Bisnis.com, JAKARTA — Emiten portofolio Otto Toto Sugiri dan Anthoni Salim, PT DCI Indonesia Tbk. (DCII) mengungkapkan strategi bisnis di tengah kompetisi pusat data atau data center saat ini.

VP Market Development and Sales Strategy DCI Indonesia Abieta Billy menjelaskan saat ini customer mencari beberapa kriteria untuk data center, salah satunya track record melayani pengguna.

“DCII sudah memiliki posisi yang sangat kuat. Kami sudah ada lebih dari 270 customer, 80% adalah pelanggan multinasional, termasuk perusahaan-perusahaan teknologi dan enterprise terbesar di dunia,” ujar Billy dalam paparan publik DCII, Senin (30/3/2026).

Menurutnya, track record ini memberikan peace of mind kepada pelanggan jika DCII sudah melayani customer besar dan lain-lainnya.

Selain itu, kata dia, saat ini DCII memimpin dalam sisi speed to market, dalam arti, DCII bisa membangun data center tercepat di Indonesia dalam waktu kurang dari 12 bulan.

Menurut Billy, hal ini sangat penting untuk memenangkan kompetisi, karena semakin cepat pusat data terbangun, maka semakin cepat DCII mendapatkan pendapatan dari pengguna mereka.

Finance Director DCI Indonesia Evelyn mengatakan DCII terus melakukan review atas struktur permodalan melalui pemanfaatan pendanaan berbiaya rendah, untuk mendukung perolehan kontrak dalam skala besar serta ekspansi kapasitas pusat data kami.

“Sejalan dengan perolehan laba, perseroan mencatat jumlah ekuitas tahun 2025 sebesar Rp4 triliun atas hasil kinerja perseroan sepanjang tahun 2025,” kata Evelyn.

Dia melanjutkan DCII secara konsisten akan terus melanjutkan investasi untuk memperkuat kapasitas dan keandalan operasional.

Menurutnya, hingga saat ini, realisasi capex DCII 2026 berjalan sesuai rencana dan dialokasikan terutama untuk ekspansi kapasitas pusat data. Meski demikian, Evelyn tak merinci besaran capex DCII untuk 2026.

“Ke depannya, investasi akan terus kami lakukan secara disiplin untuk mempertahankan posisi kami sebagai pemimpin pasar,” tuturnya.

Sebagai informasi, salah satu capaian DCII pada tahun 2025 adalah telah beroperasinya secara penuh pusat data JK6 yang berlokasi di Kampus H1 Cibitung dengan kapasitas 36 MW.

Selain itu, DCII juga telah menyelesaikan pembangunan E2 Data Center Surabaya dengan kapasitas IT sebesar 9 MW yang mulai beroperasi secara komersial pada kuartal I/2026. Kehadiran fasilitas ini memperluas jangkauan geografis platform pusat data Perseroan yang kini tersebar di empat lokasi strategis, yaitu Cibitung (H1), Karawang (H2), Jakarta (E1), dan Surabaya (E2), sekaligus memperkuat konektivitas digital nasional, khususnya bagi wilayah Indonesia bagian timur.

Penambahan kapasitas di Surabaya ini merupakan langkah awal ekspansi Perseroan untuk terus memperluas platform pusat data di Indonesia ke depannya.

Manajemen DCII menuturkan ke depan, Perseroan akan terus meningkatkan kapasitas di Surabaya seiring dengan perkembangan permintaan pasar, dengan tetap mengedepankan standar operasional pusat data kelas dunia, keandalan yang konsisten, serta keunggulan time-to-market sebagai diferensiasi utama Perseroan di industri.

Sebagai informasi, DCII membukukan pendapatan sebesar Rp2,54 triliun, tumbuh 40,1% dari periode sebelumnya. EBITDA tercatat Rp1,55 triliun dengan margin 61,0%, sementara laba bersih mencapai Rp1 triliun, meningkat 25,7% secara tahunan.

Total aset DCII juga meningkat menjadi Rp6,65 triliun, dengan total ekuitas sebesar Rp4 triliun.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA— Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) mencatat tingginya minat pelaku global untuk memasuki pasar pusat data atau data center di Indonesia. Berdasarkan pemantauan dan data yang dihimpun, diperkirakan akan ada sekitar 5–8 pemain baru yang masuk ke Indonesia dalam kurun waktu 1–3 tahun ke depan.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, para calon investor tersebut berasal dari berbagai kawasan, mulai dari Asia Timur, Amerika Utara, hingga Eropa. Menurut dia, masuknya pemain global tersebut didorong oleh pertumbuhan ekonomi digital nasional yang terus meningkat.

“Tahun 2030 diperkirakan gross merchandise value akan mencapai USD350 milyar [atau setara sekitar Rp5.943 triliun], meningkatnya kebutuhan cloud lokal, serta kebijakan pemerintah yang semakin pro-investasi terutama di bawah Menkeu Purbaya,” kata Hendra kepada Bisnis pada Selasa (20/1/2026).

Dalam ekosistem industri pusat data nasional, IDPRO juga memiliki strategi untuk menarik investasi pusat data, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Hendra mengatakan IDPRO berperan sebagai penghubung antara pemerintah, pelaku industri, penyedia teknologi, serta investor.

Peran tersebut dijalankan melalui sejumlah strategi utama. Pertama, advokasi regulasi dengan bekerja sama dengan instansi pemerintah guna mendorong kebijakan yang mendukung iklim investasi, seperti kemudahan perizinan, ketersediaan lahan industri, serta pemberian insentif fiskal.

Kedua, promosi kolaboratif. IDPRO bersama mitra, termasuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), memfasilitasi forum investasi serta diskusi terbuka dengan calon investor global untuk memperkenalkan potensi pasar Indonesia secara menyeluruh.

Ketiga, penguatan sumber daya manusia dan ekosistem pendukung. IDPRO mendorong peningkatan kapasitas SDM lokal sekaligus pengembangan ekosistem yang mencakup penyedia energi hijau, konektivitas jaringan, serta logistik.

Keempat, standardisasi dan sertifikasi.

“Kami juga mendorong adopsi standar yang mengacu ke standar internasional seperti ISO dan Uptime Tier Certification untuk meningkatkan daya saing pemain lokal dalam menghadapi pasar global,” kata Hendra.

Hingga April 2025, tercatat sebanyak 180 pusat data telah beroperasi di Indonesia dari berbagai skala. Delapan di antaranya dikategorikan sebagai Tier 4 atau memiliki kemampuan operasional tertinggi, sementara tiga pusat data lainnya berfokus pada teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI).

Dari sisi kapasitas, total kapasitas pusat data nasional pada Oktober 2024 tercatat sebesar 190 megawatt (MW). Kapasitas tersebut meningkat menjadi 290 MW pada Juni 2025.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, Komdigi juga menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah ditargetkan naik menjadi 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas pusat data nasional direncanakan kembali meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027.

Selanjutnya, pada 2028 kapasitas pusat data per kapita ditargetkan mencapai sekitar 5,53 watt per kapita. Adapun pada 2029, Komdigi mematok kapasitas pusat data nasional sebesar 6,87 watt per kapita. Dengan demikian, kapasitas pusat data per kapita dalam periode lima tahun tersebut direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (Idpro) meminta kepada pemerintah untuk menyederhanakan perizinan untuk membangun pusat data atau data center. Perizinan yang rumit membuat investasi di sektor ini terhambat.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” kata Hendra kepada Bisnis, dikutip Senin (19/1/2026).

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur.

Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skema Renewable Energy Certificate (REC) atau wheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029.

Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Dia mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra.

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembangan pool of talent melalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Bisnis.com, JAKARTA — Indonesia Data Center Provider Organization (IDPRO) menilai ketersediaan listrik hijau yang andal dan berkelanjutan menjadi faktor krusial untuk mendukung target Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang mematok kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026.

Ketua IDPRO Hendra Suryakusuma mengatakan, industri pusat data di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan yang positif seiring masuknya investasi besar dari pemain lokal maupun global. Sejumlah anggota IDPRO, menurutnya, telah dan tengah membangun fasilitas hyperscale dengan memanfaatkan energi terbarukan, edge computing, serta teknologi efisiensi daya terkini.

“Saat ini, koordinasi dengan PLN dan pihak regulator sangat penting untuk memastikan pasokan listrik tinggi [high capacity power supply] tersedia secara merata, tidak hanya di Jabodetabek tapi juga kawasan industri lainnya,” kata Hendra kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Selain ketersediaan energi, IDPRO menyoroti pentingnya dukungan fiskal serta pengembangan sumber daya manusia (SDM) untuk mempercepat investasi, terutama guna memenuhi kebutuhan komputasi kecerdasan buatan (AI). Upaya tersebut mencakup pengembanganpool of talentmelalui kerja sama dengan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan perguruan tinggi.

Hendra mengungkapkan, terdapat sejumlah tantangan utama dalam pengembangan industri pusat data nasional. Salah satunya adalah aspek perizinan yang dinilai masih memerlukan sinkronisasi antarinstansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, khususnya bagi pusat data yang memanfaatkan energi terbarukan atau dibangun di kawasan baru.

“Kami sudah bicara dengan regulator terkait perlunya kebijaksanaan satu pintu,” katanya.

Tantangan lainnya meliputi ketersediaan lahan serta infrastruktur pendukung, seperti jaringan serat optik, akses air, dan kestabilan pasokan listrik, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di samping itu, keterbatasan SDM teknis di bidang operasional pusat data dan keamanan siber, serta akses pembiayaan dan insentif investasi bagi pemain lokal dan startup, juga masih menjadi perhatian.

Untuk mendukung pencapaian target kapasitas pusat data per kapita, IDPRO merekomendasikan sejumlah kebijakan strategis. Di antaranya penerbitan peta jalan pusat data nasional yang mencakup aspek teknis, zonasi, serta rencana elektrifikasi kawasan industri digital.

IDPRO juga mendorong pemberian insentif fiskal dan nonfiskal, penyederhanaan perizinan pembangunan fasilitas hyperscale dan edge data center, serta kebijakan energi hijau yang memungkinkan pelaku industri memperoleh pasokan listrik terbarukan secara langsung, termasuk melalui skemaRenewable Energy Certificate(REC) atauwheeling system.

Di sisi lain, Komdigi dalam Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029 menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan target 2025 yang berada di kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut menjadi bagian dari agenda pengembangan dan penguatan ekosistem digital nasional.

Dalam dokumen yang sama, Komdigi menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas tersebut ditargetkan meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027, 5,53 watt per kapita pada 2028, dan mencapai 6,87 watt per kapita pada 2029. Dengan demikian, kapasitas pusat data nasional per kapita dalam lima tahun direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan posisi awal pada 2025.

Selain pembangunan infrastruktur pusat data, Komdigi juga menargetkan penguatan kebijakan pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Dari sisi sumber daya manusia, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas SDM digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029. Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang, sementara pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lain yang sah untuk kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita. Target tersebut tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Komdigi 2025–2029.

Dalam dokumen Renstra tersebut, Komdigi juga menetapkan peningkatan kapasitas pusat data nasional per kapita secara bertahap hingga 2029. Setelah ditargetkan naik menjadi 2,81 watt per kapita pada 2026, kapasitas pusat data nasional direncanakan kembali meningkat menjadi sekitar 4,18 watt per kapita pada 2027.

Selanjutnya, pada 2028 kapasitas pusat data per kapita ditargetkan mencapai sekitar 5,53 watt per kapita. Adapun pada 2029, Komdigi mematok kapasitas pusat data nasional sebesar 6,87 watt per kapita.

Dengan demikian, kapasitas pusat data per kapita dalam periode lima tahun tersebut direncanakan meningkat hampir lima kali lipat dibandingkan dengan posisi awal pada 2025.

Peningkatan kapasitas pusat data tersebut merupakan bagian dari program pengembangan dan peningkatan ekosistem digital Komdigi. Dalam dokumen perencanaan yang sama, Komdigi juga menetapkan sejumlah target pendukung, termasuk penyusunan rekomendasi kebijakan pengembangan pusat data dan layanan komputasi awan, peningkatan indeks ruang digital, serta penguatan pengawasan terhadap penyelenggara sistem elektronik di sektor publik dan privat.

Selain penguatan infrastruktur data, Komdigi menargetkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia digital melalui fasilitasi literasi dan pelatihan digital sepanjang 2025–2029.

Pada 2025, jumlah peserta fasilitasi literasi digital ditetapkan sebanyak 300 orang. Sementara itu, pelatihan literasi digital ditargetkan menjangkau 200 orang per tahun mulai 2026 hingga 2029. Di sisi penguatan sistem pembelajaran digital nasional, Komdigi menargetkan peningkatan output teknis aplikasi platform SDM digital dari 14 unit pada 2025 dan 2026, menjadi 15 unit pada 2027, 16 unit pada 2028, dan 17 unit pada 2029.

Komdigi juga mencantumkan penguatan sistem komunikasi nasional untuk perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana sebagai bagian dari agenda prioritas.

Dalam rencana tersebut, fasilitasi penyelenggaraan jaringan sistem komunikasi nasional ditargetkan menjangkau 125 kabupaten/kota pada 2027 dan 2028, serta meningkat menjadi 264 kabupaten/kota pada 2029. Sejalan dengan itu, penyelenggaraan sistem komunikasi nasional perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana juga ditargetkan menjangkau 125 kabupaten/kota pada 2028 dan 2029.

Seluruh target tersebut tercantum dalam matriks pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber pendanaan lainnya yang sah terhadap kegiatan prioritas Komdigi 2025–2029, sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Komdigi.

Bisnis.com, JAKARTA — Target pemerintah meningkatkan kapasitas pusat data nasional setiap tahunnya menjadi pemantik bagi sejumlah pemain data center untuk terus memperkuat strategi bisnisnya.

Terlebih, persaingan bisnis data center kiat ketat sejalan dengan makin tingginya minat perusahaan menggarap sektor tersebut, bahkan kini banyak bermunculan pemain baru.

Bisnis.com, JAKARTA- Komdigi menargetkan kapasitas data center nasional per kapita secara bertahap terus meningkat setiap tahun. Sejalan dengan itu, sejumlah pemain data center seperti EDGE, TLKM, dan DCII mengincar penambahan kapasitas pada 2026.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menargetkan kapasitas pusat data nasional mencapai sekitar 2,81 watt per kapita pada 2026, atau meningkat sekitar 91% dibandingkan dengan target 2025 yang berada pada kisaran 1,47 watt per kapita.