Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah

Jakarta (ANTARA) - Dalam banyak negara berkembang, transformasi ekonomi sering dimulai dari kota, lalu perlahan merembes ke pinggiran. Indonesia mulai menunjukkan pola yang sedikit berbeda.

Di tengah tekanan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian energi hingga ketegangan rantai pasok, desa justru ditempatkan lebih awal dalam arsitektur ketahanan ekonomi nasional.

Perubahan ini tidak terjadi karena satu kebijakan tunggal, melainkan akumulasi dari pergeseran cara pandang bahwa ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat pusat-pusat industri tumbuh, tetapi juga oleh seberapa stabil basis ekonomi di tingkat paling bawah.

Dalam kerangka itu, desa tidak lagi berada di posisi pasif. Ia mulai diperlakukan sebagai ruang produksi yang memiliki fungsi strategis, bukan hanya untuk pemerataan, tetapi untuk stabilitas sistem ekonomi secara keseluruhan.

Namun di balik narasi besar tersebut, terdapat pertanyaan yang lebih fundamental: apakah desa benar-benar sedang diberdayakan sebagai mesin ekonomi baru, atau justru sedang dimasukkan ke dalam beban ekspektasi kebijakan yang semakin besar?

Pertanyaan ini penting karena menentukan bagaimana arah transformasi desa dibaca, bukan hanya sebagai program pembangunan, tetapi sebagai bagian dari desain ekonomi nasional yang lebih luas.

Logika produksi desa

Selama periode panjang, pembangunan desa di Indonesia bergerak dalam logika yang relatif sederhana, yaitu redistribusi. Infrastruktur diperbaiki, akses diperluas, layanan dasar diperkuat. Desa berada dalam posisi menerima manfaat dari pertumbuhan yang terutama terjadi di kota dan pusat industri.

Namun dalam beberapa tahun terakhir, logika itu mulai berubah arah. Desa tidak lagi hanya dituntut untuk berkembang secara administratif atau infrastruktur, tetapi juga untuk menghasilkan nilai ekonomi.

Melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal, termasuk Dana Desa, desa didorong masuk ke dalam ruang produksi seperti sektor pangan, ekonomi lokal, hingga penguatan kelembagaan usaha.

Perubahan ini pada dasarnya menandai pergeseran penting. Desa tidak lagi diposisikan sebagai ruang konsumsi pembangunan, tetapi sebagai unit produksi ekonomi yang diharapkan mampu menopang sebagian kebutuhan nasional, terutama pada sektor pangan.

Dalam konteks ketidakpastian global dan tekanan rantai pasok, arah ini dapat dipahami sebagai strategi rasional untuk memperkuat ketahanan dari dalam.

Namun di sisi lain, perubahan ini juga menggeser sebagian beban stabilitas ekonomi ke tingkat lokal. Desa kini tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi juga bagian dari sistem penyangga ekonomi nasional. Ia diminta tidak hanya tumbuh, tetapi juga menyerap tekanan, baik dari fluktuasi harga, distribusi logistik, maupun dinamika pasar domestik.

Di titik ini, muncul ketegangan yang tidak selalu terlihat di permukaan. Tidak semua desa memiliki kapasitas yang sama untuk bertransformasi dari wilayah administratif menjadi entitas ekonomi produktif. Ketimpangan infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, serta kapasitas kelembagaan membuat proses ini berjalan tidak seragam.

Sebagian desa mampu beradaptasi lebih cepat, memanfaatkan akses jalan, konektivitas pasar, dan dukungan kebijakan untuk memperluas aktivitas ekonomi. Namun sebagian lainnya masih berada dalam fase transisi yang lebih lambat, di mana program pembangunan belum sepenuhnya menghasilkan dampak ekonomi yang nyata.

Perbedaan ini menciptakan dinamika baru dalam peta ekonomi desa, yang tidak lagi homogen, tetapi semakin berlapis.

Digitalisasi dan kelembagaan desa

Jika pergeseran ke arah produksi menjadi fondasi baru, maka digitalisasi hadir sebagai alat percepatan yang diharapkan mampu memperkuat perubahan tersebut. Desa digital diposisikan sebagai ruang baru di mana efisiensi, transparansi, dan perluasan pasar dapat terjadi secara bersamaan.

Secara teori, digitalisasi menjanjikan pemangkasan jarak antara desa dan pasar. Produk lokal tidak lagi harus bergantung sepenuhnya pada rantai distribusi tradisional. Layanan publik menjadi lebih cepat, dan informasi bergerak lebih terbuka. Dalam banyak hal, digitalisasi membuka peluang bagi desa untuk terhubung langsung dengan sistem ekonomi yang lebih luas.

Namun dalam praktiknya, digitalisasi tidak bekerja sebagai penyama peluang secara otomatis. Ia justru memperlihatkan perbedaan kesiapan yang lebih tajam antarwilayah.

Desa yang memiliki infrastruktur dan literasi digital yang lebih baik bergerak lebih cepat, sementara desa lain masih berada pada tahap awal adaptasi. Hasilnya bukan pemerataan, melainkan fragmentasi kecepatan transformasi.

Di dalam lanskap ini, kelembagaan ekonomi desa seperti badan usaha milik desa (BUMDes) ditempatkan sebagai penghubung utama antara potensi lokal dan pasar yang lebih luas. Secara desain, lembaga ini diharapkan menjadi simpul ekonomi yang mengonsolidasikan produksi desa dan menghubungkannya dengan sistem ekonomi yang lebih besar.

Namun di lapangan, kapasitas kelembagaan tidak tumbuh secepat desain kebijakan. Ia membutuhkan tata kelola yang kuat, kemampuan manajerial, serta ekosistem pasar yang mendukung. Tanpa itu, kelembagaan desa berisiko berhenti pada bentuk formal, dengan struktur yang ada tetapi fungsi ekonominya masih terbatas.

Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama ekonomi desa bukan sekadar pada ketersediaan program atau besaran anggaran, tetapi pada kualitas ekosistem yang menopang implementasi program tersebut. Tanpa penguatan yang menyeluruh, digitalisasi dan kelembagaan hanya akan menjadi instrumen yang tidak sepenuhnya efektif dalam mendorong transformasi ekonomi.

Pada akhirnya, transformasi ekonomi desa di Indonesia tidak lagi bisa dipahami sebagai agenda pemerataan dalam pengertian klasik. Ia telah bergerak menjadi bagian dari strategi stabilitas ekonomi yang lebih luas, di mana desa tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga penyerap risiko sistem.

Desa kini berada di posisi yang lebih kompleks, di satu sisi diharapkan menjadi motor pertumbuhan baru, sementara di sisi lain diminta menopang beban ekonomi nasional dari bawah. Namun semakin besar peran yang dibebankan, semakin penting untuk menguji kembali apakah kapasitas yang tersedia cukup untuk menopang ekspektasi tersebut.

Tanpa penguatan institusional yang sepadan, transformasi ini berisiko menciptakan kesenjangan baru antara desa yang mampu masuk ke ekonomi modern dan desa yang tertinggal dalam proses transisi yang sama. Dalam jangka panjang, kesenjangan ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi yang justru ingin diperkuat melalui pembangunan desa.

Pada titik ini, pertanyaan yang paling penting bukan lagi apakah desa harus menjadi bagian dari ekonomi nasional, karena itu sudah menjadi kenyataan.

Pertanyaannya adalah apakah arsitektur kebijakan yang dibangun hari ini cukup realistis untuk menjadikan desa benar-benar sebagai motor transformasi, bukan sekadar penyangga pasif dari sistem yang terus mencari keseimbangannya sendiri.

Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) mencatat Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen Pemerintah telah digunakan oleh 267 pemerintah daerah (pemda) dengan total transaksi mencapai Rp665 miliar sejak diluncurkan pada 2022.

Sebagai informasi, KKI merupakan instrumen pembayaran yang diperuntukkan bagi unit kerja pemerintahan untuk melakukan transaksi belanja barang atau jasa dengan sumber dana berasal dari anggaran negara (APBN/APBD).

Deputi Gubernur BI Filianingsih Hendarta dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Kamis, menyampaikan bahwa KKI merupakan salah satu inovasi sistem pembayaran yang memperkuat implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD).

Selain KKI, ia mencatat berbagai Pemda juga telah memanfaatkan QRIS untuk mendorong penerimaan daerah, meningkatkan efisiensi dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Peran Pemda dinilai sangat penting dalam implementasi transformasi digital di daerah agar berjalan semakin efektif, terintegrasi, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta perekonomian daerah.

Untuk itu, BI bersama Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) terus mendorong peningkatan kapasitas Pemda dalam memperkuat implementasi ETPD, sekaligus mendorong digitalisasi layanan publik dan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.

Salah satu inisiatif yang ditempuh adalah menyelenggarakan Program Peningkatan Kapasitas dan Literasi Sinergi P2DD (KATALIS P2DD).

BI menyampaikan, KATALIS P2DD merupakan langkah konkret dalam mendukung agenda pembangunan nasional Asta Cita sekaligus mempercepat digitalisasi keuangan daerah secara lebih terarah dan berkelanjutan.

KATALIS P2DD dirancang sebagai ruang kolaborasi dan pembelajaran bersama antar Pemda di mana pada tahun ini difokuskan pada tiga hal utama, yaitu peningkatan kapasitas dan literasi sumber daya manusia (SDM) pemda, penguatan kolaborasi dan berbagi praktik terbaik antardaerah, serta standardisasi sistem guna mendorong interoperabilitas dan mencegah layanan digital yang belum terintegrasi.

Deputi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Pelaksana Satgas P2DD Ferry Irawan menyampaikan bahwa sepanjang 2025, kebijakan Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD) telah mendorong perkembangan ekosistem digital secara signifikan.

Hal ini tecermin dari 511 Pemda (93,6 persen) yang telah memperluas kanal pembayaran digital pajak, retribusi, dan belanja melalui pemanfaatan QRIS, uang elektronik, serta kerja sama dengan e-commerce.

Ke depan, kebijakan P2DD 2026 diarahkan untuk memperkuat ekosistem digital daerah, meningkatkan pelayanan publik dan kepatuhan, serta mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan berdampak.

“Forum Katalis P2DD diharapkan dapat mewujudkan berbagai upaya kolaboratif, langkah strategi yang implementatif, dan menjadi forum knowledge sharing untuk pertukaran praktik baik dalam rangka pengawalan program-program prioritas Pemerintah,” kata Ferry.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menganggap, pemerintah daerah atau pemda kini harus mulai melaksanakan efisiensi belanja pegawai, di tengah penurunan transfer ke daerah (TKD).

Sebagaimana diketahui, belanja TKD pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 kini hanya senilai Rp 693 triliun. Turun sekitar 24,66% dari sebelumnya pada 2025 Rp 919,87 triliun.

Menurut Tito, efisiensi belanja pegawai ini sebetulnya pernah dijalankan pemda seperti saat masa Covid-19. Pada periode krisis yang membuat penerimaan asli daerah atau PAD tertekan itu, ia menyebut, Pemda bisa jalan meskipun tak banyak pegawai yang masuk ke kantor.

"Working from home, saya ingat betul, pernah 75%. Yang di kantor hanya 25%, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai," ungkap Tito dalam acara peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).

Oleh sebab itu, Tito mengatakan, untuk mengantisipasi turunnya anggaran TKD dari pemerintah pusat ke daerah itu, yang perlu dilakukan para kepala daerah adalah mengefisiensikan belanja pegawainya, bukan dalam bentuk memangkas gaji.

"Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan," tutur Tito.

Tito menjelaskan, efisiensi belanja birokrasi di Pemda saat ini masih penting karena selain jumlah pegawai yang bisa diminimalkan, alokasi untuk belanja perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan dan perawatan masih terlalu banyak ketimbang belanja program untuk masyarakat.

"Untuk menyisir belanja ini, banyak yang bilang kurang, kurang, kurang, kurang. Tapi begitu kita pelototin isinya ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan perawatan terlalu banyak," tegasnya.

Sebagaimana diketahui, jumlah ASN pada tahun ini memang mengalami peningkatan dibanding periode 2024. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh pada Agustus 2025 silam.

"Pada Desember 2024, ASN kita berjumlah 4,3 juta orang. Setelah proses pengangkatan PPPK dan CPNS, terhitung per-Juli 2025 jumlah ASN telah mencapai 5,2 juta. Ini merupakan kekuatan besar dalam mengawal pembangunan di seluruh wilayah Indonesia," ucap Zudan dikutip dari website BKN.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membuat sistem khusus yang menyambungkan sistem pembayaran pajak di daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Bapenda.

Permohonan ini ia sampaikan ke Perry dalam acara peluncuran program peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).yang gelar hari ini Jumat (31/10/2025).

"Nah saya lihat dengan program yang di-launching tadi Katalis P2DD ini saya jujur aja mohon bapak pikirkan seperti mirip QRIS yaitu ada sistem digitalisasi untuk pungut potensi PAD yang selama ini tidak terpungutkan atau bocor," ucap Tito.

Menurut Tito, sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang seragam seperti QRIS ini sangat penting untuk mencegah kebocoran setoran penerimaan asli daerah (PAD) yang selama ini sebetulnya telah dibayarkan masyarakat, seperti yang kerap terjadi saat pembayaran pajak konsumsi di hotel dan restoran.

"Saya sampaikan contohnya restoran hotel itu masyarakat yang datang coba lihat bill nya sudah bayar, artinya hotel, restoran, dan lain-lain yang melayani masyarakat mereka sudah jadi collector pajak sebetulnya atau retribusi," ungkap Tito.

"Masalahnya barang ini sudah dikumpulkan, di-collect, sampai gak di Dispenda? dan saya yakin tidak, mungkin hanya berapa persen sampai. Makanya gimana caranya bisa sampai" tegasnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada Pemda yang memiliki sistem pembayaran PAD yang terkoneksi dengan pihak pemungut, seperti hotel dan restoran. Namun, sistem ini belum satu bahasa antar Pemda lainnya dan pemerintah pusat sebagaimana QRIS. Makanya, dia berharap BI bisa berkontribusi menciptakan sistem pembayaran PAD yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

"Bagaimana menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island-island, seperti yang dilakukan terobosan BI yaitu QRIS karya besar Bank Indonesia, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Perry. Dulu banyak orang underestimated, sekarang dipuji dunia, Master-Visa dan lain-lain kan ketakutkan semua gara-gara QRIS," papar Tito.

Bila BI bisa menghadirkan sistem transaksi PAD yang satu bahasa dan saling terkoneksi itu, ia memastikan akan mendorong seluruh Pemda untuk segera memanfaatkan dan menghubungkan sistem pembayaran maupun penerimaan PAD nya ke depan.

"Kami siap untuk connect sistem ini dan dorong semua Pemda ikut sistemnya BI, sehingga ini akan win-win, BI juga ada untungnya mungkin, daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintah daerahnya ada duit gak perlu narik baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang buat masyarakat sulit, dan selama ini yang masyarakat sudah bayar betul-betul masuk kas daerahnya," tegasnya.

Dengan sistem itu, Tito meyakini, ke depan Pemda tak lagi perlu memungut tarif pajak daerah baru bila PAD nya mengalami tekanan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat tinggi hingga membuat demonstrasi besar-besaran seperti beberapa waktu lalu tak lagi perlu terjadi.

"PAD kan hasilnya dari pajak dan retribusi, nah kalau nanti PAD kurang, kemudian dinaikkan misal PBB, terdampak ke masyarakat kecil, dilawan pasti, seperti kejadian-kejadian lalu. Nah di antaranya yang perlu digitalisasi," kata Tito.