Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah memastikan proses lelang pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tetap mempertimbangkan kondisi kesehatan industri telekomunikasi nasional. Hal ini merespons kekhawatiran para pelaku usaha mengenai potensi beban biaya modal (capex) dan biaya operasional (opex) yang kian membengkak seiring tambahan spektrum baru.

Dirjen Infrastruktur Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Wayan Toni Supriyanto, mengatakan terus menyerap aspirasi operator seluler mengenai penggelaran lelang spektrum frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang dilakukan secara bersamaan, termasuk mengenai beban baru operator.

“Biasa permintaan operator, sampai saat ini kami masih menerima masukan dan belum bisa menjawab. Harga dasar sudah diterima dan mendapat masukan dari BPKP,” ujar Wayan kepada Bisnis di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Diketahui, pada lelang frekuensi kali ini total pita yang akan ditebar oleh Komdigi adalah sebesar 260 MHz, yang merupakan pita terbesar yang pernah dilelang sepanjang sejarah operator seluler. Tambahan frekuensi baru akan menjadi peluang bagi pengembangan layanan telekomunikasi operator seluler, dan di lain sisi juga sebagai beban baru karena perusahaan harus membayar pita frekuensi dengan 2x pembayaran di muka pada tahun pertama dan biaya BHP per tahun.

Terakhir, lelang operator seluler digelar pada 2022 untuk pita selebar 2x5 MHz di pita 2,1 GHz. Telkomsel menjadi pemenang dengan membayar lelang sebesar Rp605 miliar per tahun selama 10 tahun.

Biaya frekuensi ini terus meningkat yang kemudian membuat rasio antara pendapatan dengan beban frekuensi operator seluler menyentuh angka 12,2%, lebih rendah dari kawasan ASEAN dan global.

Lelang kali ini memang membawa konsekuensi investasi yang besar. Untuk pita 700 MHz dengan total lebar 70 MHz, operator diharapkan pada komitmen perluasan cakupan jaringan (coverage) hingga ke wilayah rural. Frekuensi rendah ini menjadi krusial karena jangkauan sinyalnya yang luas dan daya tembus dinding yang kuat, namun menuntut penggelaran infrastruktur baru di area yang secara ekonomi menantang.

Di sisi lain, lelang pada pita 2,6 GHz dengan lebar pita 190 MHz diarahkan untuk penguatan kapasitas data dan akselerasi 5G di wilayah urban. Kombinasi kedua frekuensi ini memaksa operator menyeimbangkan antara kewajiban membangun jaringan luas dengan penyediaan layanan internet berkecepatan tinggi yang stabil.

Aspek fleksibilitas juga menjadi strategi pemerintah dalam menjaga ritme investasi operator. Komdigi membuka peluang bagi satu peserta lelang untuk menguasai lebih dari dua blok frekuensi sekaligus, tergantung pada kesiapan finansial dan kebutuhan teknis masing-masing perusahaan.

“Saya memungkinkan begitu tergantung dari keinginan mereka,” tambahnya.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan proses lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz kini memasuki tahap pengambilan akun lelang.

Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi Wayan Toni Supriyanto mengatakan, peserta sudah dapat mengambil akun sekaligus dokumen seleksi.

“Hari ini pengambilan akun dan juga sudah boleh bisa mengambil dokumen seleksi,” kata Wayan saat ditemui di sela acara Indotelko Forum “How 5G and AI can Accelerate Indonesia’s Digital Economy” di Jakarta, Rabu (29/4/2026).

Wayan memastikan kedua pita frekuensi tersebut akan dilelang secara bersamaan, sesuai rencana pemerintah sebelumnya. Dia juga menegaskan skema yang digunakan tetap berupa seleksi.

“Skemanya seleksi ya, beauty contest. Sama, tidak ada beda,” katanya.

Terkait usulan keringanan pembayaran lelang dari pelaku industri, Wayan menyebut, hal tersebut belum menjadi pembahasan utama. Saat ini, Komdigi masih fokus pada tahapan seleksi sebelum melihat perkembangan berikutnya.

Dia menjelaskan, pita 700 MHz akan difokuskan untuk memperluas jangkauan (coverage), sementara pita 2,6 GHz untuk meningkatkan kapasitas jaringan, khususnya dalam pengembangan 5G.

“Tergantung operator mau dipakai apa. Karena 700 juga bisa untuk pakai 5G. Intinya untuk itu,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi telah membuka seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz untuk jaringan seluler pada 23 April 2026. Kebijakan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, dengan target mempercepat pemerataan akses internet berkecepatan tinggi.

Total spektrum yang dilelang mencapai 260 MHz, terdiri atas pita 700 MHz sebesar 70 MHz (2x35 MHz) dan pita 2,6 GHz sebesar 190 MHz. Alokasi ini tergolong signifikan karena pita 700 MHz dikenal sebagai 'frekuensi emas' untuk jangkauan luas, sedangkan 2,6 GHz ideal untuk peningkatan kapasitas data.

“Pemenang seleksi memikul tanggung jawab besar dalam memperkuat infrastruktur digital. Peserta terpilih wajib menyelenggarakan layanan minimal standar 4G/LTE pada desa atau kelurahan yang telah masuk dalam target pembangunan pemerintah,” tulis Komdigi dikutip Kamis (23/4/2026).

Selain itu, pemenang seleksi juga diwajibkan mengimplementasikan teknologi 5G di wilayah yang akan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Digital. Penggunaan pita 2,6 GHz untuk 5G diperkirakan mampu menghadirkan kecepatan unduh hingga 10 kali lipat dibandingkan 4G.

Dari sisi kewajiban finansial, pemenang seleksi harus membayar biaya izin awal (up-front fee) serta biaya izin tahunan berupa BHP spektrum frekuensi radio sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi teknis, terdapat kewajiban mitigasi interferensi. Pada pita 700 MHz, operator harus mengantisipasi gangguan terhadap perangkat televisi digital, terutama yang menggunakan penguat sinyal. Sementara pada pita 2,6 GHz, operator wajib memastikan tidak terjadi interferensi dengan sistem radiolokasi meteorologi pada rentang 2700–2900 MHz serta layanan radiolokasi lainnya di pita S-band.

Komdigi menegaskan proses seleksi akan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan memiliki kepastian hukum. Alokasi spektrum ini diharapkan dapat mempercepat penguatan infrastruktur digital sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi digital nasional.

Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) meminta seluruh platform digital segera melaporkan langkah konkret dalam menonaktifkan akun anak di bawah usia 16 tahun sebagai bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Dari tujuh platform yang telah menyatakan komitmen kepatuhan, baru TikTok yang melaporkan realisasi penindakan tersebut. Hingga 28 April 2026, TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun.

Sementara itu, enam platform lain yang masih ditunggu laporannya yakni Instagram, Facebook, Threads, YouTube, Bigo Live, dan X (dulu Twitter). Adapun, Roblox masih dalam proses pemenuhan kepatuhan terhadap PP Tunas.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan aturan PP Tunas berlaku untuk semua platform, bukan hanya TikTok.

“Kami secara bersamaan juga mengimbau para platform yang sudah mengatakan komitmen kepatuhannya untuk tidak berhenti di hanya komitmen kepatuhan tapi untuk segera melapor langkah-langkah nyata yang sudah dilakukan di masing-masing platform kepada publik di Indonesia melalui Komdigi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Komdigi, Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Meutya juga meminta platform lain, di luar delapan yang telah disebutkan, untuk segera melakukan self assessment dengan batas waktu 6 Juni 2026. Hal ini dilakukan agar proses evaluasi tidak menumpuk di akhir periode dan dapat segera ditindaklanjuti oleh tim Komdigi.

Terkait Roblox, Meutya menyampaikan pihaknya akan menerima kunjungan perwakilan resmi dari kantor pusat perusahaan tersebut dalam waktu dekat. Pertemuan itu diharapkan menghasilkan laporan kepatuhan yang lebih lengkap.

Setelah platform menyampaikan self assessment, pemerintah tidak serta-merta menjatuhkan sanksi tegas. Meutya menjelaskan akan ada tahapan, mulai dari peringatan hingga sanksi administratif sebelum tindakan lebih lanjut diambil.

“Tapi ya jangan dicoba ya karena kita akan tetap lakukan kita akan patuh kita akan jalankan jalankan aturan ini. Jadi kami berharap tidak ada platform yang melakukan coba-coba dan mengulur-ulur waktu dari 6 Juni,” katanya.

Sebelumnya, Komdigi mengungkapkan TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun anak di bawah 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi dari PP Tunas.

Meutya mengapresiasi langkah tersebut, mengingat TikTok menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Dia menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih terperinci dan terukur ke depan. Tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, platform tersebut juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online.

Selain itu, TikTok berkomitmen memperketat pemantauan pengguna untuk memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui langkah ini berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, TikTok disebut telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang terdampak secara tidak sengaja agar akun mereka dapat segera dipulihkan.

Bisnis.com, JAKARTA — Apple menyiapkan ekspansi besar-besaran pada lini produk premiumnya dengan memperkenalkan merek "Ultra" untuk kategori iPhone dan MacBook.

Berdasarkan laporan Macworld, perusahaan itu berencana meluncurkan iPhone Ultra sebagai ponsel lipat pertama mereka yang akan menjadi opsi tertinggi dalam jajaran perangkat komunikasi perusahaan.

iPhone Ultra diposisikan sebagai perangkat kasta tertinggi yang berada di atas model Pro Max. Kehadiran ponsel lipat ini merupakan upaya Apple untuk menghadirkan kategori baru yang menawarkan spesifikasi lebih unggul dibandingkan lini flagship yang ada saat ini.

Meskipun dijadwalkan meluncur bersamaan dengan seri iPhone 18 Pro pada musim gugur mendatang, iPhone Ultra tidak akan menjadi bagian dari penomoran seri tersebut. Pola penamaan ini serupa dengan strategi iPhone Air yang berdiri terpisah dari penomoran reguler dalam jajaran perangkat Apple.

Mark Gurman dari Bloomberg mengatakan bahwa pasokan perangkat ini kemungkinan akan sangat terbatas pada minggu-minggu awal peluncuran. Hal tersebut dipicu oleh kompleksitas panel OLED near-creaseless yang dipasok secara eksklusif oleh Samsung, yang memiliki tingkat hasil produksi lebih rendah.

"Produksi awal iPhone Ultra ditargetkan hanya sekitar 7 juta hingga 8 juta unit, jauh di bawah volume produksi iPhone 18 Pro," kata Gurman dilansir dari MacRumors, Selasa (28/4/2026).

Kabar mengenai potensi hambatan produksi ini sempat memicu fluktuasi pasar, di mana saham Apple dilaporkan turun lebih dari 5 persen setelah adanya pemberitaan mengenai penundaan.
Meski demikian, para analis memproyeksikan perangkat ini tetap akan diperkenalkan pada September, walaupun ketersediaan di toko mungkin baru terjadi beberapa pekan setelahnya.

Berdasarkan data teknis dari purwarupa yang beredar, iPhone Ultra akan memiliki ketebalan ekstrem hanya 4,5 mm saat dibuka. Ketipisan ini memaksa Apple menanggalkan sistem keamanan Face ID dan kembali menggunakan Touch ID yang ditempatkan pada tombol samping atau di bawah layar.

Desain yang sangat tipis tersebut juga berdampak pada absennya fitur magnetik MagSafe dan Action Button. Apple dilaporkan harus memindahkan posisi tombol volume ke sisi atas perangkat, serupa dengan tata letak pada iPad mini, untuk mengakomodasi ruang internal.

Dari sisi fungsionalitas, iPhone Ultra hanya akan mengusung sistem kamera ganda yang terdiri dari lensa wide dan ultra-wide. Berbeda dengan model Pro, perangkat lipat ini tidak akan dilengkapi dengan lensa telefoto serta hanya mendukung penggunaan eSIM tanpa slot kartu fisik.

Strategi harga untuk iPhone Ultra diperkirakan akan melampaui standar harga model tertinggi saat ini. Perangkat tersebut diproyeksikan dibanderol mulai dari US$1.999 atau sekitar Rp34 jutaan, atau secara signifikan lebih mahal dibandingkan iPhone 17 Pro yang dipasarkan mulai US$1.099 atau sekitar Rp18 jutaan..

Selain ponsel, Apple juga tengah mengembangkan MacBook Ultra yang akan mengusung panel layar sentuh OLED. Perangkat ini dikembangkan untuk duduk di atas kasta MacBook Pro dengan penawaran fitur yang sepenuhnya baru bagi ekosistem komputer portabel Apple.

Rencana peluncuran MacBook Ultra yang semula ditargetkan pada akhir tahun ini kemungkinan besar akan diundur hingga awal 2027. Penundaan tersebut disebabkan oleh kendala pada rantai pasok memori (RAM) yang menghambat jadwal produksi massal perusahaan.

Penggunaan merek Ultra ini mempertegas konsistensi branding Apple yang sebelumnya telah diterapkan pada cip M-series Ultra dan Apple Watch Ultra.

Rumor yang berkembang juga menyebutkan bahwa Apple tidak akan berhenti pada ponsel dan laptop. Perusahaan dikabarkan tengah menjajaki pengembangan "AirPods Ultra" untuk melengkapi ekosistem perangkat kelas atas mereka di masa depan.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengimbau masyarakat untuk tidak menyebarkan hoaks terkait kecelakaan kereta yang melibatkan Commuter Line (KRL) dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur.

Meutya menyampaikan peristiwa tersebut merupakan musibah yang sangat menyesakkan, baik bagi keluarga korban maupun masyarakat luas.

“Jadi tentu kami menghimbau betul tidak ada yang memanfaatkan peristiwa musibah seperti ini, pertama apalagi untuk menyebarkan hoaks atau berita tidak benar,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Dia juga mengingatkan penyebaran ulang konten, meskipun benar, secara berlebihan berpotensi menimbulkan trauma psikis bagi korban maupun keluarga korban.

Oleh karena itu, masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan tayangan atau informasi terkait kecelakaan secara tidak bertanggung jawab dan tetap menghormati perasaan para korban.

Terkait penyensoran konten, Meutya menambahkan pihaknya tengah berdiskusi dengan jajaran terkait untuk menentukan langkah penanganan yang diperlukan.

“Tapi pada semangatnya, kami ingin masyarakatnya juga untuk tidak melakukan itu [penyebaran hoaks],” katanya.

Lebih lanjut, dia menekankan imbauan tersebut didasarkan pada nilai kemanusiaan, sehingga tidak diperlukan intervensi khusus dari pemerintah. Masyarakat diharapkan secara sadar tidak melakukan penyebaran berlebihan, tidak menyebarkan misinformasi, serta menghindari konten yang berpotensi memperburuk kondisi korban maupun keluarganya.

Sebelumnya, kecelakaan beruntun terjadi di Stasiun Bekasi Timur yang melibatkan satu taksi listrik, dua rangkaian KRL, dan satu kereta jarak jauh KA Argo Bromo Anggrek pada Senin (27/4/2026) malam.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menjelaskan, berdasarkan kronologi awal, insiden bermula ketika rangkaian KRL relasi Bekasi–Cikarang tertemper mobil di perlintasan sebidang JPL 85. Akibat kejadian tersebut, rangkaian KRL harus dievakuasi dan ditetapkan sebagai perjalanan luar biasa (PLB) dengan kode 5181 karena berhenti berdinas dan berjalan di luar jadwal reguler.

Sebagai dampaknya, petugas kemudian memberhentikan satu rangkaian KRL lainnya dengan kode PLB 5568 yang mengarah ke Cikarang di peron Stasiun Bekasi Timur.

“Namun, KA Argo Bromo Anggrek (KA 4) relasi Jakarta–Surabaya tidak sempat berhenti sepenuhnya sehingga terlibat insiden dengan KA PLB 5568 yang sedang berhenti,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (28/4/2026).

Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (Persero) Bobby Rasyidin menambahkan dugaan awal kecelakaan yang terjadi sekitar pukul 20.52 WIB dipicu oleh insiden temper taksi listrik di perlintasan sebidang JPL 85.

“Ini kami curigai membuat sistem perkeretaapian di Stasiun Bekasi Timur terganggu,” katanya.

Taksi listrik tersebut diketahui tertemper rangkaian KRL baru impor dari China pada lintas Jakarta–Cikarang. Sementara itu, KRL lama buatan Jepang yang tengah menunggu di Stasiun Bekasi Timur kemudian terhantam KA Argo Bromo Anggrek relasi Surabaya Pasar Turi–Gambir yang dalam kondisi normal dapat melaju dengan kecepatan hingga 100–120 km/jam.

Investigasi lebih lanjut diserahkan kepada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan.

Dalam perkembangan terbaru, seluruh penumpang KA Argo Bromo Anggrek yang berjumlah 240 orang telah berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Namun, hingga Selasa (28/4/2026) pagi, tercatat 14 penumpang KRL meninggal dunia dan telah dibawa ke RS Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Sementara itu, 84 korban luka telah mendapatkan perawatan di berbagai fasilitas kesehatan.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengumumkan Wikimedia Foundation secara resmi memulai proses pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), seiring komunikasi intensif yang dijalin bersama pemerintah guna menjamin keberlanjutan layanan ensiklopedia daring tersebut di Indonesia.

Menkomdigi Meutya Hafid menjelaskan inisiatif ini mencerminkan komitmen Wikimedia mematuhi regulasi lokal sekaligus memperkokoh tata kelola ruang digital nasional.

Sejak 23 April 2026, kata Meutya, telah berlangsung pertemuan dengan Wikimedia Foundation. "Kami menjalin kontak langsung dengan kantor pusat di San Francisco, termasuk kehadiran perwakilan mereka secara fisik di kantor Komdigi,” ujar Meutya dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Selasa (28/4/2026).

Kewajiban pendaftaran tersebut bersandar pada landasan hukum Peraturan Pemerintah No.71/2019 serta Peraturan Menteri Kominfo No.5/2020.

Regulasi ini menyasar seluruh penyelenggara sistem elektronik tanpa terkecuali. Meuyta memaparkan seluruh PSE wajib terdata dalam administrasi negara, mencakup entitas mancanegara, lokal, organisasi berorientasi laba, hingga lembaga nirlaba.

Proses pendaftaran Wikimedia Foundation kini memasuki fase awal berupa penyerahan dokumen administratif kepada otoritas terkait. Pemerintah memproyeksikan seluruh prosedur tuntas dalam waktu singkat.

Meutya menyebut kebijakan pendaftaran PSE bukan langkah mendadak, melainkan instrumen yang telah berlaku sejak 2019 demi memberikan jaminan perlindungan konsumen.

“Ini berada dalam kerangka perlindungan pengguna serta penegakan hukum. Seluruh platform wajib tunduk pada regulasi berlaku di wilayah hukum Indonesia,” ucap Meutya.

Pemerintah secara khusus mengapresiasi sikap kooperatif pengelola Wikipedia tersebut karena menghormati kebijakan kedaulatan digital nasional.

Dalam pertemuan terkini, kedua belah pihak mencapai kesepahaman krusial mengenai urgensi pendaftaran. Sebelumnya, platform ini sempat menghadapi tantangan administratif serius berupa potensi pemblokiran akses jika ketentuan tidak terpenuhi. Namun, dialog terbuka antara pemerintah dan perwakilan San Francisco berhasil memitigasi risiko tersebut.

Pemerintah memandang kewajiban pendaftaran PSE sebagai bagian integral dari upaya memperkuat ekosistem digital agar lebih aman dan tertib bagi publik. Langkah Wikimedia ini diharapkan menjadi preseden positif bagi platform global lainnya dalam menjalin kolaborasi dengan pemerintah Indonesia.

Melalui kesepakatan ini, sinergi antara otoritas digital dan platform penyedia pengetahuan diharapkan mampu menciptakan ekosistem informasi inklusif serta berkelanjutan.

Kehadiran dokumen legal dari Wikimedia menjadi fondasi penting bagi jaminan perlindungan data serta akuntabilitas penyelenggara sistem elektronik di masa depan. Kelancaran proses ini memastikan masyarakat tetap dapat mengakses sumber informasi edukatif secara aman di bawah payung hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengungkapkan bahwa TikTok telah menonaktifkan 1,7 juta akun milik anak di bawah usia 16 tahun per Selasa (28/4/2026). Langkah ini merupakan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengapresiasi langkah tersebut. TikTok dinilai menjadi platform pertama yang menyampaikan komitmen kepatuhan terhadap PP Tunas sekaligus transparansi data penindakan terhadap akun anak.

“Jadi kalau 10 April lalu, kami sudah melaporkan TikTok telah menonaktifkan kurang lebih 780.000 akun, maka per hari ini yang telah dinonaktifkan akun di bawah 16 tahun adalah 1,7 juta akun anak dari platform TikTok dari 28 Maret,” kata Meutya di Kantor Komdigi pada Selasa (28/4/2026).

Meutya menambahkan, TikTok juga telah memaparkan rencana aksi kepatuhan yang lebih rinci dan terukur ke depan. Perusahaan tidak hanya fokus pada penonaktifan akun anak, tetapi juga memperkuat penanganan kejahatan digital, termasuk pemberantasan judi online di platformnya.

Selain itu, TikTok disebut berkomitmen memperketat pemantauan pengguna guna memastikan kebijakan perlindungan anak berjalan efektif. Meutya mengakui, pengetatan sistem tersebut berpotensi menimbulkan gangguan, termasuk kemungkinan akun pengguna dewasa ikut terdampak.

Namun, dia menegaskan TikTok telah menyediakan mekanisme pelaporan bagi pengguna dewasa yang akunnya terdampak secara tidak sengaja agar dapat segera dipulihkan.

Sementara itu, Head of Public Policy TikTok Indonesia Hilmi Ardianto menegaskan bahwa keamanan pengguna menjadi prioritas utama perusahaan. Dia menyebut TikTok terus menyesuaikan kebijakan internal dengan regulasi di setiap negara, termasuk Indonesia.

Hilmi menambahkan, perusahaan juga terus memperkuat investasi dalam aspek keamanan digital serta kolaborasi dengan pemerintah.

“Kami terus berinvestasi dan kami sangat-sangat mengapresiasi dari Komdigi yang sudah menjadi partner kami selama ini untuk terus menggiatkan baik itu literasi digital maupun berbagai kampanye lainnya seperti anti judi online dan lainnya yang gunanya adalah untuk bisa meningkatkan kembali literasi digital dari masyarakat di Indonesia,” kata Hilmi.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Global Digital Niaga Tbk (Blibli) mengungkap 10 pola perilaku impulsif warganet melalui eksperimen sosial bertajuk Jangan Reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang (JEDA).

Program yang berlangsung pada 19 Februari hingga 31 Maret 2026 ini melibatkan lebih dari 158.000 partisipan di Indonesia.

Inisiatif JEDA hadir di tengah tingginya intensitas interaksi digital, ketika masyarakat kian terbiasa bereaksi cepat tanpa jeda. Kondisi ini tercermin dari meningkatnya kasus penipuan digital. Data Indonesia Anti Scam Center mencatat 432.637 aduan dengan total kerugian Rp9,1 triliun sepanjang 22 November 2024 hingga 14 Januari 2026. Sementara itu, Survei APJII 2025 menunjukkan 22,12% pengguna internet Indonesia pernah mengalami penipuan online.

Head of PR Blibli Nazrya Octora menilai kondisi tersebut membutuhkan upaya berkelanjutan dan kolaboratif untuk memperkuat literasi digital serta mendorong konsumen yang lebih kritis dan tangguh. Menurutnya, kualitas keputusan tidak hanya ditentukan oleh kecepatan, tetapi juga kejernihan berpikir.

“Hal ini sejalan dengan upaya perlindungan konsumen yang terus digaungkan berbagai pemangku kepentingan untuk menghadirkan rasa aman bagi masyarakat,” kata Nazrya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Dari eksperimen tersebut, Blibli menemukan sejumlah pola perilaku impulsif. Konten clickbait masih menjadi pemicu utama rasa penasaran pengguna, yang mendorong mereka tetap mengklik meski kontennya terlihat tidak masuk akal.

Dari sisi demografi, kelompok usia lanjut atau Baby Boomers tercatat paling responsif terhadap clickbait dengan tingkat klik 7,06%, lebih tinggi dibandingkan Gen Z usia 18–24 tahun sebesar 3,43%. Temuan ini menunjukkan kerentanan terhadap impulsivitas tidak hanya terjadi pada kelompok usia muda.

Eksperimen juga menunjukkan perilaku impulsif bersifat universal, baik pada perempuan (52%) maupun laki-laki (48%). Artinya, siapa pun berpotensi terjebak dalam dorongan impulsif saat berinteraksi di ruang digital.

Dari sisi geografis, tingkat klik tertinggi berasal dari kota-kota besar. Jakarta mencatat tingkat respons tertinggi sekitar 7,81%, diikuti sejumlah kota lain seperti Surabaya, Medan, dan Bandung. Sementara itu, Depok dan Surakarta juga menunjukkan tingkat respons yang cukup signifikan.

Menariknya, perilaku impulsif justru banyak terjadi pada jam-jam sibuk, yakni pukul 09.00, 11.00, 13.00, dan 15.00 WIB. Selain itu, lonjakan trafik juga teridentifikasi pada periode tertentu seperti awal Ramadan, long weekend, dan libur Lebaran.

Blibli juga menemukan pendekatan sederhana seperti gamifikasi efektif membantu pengguna mengambil jeda. Aktivitas yang ringan dan berulang dinilai mampu mengalihkan dorongan impulsif menjadi kegiatan yang lebih terkendali.

Psikolog Irma Gustiana menjelaskan pendekatan tersebut dapat melatih kendali diri secara kognitif. “Dengan mengalihkan energi impulsif menjadi aktivitas yang memuaskan secara kognitif, kita sebenarnya sedang melatih kendali diri dengan cara yang menyenangkan,” ujarnya.

Eksperimen ini juga menunjukkan aktivitas mindful cenderung memberikan dampak lebih dalam meski dilakukan singkat. “Ketenangan itu bukan soal berapa lama, tapi seberapa terasa. Kalau sekali main sudah membuat ‘lega’, artinya tujuan mindful-nya berhasil,” tambah Irma.

Lebih lanjut, mayoritas partisipan mengaku mengalami perubahan emosi setelah melakukan jeda 10 detik. Sekitar 7 dari 10 responden menyatakan merasa lebih tenang dibandingkan sebelumnya.

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan keputusan yang lebih sadar membutuhkan jeda singkat. Kebiasaan sederhana seperti berhenti sejenak sebelum bereaksi dinilai dapat menjadi langkah preventif untuk mengurangi risiko, termasuk dalam transaksi digital.

Inisiatif JEDA 10 detik sendiri mendorong konsumen agar tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, melainkan mengevaluasi informasi dan memastikan keamanan sebelum bertransaksi. Nazrya menegaskan ekosistem digital yang aman tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga kebiasaan pengguna.

“Di tengah arus informasi yang serba cepat, kita selalu punya pilihan untuk berhenti sejenak, karena keputusan yang lebih baik dimulai dari ruang jeda. Mari mulai dengan jeda10detik.com–Jangan reaktif, Evaluasi, Double-check, Ambil keputusan dengan tenang,” tutupnya.

Dari sisi pemerintah, Kepala Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Bonifasius Wahyu Pudjianto, menilai temuan ini relevan dengan upaya penguatan literasi digital. Ia menyebut tantangan utama saat ini bukan hanya akses informasi, tetapi cara masyarakat meresponsnya.

“Di tengah arus yang begitu cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi menjadi bagian penting dari literasi digital. Pendekatan seperti JEDA menjadi contoh konkret bagaimana edukasi bisa dikemas secara sederhana, relevan, dan mudah diterapkan dalam keseharian,” ujarnya.

Sementara itu, data Direktorat Pemberdayaan Konsumen menunjukkan mayoritas pengaduan berasal dari transaksi online. Hingga Desember 2025, tercatat 7.836 aduan (99,35%) berasal dari transaksi daring, sedangkan transaksi offline hanya 32 aduan (0,40%). Sisanya, sebanyak 19 aduan (0,24%), terkait isu lain seperti label, K3L, MKG, dan laporan tanpa kronologi jelas.

Direktur Pemberdayaan Konsumen Ditjen PKTN Kementerian Perdagangan, Immanuel Sibero Tarigan, menekankan pentingnya perubahan perilaku konsumen dalam memperkuat perlindungan. Ia mengaitkan inisiatif JEDA dengan kampanye BIJAK dalam momentum Hari Konsumen Nasional 2026.

Menurutnya, prinsip “Kritis sebelum membeli” dalam konsep BIJAK sejalan dengan semangat JEDA, yakni mendorong konsumen untuk lebih berhati-hati dan tidak reaktif dalam mengambil keputusan.

Bisnis.com, JAKARTA— PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) merespons posisi biaya rata-rata internet di Indonesia yang tergolong termurah kedua di Asia Tenggara.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan keterjangkauan harga internet merupakan capaian positif dalam mendorong inklusi digital di Indonesia. Namun, di saat yang sama, strategi penetapan harga tetap harus berfokus pada keseimbangan antara nilai bagi pelanggan dan keberlanjutan industri.

“Pendekatan harga dalam layanan broadband selalu selaras dengan value yang dirasakan pelanggan,” kata Fahmi kepada Bisnis pada Selasa (28/4/2026).

Dia menjelaskan pengalaman pelanggan secara keseluruhan menjadi faktor utama, mulai dari kecepatan dan stabilitas koneksi hingga konsistensi kualitas layanan. Dalam kerangka tersebut, harga diposisikan sebagai bagian dari proposisi nilai yang menyeluruh.

Dalam bisnis fixed broadband, Telkomsel menerapkan strategi pricing yang kompetitif dan berkelanjutan. Pendekatan ini dirancang agar pelanggan memperoleh manfaat nyata melalui peningkatan kualitas layanan secara bertahap.

Upaya tersebut mencakup peningkatan performa jaringan, penguatan customer experience, serta inovasi layanan yang relevan dengan kebutuhan digital rumah tangga di Indonesia.

Fahmi menambahkan, pengelolaan investasi jaringan difokuskan pada ketepatan, efisiensi, dan dampak langsung terhadap pengalaman pelanggan. Setiap investasi diarahkan untuk memberikan nilai maksimal dalam meningkatkan kualitas layanan internet rumah.

Selain itu, Telkomsel menjadikan operational excellence sebagai fondasi utama dalam pengembangan bisnis fixed broadband, melalui optimalisasi model operasional, pemanfaatan aset jaringan secara efektif, serta penyelarasan investasi dengan kebutuhan pelanggan dan perkembangan teknologi.

Melalui strategi tersebut, Telkomsel berupaya meningkatkan kecepatan dan keandalan layanan secara berkelanjutan, sekaligus menjaga efisiensi biaya.

“Pendekatan ini sejalan dengan komitmen Telkomsel untuk mendukung peningkatan kualitas internet nasional dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat global,” katanya.

Ke depan, Fahmi menilai industri telekomunikasi akan bergerak menuju pendekatan yang semakin value driven. Harga tetap menjadi faktor penting dalam keputusan pelanggan, seiring meningkatnya perhatian terhadap kualitas, keandalan, kemudahan, serta relevansi layanan dalam aktivitas digital sehari-hari.

Dalam konteks tersebut, Telkomsel memperkuat strategi Fixed Mobile Convergence (FMC), yakni integrasi layanan mobile, fixed broadband, dan berbagai layanan digital dalam satu ekosistem yang seamless.

Pendekatan ini membuka peluang pengembangan layanan yang lebih tersegmentasi serta bundling melalui kolaborasi dengan mitra ekosistem.

“Dengan demikian, pelanggan memperoleh konektivitas sekaligus nilai tambah yang memberikan dampak nyata dalam mendukung produktivitas, hiburan, dan gaya hidup digital mereka,” kata Fahmi.

Sementara itu, laporan Global Broadband Price League 2026 mencatat Vietnam sebagai negara dengan harga internet termurah di Asia Tenggara sebesar US$10,24 atau sekitar Rp176,6 ribu, diikuti Indonesia sebesar US$10,66 atau sekitar Rp183,1 ribu. Secara global, Indonesia berada di peringkat ke-12 dari 214 negara.

Namun, dari sisi kualitas, Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara lain di kawasan. Singapura, misalnya, menawarkan kecepatan rata-rata 410 Mbps dengan biaya sekitar US$32,22 atau sekitar Rp555,1 ribu per bulan, sehingga biaya per Mbps hanya sekitar US$0,08 atau sekitar Rp1.380. Thailand juga mencatat biaya per Mbps rendah dengan kecepatan rata-rata 272,6 Mbps.

Sebaliknya, di Indonesia, dengan harga sekitar US$10,22 atau sekitar Rp176,3 ribu per bulan dan kecepatan rata-rata 31,2 Mbps, biaya per Mbps mencapai sekitar US$0,34 atau sekitar Rp5.900 lebih mahal dibandingkan negara-negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk keberlanjutan bisnis hingga kesehatan industri, sebelum memutuskan terlibat dalam lelang frekuensi 700 MHz dan 2,6 GHz yang digelar Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Kendati demikian, anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. tersebut memberikan sinyal ketertarikan kuat untuk menambah porsi spektrum miliknya guna memperkuat fondasi layanan digital nasional.

VP Corporate Communications & Social Responsibility Telkomsel, Abdullah Fahmi, mengatakan perusahaan menyambut positif langkah pemerintah membuka seleksi dua pita frekuensi tersebut. Menurutnya, secara prinsip Telkomsel berminat berpartisipasi dalam proses seleksi guna mendukung pemenuhan kebutuhan konektivitas masyarakat Indonesia yang kian meningkat.

Fahmi berpendapat kedua pita frekuensi ini memiliki karakteristik unik yang saling melengkapi dalam arsitektur jaringan seluler modern. Pita 700 MHz, yang merupakan frekuensi rendah (low band), dinilai krusial untuk memperluas jangkauan sinyal secara merata, termasuk ke wilayah rural serta meningkatkan penetrasi sinyal di dalam ruangan (indoor coverage).

Di sisi lain, pita 2,6 GHz diposisikan sebagai tumpuan untuk meningkatkan kapasitas jaringan. Frekuensi ini sangat dibutuhkan di area dengan kepadatan trafik data tinggi guna memastikan kualitas layanan tetap stabil meskipun digunakan oleh banyak pelanggan secara bersamaan.

Meskipun menyatakan minat, Telkomsel tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam mengambil keputusan investasi. Fahmi menjelaskan keputusan final untuk ikut serta pada salah satu atau kedua pita frekuensi tersebut akan bergantung pada kajian internal yang mendalam.

“Partisipasi kami akan tetap mempertimbangkan hasil evaluasi internal secara komprehensif, termasuk aspek kebutuhan spektrum, kesiapan jaringan, serta prinsip keberlanjutan investasi dan kesehatan industri,” ujar Fahmi kepada Bisnis, Selasa (28/4/2026).

Pertimbangan mengenai kesehatan industri menjadi variabel penting bagi Telkomsel. Industri telekomunikasi saat ini tengah menghadapi tantangan besar terkait keseimbangan antara investasi infrastruktur yang masif dan pertumbuhan pendapatan. Rasio biaya spektrum terhadap pendapatan industri menjadi salah satu parameter yang dipantau ketat guna memastikan perusahaan tetap memiliki ruang fiskal untuk melakukan inovasi berkelanjutan.

Fahmi menambahkan evaluasi tersebut juga mencakup analisis terhadap kesiapan ekosistem perangkat serta efisiensi operasional yang dapat dihasilkan dari penambahan spektrum baru. Langkah ini sejalan dengan ambisi perusahaan mendukung transformasi digital Indonesia menuju visi 2045, di mana jaringan 5G diharapkan menjadi penggerak utama ekonomi digital.

“Bagaimana tambahan spektrum dapat memberikan manfaat nyata bagi pelanggan melalui peningkatan kualitas layanan dan pengalaman digital secara berkelanjutanm” kata Fahmi.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menetapkan mekanisme elektronik sebagai prosedur utama dalam seleksi pengguna pita frekuensi radio 700 MHz dan 2,6 GHz tahun 2026. Melalui sistem e-Auction (lelang), pemerintah berupaya menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pendistribusian sumber daya spektrum nasional.

Pemerintah memberikan tenggat waktu yang cukup longgar bagi calon peserta untuk mempelajari aturan main seleksi. Pengunduhan Dokumen Seleksi melalui sistem e-Auction dimulai pada Rabu, 29 April 2026 pukul 09.00 WIB dan ditutup pada Kamis, 7 Mei 2026 pukul 15.00 WIB.

Sistem e-Auction menjadi kanal tunggal dalam pendistribusian dokumen, kecuali terjadi kendala teknis yang bersifat luar biasa. Jika terdapat permasalahan pada sistem, Tim Seleksi akan memberikan informasi resmi melalui situs web Kementerian Komunikasi dan Digital guna memastikan proses tetap berjalan lancar.

Keputusan yang ditetapkan oleh Tim Seleksi selama proses ini bersifat final dan mengikat. Melalui jadwal yang ketat dan prosedur digital yang terukur, pemerintah berharap alokasi spektrum 700 MHz dan 2,6 GHz ini dapat segera dimanfaatkan oleh industri telekomunikasi untuk meningkatkan kualitas konektivitas digital di Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA — Banyak profesional keamanan siber mempertimbangkan untuk berhenti bekerja. Kondisi ini dipicu oleh ketimpangan besar antara tingginya tuntutan pekerjaan di bidang keamanan siber dan penghargaan yang mereka terima.

Di tengah meningkatnya ancaman digital, mulai dari serangan siber hingga teknologi baru berbasis kecerdasan buatan seperti Anthropic Mythos, peran tim keamanan siber justru semakin penting. Namun, banyak pekerja di bidang ini merasa kontribusi mereka kurang dihargai.

Laporan Global Technology Talent & Salary Report dari Harvey Nash, yang dikutip dari ZDNET pada Selasa (28/4/2026), melibatkan lebih dari 3.600 profesional teknologi. Hasilnya menunjukkan meskipun 19% perusahaan mengalami serangan besar dalam dua tahun terakhir, hanya sebagian kecil profesional keamanan yang mendapatkan kenaikan gaji.

Hanya sekitar 29% pekerja keamanan siber yang melaporkan kenaikan pendapatan. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan bidang lain seperti DevOps, manajemen produk, dan analisis bisnis, di mana lebih dari separuh pekerja mendapatkan kenaikan gaji.

Menurut Ankur Anand dari Nash Squared, kondisi ini terjadi karena banyak pimpinan perusahaan merasa aman selama belum terjadi serangan besar. Padahal, tim keamanan bekerja keras mencegah masalah sebelum terjadi, meskipun hasil kerja mereka sering tidak terlihat.

“Ironisnya, tim keamanan yang paling banyak mencegah kerusakan justru paling sedikit mendapat pengakuan,” kata Anand.

Akibatnya, tingkat kepuasan kerja di bidang keamanan siber menjadi rendah. Sekitar 23% profesional di bidang ini mengaku tidak bahagia, menjadikannya salah satu profesi TI dengan tingkat kepuasan terendah.

Lebih lanjut, hampir 49% dari mereka berencana mencari pekerjaan baru dalam 12 bulan ke depan.

Anand menjelaskan salah satu masalah utama adalah sifat pekerjaan keamanan siber itu sendiri. Jika berhasil, hasilnya tidak terlihat, tetapi jika gagal, dampaknya sangat besar. Hal ini membuat banyak perusahaan meremehkan pentingnya peran tim keamanan.

Situasi ini semakin kompleks dengan meningkatnya sistem teknologi yang semakin rumit serta ancaman yang terus berkembang. Banyak perusahaan juga masih menggunakan sistem lama yang sulit diamankan, sementara beban kerja terus bertambah.

AI jadi ancaman baru

Di sisi lain, perkembangan kecerdasan buatan turut membawa tantangan baru. Teknologi AI membuat ancaman siber berkembang lebih cepat dibanding kemampuan perusahaan untuk mengimbanginya.

Menurut Anand, sistem AI canggih seperti Anthropic Mythos menunjukkan teknologi ini mampu menemukan celah keamanan dengan sangat cepat, sehingga potensi risiko serangan juga meningkat.

“Perkembangan ini menunjukkan bagaimana AI dapat menemukan semua kerentanan tersembunyi dalam sistem,” ujarnya.

Namun, dampaknya tidak sepenuhnya negatif. AI juga dapat membantu meringankan beban kerja tim keamanan melalui otomatisasi dan analisis yang lebih cepat. Banyak profesional justru melihat AI sebagai alat bantu, bukan ancaman.

Anand menegaskan peran profesional keamanan siber tidak akan hilang, melainkan semakin penting. Mereka perlu ikut menentukan bagaimana AI digunakan secara aman dan sesuai regulasi. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah China memblokir akuisisi Meta Platforms Inc. terhadap startup AI Manus senilai US$2 miliar atau sekitar Rp34 triliun. Otoritas ekonomi tertinggi China tersebut memerintahkan kedua belah pihak untuk membatalkan seluruh transaksi sepenuhnya.

Perintah pembatalan muncul setelah Meta, induk dari Facebook dan Instagram, berencana mengintegrasikan teknologi agen AI milik Manus ke dalam ekosistem Meta AI.

"NDRC telah membuat keputusan untuk melarang investasi asing dalam proyek Manus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Kami mewajibkan pihak-pihak yang terlibat untuk menarik transaksi akuisisi tersebut," tulis pernyataan resmi NDRC dilansir dari TechCrunch, Selasa (28/4/2026).

Penyelidikan terhadap kesepakatan ini sebenarnya telah dimulai oleh Kementerian Perdagangan China sejak Januari 2026. Tekanan regulasi tersebut makin intensif pada Maret 2026, yang berdampak langsung pada jajaran eksekutif perusahaan rintisan tersebut.

CEO Manus Xiao Hong dan Chief Scientist Ji Yichao dilaporkan telah dipanggil ke Beijing untuk pertemuan regulasi. Hingga saat ini, kedua pendiri tersebut dikabarkan berada di bawah larangan keluar dari wilayah China daratan.

Situasi ini menjadi rumit karena Manus sebenarnya telah merelokasi kantor pusatnya dari China ke Singapura pada pertengahan 2025. Perusahaan ini awalnya didirikan pada 2022 dengan nama induk Butterfly Effect di Beijing sebelum akhirnya berpindah domisili hukum.

Meskipun telah berpindah markas, NDRC tetap mengklaim yurisdiksi atas aset teknologi tersebut. Sekitar 100 karyawan Manus bahkan dilaporkan telah pindah ke kantor Meta di Singapura pada Maret 2026 untuk memulai proses integrasi operasional.

Dalam struktur internal Meta, Xiao Hong sedianya dijadwalkan untuk melapor langsung kepada COO Meta, Javier Olivan. Namun, intervensi China memaksa Meta untuk mengevaluasi kembali penempatan eksekutif dan kepemilikan teknologi tersebut.

"Transaksi ini sepenuhnya mematuhi hukum yang berlaku. Kami mengantisipasi resolusi yang tepat atas penyelidikan ini," ujar juru bicara Meta.

Sebagai informasi, Manus dikenal sebagai pengembang agen AI "otonom sejati" yang mampu merencanakan serta mengeksekusi tugas secara mandiri. Startup ini mencatatkan pertumbuhan pendapatan tahunan berulang (ARR) hingga US$100 juta atau sekitar Rp1,72 triliun hanya dalam delapan bulan setelah peluncuran.

Sebelum dilirik Meta, Manus mengantongi pendanaan Rp1,29 triliun yang dipimpin oleh Benchmark pada Mei 2025. Keterlibatan modal AS tersebut sempat memicu kekhawatiran dari Senator AS John Cornyn terkait aliran dana Amerika ke perusahaan yang memiliki akar di China.

Bagi Meta, kegagalan akuisisi ini menjadi tantangan besar dalam ambisinya mengejar ketertinggalan dari kompetitor seperti OpenAI dan Google. Meta tengah agresif memperkuat infrastruktur AI miliknya melalui belanja chip dari Amazon.

Di sisi lain, Meta juga sedang melakukan efisiensi internal dengan rencana pemangkasan 8.000 posisi pekerjaan. Fokus perusahaan kini terpecah antara restrukturisasi organisasi dan hambatan regulasi pada akuisisi teknologi strategis.