Ini memang anomali di Indonesia kalau Ramadhan harga-harga pasti naik. Padahal, seharusnya turun karena konsumsi kita turun

Kota Padang (ANTARA) - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) mengungkapkan anomali kenaikan harga sejumlah barang yang kerap terjadi menjelang masuknya Hari Raya Idul Fitri.

"Ini memang anomali di Indonesia kalau Ramadhan harga-harga pasti naik. Padahal, seharusnya turun karena konsumsi kita turun," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Sumbar Mohamad Abdul Majid Ikram di Kota Padang, Senin.

Namun, ujar dia, ada pengecualian satu atau dua minggu menjelang Lebaran dimana biaya transportasi biasanya kerap mengalami lonjakan atau kenaikan. Hal ini berbanding lurus dengan tradisi mudik yang setiap tahunnya dilakukan masyarakat di Tanah Air.

"Tapi harga barang dan makanan seharusnya tidak boleh naik," ujar dia.

Ia menduga kenaikan harga barang dan makanan di pasaran salah satunya terjadi karena ada mindset bahwa setiap menjelang Lebaran kebutuhan pokok dan sejenisnya otomatis mengalami kenaikan.

Apalagi, saat ini Sumbar dalam masa transisi pemulihan pascaterdampak bencana yang terjadi di akhir November 2025. Situasi itu dikhawatirkan menjadi alasan atau celah bagi pihak tertentu untuk menaikkan harga kepada masyarakat.

Khusus di Sumbar BI setempat sudah melakukan beberapa intervensi di antaranya melakukan pasar murah yang menjual berbagai kebutuhan pokok masyarakat dengan harga terjangkau salah satunya beras. Kerja sama dengan Bulog setempat diharapkan menjadi solusi dalam mengendalikan kenaikan harga serta mencegah inflasi.

Selain itu, kata dia, BI Sumbar bersama dinas terkait juga mendatangi sejumlah pelaku usaha untuk mengingatkan agar kenaikan harga kebutuhan harian dalam ambang batas kewajaran sehingga tidak terlalu membebani masyarakat.

Pewarta: Muhammad Zulfikar
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Bisnis.com, PADANG - Bank Indonesia mengajak masyarakat di Provinsi Sumatra Barat untuk menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS saat menjalani tradisi manambang

Di Sumbar, pada setiap momen Lebaran, ada tradisi manambang, di mana para anak-anak akan menerima uang dari sanak keluarga usai melakukan salat Idulfitri.

Adanya momen ini, Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid Ikram, melihat ada peluang yang baik untuk mengedukasi masyarakat bertransaksi yang hemat dan aman, yakni melalui transaksi QRIS.

"Tidak harus secara tunai untuk tradisi manambang itu. Biar lebih cepat dan aman uangnya terkumpul, bagusnya pakai QRIS. Bahkan pakai QRIS ini lebih cepat, tinggal dibagikan saja barcode-nya," kata Majid, Kamis (12/3/2026).

Dia menyampaikan bahwa selain bisa memberikan rasa aman dan mudah, apabila transaksi QRIS terus ditingkatkan, maka akan turut menambah retribusi bagi daerah. Karena melihat pada PDRB Sumbar yang lebih dari Rp88 triliun, 17% berasal dari sektor perdagangan.

"Kami berharap, momen lebaran nanti, bisa berperan pula transaksi tradisi manambangnya. Jadi kalau dapat Rp2.000, Rp5.000, atau bahkan Rp100.000 bisa pakai QRIS. Saya percaya kalau kebiasaan ini jalan, masyarakat akan merasakan dampak positifnya," sambung Majid.

Namun, khusus untuk daerah yang belum memiliki akses internet yang memadai, tidak bisa dipaksakan untuk transaksi QRIS. Silakan lakukan secara tunai. Tapi apabila nanti sudah didukung akses internet, BI mendorong secara bertahap seluruh masyarakat Sumbar untuk menggunakan QRIS pada berbagai transaksi.

Adanya dorongan, Majid melihat transaksi secara digital di Sumbar mengalami tren yang positif dari tahun ke tahun. Hal tersebut turut memberikan dampak yang positif bagi daerah yakni nilai retribusi.

"PDRB (produk domestik regional bruto) Sumbar itu sebesar Rp88,26 triliun. Diperkirakan 17% berasal dari sektor perdagangan, dan hal ini sebenarnya memiliki peluang untuk memberikan retribusi bagi daerah. Caranya, transaksinya itu menggunakan QRIS, jelasnya.

Majid menyampaikan bahwa berdasarkan data, hingga triwulan IV-2025 transaksi QRIS masih tinggi, yang didukung oleh peningkatan jumlah pengguna. Sementara untuk volume BI-Fast mencatat kenaikan terbatas, dengan nominal yang tetap meningkat.

Artinya, dari kondisi itu, volume dan nominal QRIS tumbuh 109,60% dan 77% secara YoY. Hal ini didukung oleh jumlah merchant dan pengguna yang meningkat. Sedangkan volume transaksi BI-Fast naik 2,63% yoy dengan kenaikan nominal transaksi sebesar 17,24% yoy.

"Jadi transaksi digital ini tidak harus dari perbankan, karena ada banyak dompet digital yang melakukan transaksi digital," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG - Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat menyiapkan alokasi uang sebesar Rp2,849 triliun pada program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri (SERAMBI) 2026.

Kepala Perwakilan BI Provinsi Sumbar, Mohamad Abdul Majid, mengatakan bahwa secara nilai Rp2,849 triliun ini, bila dibandingkan dengan program yang sama pada tahun 2025 lalu, untuk tahun 2026 ini secara nilai meningkat 8,29%.

"Tahun 2025 sebesar Rp2,63 triliun, kalau tahun 2026 meningkat. Adanya peningkatan ini, karena kami melihat antusias masyarakat yang tinggi untuk mendapatkan penukaran uang pecahan layak edar," katanya, Kamis (19/2/2026)

Dia menjelaskan program tahunan penyediaan uang rupiah layak edar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan dan Idul Fitri ini, khusus SERAMBI 2026 mengusung tiga fokus utama, yakni penyediaan uang layak edar (ULE) dalam jumlah cukup dan berkualitas.

Kemudian, BI melakukan kampanye bangga menggunakan uang layak edar, di mana uang untuk Lebaran itu tidak harus baru, yang penting nominalnya, serta penguatan penggunaan aplikasi PINTAR sebagai sarana pemesanan resmi layanan penukaran rupiah.

Majid menjelaskan bahwa dari alokasi penukaran uang pada SERAMBI 2026 ini, yakni Rp2,849 triliun, terdapat komposisi penyalurannya yakni di perbankan: Rp2,570 triliun, serta layanan penukaran Rp278 miliar.

"Jadi peningkatan ini dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan permintaan uang tunai selama Ramadan dan Idul Fitri," ujarnya.

Dikatakannya, BI juga telah menebar sejumlah titik layanan penukaran Bank Indonesia, mulai dari BI Muaro pada hari ini, Kamis, 19 Februari, 1 kali layanan dengan kuota 300 penukar.

Selanjutnya, di masjid di Kota Padang pada tanggal 2–12 Maret dengan 8 kali layanan dan kuota 300 penukar per hari. Masjid Raya Sumatra Barat pada tanggal 9–13 Maret dengan 5 kali layanan dengan kuota 1000 penukaran per hari. Lalu juga ada di pasar tradisional se-Sumbar, yakni pada tanggal 18 Februari–6 Maret terdapat 10 kali layanan kuota 200 penukar per hari.

"Jadi ada 415 layanan penukaran di 100 titik perbankan selama periode SERAMBI 2026," ujarnya.

Majid menyampaikan bahwa dalam SERAMBI 2026 ini, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumbar menggandeng perbankan di 19 kabupaten dan kota untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan penukaran uang.

Total layanan penukaran sebanyak 100 titik cabang perbankan dengan total 415 kali kegiatan penukaran kuota 100 penukar di masing-masing perbankan per hari.

"Cara penukarannya itu wajib lewat aplikasi PINTAR BI. Jadi, seluruh pemesanan penukaran rupiah dilakukan secara resmi melalui aplikasi PINTAR," tegasnya.

Menurutnya, program SERAMBI 2026 ini memprioritaskan layanan penukaran uang pecahan besar (UPB) ke pecahan kecil (UPK) melalui PINTAR.

Sementara itu, layanan penukaran uang rusak, cacat, serta uang dicabut dari peredaran ditutup sementara selama periode Ramadan dan Idul Fitri, dan akan dibuka kembali pada 26 Maret 2026.

"Kami berharap SERAMBI 2026 dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, sekaligus memastikan ketersediaan uang rupiah yang berkualitas hingga Hari Raya Idul Fitri," tutupnya.

Bisnis.com, PADANG — Dinas Sosial Provinsi Sumatra Barat menghimbau kepada 140.668 jiwa yang dinonaktifkan dari Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) BPJS Kesehatan untuk melakukan reaktivasi ke masing-masing kantor Dinas Sosial kabupaten dan kota.

Kepala Dinsos Sumbar Syaifullah mengatakan sejauh ini dari 140.668 jiwa PBI JK yang dinonaktifkan itu telah dilakukan reaktivasi, di mana 6.177 jiwa di antaranya kini telah aktif kembali, setelah dilakukan verifikasi data di lapangan.

“6.177 jiwa PBI JK di Sumbar yang kini telah aktif kembali ini merupakan peserta yang dikategorikan kondisi kesehatan butuh penanganan khusus, seperti cuci darah hingga jenis penyakit lainnya yang membutuhkan layanan BPJS Kesehatan,” katanya, Kamis (12/2/2026).

Dia menjelaskan dengan telah diaktifkannya kembali 6.177 jiwa PBI JK itu, artinya sisa 134.491 jiwa lagi diminta untuk melakukan reaktivasi PBI JK ke masing-masing kantor Dinas Sosial kabupaten dan kota. Namun, untuk masyarakat yang mengajukan reaktivasi ini, tidak otomatis seluruhnya bakal aktif kembali sebagai PBI JK.

“Jadi sekarang itu prosedurnya semakin ketat, setelah reaktivasi dilakukan ke kantor Dinas Sosial di masing-masing daerah, akan ada verifikasi langsung ke lapangan kepada masing-masing masyarakat yang mengajukan PBI JK, dimana Dinsos turut ke lapangan bersama BPS [Badan Pusat Statistik] serta Pendamping PKH [program keluarga harapan] yang dipercaya dari Kemensos,” ujarnya.

Menurutnya verifikasi secara ketat ini penting dilakukan, agar program PBI JK ini kedepannya benar-benar tepat sasaran realisasinya. Karena melihat pada kondisi PBI JK sebelum adanya keputusan Kemensos menonaktifkan PBI JK yang jumlahnya 11 juta jiwa itu, ternyata ditemukan adanya peserta PBI JK tergolong mampu dari sisi ekonomi.

Kemudian Syaifullah merinci dari 140.668 jiwa yang dinonaktifkan PBI JK nya itu, paling banyak yang masyarakat turut terdampak yakni berada di Kabupaten Agam sebanyak 26.000 jiwa, lalu di Kota Padang sebanyak 22.000 jiwa, dan paling sedikit itu di Kota Padang Panjang 510 jiwa, disusul Kota Sawahlunto 716 jiwa.

“Banyaknya masyarakat yang tercatat sebagai penerima PBI JK ini, dapat dikatakan sebagai salah satu gambaran tingkat kemiskinan di kabupaten dan kota di Sumbar. Seperti di Kota Sawahlunto, tingkat kemiskinan terendah,” tegasnya.

Ketentuan Warga Tak Layak jadi Peserta PBI BPJS Kesehatan

Syaifullah menyampaikan seiring telah adanya kesempatan melakukan reaktivasi PBI JK ini, maka ada ketentuan supaya penerima PBI JK kedepan bisa lebih tepat sasaran. Penilaian verifikasi yang menjadi sorotan betul adalah soal kondisi ekonomi keluarga calon penerima PBI JK, yakni melihat aset/harta yang dimiliki, catatan pengajuan kredit, hingga identitas yang tercatat turut terlibat dalam judi online (judol).

“Untuk identitas yang terlibat judul juga bisa menyebabkan gagal sebagai penerima PBI JK. Begitupun yang punya kredit di perbankan, semakin besar nilai kredit, artinya dari sisi ekonomi masih mampu, dan yang demikian tidak memenuhi syarat dan ketentuan sebagai penerima PBI JK,” ungkapnya.

Selain itu, hal yang perlu diperhatikan juga adalah bagi orang tua yang mungkin seluruh anaknya telah berkeluarga, meskipun dari sisi pribadi orang tua kurang mampu, tapi apabila anak-anaknya tergolong ekonomi mampu, maka orang tua yang dimaksud juga tidak bisa menjadi peserta PBI JK.

“Sudah seharusnya seorang anak membayarkan iuran JKN orang tuanya, jadi orang tua itu harusnya jadi peserta JKN mandiri,” tegasnya.

Oleh karena itu, Syaifullah menyatakan bahwa dalam verifikasi penerima JBI JK ini benar-benar dilakukan secara ketat dan detail. Bahkan kepada petugas yang di lapangan melakukan verifikasi, apabila melakukan pelaporan data yang tidak benar, juga ada sanksi yang dikenakan.

“Kalau layak seperti kurang mampu masyarakatnya, ya harus menjadi PBI JK. Tapi kalau ada penilaian dengan alasan ada dikatakan keluarga dari petugas verifikasi di lapangan, padahal keluarga itu mampu, malah datanya dicatatkan diusulkan sebagai PBI JK, tindakan seperti itu sangatlah tidak benar. Siap-siap saja ada sanksi hukumnya, karena keinginan pemerintah pusat PBI JK diberikan secara tepat sasaran,” sebut dia.

Keluarga Kurang Mampu Segera Reaktivasi PBI ke Dinsos

Mengingat jumlah PBI JK di Sumbar yang telah diaktifkan kembali yakni 6.177 jiwa itu merupakan peserta PBI JK yang tergolong memiliki penyakit yang tergolong berat dan butuh layanan kesehatan, sementara untuk peserta yang benar-benar kurang mampu, belum dipastikan masuk atau tidak pada 6.177 jiwa yang telah diaktifkan kembali tersebut.

“Jadi, yang kurang mampu, segara masukan data ke Dinas Sosial, dan tunggu verifikasi datanya,” ucapnya.

Dikatakannya kini untuk yang penerima PBI JK dengan kondisi kesehatan butuh layanan kesehatan telah aktif lagi. Sementara bagi masyarakat kurang mampu, yang mungkin sebelumnya telah menjadi PBI JK dan kini dinonaktifkan, dan bagi masyarakat yang belum terdata atau belum masuk sebagai penerima PBI JK, harap segera lapor dan masukan data-data ke Dinas Sosial di masing-masing daerah.

“Dari sekarang sudah bisa ke kantor Dinas Sosial di masing-masing daerahnya. Layanan telah dibuka, dan belum diketahui sampai kapan reaktivasi PBI JK ini akan ditutup,” jelasnya.

Cara Reaktivasi PBI BPJS Kesehatan:

1. Pelaporan awal, peserta PBI-JK yang dinonaktifkan pada saat akan berobat, maka dapat meminta surat keterangan berobat ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan.
2. Pengajuan ke Dinas Sosial, peserta PBI-JK melapor ke Dinas Sosial setempat untuk mengaktifkan kembali
3. Verifikasi Dinas Sosial, petugas Dinas Sosial memverifikasi data peserta.
4. Pembuatan surat dan input data, Dinas Sosial membuat surat keterangan reaktivasi dan menginput data melalui aplikasi SIKS-NG.
5. Verifikasi Kemensos, petugas Kemensos memverifikasi dokumen permintaan reaktivasi.
6. Pelaporan ke BPJS Kesehatan, dokumen yang telah diverifikasi dan disetujui Kemensos akan disampaikan ke BPJS Kesehatan untuk verifikasi lebih lanjut.
7. Reaktivasi, apabila BPJS menyetujui permohonan, maka status kepesertaan akan diaktifkan kembali.

Bisnis.com, BATUSANGKAR — Perubahan cuaca ekstrem sepanjang 2025 membuat petani cabai merah di Nagari Pandai Sikek, Kabupaten Tanah Datar, menghadapi tantangan serius dalam menjaga produktivitas. Di tengah kondisi tersebut, Bank Indonesia Perwakilan Sumatra Barat mengambil peran strategis dalam menjaga stabilitas pasokan cabai, komoditas yang selama ini menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Sumbar.

Kelompok Tani Salingka Jarek, binaan BI Sumbar, merasakan langsung dampak fluktuasi cuaca yang sulit diprediksi. Bendahara kelompok, Zikra Lutfi, menjelaskan bahwa awal tahun cuaca masih stabil, namun memasuki April hingga November, kondisi berubah drastis menjadi panas berkepanjangan disertai angin kencang.

“Situasi seperti ini sangat memicu virus gemini, dan itu ancaman paling berbahaya bagi cabai lokal,” ujarnya, Rabu (12/11/2025).

Virus gemini, penyebab daun kuning dan keriting, merupakan penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan sering membuat tanaman muda mati sebelum berbuah. Kelompok tani ini menanam sekitar 11.500 batang cabai, tetapi tingkat kerentanan terhadap virus membuat sebagian besar tanaman sulit dipanen optimal.

Meski menghadapi risiko besar, petani tidak berhenti berinovasi. Zikra, yang juga petani milenial Pandai Sikek, bersama anggota lainnya mencoba mengembangkan varietas hibrida seperti Tangguh F1, yang dikenal lebih tahan penyakit. Inisiatif ini murni datang dari petani, namun efektivitas perawatan tanaman meningkat signifikan berkat bantuan mesin semprot dari BI Sumbar, yang memungkinkan penyemprotan pestisida lebih cepat, lebih merata, dan menghemat tenaga.

“Dengan alat dari BI, penyemprotan jauh lebih efisien dan bisa mengurangi risiko hama menyerang,” katanya.

Petani lainnya, Nasrul, menegaskan tingginya biaya bertani cabai. Untuk 3.600 batang saja, modal yang dibutuhkan mencapai Rp7 juta, mencakup plastik mulsa, pupuk, pestisida, serta biaya perawatan. Harga cabai hibrida saat ini berada di kisaran Rp63.000/kg, sementara cabai lokal sekitar Rp70.000/kg. Namun, fluktuasi harga sangat sensitif terhadap pasokan luar daerah.

“Kalau cabai luar Sumbar masuk banyak, harga langsung jatuh. Dampaknya sangat terasa ke petani,” ujarnya.

Melihat kondisi tersebut, BI Sumbar memperkuat tindakan dari hulu hingga hilir untuk menjaga pasokan cabai tetap stabil. Selain memberikan pembinaan kepada kelompok tani binaan, BI juga melakukan pemantauan langsung ke sentra cabai merah di Solok, Tanah Datar, Pesisir Selatan, dan Agam. Kunjungan lapangan ini memungkinkan BI memahami kendala petani secara utuh, mulai dari pola cuaca, serangan penyakit, hingga kemungkinan penurunan pasokan.

Kepala Perwakilan BI Sumbar, M. Abdul Majid Ikram, menjelaskan bahwa cabai merah merupakan komoditas yang memiliki kontribusi dominan terhadap inflasi Sumbar, baik secara bulanan (mtm) maupun tahunan (yoy). Perubahan cuaca yang ekstrem menyebabkan pergeseran siklus tanam dan panen, sehingga ketersediaan pasokan tidak menentu.

“Kami turun langsung bertemu petani agar bisa melihat kondisi yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ungkapnya.

Melalui hasil pemantauan tersebut, BI menemukan adanya potensi keterlambatan panen di beberapa kabupaten. Untuk itu, BI mendorong koordinasi intensif dengan pemerintah daerah agar setiap kabupaten melakukan pendataan wilayah pertanian yang akan panen dalam waktu dekat.

“Pendataan ini penting agar pemda punya pedoman jelas bila perlu menambah pasokan dari luar daerah,” jelas Majid.

Langkah ini menjadi semakin penting menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru), periode yang selalu memicu lonjakan permintaan pangan. BI berharap melalui pembinaan teknis, dukungan alat produksi, pemantauan lapangan, dan koordinasi kebijakan pasokan, stabilitas harga cabai dapat dijaga hingga penutupan tahun.

“Kami ingin memastikan pasokan aman dan harga cabai tidak kembali menjadi penyumbang terbesar inflasi Sumbar,” tegasnya.

Pendampingan BI memberikan keyakinan baru bagi kelompok tani dalam menghadapi cuaca yang makin tidak menentu. Dengan dukungan peralatan dan monitoring kebijakan pasokan, petani kini dapat merespons ancaman hama lebih cepat, memetakan risiko produksi dengan lebih terukur, serta menata jadwal tanam berdasarkan perubahan pola cuaca.

Sinergi antara inovasi petani dan langkah responsif BI Sumbar memberikan harapan baru bagi keberlanjutan komoditas cabai merah di Ranah Minang. Dalam situasi iklim yang tidak stabil, kolaborasi yang erat antara petani dan BI menjadi fondasi penting untuk menjaga produktivitas, stabilitas harga, dan ketahanan pangan di Tanah Datar dan wilayah Sumatera Barat secara lebih luas.

Bisnis.com, PAYAKUMBUH — Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatra Barat menargetkan peningkatan produktivitas pertanian, terutama padi, melalui program Sekolah Lapang Daun. Program ini diharapkan dapat memperkuat pengetahuan dan keterampilan petani di berbagai daerah di Sumbar.

Kepala Perwakilan BI Sumbar M. Abdul Majid Ikram mengatakan produktivitas padi di wilayah ini masih relatif rendah dibandingkan dengan produksi padi di Pulau Jawa dan Makassar, padahal beras Sumbar dikenal memiliki kualitas premium dan digemari masyarakat lokal.

“Kami melihat ada tren kecenderungan menurun untuk produksi padi di Sumbar. Kalau kita perhatikan, dulu pertanian di Sumbar jadi tulang punggung, dan hal ini menjadi tantangan dan tugas bagi BI juga untuk mengendalikan harga atau inflasi,” katanya di Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, Selasa (11/11/2025).

Menurut Majid, inflasi di Sumbar masih dipengaruhi fluktuasi harga pangan, terutama cabai merah yang menjadi penyumbang terbesar inflasi pada Oktober 2025. Ia menilai, peningkatan produktivitas pertanian menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas harga.

“Kenapa muncul ide ini (Sekolah Lapang Daun), jadi cukup unik sebenarnya pertimbangan kami. Karena kalau diperhatikan 2018 NTP (nilai tukar petani) di Sumbar angka 100, kemudian menjadi 160-an di tahun 2025... ternyata yang memiliki andil yang dominan itu, NTP perkebunan, bukan tanaman pangan,” tegasnya.

Majid menjelaskan, kenaikan pendapatan petani 60% dalam 7 tahun terakhir sebagian besar berasal dari sektor perkebunan. Kondisi itu menunjukkan perlunya dukungan lebih besar bagi petani tanaman pangan agar pendapatannya juga meningkat.

“Secara logika, seorang petani yang memiliki lahan kurang dari dua hektar, maka tidak bisa mendapatkan pendapatan yang tinggi. Bagaimana NTP si petani ini bisa naik? Caranya, pemerintah perlu hadir yakni turunkan biaya petani, atau tingkatkan penjualan, serta diiringi dengan peningkatan produksi,” ungkapnya.

Untuk meningkatkan hasil, lanjut Majid, perlu dilakukan perluasan lahan sawah dan penghentian alih fungsi lahan. Petani juga didorong untuk mengadopsi inovasi, seperti sistem mulsa tanpa olah tanah (MTOT) atau yang dikenal sebagai sawah pokok murah.

Sekolah Lapang Daun yang berlangsung pada 11–14 November 2025 melibatkan sejumlah ahli pertanian dan pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG). Program ini bertujuan memperkenalkan sistem tanam padi yang ramah lingkungan dan efisien.

“Kata petani di Solok Selatan sistem itu telah terbukti, dan mampu meningkatkan produktivitas. Makanya petani yang telah merasakan buktinya itu, kami ajak ikut terlibat memberikan ilmu dan pengetahun ke petani yang hadir pada Sekolah Lapang Daun ini,” kata Majid.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatra Barat M. Abdul Majid Ikram (tengah) didampingi sejumlah pihak dari Bapenas dan Pemprov Sumbar serta Pemkab Lima Puluh Kota di kegiatan Sekolah Lapang DAUN, Harau, Lima Puluh Kota, Sumbar, Selasa (11/11/2025). Bisnis/Muhammad Noli Hendra

Program MTOT dikembangkan oleh ahli pertanian Sumbar Ir. Djoni bersama petani di Solok Selatan. “Kami dari BI memang tidak memiliki ahli terkait sektor pertanian ini. Makanya kami ajak untuk bisa membagikan ilmu dan pengetahuannya ke petani yang ada di Sumbar... sekolah dengan kata DAUN ini, artinya dari nagari untuk negeri,” ujarnya.

Majid berharap kegiatan ini dapat meningkatkan produktivitas padi di Sumbar sehingga daerah tersebut berperan lebih besar dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Sekitar 70 persen peserta Sekolah Lapang Daun merupakan petani milenial, yang diharapkan dapat menjadi generasi penerus sektor pertanian.

“Melibatkan petani milenial ini memang jadi konsen kami. Para petani saat ini secara usia sudah banyak yang tua... hal ini juga memberikan tantangan bagi petani milenial,” jelasnya.

Kegiatan di Harau ini merupakan pelaksanaan keempat program Sekolah Lapang DAUN. BI berupaya menekankan pembelajaran berbasis praktik langsung agar petani dapat memahami metode MTOT secara nyata.

“Kami tidak ingin memberikan janji, tapi kami langsung memberikan bukti. Sekarang tinggal belajar saja, silahkan lihat secara langsung. Jadi ada dua hal, ada ilmu dan ada prakteknya disaksikan langsung ahli pertaniannya,” kata Majid.

Kepala Dinas Perkebunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Sumbar, Afniwirman, menambahkan bahwa sektor pertanian masih menjadi penopang utama ekonomi daerah. Nilai tambah sektor pertanian pada 2023 mencapai Rp41,6 triliun atau 27,8 persen dari total PDRB.

“Artinya, dalam kondisi ini, pertanian menjadi perhatian serius pemerintah. Jadi pertanian masih menjadi aktivitas mendominasi di Sumbar. Tidak hanya menjadi sumber ekonomi, tapi tanaman pangan juga erat kaitannya dengan sosial dan politik. Makanya soal tanaman pangan ini menjadi prioritas oleh Presiden Prabowo,” ujarnya.

Afniwirman menyebut inflasi Sumbar saat ini termasuk tertinggi kelima secara nasional karena harga beras dan cabai yang masih tinggi. Upaya peningkatan produksi menjadi langkah kunci dalam menekan inflasi tersebut.

Ia menilai penggunaan pupuk kimia secara intensif telah menurunkan kualitas tanah, sehingga diperlukan peralihan ke bahan organik. “Makanya, perlu ada gerakan menggunakan bahan organik. Seperti halnya kegiatan Sekolah Lapang Daun ini,” katanya.

Afniwirman menilai penerapan sistem MTOT dapat menjadi alternatif bagi petani kecil karena dapat menekan biaya tanam. Selain itu, metode tersebut cocok untuk lahan di wilayah lereng yang sulit dijangkau alat pertanian.

“Dengan adanya sawah pokok murah ini, kendala itu sudah bisa diatasi. Makanya saya dukung kegiatan Sekolah Lapang DAUN yang dilakukan BI ini,” ucapnya.

Salah satu peserta, Hendri, petani asal Kabupaten Agam, mengatakan petani kini semakin terbuka untuk menerapkan sistem organik. “Saya bahkan sedang memulai untuk mencoba mengolah lahan tanaman bawang merah menggunakan sistem organik ini,” ujarnya.

Hendri berharap pemerintah dapat membantu kemudahan sertifikasi petani organik. “Dari BI kami sangat berterima kasih diberi kesempatan Sekolah Lapang Daun ini. Tapi soal sertifikasi petani organik ini, kami berharap betul Kementerian Pertanian bisa mempermudah prosesnya,” katanya