaan teknologi global untuk berinvestasi pada pembangunan pusat data di Indonesia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, ujar Meutya, telah mengumumkan ada 12 perusahaan asal Amerika Serikat yang membangun ekosistem pusat data di Indonesia.

Lebih lanjut, Meutya memaparkan hingga April 2025, sudah ada 180 pusat data yang telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai "Tier 4" atau memiliki kemampuan operasional terbaik, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (AI).

"Jadi (pusat data) sudah (beroperasi) dengan teknologi terbaru yaitu artificial intelligence," ucapnya.

Persaingan pusat data (data center) khusus AI makin panas setelah perusahaan asal Dubai, EDGNEX Data Centers by DAMAC, di Jakarta dengan total investasi mencapai US$2,3 miliar atau sekitar Rp37,54 triliun (asumsi kurs Rp16.323 per dolar AS).

Dalam 2 bulan terakhir, jumlah data center jumbo di Indonesia bertambah cukup banyak. Damac menyusul PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) dan Kongsi Equinix-Astra yang sebelumnya juga telah merilis data center baru di Indonesia.

Proyek milik perusahaan yang berkantor pusat di Dubai, Uni Emirat Arab itu menjadi salah satu pengembangan khusus AI terbesar di kawasan Asia Tenggara dengan kapasitas tambahan di masa mendatang sebesar 144 Megawatt (MW).

Untuk diketahui, EDGNEX beroperasi di 11 negara, yakni Uni Emirat Arab, Amerika Serikat, Arab Saudi, Turki, Thailand, Malaysia, Yunani, Spanyol, Finlandia, Italia, termasuk Indonesia.

Pendiri DAMAC Group Hussain Sajwani mengatakan setelah proses akuisisi lahan yang diselesaikan pada Maret lalu oleh DAMAC, lokasi ini telah memasuki tahap awal konstruksi dengan fase pertama yang diperkirakan siap beroperasi pada Desember 2026.

Nantinya, pusat data ini akan mengadopsi rak AI berdensitas tinggi, sehingga menetapkan standar baru untuk infrastruktur generasi berikutnya di kawasan Asia Tenggara.

“Ini adalah pembangunan kedua kami di Indonesia, yang semakin menegaskan komitmen kami untuk menjembatani kesenjangan digital di pasar yang sedang berkembang pesat di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,” kata Sajwani dalam keterangan tertulis, Rabu (18/6/2025).

Sajwani mengatakan dengan pesatnya adopsi AI di berbagai sektor, proyek ini hadir untuk memenuhi kebutuhan akan infrastruktur yang skalabel dan hemat energi.

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa proyek pusat data yang mengadopsi AI ini dirancang untuk mendukung gelombang inovasi dan pertumbuhan digital berikutnya.

“Dengan meningkatnya skala beban kerja AI, kebutuhan akan infrastruktur generasi baru yang lebih kuat dan efisien pun tumbuh dan proyek ini merupakan bagian dari komitmen besar kami di Asia Tenggara, di mana kami telah menginvestasikan lebih dari US$3 miliar untuk pengembangan infrastruktur digital,” ungkapnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Investment Authority (INA) menilai pemerintah perlu memperkuat pemberian insentif bagi investor asing agar minat penanaman modal di sektor pusat data (data center) tetap terjaga.

Head of Digital Infrastructure, Transportation & Logistics Investments INA, Johan Batubara, mencontohkan kawasan Batam yang memiliki keunggulan sebagai free trade zone, sehingga biaya impor peralatan dapat ditekan.

“Jika diberlakukan bea masuk 10–15%, itu bisa langsung menaikkan biaya secara signifikan bukan hanya untuk operator, tapi juga penyewa,” kata Johan dalam acara Citi Data Center Day 2025 di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Johan menjelaskan, secara fundamental daya tarik Indonesia sebagai lokasi pengembangan pusat data terus meningkat, terutama di Pulau Jawa yang dinilai unggul dari sisi ketersediaan listrik, lahan, serta infrastruktur pendukung seperti konektivitas dan pasokan air.

Menurutnya, pembangunan pusat data membutuhkan modal yang besar. Untuk membangun pusat data saja dibutuhkan sekitar US$10 juta atau sekitar Rp166,21 miliar per megawatt.

Dia menambahkan, bagi penyewa pusat data, biaya yang harus ditanggung bisa mencapai tiga hingga lima kali lipat lebih besar. Karena itu, kebijakan insentif menjadi krusial untuk menjaga daya tarik investasi.

Selain faktor biaya, Johan menilai Indonesia juga memiliki keunggulan lain dari sisi efisiensi energi dan fleksibilitas regulasi, terutama di kawasan perdagangan bebas.

Indonesia memang memiliki biaya energi yang lebih murah, dan kawasan perdagangan bebas membuat proses implementasi lebih mudah dan fleksibel, termasuk dalam hal regulasi data.

“Kami sudah berkomunikasi dengan berbagai instansi pemerintah agar ada kompromi kebijakan,” katanya.

Dari sisi pendanaan, Johan menyampaikan bahwa minat investor global terhadap sektor pusat data sangat tinggi.

Dia menilai modal pada dasarnya sudah tersedia, namun tantangan utama saat ini adalah pada keahlian dan kemampuan eksekusi dari pelaku lokal.

Karena itu, INA juga membuka peluang kemitraan strategis dengan pemerintah, termasuk dalam pengembangan energi terbarukan.

“Kami juga membuka peluang kerja sama dengan pemerintah dalam pengembangan energi terbarukan, karena sektor pusat data bisa menjadi anchor buyer listrik yang besar, menjaga keseimbangan suplai energi nasional,” tuturnya.

Johan menambahkan, pembiayaan industri pusat data saat ini masih didominasi oleh bank-bank regional yang memiliki jaringan lintas negara.

“Untuk saat ini, karena industri pusat data masih relatif baru di kawasan ini, sebagian besar pembiayaan masih bersifat lokal berdasarkan aset lokal. Bank-bank regional dengan cakupan dan kehadiran di berbagai pasar memiliki keunggulan. Biasanya mereka menggunakan neraca mereka sendiri untuk pembiayaan, dan pihak yang memiliki jaringan lintas negara akan menjadi pemenang,” ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Alphabet Inc, induk usaha Google berencana untuk berinvestasi lebih dari U$10 miliar atau setara Rp165 triliun di India bagian selatan untuk mendirikan pusat data raksasa. Rencana ini menjadi rencana ekspansi global terbesar.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (14/10/2025) investasi tersebut juga termasuk pembangunan pusat kecerdasan buatan di Andhra Pradesh. Google dijadwalkan akan membangun dalam waktu 2 tahun ke depan di kota pelabuhan Visakhapatnam.

Nara Lokesh, Menteri Teknologi di wilayah tersebut, mengatakan kapasitas pusat data Google di India itu akan mencapai 6 gigawatt pada 2029. Namun, dalam tahap pertama pembangunan untuk 1 gigawatt.

Google akan membangun kampus pusat data berkapasitas 1 gigawatt di kota pelabuhan Visakhapatnam, yang menggabungkan infrastruktur AI, sumber energi berskala besar, dan jaringan serat optik yang diperluas.

Perjanjian resmi diperkirakan akan ditandatangani pada hari Selasa. Langkah ini diambil di tengah persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang menghabiskan banyak uang untuk membangun infrastruktur pusat data baru guna memenuhi permintaan layanan AI yang terus meningkat.

"Di era di mana data adalah sumber daya baru, inisiatif semacam ini akan menjadi keunggulan strategis," ujar Nara Lokesh.

Untuk diketahui, India telah muncul sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan pusat data global, didorong oleh permintaan sistem kecerdasan buatan.

Tak hanya Google, Amazon.com Inc. juga berencana berinvestasi US$12,7 miliar atau setara Rp210,4 triliun untuk membangun infrastruktur cloud di negara Asia Selatan tersebut pada 2030.

Di sisi lain, perusahaan pembuat ChatGPT, OpenAI, juga sedang berupaya membangun pusat data 1 gigawatt di wilayah tersebut. Investasi di pasar pusat data India diperkirakan akan mencapai U$100 miliar pada tahun 2027, menurut CBRE Group Inc.

Bisnis.com, JAKARTA — Alphabet Inc, induk usaha Google berencana untuk berinvestasi lebih dari U$10 miliar atau setara Rp165 triliun di India bagian selatan untuk mendirikan pusat data raksasa. Rencana ini menjadi rencana ekspansi global terbesar.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (14/10/2025) investasi tersebut juga termasuk pembangunan pusat kecerdasan buatan di Andhra Pradesh. Google dijadwalkan akan membangun dalam waktu 2 tahun ke depan di kota pelabuhan Visakhapatnam.

Nara Lokesh, Menteri Teknologi di wilayah tersebut, mengatakan kapasitas pusat data Google di India itu akan mencapai 6 gigawatt pada tahun 2029. Namun, dalam tahap pertama pembangunan untuk 1 gigawatt.

Google akan membangun kampus pusat data berkapasitas 1 gigawatt di kota pelabuhan Visakhapatnam, yang menggabungkan infrastruktur AI, sumber energi berskala besar, dan jaringan serat optik yang diperluas.

Perjanjian resmi diperkirakan akan ditandatangani pada hari Selasa. Langkah ini diambil di tengah persaingan yang semakin ketat di antara perusahaan-perusahaan teknologi besar, yang menghabiskan banyak uang untuk membangun infrastruktur pusat data baru guna memenuhi permintaan layanan AI yang terus meningkat.

"Di era di mana data adalah sumber daya baru, inisiatif semacam ini akan menjadi keunggulan strategis," ujar Nara Lokesh.

Untuk diketahui, India telah muncul sebagai salah satu penerima manfaat terbesar dari ledakan pusat data global, didorong oleh permintaan sistem kecerdasan buatan.

Tak hanya Google, Amazon.com Inc. juga berencana berinvestasi US$12,7 miliar atau setara Rp210,4 triliun untuk membangun infrastruktur cloud di negara Asia Selatan tersebut pada tahun 2030.

Di sisi lain, perusahaan pembuat ChatGPT, OpenAI, juga sedang berupaya membangun pusat data 1 gigawatt di wilayah tersebut. Investasi di pasar pusat data India diperkirakan akan mencapai U$100 miliar pada tahun 2027, menurut CBRE Group Inc.