JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melantik sejumlah pejabat baru untuk mengisi posisi strategis di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan pada Selasa (12/5/2026). Pelantikan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 121 Tahun 2026 tentang Mutasi dan Pemberhentian dalam Jabatan Administrator.

Purbaya menegaskan penetapan jabatan baru ini sebagai bagian dari penguatan organisasi. Ia mengingatkan para pejabat baru agar menjaga kepercayaan publik.

“Tapi yang paling penting bukan siapa yang datang ke mana, yang penting adalah setelah pelantikan ini, fungsi kita kerjanya semakin rapi, dan kepercayaan publik akan semakin baik,” ujar Purbaya, Selasa (12/5/2026).

Pelantikan ini merupakan kelanjutan dari langkah tegas Purbaya yang sebelumnya telah memberhentikan dua pejabat tinggi di Ditjen Pajak. Pencopotan dilakukan usai investigasi internal terhadap lima pejabat yang memiliki kewenangan terbesar dalam proses penerbitan restitusi pajak.

Purbaya mensinyalir adanya lonjakan restitusi yang tidak terkendali dan ketidakdisiplinan dalam pencairan dana tersebut.  Ia menegaskan pencopotan jabatan adalah peringatan bagi seluruh jajaran Kemenkeu agar lebih berhati-hati dan disiplin dalam menjalankan instruksi.

"Saya investigasi lima orang pejabat yang paling tinggi mengeluarkan restitusi, hari ini dua pejabat akan saya copot," ungkap Purbaya dalam media briefing sebelumnya, Senin (4/5/2026).

Baca Juga

Copot 2 Pejabat gegara Data Pajak Tak Akurat, Purbaya Lantik Penggantinya Besok

Daftar pejabat yang resmi mengemban tugas baru di lingkungan DJP dan pusat pendidikan terkait:

1. Lindawaty – Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian
2. Ihsan Priyawibawa – Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan Perpajakan
3. Suparno – Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan
4. Tunjung Nugroho – Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus
5. Paryan – Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III
6. Edward Harmonangan Sianipar – Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pajak
7. Dessy Eka Putri – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa
8. Devi Sonya Adrince – Kepala Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sempat mengancam akan membubarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan merumahkan 16.000 pekerjanya. Namun, rencana itu urung dilakukan setelah pemerintah melihat adanya perbaikan kinerja dan pembenahan internal.

Merespons hal itu, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan membubarkan Bea Cukai. Menurutnya, lembaga tersebut masih sangat dibutuhkan negara.

"Karena seperti kita tahu banyak kebocoran negara juga di sana. Transaksi cukai, transaksi perdagangan, masuk dan keluar barang itu juga sangat berpengaruh," ujar Telisa kepada wartawan, Senin (16/3/2026).

Ia pun meminta agar direktorat tersebut diperbaiki melalui reformasi total. Sebagaimana diketahui, Bea dan Cukai sempat diwacanakan digantikan dengan sistem pemeriksaan oleh perusahaan survei independen atau Société Générale de Surveillance (SGS).

Telisa menekankan reformasi menyeluruh, terutama pada aspek integritas sumber daya manusia. Sebab, katanya, sistem yang baik tetap memerlukan aparatur yang berintegritas agar pengawasan terhadap arus barang dan transaksi perdagangan dapat berjalan optimal.

Baca Juga

Tangkap Kasi Intel Bea Cukai, KPK: Ada Upaya Hilangkan Barang Bukti

"Karena sangat tergantung dari integritas orang meskipun memang ada digitalisasi di berbagai sistem bea cukai, sistem yang digunakan itu juga sangat penting," ungkapnya.

Pendapat serupa juga disampaikan Ekonom Universitas Kristen Indonesia, Milko Hutabarat. Ia menilai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tidak perlu digantikan oleh SGS, melainkan perlu dilakukan reformasi terutama pada titik-titik yang rawan praktik korupsi.

"Untuk itu reformasi perlu dilakukan dengan menghapus titik-titik korupsi, memiliki risk management yang kuat melalui Authorized Economic Operator (AEO), perbaikan kualitas SDM, adanya standar layanan yang jelas dan transparan kepada masyarakat, dan mempercepat proses integrasi data lintas instansi," ungkap Milko.

Editor: Puti Aini Yasmin

"Tahun 2025 menjadi ujian berat bagi ketahanan ekonomi kita, dan ujian itu berhasil kita lalui dengan cukup baik."

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 untuk memberikan stimulus di tengah tekanan ekonomi global dan domestik. 

Realisasi sementara defisit APBN menyentuh Rp695,1 triliun atau setara 2,92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini mendekati ambang batas 3 persen.

"Defisitnya memang naik ke 2,92 persen dari rencana awal 2,53 persen. Ini tadi dengan misi untuk menjaga ekonomi tetap bisa berekspansi di tengah tekanan global yang tinggi," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa edisi Januari 2026, Kamis (8/1/2026).

Purbaya menjelaskan, kebijakan tersebut wujud nyata dari strategi counter-cyclical. Dia menyebut, pemerintah bisa saja memotong belanja untuk menekan defisit, namun hal itu akan melemahkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kita pastikan di bawah 3 persen ini adalah standar yang paling ketat. Jadi kita mengacu ke sana terus walaupun keadaan agak menekan kita," ujarnya.

Dia menegaskan, defisit APBN merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan ekonomi tetap tumbuh berkesinambungan. Purbaya optimistis fondasi ekonomi yang dijaga melalui stimulus tahun 2025 akan memperkuat momentum di tahun 2026. 

"Lalu saya yakin nanti tahun 2026 dengan membaiknya fondasi perekonomian dan menguatnya momentum pertumbuhan ekonomi ke depan, harusnya sih defisit bisa ditekan ke level yang lebih rendah," katanya.

Baca Juga

Purbaya Izinkan Ditjen Pajak Tambah Jabatan Baru hingga Akhir 2026

Adapun, realisasi pendapatan negara pada tahun 2025 tercatat Rp2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target APBN. Hal ini disebabkan penerimaan perpajakan yang tidak mencapai target karena perlambatan ekonomi seperti penerimaan pajak tembus Rp1.917,6 triliun atau 87,6 persen dari target.

Kemudian, kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun atau 99,6 persen dari target, PNBP sebesar Rp534,1 triliun atau 104,0 persen dari target dan hibah sebesar Rp4,3 triliun atau 733,3 persen dari target.

Di sisi lain, realisasi belanja negara menembus Rp3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari pagu. Dia menyoroti tingginya realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L) yang mencapai 129,3 persen dari target.

Rinciannya, belanja pemerintah pusat tembus Rp2.602,3 triliun atau 96,3 persen dari target, belanja K/L sebesar Rp1.500,4 triliun atau 129,3 persen dari target, belanja non-K/L mencapai Rp1.102,0 triliun atau 71,5 persen dari target dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp849,0 triliun atau 92,3 persen dari target.

Editor: Aditya Pratama

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) sepanjang 2025 mencapai Rp 695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB). Defisit APBN ini lebih besar dibanding target awal Rp 662,0 triliun atau 2,78 persen terhadap PDB.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan defisit APBN maksimal 3 persen. Meski defisit membengkak hampir mencapai 3 persen, Purbaya memastikan angkanya tak melanggar aturan. “Walaupun menggelembung kami pastikan di bawah tiga persen,” katanya dalam konferensi pers APBN di kantornya, Kamis, 8 Januari 2026.

Defisit fiskal terjadi ketika total belanja pemerintah melebihi pendapatan yang diterima dalam satu periode anggaran. Belanja negara sepanjang 2025 tercatat Rp 3.451,4 triliun atau 95,3 persen dari target, sedangkan penerimaan negara sebesar Rp 2.756,3 triliun atau 91,7 persen dari target outlook.

Menurut Purbaya defisit APBN yang meningkat dari yang ditetapkan awal untuk membantu megatasi gejolak ekonomi sepanjang 2025. Sehingga belanja stimulus untuk mendorong perekonomian dibutuhkan.

“Anda pasti nanya kenapa enggak dipotong belanjanya supaya defisitnya kecil, tapi kita tahu kan ketika ekonomi kita sedang mengalami down turn, turun ke bawah, kita harus memberikan stimulus,” ucapnya.

Mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu menganggap kenaikan defisit merupakan bagian dari misi menjaga ekonomi tetap ekspansi di tengah tekanan global yang tinggi. “Inilah kebijakan real dari counter-cyclical yang sering saya bilang selama ini,” ujarnya.

Dalam konferensi pers pada akhir 2025, Purbaya sudah mengisyaratkan defisit APBN sepanjang 2025 bakal membengkak. Menurut dia realisasi belanja yang tinggi di tengah pendapatan negara yang melemah jadi alasannya.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menunda reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam rangka penguatan sistem Coretax. Keputusan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 117 Tahun 2025 yang merevisi PMK 124/2024.

“Untuk menjaga stabilitas implementasi sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) pada DJP dalam memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan, perlu melakukan penataan organisasi,” demikian bunyi pertimbangan PMK 117/2025, sebagaimana dilansir dari Antara Selasa, 6 Januari 2026,

Pasal 1839 PMK 124/2024 mengatur pembentukan jabatan serta pelantikan pejabat baru di unit Kementerian Keuangan, termasuk DJP, dengan ketentuan paling lambat dilaksanakan pada akhir 2025. Namun, PMK 117/2025 menyisipkan satu pasal baru, yakni Pasal 1839A, yang mengecualikan DJP dari Pasal 1839 PMK 124/2024.

“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1839 dikecualikan bagi pembentukan jabatan baru, pengangkatan pejabat baru, dan pelantikan pejabat baru pada DJP,” begitu bunyi Pasal 1839A PMK 117/2025.

Dengan pengecualian itu, DJP diberikan kelonggaran untuk membentuk jabatan baru, mengangkat pejabat baru, dan melantik pejabat baru paling lambat 31 Desember 2026. PMK ditetapkan dan diundangkan pada 31 Desember 2025. Ketentuan PMK berlaku sejak tanggal diundangkan.

Sebagai informasi, DJP mencatat sebanyak 20.289 wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan melalui sistem Coretax per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB.

Sebanyak 14.926 SPT berasal dari wajib pajak orang pribadi karyawan dan 3.959 SPT wajib pajak orang pribadi non-karyawan. Selanjutnya, 1.397 SPT wajib pajak badan dalam mata uang rupiah dan 7 SPT wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Sementara itu, jumlah wajib pajak yang telah mengaktivasi akun Coretax telah mencapai 11.397.471 per 5 Januari 2026 Pukul 15.37 WIB, terdiri atas 10.489.395 wajib pajak orang pribadi, 819.407 wajib pajak badan, 88.448 wajib pajak instansi pemerintah, dan 221 wajib pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

DJP meyakini tren tersebut menunjukkan bahwa Coretax dimanfaatkan secara aktif oleh wajib pajak.

MENTERI Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menetapkan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) atas impor produk kain tenunan dari kapas yang efektif berlaku per 10 Januari 2026.

Kebijakan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2025 yang diteken pada 22 Desember 2025 dan diundangkan pada 31 Desember 2025.

Pertimbangan PMK 98/2025 itu menyebutkan barang impor dapat dikenakan tindakan pengamanan jika terdapat lonjakan jumlah impor yang menyebabkan terjadinya ancaman kerugian serius terhadap industri dalam negeri.

Sementara hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia membuktikan terjadinya lonjakan jumlah impor produk kain tenunan dari kapas yang menyebabkan kerugian serius terhadap industri.

Indonesia, sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), perlu berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil.

Sebagaimana dilansir dari Antara, Selasa, 6 Januari 2026, Pasal 2 PMK 98/2025 itu merinci terdapat 16 pos tarif impor produk kain tenunan dari kapas yang dikenakan BMTP, di antaranya 5208.21.00, 5208.22.00, 5208.31.90, 5208.33.00, 5209.11.90, 5209.21.00, 5209.31.00, 5209.49.00, 5210.21.00, 5210.32.00, 5210.59.90, 5211.31.00, 5211.59.90, 5212.15.90, 5212.21.00, dan 5212.23.00.

Pungutan berlaku selama tiga tahun dengan skema tarif menurun. Pada tahun pertama, tarif BMTP ditetapkan sebesar Rp3.000—Rp3.300 per meter bergantung jenis pos tarifnya. Lalu, turun menjadi Rp2.800—Rp3.100 pada tahun kedua dan Rp2.600—Rp2.900 per meter pada tahun ketiga.

BMTP ini bersifat tambahan alias di luar bea masuk umum (most favoured nation/MFN) maupun bea masuk preferensi berdasarkan perjanjian perdagangan internasional yang telah berlaku sebelumnya.

Namun, pemerintah mengecualikan pengenaan BMTP terhadap impor dari 122 negara berkembang anggota WTO, termasuk di antaranya Malaysia, Thailand, Filipina, serta sejumlah negara Afrika dan Amerika Latin.

“Importir wajib menyerahkan dokumen surat keterangan asal (certificate of origin) terhadap impor produk kain tenunan dari kapas yang berasal dari negara yang dikecualikan dari pengenaan BMTP,” bunyi Pasal 6 PMK 98/2025.

Bila ketentuan asal barang tidak terpenuhi atau masih dalam proses retroactive check, maka barang impor tetap akan dikenakan BMTP.

SEHARI sebelum 2025 berakhir, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan transfer dana Rp 276 triliun dari Bank Indonesia ke lima bank milik negara dan satu bank pembangunan daerah belum maksimal mendorong laju perekonomian. Hal itu tidak sesuai dengan harapannya. “Dampak kebijakan injeksi uang yang kami taruh di sistem perbankan, itu enggak seoptimal yang saya duga sebelumnya,” ujar Purbaya.Kebijakan tersebut merupakan manuver Purbaya tak lama setelah menggantikan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan. Kehadiran mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan itu seolah-olah memberi angin segar, khususnya kepada Bank Rakyat Indonesia, Bank Negara Indonesia, Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara, dan Bank Syariah Indonesia yang menerima dana Saldo Anggaran Lebih yang terpendam di bank sentral.Belakangan, Purbaya menarik lagi suntikan dana tahap kedua sebesar Rp 75 triliun yang sudah diberikan kepada perbankan. Dana tersebut akan dialihkan ke kementerian dan lembaga untuk belanja rutin.

JAKARTA, iNews.id – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan kriteria tegas terkait sosok yang diharapkan memimpin Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode mendatang. Sebab, diketahui masa jabatan jajaran Direksi BEI saat ini akan segera berakhir.

Ia mewanti-wanti agar calon pucuk pimpinan bursa tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tetapi juga integritas moral untuk menjaga integritas pasar modal Indonesia, khususnya memberantas penggoreng saham

"Dia harus bisa kritik di pasar dan harus bisa mengembangkan base dari investor, retail, dan institusi di sini. Dan yang paling penting adalah mereka punya komitmen kuat untuk membersihkan pasar dari para penggoreng saham yang kurang bertanggung jawab," ujar Purbaya usai Pembukaan Perdagangan BEI, Jumat (2/1/2026).

Menurut Purbaya, Direksi BEI yang baru harus mampu melakukan ekspansi jumlah investor secara luas, baik di segmen ritel maupun institusi, sekaligus memastikan ekosistem perdagangan berjalan secara adil dan transparan tanpa praktik manipulasi.

Berdasarkan ketentuan masa jabatan direksi bursa selama empat tahun, jajaran Direksi BEI periode 2022-2026 yang saat ini dipimpin oleh Iman Rachman. Sesuai siklus organisasi, BEI dijadwalkan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada bulan Juni 2026. 

Agenda utama dalam RUPS tersebut adalah pengangkatan Direksi baru untuk periode 2026-2030. Proses pemilihan ini nantinya akan melibatkan penyaringan ketat melalui fit and proper test oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). 

Kriteria yang disampaikan Menteri Keuangan ini diharapkan menjadi panduan bagi komite pemilihan dalam menjaring kandidat yang mampu membawa pasar modal Indonesia menuju target ambisius "Top 10 Bursa Dunia".

Editor: Puti Aini Yasmin

JAKARTA, iNews.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka bursa perdagangan di awal tahun 2026. Ia pun optimistis Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) akan melaju hingga menyentuh level psikologis 10.000 pada akhir tahun ini.

Purbaya menilai penguatan indeks di awal tahun merupakan cermin dari kepercayaan pasar terhadap pondasi ekonomi nasional yang kian solid.

"Kan tadi naik (IHSG), memang itu ada optimisme di pasar bahwa kita akan membaik ke depan. Kalau saya lihat fondasi ekonominya yang sudah ada membaik sekarang, tahun ini akan lebih baik lagi karena kebijakan kita dengan BEI sudah maksimum," ujar Purbaya usai menghadiri pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (2/1/2026)

Keyakinan Purbaya terhadap target 10.000 didasari oleh sinergi kebijakan yang lebih matang antara pemerintah, bank sentral, dan otoritas bursa. Ia menekankan bahwa efektivitas kebijakan yang telah disusun dalam setahun terakhir akan memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat dibandingkan tahun sebelumnya.

Purbaya juga mengingatkan para pelaku pasar untuk tidak melewatkan momentum pertumbuhan ini, karena kenaikan ekonomi akan berdampak langsung pada peningkatan laba perusahaan-perusahaan yang melantai di bursa.

"Waktunya ekonomi akan tumbuh dengan cepat, dicapai tahun ini. Jadi pelaku pasar siap-siap saja. Tahun ini 10.000 (IHSG). Itu akan melandasi pertumbuhan keuntungan perusahaan juga. Jadi kalau investor-investor yang jeli, jangan sampai ketinggalan," tegasnya.

Prediksi itu, kata Purbaya, sejalan dengan performa pasar pada pembukaan perdagangan pagi ini. Berdasarkan data perdagangan, IHSG dibuka menguat 0,34 persen ke level 8.676,74.

Dalam hitungan menit, indeks merangkak naik 0,46 persen ke posisi 8.686. Sebanyak 350 saham berada di zona hijau, 175 saham melemah, dan 433 saham stagnan.

Sinergi yang lebih simpel dan terkoordinasi dengan otoritas moneter diakui Purbaya menjadi mesin utama penggerak ekonomi tahun ini. Dengan fundamental yang kuat, pemerintah percaya diri bahwa tahun 2026 akan menjadi tahun keemasan bagi pasar modal Indonesia.

Editor: Puti Aini Yasmin

SETELAH 1 Januari 2026, bisnis batu bara tak akan sama lagi, terutama bagi perusahaan yang berorientasi ekspor. Sebab, pemerintah mengenakan pungutan ekspor atau bea keluar untuk setiap ton batu bara yang dijual ke luar negeri. Pungutannya berupa tarif 1-5 persen dari nilai ekspor emas hitam tersebut.

JAKARTA, iNews.id - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelontorkan sejumlah paket stimulus ekonomi sepanjang tahun 2025 untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. 

Terdapat empat paket stimulus yang telah diberikan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sejak menjabat sebagai Kepala Negara pada Oktober 2024.

Pemerintah menargetkan kebijakan tersebut mampu memperkuat daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen pada 2029 mendatang, naik dari kisaran 5 persen saat ini.

Selama ini, struktur ekonomi Indonesia masih ditopang terutama oleh konsumsi rumah tangga, disusul oleh investasi. Karena itu, pemerintah berharap tambahan stimulus dapat menjaga momentum pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global.

Dalam peluncuran paket stimulus ekonomi pada September 2025, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, bahwa stimulus senilai Rp16,23 triliun tidak akan menambah beban defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, alokasi stimulus tersebut hanya memanfaatkan realokasi belanja yang sebelumnya tidak optimal diserap.

“Sudah ada uangnya, ada kami siapkan, bukan berarti defisitnya melebar, tapi saya bisa perkirakan setiap tahun berapa penyerapan berapa anggaran kita. Tahun lalu ada sisa juga, saya bisa hitung berapa sisanya,” ucap Purbaya usai Rapat Kabinet Terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (15/9/2025).

Purbaya menuturkan, jika pertumbuhan ekonomi meningkat, penerimaan negara juga akan ikut terdorong, sehingga dampaknya terhadap defisit tetap terkendali. 

“Nanti kalau ekonomi tumbuh lebih bagus kalau kita asumsikan tax ratio-nya konstan, kalau PDB tumbuh lebih cepat taxnya jadi lebih cepat juga, jadi dampaknya ke defisit cenderung netral to positive,” tuturnya.

Adapun, rincian nilai paket stimulus sepanjang tahun ini di antaranya paket pertama diluncurkan pada Juni 2025 dengan nilai Rp24,44 triliun dan paket kedua dirilis pada September 2025 sebesar Rp16,23 triliun.

Berikut daftar rincian paket stimulus ekonomi yang digelontorkan pemerintah sepanjang tahun 2025:

1. Diskon Transportasi

Terdapat 3 jenis Diskon Transportasi selama 2 bulan pada momen libur sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025) dengan total anggaran Rp0,94 triliun, antara lain:

- Diskon Tiket Kereta sebesar 30 persen
- Diskon Tiket Pesawat berupa PPN DTP 6 persen
- Diskon Tiket Angkutan Laut sebesar 50 persen

2. Diskon Tarif Tol

Diskon Tarif Tol sebesar 20 persen untuk sekitar 110 Juta Pengendara selama 2 bulan pada momen Liburan Sekolah (sekitar awal Juni 2025 s.d. pertengahan Juli 2025), senilai Rp0,65 Triliun (Non-APBN) 

3. Penebalan Bantuan Sosial 

- Tambahan Kartu Sembako Rp200.000/Bulan 
- Bantuan pangan (10 kg/bulan) 

Masing-masing pemadam 18,3 juta KPM untuk bulan Juni hingga Juli 2025, disalurkan satu kali di bulan Juni 2025 total Rp11,93 triliun.

4. Bantuan Subsidi Upah (BSU)

Sebesar Rp300.000 kepada 17,3 juta pekerja/buruh (gaji sampai dengan Rp3,5 juta atau sebesar UMP/Kota/Kab). Kemudian, 288.000 guru Kemendikdasmen dan 277.000 guru Kemenag untuk 2 bulan periode Juni-Juli 2025 yang disalurkan pada bulan Juni. Total bantuan senilai Rp10,72 triliun.

5. Perpanjangan Diskon Iuran JKK

Sebesar 50 persen selama 6 bulan bagi pekerja sektor Padat karya Rp 0,2 triliun (non-APBN). Realisasi Februari hingga Mei 2025 mencapai 2,7 juta pekerja di enam industri padat karya.

8 Program Akselerasi Program 2025

1. Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi (maksimal fresh graduate 1 tahun)
2. Perluasan PPh Pasal 21 DTP => untuk Pekerja di sektor terkait Pariwisata
3. Bantuan Pangan periode Oktober-November 2025
4. Diskon luran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bagi BPU transportasi online/OJOL (termasuk Ojek Pangkalan, Supir, Kurir, dan Logistik) selama 6 bulan
5. Program Manfaat Layanan Tambahan (MLT) Perumahan BPJS Ketenagakerajaan
6. Program Padat Karya Tunai (Cash for Work) Kemenhub dan KemenPU
7. Program Deregulasi -> Implementasi PP28/2025
8. Program Perkotaan (Pilot Project DKI Jakarta): perbaikan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk Gigs UMKM

4 Program Dilanjutkan di Program 2026

1. Perpanjangan jangka waktu pemanfaatan PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM Tahun 2026 serta Penyesuaian Penerima PPh Final 0,5 persen bagi Wajib Pajak UMKM
2. Perpanjangan PPh 21 DTP -> untuk Pekerja di Sektor terkait Pariwisata (APBN 2026)
3. PPh Pasal 21 DTP -> untuk Pekerja di Industri Padat Karya
(APBN 2026)
4. Program Diskon luran JKK dan JKM untuk semua penerima Bukan Penerima Upah (BPU)

5 Program Penyerapan Tenaga Kerja

1. Operasional KDKMP (Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih)
2. Replanting di Perkebunan Rakyat
3. Kampung Nelayan Merah Putih
4. Revitalisasi Tambak Pantura
5. Modernisasi Kapal Nelayan

Selain itu, pemerintah juga memberikan stimulus untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) yang mendapatkan fasilitas PPN DTP 10 persen untuk KBLB dalam keadaan terurai lengkap atau Completely Knocked Down (CKD).

Kemudian, Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) 15 persen untuk KBLBB impor Completely Built-Up (CBU) atau kendaraan yang diimpor dalam bentuk utuh dan CKD atau komponen kendaraan yang dirakit di dalam negeri, serta Bea Masuk (BM) 0 persen untuk KBLBB CBU. 

Sementara itu, untuk kendaraan bermotor hybrid mendapatkan fasilitas PPnBM DTP sebesar 3 persen.

Editor: Aditya Pratama