JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan pemerintah tengah menjajaki diversifikasi sumber pembiayaan melalui penerbitan surat utang berdenominasi yuan di China atau Panda Bond.

Pasalnya, instrumen itu menawarkan biaya pendanaan yang lebih kompetitif dibandingkan surat utang berbasis dollar AS.

Langkah ini ditempuh untuk mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sekaligus memberikan ruang fiskal yang lebih leluasa dalam membiayai defisit anggaran.

“Kemarin kami ke China untuk melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, supaya tekanan kita berkurang sedikit. Di China, Panda Bond kita ekspektasinya lebih murah ya bunganya dibanding Amerika. Dollar base,” ujar Purbaya dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (22/6/2026).

Pembiayaan melalui Panda Bond menjadi alternatif strategis di tengah tingginya suku bunga global yang masih dipengaruhi kebijakan moneter Amerika Serikat (AS), The Fed.

Dengan bunga yang lebih rendah, pemerintah berharap dapat menekan biaya utang sekaligus menjaga defisit anggaran tetap terkendali di bawah batas 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

“Jadi kita harapkan nanti ada alternatif pembiayaan dari kita yang membuat kita agak leluasa ketika melakukan pembiayaan untuk defisit anggaran kita,” paparnya.

Meski optimistis terhadap potensi Panda Bond, Menkeu memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga disiplin fiskal.

Menurutnya, berbagai kebijakan strategis telah dijalankan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mulai dari menjaga harga BBM, pangan, dan energi hingga memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi belanja negara dan percepatan penyerapan anggaran agar lebih merata sepanjang tahun, bukan hanya terkonsentrasi pada akhir tahun anggaran.

Pola penyerapan anggaran yang lebih cepat pada awal tahun sempat memunculkan kekhawatiran bahwa defisit fiskal akan melebar dan menembus batas yang telah ditetapkan.

“Makanya di awal tahun, ketika belanjanya kencang, defisit akan agak tumbuh besar. Normal karena banyaknya belum masuk. Itu yang menimbulkan waktu itu kekhawatiran kita akan menembus 3 persen PDB defisitnya,” pungkas dia.

Namun, Purbaya menilai kekhawatiran tersebut tidak sepenuhnya tepat.

Pasalnya, sejumlah ekonom dan lembaga internasional menggunakan angka defisit pada kuartal I-2026 yang mencapai 0,9 persen sebagai dasar proyeksi untuk satu tahun penuh.

Pendekatan tersebut menghasilkan estimasi defisit sekitar 3,6 persen terhadap PDB karena angka kuartalan tersebut dikalikan empat, padahal pola penerimaan dan belanja negara tidak berlangsung secara linear sepanjang tahun.

“Jadi ada ketidakkonsistenan ketika memprediksi defisit kita. Tapi nggak apa-apa. Sampai akhir tahun ini kita akan tetap stabil defisitnya di bawah 3 persen,” lanjut Menkeu.

Ia juga mengingatkan bahwa berbagai kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi memiliki konsekuensi fiskal yang tidak kecil.

Subsidi dan kompensasi untuk BBM, pangan, serta energi membutuhkan anggaran besar, tetapi dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas sosial.

Peran APBN dalam menahan gejolak harga kerap luput dari perhatian publik, padahal kebijakan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat ekonomi domestik tetap terjaga di tengah ketidakpastian global.

“Padahal ini dampaknya ke anggaran cukup besar. Jadi pemerintah sudah menganggarkan uang untuk harga BBM, harga pangan, dan energi untuk menjaga daya beli masyarakat. Ini yang kadang-kadang masyarakat lupa,” tutur Purbaya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berpotensi memiliki ruang fiskal yang lebih luas apabila ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran benar-benar mereda.

Menurut Purbaya, pemerintah sebelumnya telah mengantisipasi risiko gejolak harga energi global dengan menyiapkan anggaran untuk subsidi energi.

Karena itu, jika perkembangan geopolitik membaik dan tekanan terhadap harga energi berkurang, kebutuhan subsidi juga diperkirakan ikut menurun.

“Harusnya begitu kan,” kata Purbaya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Ia menjelaskan, penurunan kebutuhan subsidi dapat memberikan ruang bagi pemerintah untuk mengalokasikan anggaran ke berbagai program prioritas lainnya.

“Kan kemarin sebagian anggaran sudah kita sisihkan untuk subsidi. Sehingga akan jauh berkurang. Ada ruang untuk memberi pembiayaan program-program lain yang dianggap penting oleh Presiden,” tegasnya.

Meski demikian, Purbaya mengatakan pemerintah belum akan mengambil langkah penyesuaian terhadap APBN dalam waktu dekat.

Kementerian Keuangan masih akan memantau perkembangan situasi global sebelum menentukan kebijakan lanjutan.

“Jadi kita lihat seperti apa, dan baru kita adjust,” katanya.

Data Kementerian Keuangan menunjukkan belanja subsidi dan kompensasi energi hingga Mei 2026 mencapai Rp 203,7 triliun.

Dari jumlah tersebut, realisasi subsidi energi tercatat sebesar Rp 94,8 triliun, sedangkan kompensasi energi mencapai Rp 108,9 triliun.

Purbaya sebelumnya menyebut belanja subsidi dan kompensasi energi tetap menjadi instrumen penting untuk menjaga daya beli masyarakat.

“Belanja subsidi dan kompensasi dipastikan tetap bisa menjaga daya beli masyarakat. Sekarang tumbuhnya mencapai 208,2 persen,” ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa.

Hingga Mei 2026, penyaluran BBM bersubsidi mencapai 6,31 juta kiloliter atau meningkat 8,6 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Penyaluran elpiji tabung 3 kilogram tercatat sebesar 2,85 juta ton atau naik 2,7 persen secara tahunan.

Sementara itu, jumlah pelanggan yang menikmati tarif listrik bersubsidi mencapai 43 juta pelanggan, meningkat 2,1 persen dibandingkan periode Januari-Mei 2025 yang mencapai 42,1 juta pelanggan.

Pernyataan Purbaya disampaikan menyusul kabar kesepakatan perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran.

Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui akun media sosial X menyebut penandatanganan dokumen resmi perjanjian damai dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni 2026.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengonfirmasi kesepakatan tersebut.

“Kesepakatan dengan Republik Islam Iran kini telah selesai,” ujar Trump.

ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencetak defisit sebesar Rp180,4 triliun atau 0,70 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per Mei 2026.

“Lima bulan pertama, (defisit APBN) 0,7 persen. APBN kita amat aman,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Juni 2026 di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara, khususnya penerimaan pajak serta kepabeanan dan cukai, yang terus menunjukkan perbaikan.

Secara keseluruhan, pendapatan negara terhimpun sebesar Rp1.185 triliun atau setara 37,6 persen target APBN senilai Rp3.153,6 triliun. Realisasi ini tumbuh sebesar 19,1 persen (year-on-year/yoy).

Komponen penerimaan perpajakan tercatat mencapai Rp958,2 triliun, yang ditopang oleh serapan pajak.

Penerimaan pajak terserap senilai Rp834,4 triliun atau tumbuh positif sebesar 22,1 persen (yoy).

Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh moderat 0,7 persen (yoy) dengan nilai Rp123,8 triliun.

“Jadi, ada perbaikan yang signifikan, di pajak utamanya, dibandingkan kondisi tahun lalu. Tahun lalu pertumbuhan pajaknya negatif, sekarang positif. Mungkin nanti akan 20 persen lebih. Kami dorong ke atas, diiringi dengan perbaikan di perpajakan,” ujar Menkeu.

Adapun komponen penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terhimpun sebesar Rp226,4 triliun atau tumbuh 19,9 persen (yoy).

Dari sisi belanja negara, realisasi per Mei 2026 tercatat mencapai Rp1.365,4 triliun atau setara 35,5 persen dari target APBN Rp3.842,7 triliun, tumbuh sebesar 34,4 persen (yoy).

Pertumbuhan pesat terjadi pada belanja pemerintah pusat, dengan kenaikan 52, 6 persen (yoy) atau senilai Rp1.059,3 triliun.

Penyaluran belanja kementerian/lembaga (K/L) tercatat mencapai Rp517,7 triliun atau tumbuh signifikan 58,9 persen (yoy). Sedangkan belanja non-K/L tersalurkan Rp541,6 triliun atau tumbuh 47 persen (yoy).

“Bagus, artinya sesuai dengan target kami ingin mempercepat belanja,” imbuh Purbaya.

Sementara penyaluran transfer ke daerah masih terkoreksi 4,9 persen (yoy), dengan realisasi senilai Rp306,1 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus sebesar Rp58,6 triliun, yang mengindikasikan fiskal masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

“Yang penting lagi, surplus keseimbangan primernya Rp58,6 triliun. Sudah positif lagi. Artinya, anggaran kita sekarang lebih berkesinambungan dibanding bulan-bulan sebelumnya,” kata Purbaya.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) defisit Rp180,4 triliun atau sebesar 0,70 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) per Mei 2026.

Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Hingga akhir Mei 2026, belanja pemerintah naik 34,4 persen ke Rp1.365,4 triliun secara tahunan (year-on-year/yoy).

Sementara, pendapatan negara per Mei 2026 tercatat sebesar Rp1.185 triliun atau meningkat 19,1 persen secara tahunan. Angka pendapatan ini lebih rendah dari belanja negara per Mei 2026.

"Defisitnya sampai Mei 0,7 (persen). Lima bulan pertama ini 0,7," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (5/6).

Dari total pendapatan Rp1.185 triliun, sebanyak Rp958,2 triliun berasal dari penerimaan perpajakan.

Penerimaan perpajakan bila didetailkan lagi berasal dari pajak sebesar Rp834,4 triliun serta dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp123,8 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp226,4 triliun. Adapun penerimaan hibah sebesar Rp0,4 triliun.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp1.365,4 triliun jika didetailkan paling besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.059,3 triliun.

Detailnya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp517,7 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp541,6 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp306,1 triliun dengan keseimbangan primer hingga Mei 2026 tercatat surplus Rp58,6 triliun.

[Gambas:Youtube]

Jakarta (ANTARA) - Berbagai peristiwa ekonomi diberitakan oleh Kantor Berita Antara pada Rabu (27/05), mulai dari pelemahan nilai tukar rupiah hingga ke level Rp17.800 per dolar AS tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga layanan operasional Jalan Tol Trans Jawa dipastikan kesiapannya pada libur Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026.

Berikut rangkuman berita ekonomi kemarin yang layak disimak pagi ini.

Purbaya pastikan APBN aman meski rupiah tembus Rp17.800 per dolar AS

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus level Rp17.800 per dolar AS tidak mengharuskan pemerintah menghitung ulang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Baca selengkapnya di sini

Kemendag "take down" 2.639 iklan PMSE yang melanggar ketentuan

Kementerian Perdagangan (Kemendag) telah membuat permintaan penurunan (take down) terhadap 2.639 iklan elektronik yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan melalui patroli siber pada 21 platform niaga elektronik hingga Maret 2026.

Baca selengkapnya di sini

Indonesia-China terus perkuat kerja sama sertifikasi produk halal

Indonesia dan China terus memperkuat kerja sama di bidang produk halal seiring terus meningkatnya hubungan dagang kedua negara, dengan China yang sejauh ini berkontribusi pada sekitar sepertiga dari total nilai impor nasional.

Baca selengkapnya di sini

Wamentan: Indonesia surplus ternak saat perayaan Idul Adha tahun ini

Wakil Menteri Pertanian Sudaryono menyatakan Indonesia mengalami surplus ternak pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini, dengan ketersediaan hewan kurban mencapai 3,2 juta ekor atau melebihi kebutuhan nasional.

Baca selengkapnya di sini

Jasamarga pastikan kesiapan layanan pada momen libur panjang Idul Adha

PT Jasamarga Transjawa Tol (JTT) memastikan kesiapan layanan operasional di wilayah Jalan Tol Trans Jawa pada periode libur Hari Raya Idul Adha 1447 H/2026

Baca selengkapnya di sini

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa optimistis target pendapatan negara pada 2026 dapat tercapai seiring membaiknya kinerja penerimaan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Ia menilai perbaikan kinerja penerimaan mulai terlihat setelah pemerintah melakukan restrukturisasi di DJP dan DJBC. “Jadi, kelihatannya target tahun ini (2026) akan baik. Kinerja Bea Cukai juga akan bagus, jadi kita sudah melihat hasil dari proses restrukturisasi di pajak dan di Bea Cukai,” ujar Purbaya saat ditemui di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Kinerja itu turut dioptimalkan dengan pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) yang mendukung peningkatan efisiensi dan optimalisasi penerimaan negara.

Bendahara negara itu juga menyoroti implementasi sistem Coretax yang dinilai mulai menunjukkan hasil positif meski masih menuai sejumlah keluhan dari wajib pajak (WP).

“Jadi, harusnya sih lebih efisien. Kalau Anda lihat Coretax yang dulunya banyak diprotes, sekarang juga masih ada protes, tapi sudah sedikit. Kinerja Coretax bisa meningkatkan pendapatan dari pajak yang kurang cukup signifikan. Karena dengan Coretax, semuanya dihitung hampir otomatis. Jadi, orang tidak bisa lari,” ujar dia.

Adapun target pendapatan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 ditetapkan sebesar Rp 3.153,6 triliun. Sementara itu, realisasi pendapatan negara hingga April 2026 tercatat mencapai Rp 918,4 triliun atau tumbuh 13,3 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga April 2026 defisit Rp164,4 triliun atau sebesar 0,64 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Defisit APBN terjadi karena belanja negara lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara.

Hingga akhir April 2026 pemerintah mencatat belanja negara naik 34,3 persen ke level Rp1.082,8 triliun secara tahunan (year-on-year/ yoy).

Pendapatan negara per April 2026 tercatat sebesar Rp918,4 triliun atau meningkat 13,3 persen secara tahunan. Angka pendapatan ini lebih rendah dari belanja negara per April 2026.

"Defiistnya tinggal Rp164,4 triliun atau 0,64 persen dari PDB," kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam konferensi pers APBN Kita di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Bila dibedah, pendapatan negara hingga April 2026 yang sebesar Rp918,4 triliun, penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp746,9 triliun.

Penerimaan perpajakan bila didetailkan lagi berasal dari pajak sebesar Rp646,3 triliun serta dari kepabeanan dan cukai sebesar Rp100,6 triliun.

Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat sebesar Rp171,3 triliun. Sementara itu, penerimaan hibah sebesar Rp0,3 triliun.

Kemudian, belanja negara sebesar Rp1.082,8 triliun jika didetailkan paling besar berasal dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp826 triliun.

Detailnya, belanja kementerian/lembaga sebesar Rp400,5 triliun dan belanja non kementerian/lembaga sebesar Rp425,5 triliun.

Sementara itu, transfer ke daerah tercatat sebesar Rp256,8 triliun dengan keseimbangan primer hingga April 2026 tercatat surplus Rp28 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sekaligus Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 dapat mendekati 6 persen meski di tengah tingginya ketidakpastian global.

Adapun ketidakpastian global yang dimaksud Purbaya adalah akibat eskalasi konflik Timur Tengah dan lonjakan harga energi dunia.

Purbaya mengatakan pemerintah akan terus memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama untuk menjaga daya tahan ekonomi domestik di tengah volatilitas pasar keuangan global.

THINKSTOCKS Ilustrasi pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kita lihat di APBN kan targetnya 5,4 persen tahun ini. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun,”ujar Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), di Jakarta Kamis (7/5/2026).

Purbaya menjelaskan, stabilitas sistem keuangan nasional hingga saat ini masih berada dalam kondisi terjaga meski tekanan global meningkat.

Menurut dia, konflik Timur Tengah masih menjadi faktor utama yang memicu gejolak pasar keuangan dan kenaikan harga energi global.

Karena itu, KSSK yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan terus melakukan asesmen forward looking terhadap kondisi ekonomi dan sektor keuangan nasional.

“Global masih penuh ketidakpastian, kita akan waspadai itu terus,” kata Purbaya.

Meski demikian, ia menilai kondisi ekonomi domestik pada kuartal I 2026 masih cukup kuat.

KOMPAS.com/DEBRINATA RIZKY Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa saat ditemui di Kantor Kemenkeu pada Kamis (7/5/2026)

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada periode tersebut tercatat mencapai 5,61 persen.

Menurut Purbaya, pemerintah juga tengah menyiapkan stimulus tambahan pada kuartal II 2026 guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi tetap terjaga.

“Kelihatannya pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan bagi perekonomian di triwulan kedua tahun 2026 ini,” ujarnya.

Ia mengatakan APBN telah memainkan peran penting sebagai shock absorber untuk meredam dampak gejolak global terhadap ekonomi nasional.

Purbaya menyebut realisasi belanja negara sejauh ini telah menopang konsumsi masyarakat melalui pencairan THR bagi ASN, TNI, Polri, dan pensiunan, program makanan bergizi, hingga bantuan sosial seperti kartu sembako dan bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Selain itu, pemerintah juga mengarahkan belanja modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan dan rehabilitasi jalan, irigasi, jaringan, serta pengadaan peralatan dan mesin.

“APBN akan terus digunakan sebagai shock absorber terhadap bergejolaknya harga minyak bumi dan kondisi global,” kata Purbaya.

Bank bjb membuka penawaran Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seri SR024 dengan masa penawaran mulai 6 Maret hingga 15 April 2026.

SBN Ritel seri SR024 hadir dengan dua pilihan tenor, yakni 3 tahun dan 5 tahun. Untuk tenor 3 tahun, tersedia imbal hasil sebesar 5,55 persen per tahun, sedangkan tenor 5 tahun memberikan imbal hasil sebesar 5,90 persen per tahun.

Untuk memberikan nilai tambah bagi nasabah, pemesanan SR024 melalui bank bjb disertai dengan program cashback senilai hingga Rp13 juta, sesuai ketentuan berlaku. Program ini menjadi insentif tambahan yang meningkatkan daya tarik investasi SBN Ritel melalui bank bjb.

Kupon yang ditawarkan pada SR024 pun bersifat tetap atau fixed rate hingga jatuh tempo. Melalui skema ini, investor mendapat kepastian terkait pendapatan investasi secara stabil selama masa kepemilikan.

Pemesanan dapat dilakukan secara online lewat sini. Melalui platform ini, nasabah dapat mengakses informasi lengkap, serta melakukan pemesanan tanpa harus datang ke kantor cabang.

Kemudahan akses digital ditegaskan menjadi bagian dari transformasi layanan bank bjb dalam menghadirkan pengalaman investasi yang lebih sederhana, mudah, dan efisien bagi nasabah.

Lalu, SR024 juga menawarkan tingkat imbal hasil yang kompetitif jika dibandingkan dengan sejumlah instrumen simpanan konvensional. Hal ini menjadikan SBN Ritel sebagai salah satu alternatif investasi yang menarik bagi nasabah yang menginginkan keseimbangan.

Instrumen ini dikenal memiliki tingkat keamanan tinggi, karena diterbitkan dan dijamin oleh negara, baik pokok investasi maupun pembayaran kupon. Dengan jaminan tersebut, risiko gagal bayar menjadi sangat rendah. Hal ini menjadikan SR024 sebagai pilihan investasi yang cermat, baik bagi investor pemula maupun investor yang telah berpengalaman.

Kemudian, investasi pada SBN Ritel juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian nasional. Dana yang dihimpun melalui penerbitan SBN akan digunakan untuk mendukung pembiayaan berbagai program pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pembiayaan tersebut dapat digunakan untuk berbagai program strategis seperti pembangunan infrastruktur, penguatan layanan publik, hingga program sosial bagi masyarakat.

Keunggulan lainnya, SR024 memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan portofolio investasi untuk menjaga stabilitas nilai investasi dalam jangka menengah hingga panjang.

Diversifikasi portofolio menjadi penting dalam menghadapi dinamika pasar keuangan yang terus berubah. Kehadiran SBN Ritel memberikan alternatif instrumen investasi yang stabil di tengah berbagai pilihan investasi lainnya.

Selain itu, SR024 juga menawarkan potensi capital gain melalui perdagangan di pasar sekunder. Setelah melewati masa minimum holding period, investor memiliki peluang untuk memperjualbelikan instrumen ini sesuai dengan kondisi pasar, termasuk dengan mempertimbangkan strategi investasi yang sesuai kebutuhan keuangan masing-masing.

Lewat akses investasi, bank bjb terus mendorong edukasi finansial bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen bank bjb dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan keuangan yang sehat.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan konflik bersenjata antara Amerika Serikat-Israel dan Iran berpotensi memberi tekanan terhadap perekonomian Indonesia. Tekanan itu bisa berasal dari berbagai jalur.

Pemerintah, sambung Purbaya, terus memantau perkembangan konflik di Timur Tengah tersebut karena dampaknya dapat merambat ke dalam negeri melalui perdagangan, pasar keuangan, hingga kondisi fiskal.

"Bagi Indonesia dampaknya ditransmisikan dari beberapa jalur yang harus kita waspadai," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTA di Kantor Kementerian Keuangan, Rabu (11/3).

Purbaya menjelaskan jalur pertama berasal dari sektor perdagangan, khususnya melalui kenaikan harga komoditas energi akibat konflik yang berpotensi mengganggu jalur distribusi global seperti Selat Hormuz.

Menurutnya, lonjakan harga minyak dapat meningkatkan beban impor migas Indonesia dan pada akhirnya menekan surplus neraca perdagangan maupun neraca pembayaran.

"Kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran," ujarnya.

Jalur kedua berasal dari pasar keuangan global. Purbaya menilai ketegangan geopolitik dapat meningkatkan ketidakpastian yang mendorong investor global mengambil sikap risk off atau menarik dana dari negara berkembang.

Kondisi tersebut berpotensi memicu arus keluar modal dari pasar domestik dan memberi tekanan terhadap berbagai instrumen keuangan.

"Ketidakpastian global dapat memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, dan nilai tukar rupiah, serta dapat meningkatkan cost of fund," kata Purbaya.

Selanjutnya, jalur ketiga berasal dari sisi fiskal. Ia menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus berperan sebagai peredam gejolak ekonomi atau shock absorber di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Meski demikian, ia mengakui konflik tersebut juga dapat meningkatkan potensi beban negara, terutama jika harga energi melonjak.

"APBN berperan sebagai shock absorber meski menghadapi potensi kenaikan subsidi energi dan beban bunga utang, di tengah peluang windfall profit dari komoditas seperti batu bara, CPO, dan nikel," terangnya.

Konflik di Timur Tengah memanas setelah Iran diserang AS-Israel sejak 28 Februari lalu. Salah satu respons Iran adalah menutup Selat Hormuz.

Padahal, jalur selebar 33 kilometer ini bertanggung jawab atas lalu lintas 20 persen minyak mentah dunia dan gas alam cair

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap konflik di Timur Tengah berpotensi meningkatkan beban impor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia.

Konflik yang melibatkan Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran disebut telah mengganggu pasokan energi global, terutama setelah adanya ancaman penutupan Selat Hormuz.

Menurut Purbaya, penutupan Selat Hormuz mengganggu suplai energi global dan memicu lonjakan harga komoditas terutama minyak. Harga minyak Brent disebut menembus US$108 per barel. Ini merupakan level tertinggi dalam 15 bulan.

Purbaya menjelaskan ketidakpastian global saat ini juga tercermin dari meningkatnya sentimen risk off di pasar keuangan internasional.

"Ditandai volatilisasi tinggi pada indeks pasar baik VIX maupun MOVE, pergeseran investor ke aset safe heaven, penguatan indeks dolar AS, DXY, serta kenaikan yield US Treasury yang 10 Tahun," ujar Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (11/3).

Bagi Indonesia, ia mengatakan dampaknya ditransmisikan ke beberapa jalur yang harus diwaspadai.

"Dari jalur perdagangan, kenaikan harga minyak berpotensi meningkatkan beban impor migas dan menekan surplus neraca perdagangan dan neraca pembayaran," ujar Purbaya.

Lalu, dari jalur pasar keuangan, ketidakpastian global bisa memicu capital outflow, tekanan pada pasar saham, obligasi, nilai tukar rupiah serta dapat meningkatkan cost of fund.

Dari jalur fiskal, Purbaya mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan berfungsi sebagai peredam gejolak (shock absorber).

Meski demikian, APBN tetap menghadapi potensi kenaikan subsidi energi serta beban bunga utang.

Di sisi lain, pemerintah juga berpotensi memperoleh tambahan penerimaan dari lonjakan harga komoditas seperti batu bara, nikel, dan minyak sawit mentah (CPO).

Ia memastikan pemerintah terus memantau perkembangan ini secara ketat dan memastikan instrumen APBN bekerja secara responsif dan mengedepankan disiplin fiskal.

Pengambilan kebijakan juga akan dilakukan secara terukur guna menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat.

Harga minyak mentah dunia diprediksi bisa mencapai US$150 per barel jika perang di Timur Tengah meluas dan berkepanjangan.

Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi lonjakan harga minyak bisa terjadi jika Selat Hormuz terganggu dan pasar mulai percaya bahwa gangguan pasokan akan bertahan lama imbas konflik antara Iran melawan AS-Israel itu.

"Angka US$150 (per barel) bukan mustahil secara teknis," ujar Syafruddin kepada CNNIndonesia.com, Selasa (10/3).

Syafruddin mengingatkan harga minyak mentah dunia pada 2008 melonjak sangat tinggi saat pasar dikuasai rasa takut, dolar melemah, dan pasokan dipersepsikan terancam.

Namun, pada gonjang ganjing harga minyak dunia saat ini, pasar saham energi belum ikut melonjak seagresif harga minyak.

Merujuk laporan Reuters, Syafruddin menyebut saham perusahaan minyak besar hanya naik tipis walau harga minyak melonjak tajam. Ini dinilai menjadi sinyal bahwa investor belum yakin lonjakan ini akan bertahan panjang.

Pasar disebut masih membaca gangguan pasokan sebagai tekanan jangka pendek, bukan perubahan rezim harga permanen.

"Peluang (harga minyak) US$150 (per barel) tetap ada, tetapi syaratnya berat," ujar Syafruddin.

Syarat yang berat itu seperti konflik harus memburuk, distribusi energi harus benar-benar lumpuh, dan pasar harus kehilangan keyakinan bahwa keadaan akan cepat pulih.

Tanpa syarat-syarat itu terpenuhi, harga US$100-120 dolar lebih masuk akal sebagai zona tekanan yang serius. Di atas level ini, permintaan global juga mulai terancam melemah, dan pelemahan permintaan sering menjadi rem alami bagi reli minyak.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap keponakan Presiden Prabowo Subianto yang juga Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, yang terpilih menjadi deputi gubernur Bank Indonesia (BI).

Purbaya berharap Thomas nantinya dapat membawa perspektif fiskal yang lebih kuat dalam perumusan kebijakan moneter, tanpa mengganggu independensi bank sentral.

“Harapan orangnya siapa? Ya, saya sih mengharapkan wakil menteri saya yang terpilih [Thomas Djiwandono], namanya teman,” ungkapnya di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Senin (26/1/2026).

Purbaya menegaskan bahwa masuknya sosok fiskal seperti Thomas ke dalam Bank Indonesia bukan bertujuan agar pemerintah mendominasi kebijakan moneter.

Sebaliknya, perkembangan tersebut diharapkan dapat memperkaya dialektika dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) dengan memasukkan pertimbangan-pertimbangan dari sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurut Purbaya, wawasan makroekonomi yang lebih luas, khususnya dari sisi pengelolaan keuangan negara, diperlukan agar diskusi kebijakan di bank sentral menjadi lebih komprehensif.

“Bukan berarti fiskal menguasai moneter. Tidak, kan beda. Setelah di sana [BI], ya dia di sana. Saya kan tidak bisa mengendalikan dia,” tegasnya.

Tiga Kandidat

Sebagaimana diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menerima tiga nama calon Deputi Gubernur BI melalui Surat Presiden (Surpres) yang dikirimkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketiga nama tersebut disiapkan untuk menggantikan posisi Juda Agung yang mengundurkan diri.

Selain Thomas Djiwandono, dua nama lainnya berasal dari pejabat karier internal bank sentral, yakni Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Diki Kartikoyono dan Asisten Gubernur sekaligus Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial BI Solikin M. Juhro.

Komisi XI DPR pun telah menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) bagi ketiga calon tersebut pada Jumat (23/1/2026) dan Senin (26/1/2026). Hasilnya, parlemen memilih Thomas.

"Bahwa yang menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia pengganti Bapak Juda Agung yang mengundurkan diri adalah Bapak Thomas A.M Djiwandono," ujarKetua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun usai fit and proper test di Gedung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).