Gunungkidul, DIY (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, melakukan pembinaan dan mutasi terhadap petugas tempat pemungutan retribusi (TPR) Pantai Baron menyusul adanya keluhan wisatawan terkait dugaan ketidaksesuaian antara nominal pembayaran dan tiket retribusi.

"Pemerintah daerah telah menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi petugas dari pos sebelumnya serta mewajibkan yang bersangkutan mengikuti pembinaan internal secara intensif," kata Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga Gunungkidul Antonius Hary Sukmono, dalam keterangannya di Gunungkidul, DIY, Jumat.

Menurut dia, langkah pembinaan dan mutasi staf yang bertugas sebagai pelayan wisatawan tersebut sebagai bentuk komitmen terhadap penegakan disiplin dan peningkatan kualitas layanan.

Selain itu, kata dia, langkah tersebut diambil untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan retribusi daerah.

"Setiap transaksi yang dilakukan wisatawan merupakan bagian dari pendapatan asli daerah (PAD) yang harus dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional," katanya.

Pihaknya juga telah memanggil dan melakukan klarifikasi terhadap petugas yang bersangkutan.

Dari hasil pemeriksaan, tidak ditemukan unsur kesengajaan atau praktik pungutan liar, melainkan murni karena ketidaktelitian dalam proses pelayanan.

"Meski tidak ada unsur kesengajaan, hal ini tetap merupakan pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan," katanya.

Sementara itu, atas keluhan tersebut Pemkab Gunungkidul menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan wisatawan.

Kejadian itu menjadi bahan evaluasi penting guna memastikan pelayanan di seluruh pintu masuk kawasan wisata berjalan sesuai prosedur.

"Wisatawan juga diimbau selalu memeriksa kembali karcis atau bukti pembayaran sebelum meninggalkan loket. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, dapat segera lapor kepada petugas di lokasi, agar dapat langsung ditindaklanjuti," kata Antonius.

Pemerintah berharap peristiwa ini menjadi momentum perbaikan bersama, sekaligus penguatan komitmen seluruh petugas lapangan dalam memberikan pelayanan yang prima, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mengajak masyarakat di Provinsi Sumatra Barat untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS saat menjalani tradisi manambang

Di Sumbar, pada setiap momen Lebaran, ada tradisi manambang, di mana para anak-anak akan menerima uang dari sanak keluarga usai melakukan salat Idulfitri.

Adanya momen ini, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, melihat ada peluang yang baik untuk mengedukasi masyarakat bertransaksi yang hemat dan aman, yakni melalui transaksi QRIS.

"Tidak harus secara tunai untuk tradisi manambang itu. Biar lebih cepat dan aman uangnya terkumpul, bagusnya pakai QRIS. Bahkan pakai QRIS ini lebih cepat, tinggal dibagikan saja barcode-nya," kata Majid, Kamis (12/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa selain bisa memberikan rasa aman dan mudah, apabila transaksi QRIS terus ditingkatkan, maka akan turut menambah retribusi bagi daerah. Karena melihat pada PDRB Sumbar yang lebih dari Rp88 triliun, 17% berasal dari sektor perdagangan.

"Kami berharap, momen lebaran nanti, bisa berperan pula transaksi tradisi manambangnya. Jadi kalau dapat Rp2.000, Rp5.000, atau bahkan Rp100.000 bisa pakai QRIS. Saya percaya kalau kebiasaan ini jalan, masyarakat akan merasakan dampak positifnya," sambung Majid.

Namun, khusus untuk daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai, tidak bisa dipaksakan untuk transaksi QRIS. Silakan lakukan secara tunai. Tapi apabila nanti sudah didukung akses internet, BI mendorong secara bertahap seluruh masyarakat Sumbar untuk menggunakan QRIS pada berbagai transaksi.

Adanya dorongan, Majid melihat transaksi secara digital di Sumbar mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut turut memberikan dampak yang positif bagi daerah yakni nilai retribusi.

"PDRB (produk domestik regional bruto) Sumbar itu sebesar Rp88,26 triliun. Diperkirakan 17% berasal dari sektor perdagangan, dan hal ini sebenarnya memiliki peluang untuk memberikan retribusi bagi daerah. Caranya, transaksinya itu menggunakan QRIS, jelasnya.

Majid menyampaikan bahwa berdasarkan data, hingga triwulan IV-2025 transaksi QRIS masih tinggi, yang didukung oleh peningkatan jumlah pengguna. Sementara untuk volume BI-Fast mencatat kenaikan terbatas, dengan nominal yang tetap meningkat.

Artinya, dari kondisi itu, volume dan nominal QRIS tumbuh 109,60% dan 77% secara YoY. Hal ini didukung oleh jumlah merchant dan pengguna yang meningkat. Sedangkan volume transaksi BI-Fast naik 2,63% yoy dengan kenaikan nominal transaksi sebesar 17,24% yoy.

"Jadi transaksi digital ini tidak harus dari perbankan, karena ada banyak dompet digital yang melakukan transaksi digital," tutupnya.

Bisnis.com, DENPASAR – Pemerintah Kabupaten Jembrana mulai melakukan pungutan retribusi secara digital di Pelabuhan Gilimanuk untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Digitalisasi dilakukan dengan memasang gate e-retribusi atau retribusi elektronik di Gilimanuk. Wakil Bupati Jembrana I Gede Ngurah Patriana Krisna menjelaskan penerapan gate e-retribusi tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan pendapatan daerah melalui sistem pembayaran retribusi yang lebih transparan, akuntabel, dan real-time, sekaligus untuk memitigasi potensi kebocoran serta mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan menjadikan Pelabuhan Gilimanuk sebagai role model digitalisasi terintegrasi, Wakil Bupati Jembrana menegaskan bahwa transformasi digital tidak semata-mata merupakan penerapan teknologi, melainkan juga mencerminkan perubahan budaya kerja menuju pelayanan publik yang lebih modern, cepat, dan inovatif, dengan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) sebagai motor penggerak.

"Digitalisasi bukan sekadar adopsi teknologi, melainkan perubahan budaya kerja. Kami bergeser dari manual ke digital, dari asumsi ke data, dan dari rutinitas menuju inovasi. Fokus kita adalah memperluas Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) guna mengoptimalkan PAD dan menutup celah kebocoran anggaran melalui sistem non-tunai yang terintegrasi," jelas Ipat dikutip Kamis (26/2/2026).

Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Ronald D. Parluhutan menjelaskan bahwa sinergi antara Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Jembrana telah terbukti efektif dalam menjaga stabilitas harga dan mengakselerasi digitalisasi.

Menurutnya, inflasi yang terkendali akan berdampak langsung pada penguatan daya beli masyarakat. "Digitalisasi diharapkan dapat mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat transparansi tata kelola, serta meningkatkan efisiensi birokrasi," kata Ronald.

Pemerintah Kabupaten Jembrana juga berhasil meraih skor 100% pada Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD). Capaian ini didorong oleh optimalisasi kanal pembayaran digital pada penerimaan retribusi daerah.

Menurut Bank Indonesia Jembrana masih memiliki peluang besar untuk memperluas aktivitas ekonomi melalui penguatan layanan digital, terutama menyasar para wisatawan yang masuk dari Pulau Jawa.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kalimantan Timur resmi bertugas untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Langkah ini diambil di tengah makin terbatasnya kewenangan fiskal daerah.

Ketua TAGUPP Irianto Lambrie menyatakan tim yang baru dikonfirmasi pada 23 Februari lalu ini akan bekerja melalui kolaborasi intensif dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), DPRD, serta pemerintah kabupaten/kota.

"Tugas kami adalah memberikan masukan secara objektif, ilmiah, dan profesional demi kepentingan daerah dan masyarakat Kalimantan Timur," ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (26/2/2026).

Dia menambahkan, Gubernur Kaltim telah memberikan arahan yang sejalan dengan Surat Keputusan (SK) pembentukan tim.

Menurutnya, TAGUPP terdiri dari unsur penasihat yang melibatkan sejumlah tokoh nasional dan daerah seperti Rosmadi, Bambang Wijayanto, dan Putra serta unsur pengurus yang terbagi dalam empat bidang, yaitu ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan dan infrastruktur, serta infokom.

Dia menambahkan, persoalan mendasar yang dihadapi adalah pergeseran kewenangan ke pusat, khususnya di sektor pertambangan dan kehutanan.

Kondisi ini, menurutnya, menuntut inovasi dalam koridor regulasi yang ada."Kami mencari celah inovasi terkait pajak dan retribusi daerah serta optimalisasi aset daerah," ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyebutkan tim akan mengkaji potensi pemanfaatan wilayah perairan, alur sungai, dan kawasan pesisir yang izinnya berada di bawah kementerian terkait.

Harapannya, ada peluang yang dapat dioptimalkan sesuai prosedur untuk menambah pundi-pundi PAD.

Irianto, yang sebelumnya menjabat Gubernur Kalimantan Utara, menegaskan pembentukan tim ahli bukanlah hal baru.

Saat memimpin Kaltara, dia juga membentuk tim serupa meski dengan jumlah terbatas, sekitar 11 orang dari kalangan akademisi, praktisi hukum, dan tokoh daerah.

"Namun tentu konteks Kaltim berbeda, baik dari sisi jumlah penduduk maupun kapasitas fiskal," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, fungsi TAGUPP tidak terbatas pada aspek ekonomi semata. Tim juga berperan memberikan masukan agar kebijakan dan pelaksanaan anggaran tidak bermuara pada persoalan hukum di kemudian hari.

Kehadiran pakar hukum dan praktisi berpengalaman dalam tim dimaksudkan untuk memastikan kebijakan yang bertujuan menyejahterakan rakyat tidak justru menimbulkan komplikasi hukum di masa mendatang.

Berdasarkan pengalamannya, Irianto meyakini kepemimpinan yang berhasil ditentukan oleh tiga faktor utama a.l inovasi dan kreativitas, jejaring (networking), serta penguasaan teknologi.

"Kekayaan sumber daya alam hanya menyumbang sebagian kecil jika tidak didukung tiga faktor tersebut," katanya.

Adapun, dia menuturkan TAGUPP juga akan membantu Gubernur memperkuat jejaring, termasuk dalam menarik dukungan APBN untuk pembangunan daerah.

"Media adalah mitra. Kritik sah-sah saja, sepanjang tidak mengarah pada fitnah," pungkasnya.

Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri) melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) menargetkan pendapatan Rp1,5 miliar dari retribusi penggunaan tenaga kerja asing (TKA) tahun 2026.

Kepala Disnakertrans Kepri Diky Wijaya mengatakan target tersebut meningkat dibanding tahun 2025 yang sebesar Rp1,2 miliar, dengan realisasi mencapai Rp1,4 miliar.

"Berkaca dari capaian tahun lalu, kami optimistis target retribusi TKA tahun ini bisa tercapai," kata Diky di Tanjungpinang, Kamis.

Diky menyampaikan perolehan retribusi TKA di Kepri didominasi penggunaan pekerja asing oleh perusahaan di Kota Batam dan Kabupaten Bintan, dua kawasan industri dengan jumlah pekerja asing terbesar di provinsi tersebut.

Disnakertrans hanya berwenang memungut biaya retribusi bagi TKA yang bekerja di dua kabupaten/kota berbeda di wilayah Kepri, misalnya Batam dan Bintan.

"Kalau TKA kerjanya di Batam saja, otomatis retribusinya masuk ke Pemkot Batam," ungkap Diky.

Lanjutnya menjelaskan retribusi tersebut dipungut ketika pihak perusahaan menggunakan TKA baru serta perpanjangan izin rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) di Kepri.

Tarif retribusi TKA per orang per bulan sekitar 100 dolar AS dan dikali 12 bulan atau setahun. Pengurusan RPTKA dilakukan di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker), atau bisa secara online dengan jangka waktu rampung sekitar satu bulan.

Menurut Dicky hasil pungutan retribusi TKA itu dialokasikan untuk melaksanakan program-program pelatihan tenaga kerja lokal agar mampu bersaing dan terserap pasar kerja, khususnya di Kepri.

"Tahun ini, banyak pelatihan yang akan digelar guna meningkatkan keahlian pekerja kita, seperti mengelas, barista hingga menjahit," ujar Diky.

Dia menambahkan sampai saat ini perolehan dana retribusi TKA terbesar diraih Pemkot Batam sekitar Rp60 miliar per tahun, seiring berkembangnya kawasan industri serta banyaknya investasi asing masuk di kota tersebut.

Selanjutnya, perolehan retribusi TKA Pemkab Bintan sekitar Rp30 miliar per tahun yang ditopang dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang, dengan jumlah pekerja asing mencapai 700 orang.

Pewarta: Ogen
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Bantul (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta menambah jumlah personel pemungut retribusi di tempat pemungutan retribusi (TPR) wisata hingga tiga kali lipat dalam mengantisipasi lonjakan kunjungan wisatawan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Kepala Dinas Pariwisata Bantul Saryadi di Bantul, Rabu, mengatakan, jumlah personel yang siaga di TPR wisata untuk pelayanan pembelian tiket masuk pada semua destinasi wisata daerah ini pada hari biasa sebanyak 40 orang.

"Sebagai antisipasi lonjakan potensi jumlah wisatawan selama Nataru (Natal dan Tahun Baru) untuk pelayanan di TPR kita menambah personel dari sekitar 40 orang petugas retribusi naik tiga kali lipat menjadi sekitar 120 orang," katanya.

Semua petugas TPR wisata tersebut disiagakan selama momen liburan Natal hingga setelah perayaan Tahun Baru, meski demikian melihat kondisi lonjakan kunjungan wisatawan terutama kawasan pantai selatan.

Saryadi mengatakan dengan optimalisasi jumlah personel pelayanan retribusi tersebut, harapannya semua pengunjung wisata dapat terlayani dengan baik, tidak ada potensi wisatawan yang tidak membayar retribusi, meskipun terjadi lonjakan kunjungan.

"Namun kalau kunjungan kita tidak pasang target untuk Nataru ini, kita mengalir saja, tetapi mudah mudahan minimal sama dengan tahun kemarin, Nataru tahun kemarin jumlah kunjungan 200 ribu pengunjung dari 20 Desember sampai 5 Januari," katanya.

Pihaknya tidak memasang target kunjungan wisatawan selama Nataru, dikarenakan destinasi wisata di Bantul sangat terpengaruh dengan cuaca, sementara pada libur akhir tahun 2025 bertepatan dengan musim hujan yang berpotensi ekstrem.

"Mudah-mudahan tidak ada cuaca ekstrem, itu saja kita berharap besar, karena wisata kita itu kan mayoritas wisata alam, sehingga sangat sensitif terhadap cuaca, kalau tidak hujan InsyaAllah mudah mudahan lumayan tingkat kunjungan," katanya.

Dia juga mengatakan, tingkat kunjungan ke destinasi wisata Bantul terutama kawasan pantai selatan Bantul beberapa jelang Natal 2025 sudah mengalami peningkatan, sehingga harapannya tren kunjungan terus bertambah hingga akhir tahun.

"Saat ini sudah ada peningkatan kunjungan wisatawan, dan memang kita tidak pasang target, tetapi kalau bisa sebanyak 200 ribu orang selama Nataru ini sudah lumayan di tengah suasana seperti ini," katanya.

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025

WAKIL Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) Prabowo Kartoleksono mengusulkan agar pemerintah menerapkan kebijakan retribusi bagi pengguna kendaraan mobil berbahan bakar bensin.

“Dia harus membayar lebih dari keinginannya dia untuk tidak memakai EV (electric vehicle), ” kata Prabowo saat ditemui di Jakarta, Selasa, 23 Desember 2025.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menanggapi keputusan pemerintah meniadakan insentif kendaraan listrik. Prabowo mengatakan sebenarnya peniadaan insentif bakal berpengaruh terhadap penjualan kendaraan listrik terutama untuk tahun depan. Namun, Prabowo menyatakan sia-sia jika mendesak pemerintah mengembalikan insentif kendaraan listrik.

Toh, menurut Prabowo, biaya operasional pembelian mobil listrik tidak semahal mobil bensin. Berdasarkan pengalaman pribadinya, Prabowo bercerita ia bisa memangkas uang isi daya hingga Rp 7 juta dalam satu bulan. “Hanya dari bahan bakar, bukan dari pajak dan lain-lain,” kata dia.

Oleh karena itu, Prabowo pun mengusulkan agar pemerintah menerapkan retribusi bagi konsumen yang memilih membeli kendaraan bertenaga fosil. Ia mengatakan kebijakan itu untuk menagih pertanggungjawaban pengguna kendaraan bensin karena memilih kendaraan yang menghasilkan polusi.

Ia menyontohkan negara lain seperti Singapura yang menerapkan pertambahan pajak bagi mobil bensin yang berumur 10 tahun karena menghasilkan hidrokarbon tak terbakar dengan jumlah besar. “Kalau kita tidak bisa dapat insentif enggak masalah. Tapi juga jangan yang membuat polusi itu tidak di-penalize,” kata Prabowo.

Lebih dari itu, Prabowo juga mengusulkan pemerintah menerapkan insentif non-fiskal untuk memancing publik menggunakan kendaraan listrik. Ia menyarankan agar pemerintah mewajibkan skema ganjil-genap di ibu kota provinsi. Karena menurut dia, skema lalu lintas tersebut berhasil mendorong penetrasi kendaraan listrik di Jakarta. Selain itu, Prabowo mengusulkan kawasan rendah emisi.

Ia optimistis insentif non-fiskal berpotensi membuat masyarakat bermigrasi menggunakan kendaraan listrik. “Bisa mengurangi traffic, jumlah kendaraan, dan juga mengurangi polusi,” ujar dia.

Pajak bukan merupakan satu-satunya penerimaan suatu daerah. Retribusi daerah juga menjadi salah satu sumber pendapatan penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam membiayai pembangunan dan meningkatkan kualitas layanan publik.

Meski pajak dan retribusi merupakan pungutan dari masyarakat, keduanya ternyata memiliki perbedaan mendasar. Perbedaan ini tentunya perlu dipahami oleh masyarakat.Pajak DaerahPajak daerah merupakan kontribusi wajib dari individu maupun badan usaha yang dibayarkan kepada pemerintah daerah tanpa adanya manfaat yang diberikan secara langsung kepada pembayarnya.Artinya, manfaat yang diterima masyarakat dari pembayaran pajak tidak diberikan secara spesifik kepada pembayar pajak, melainkan digunakan untuk kebutuhan umum.Pendapatan pajak menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan di Jakarta, mulai dari infrastruktur, pelayanan publik, hingga peningkatan kesejahteraan masyarakat.Jenis pajak daerah di Jakarta meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), dan lainnya.Dasar hukum pelaksanaan pajak daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).Retribusi DaerahBerbeda dari pajak, retribusi daerah merupakan pungutan yang dikenakan pemerintah daerah sebagai imbalan atas jasa, pelayanan, atau izin tertentu yang diberikan kepada masyarakat.Pembayaran retribusi memberikan manfaat langsung bagi pembayar, sesuai jenis layanan atau fasilitas yang digunakan.Contoh retribusi meliputi retribusi terminal, retribusi pelayanan pasar, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), serta retribusi pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah daerah.

Retribusi daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024, yang menjelaskan jenis retribusi berikut mekanisme pemungutannya.

Perbedaan Utama Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Untuk memudahkan pemahaman, berikut rangkuman perbedaan antara pajak dan retribusi daerah:Dari segi sifat pungutannya, pajak daerah bersifat wajib tanpa memberikan imbalan langsung kepada pembayar, sementara retribusi daerah merupakan pungutan wajib yang disertai imbalan langsung sesuai layanan yang diterima.

Secara regulasi, keduanya berlandaskan aturan yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024.

Perbedaan tujuan juga menjadi pembeda utama. Pajak daerah dipungut untuk membiayai kebutuhan umum masyarakat, sedangkan retribusi daerah digunakan untuk menutup biaya penyediaan jasa, fasilitas, atau perizinan tertentu yang diberikan pemerintah daerah.Contohnya, pajak daerah mencakup Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), serta Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).Sementara itu, retribusi daerah meliputi retribusi pasar, retribusi parkir, dan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Untuk Kepentingan Masyarakat Jakarta

Baik pajak maupun retribusi daerah memiliki kontribusi penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong masyarakat untuk taat membayar kewajiban daerah sebagai bentuk partisipasi aktif dalam mewujudkan kota yang lebih maju, tertata, dan sejahtera.

Dengan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap pajak dan retribusi, masyarakat turut berperan dalam pembangunan Jakarta.

Semua penerimaan ini pada akhirnya kembali kepada warga melalui fasilitas umum yang lebih baik, layanan publik yang meningkat, dan pembangunan yang lebih merata.

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Tiga daerah di Kalimantan Timur secara resmi meluncurkan digitalisasi retribusi melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Aksi ini menandai akselerasi transformasi pembayaran nontunai yang diprediksi mampu meningkatkan transparansi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Hal ini juga merupakan buah dari sinergi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara bersama Bank Indonesia.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Robi Ariadi, menyatakan kebijakan sistem pembayaran Bank Indonesia ke depan akan terus diarahkan untuk memperkuat stabilitas sekaligus mendorong akselerasi ekonomi keuangan digital nasional.

"Salah satu langkah konkret adalah akselerasi digitalisasi transaksi keuangan pemerintah pusat dan daerah guna mendorong kemudahan layanan dan inklusi keuangan digital kepada masyarakat melalui penyediaan sistem pembayaran yang CeMuMuAH—Cepat, Mudah, Murah, Aman dan Handal," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (9/12/2025).

Robi juga menyoroti peran krusial QRIS sebagai game changer metode pembayaran digital pajak dan retribusi daerah yang inklusif.

Dia memaparkan hingga kuartal III/2025, jumlah merchant QRIS di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia Balikpapan tercatat mencapai 263.000, tumbuh 24,42% secara tahunan (year on year/YoY).

Sementara itu, nominal dan volume transaksi QRIS pada periode yang sama mencapai Rp5,7 triliun dan 47 juta transaksi, atau melonjak lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.

Fenomena ini didorong oleh perluasan akseptasi QRIS di Kalimantan Timur yang telah merangkul 735.000 pengguna.

"Potensi perluasan akseptasi digital melalui QRIS di Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, dan Kabupaten Penajam Paser Utara terus menunjukkan tren positif. Kemudahan pembayaran melalui QRIS tidak hanya mendorong peningkatan kualitas layanan kepada pengguna, tetapi pada akhirnya dapat meningkatkan transparansi dan realisasi PAD," ungkapnya.

Dari sisi regulasi, Robi menyatakan komitmen Bank Indonesia dalam mendukung Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) melalui pengembangan ekosistem sistem pembayaran digital.

Inovasi yang dikembangkan meliputi Standar Nasional Open API (SNAP), QRIS, dan Kartu Kredit Indonesia (KKI).

Perlu dicatat, upaya digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Koordinasi Nasional P2DD tahun 2025 di Jakarta pada 28 November 2025.

Rakor tersebut mengamanatkan pemerintah daerah dan Bank Indonesia untuk terus bersinergi dalam mendorong penguatan ekosistem transaksi digital yang berfokus pada peningkatan layanan publik, kemandirian daerah, serta pemerintahan yang transparan.

Sesuai Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021, TP2DD dibentuk dengan tujuan meningkatkan transparansi transaksi keuangan daerah, mendukung tata kelola yang baik, dan mengintegrasikan sistem pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan layanan publik dan pendapatan daerah.

Dengan digitalisasi retribusi melalui QRIS, diharapkan masyarakat akan lebih mudah melakukan pembayaran, meningkatkan kesadaran untuk membayar secara tepat waktu dan nontunai, serta pada akhirnya memperkuat kepatuhan dan transparansi transaksi pemerintah daerah.

Sementara itu, Bupati Penajam Paser Utara, Mudyat Noor menginstruksikan seluruh anggota TP2DD untuk berkolaborasi secara intensif dalam mendigitalisasi layanan publik demi efisiensi proses bisnis yang berdampak pada kemudahan bagi masyarakat.

Senada, Wakil Bupati Paser Ikhwan Antasari menekankan urgensi implementasi digitalisasi di seluruh lapisan guna menciptakan ekosistem digital yang mampu mengoptimalkan layanan publik serta meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Adapun, Sekretaris Daerah Kota Balikpapan, Muhaimin yang mewakili Wali Kota Balikpapan, menyampaikan pentingnya memperkuat regulasi serta infrastruktur teknologi dan informatika untuk mendukung inovasi berkelanjutan, baik dari sisi pendapatan maupun belanja daerah.

Sebagai informasi, dalam momentum HLM ini juga dilakukan peluncuran digitalisasi tiga jenis retribusi.

Pertama, retribusi parkir di Kawasan Balikpapan Permai, Kota Balikpapan.

Kedua, retribusi pasar/pertokoan dan retribusi persampahan/kebersihan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Terakhir, retribusi pedagang pasar Kabupaten Paser. Ketiga layanan digital ini merupakan hasil sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan BPD Kaltimtara.

Bisnis.com, SEMARANG — Bank Jateng Cabang Jepara bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Jepara meluncurkan aplikasi e-Retribusi Pasar. Inisiatif ini merupakan langkah strategis untuk mendorong percepatan digitalisasi layanan publik sekaligus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sistem penarikan retribusi yang lebih transparan.

Peluncuran aplikasi e-Retribusi Pasar dilakukan oleh Wakil Bupati Jepara Muhammad Ibnu Hajar di Pasar Jepara I, Senin (1/12/2025). Dalam kesempatan tersebut, Hajar menyampaikan bahwa aplikasi e-Retribusi Pasar adalah langkah krusial untuk mengoptimalkan penerimaan daerah.

Pada tahun ini, target PAD dari retribusi pasar pada tahun 2025 sebesar kurang lebih Rp8,8 miliar telah terealisasi hingga 95 persen. Dengan adanya sistem digital e-Retribusi Pasar, Pemkab Jepara menargetkan peningkatan signifikan pada tahun 2026, yakni Rp10,1 miliar.

“Semoga dengan e-Retribusi Pasar ini, target kita pada tahun 2026 ini bisa terealisasi,” ujarnya dalam siaran pers, Kamis (4/12/2025).

Hajar menjelaskan, program digitalisasi ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Monitoring, Controling, Surveillance for Prevention (MCSP) antara Pemkab Jepara dan Komisi Pemberantasan Korupsi RI (KPK RI). Hal ini dilakukan untuk mengatasi potensi kecurangan dan pungutan liar yang kerap terjadi pada sistem penarikan retribusi secara manual. Penggunaan teknologi digital adalah langkah penting untuk memperbaiki tata kelola retribusi.

Pemimpin Bank Jateng Cabang Jepara Nanang Wahyudi menambahkan bahwa Bank Jateng sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) akan selalu mendukung program digitalisasi Pemkab Jepara. Pemanfaatan aplikasi e-Retribusi Pasar diharapkan dapat mendorong percepatan digitalisasi daerah, sehingga potensi PAD dapat terekam optimal dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah semakin terjamin.

"Bank Jateng bangga dapat menjadi mitra strategis Pemkab Jepara dalam mewujudkan tata kelola retribusi yang lebih transparan dan modern melalui aplikasi e-Retribusi Pasar ini," ujarnya.

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan permohonan kepada Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo untuk membuat sistem khusus yang menyambungkan sistem pembayaran pajak di daerah dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) atau Bapenda.

Permohonan ini ia sampaikan ke Perry dalam acara peluncuran program peningkatan Kapasitas serta Literasi Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD).yang gelar hari ini Jumat (31/10/2025).

"Nah saya lihat dengan program yang di-launching tadi Katalis P2DD ini saya jujur aja mohon bapak pikirkan seperti mirip QRIS yaitu ada sistem digitalisasi untuk pungut potensi PAD yang selama ini tidak terpungutkan atau bocor," ucap Tito.

Menurut Tito, sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah yang seragam seperti QRIS ini sangat penting untuk mencegah kebocoran setoran penerimaan asli daerah (PAD) yang selama ini sebetulnya telah dibayarkan masyarakat, seperti yang kerap terjadi saat pembayaran pajak konsumsi di hotel dan restoran.

"Saya sampaikan contohnya restoran hotel itu masyarakat yang datang coba lihat bill nya sudah bayar, artinya hotel, restoran, dan lain-lain yang melayani masyarakat mereka sudah jadi collector pajak sebetulnya atau retribusi," ungkap Tito.

"Masalahnya barang ini sudah dikumpulkan, di-collect, sampai gak di Dispenda? dan saya yakin tidak, mungkin hanya berapa persen sampai. Makanya gimana caranya bisa sampai" tegasnya.

Menurut Tito, sebetulnya sudah ada Pemda yang memiliki sistem pembayaran PAD yang terkoneksi dengan pihak pemungut, seperti hotel dan restoran. Namun, sistem ini belum satu bahasa antar Pemda lainnya dan pemerintah pusat sebagaimana QRIS. Makanya, dia berharap BI bisa berkontribusi menciptakan sistem pembayaran PAD yang lebih cepat, mudah, dan efisien.

"Bagaimana menasionalisasi sistem digital supaya tidak terjadi sektoral, island-island, seperti yang dilakukan terobosan BI yaitu QRIS karya besar Bank Indonesia, dan itu di bawah kepemimpinan Pak Perry. Dulu banyak orang underestimated, sekarang dipuji dunia, Master-Visa dan lain-lain kan ketakutkan semua gara-gara QRIS," papar Tito.

Bila BI bisa menghadirkan sistem transaksi PAD yang satu bahasa dan saling terkoneksi itu, ia memastikan akan mendorong seluruh Pemda untuk segera memanfaatkan dan menghubungkan sistem pembayaran maupun penerimaan PAD nya ke depan.

"Kami siap untuk connect sistem ini dan dorong semua Pemda ikut sistemnya BI, sehingga ini akan win-win, BI juga ada untungnya mungkin, daerah juga ada untungnya, rakyat juga diuntungkan karena pemerintah daerahnya ada duit gak perlu narik baru-baru lagi, yang aneh-aneh, yang buat masyarakat sulit, dan selama ini yang masyarakat sudah bayar betul-betul masuk kas daerahnya," tegasnya.

Dengan sistem itu, Tito meyakini, ke depan Pemda tak lagi perlu memungut tarif pajak daerah baru bila PAD nya mengalami tekanan. Selain itu, kebijakan kenaikan tarif pajak bumi dan bangunan (PBB) yang sangat tinggi hingga membuat demonstrasi besar-besaran seperti beberapa waktu lalu tak lagi perlu terjadi.

"PAD kan hasilnya dari pajak dan retribusi, nah kalau nanti PAD kurang, kemudian dinaikkan misal PBB, terdampak ke masyarakat kecil, dilawan pasti, seperti kejadian-kejadian lalu. Nah di antaranya yang perlu digitalisasi," kata Tito.

JAKARTA, iNews.id - Pengamat ekonomi menyoroti potensi beban tambahan yang akan diemban pemerintah daerah (pemda) imbas kebijakan pinjaman ke daerah. Pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp240 triliun untuk skema pinjaman pemerintah pusat ke daerah dan telah siap disalurkan.

Direktur Kebijakan Publik Celios, Media Wahyudi memperingatkan potensi beban tambahan pemda akibat pinjaman bisa berdampak ke hal lain. 

Pemda disebut bisa saja menaikkan pajak dan retribusi daerah seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, atau pajak konsumsi untuk menutupi kekurangan.

“Beban kenaikan pajak ini justru harus ditanggung kelas menengah, yang saat ini sudah sulit secara ekonomi,” kata Media dalam keterangannya dikutip, Selasa (28/10/2025).

Sementara itu, Direktur Ekonomi Celios, Nailul Huda menilai, mekanisme penganggaran melalui utang dapat membuat perencanaan keuangan daerah menjadi tidak terukur. 

Selain itu, adanya syarat pemotongan anggaran dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan/atau Dana Bagi Hasil (DBH) di tahun berikutnya bisa menambah beban pemda.

“Kejadian ini akan berulang sehingga sistem penganggaran tidak akan sustain,” ucap Huda.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira mengingatkan, banyak pemerintah daerah akan mengalami pemotongan anggaran transfer dari pusat (TKD) hingga 24,7 persen pada 2026. 

Padahal, hampir setengah pemda di Indonesia saat ini sudah kesulitan membiayai kebutuhan dasar mereka.

“Jelas Pemda hampir sulit mengembalikan dananya. Ini jebakan utang,” ujar Bhima.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema pinjaman pemerintah pusat kepada daerah telah siap untuk disalurkan. Pinjaman ini dijamin oleh pemerintah dan dapat langsung dimanfaatkan oleh pemerintah daerah (pemda) sesuai kebutuhan.

“Itu totalnya nanti kalau semuanya siap kan disiapkan Rp240 triliun, tergantung kesiapan kooperasi. Jadi, uangnya cukup,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Purbaya menambahkan, fokus pemerintah saat ini memastikan anggaran belanja dapat berjalan tepat sasaran dan tepat waktu demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

“Kalau real sector berjalan bagus, harusnya tax ratio bisa naik hampir setengah sampai satu persen, berkaitan dengan minimal Rp100 triliun,” tuturnya.

Editor: Aditya Pratama