HINGGA saat ini, ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum tersedia.

Meski demikian, pemerintah (Menkop) telah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara (persero) sebagai penyedia barang/konstruksi gudang, gerai, dan sarana pendukung untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dananya bersumber dari pinjaman Rp 3 miliar per koperasi dari Bank Himbara.

Hal tersebut rawan atau berpotensi terpapar risiko korupsi. Maka diperlukan penerbitan peraturan khusus PBJ untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, serta memastikan pengawasan dan pengendalian PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan semestinya untuk mencegah terjadinya korupsi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), BUMN yang dibentuk untuk memperkuat kedaulatan pangan Indonesia, agar membangun fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seperti gudang, gerai, dan sarana pendukung.

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dipercaya karena memiliki pengalaman dan kapasitas melakukan pekerjaan konstruksi.

Dahulu PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) adalah PT Yodia Karya (Persero), BUMN konstruksi yang berada di bawah holding PT Danareksa (Persero).

Selain itu, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bekerja sama dengan TNI untuk melaksanakan tugas pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah harus memikirkan skema pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan TNI.

Pasalnya, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) atau disebut procurement di BUMN cukup banyak terjadi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama 2016-2021 terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 340 tersangka. Sebanyak 51 orang di antaranya direktur BUMN dan 83 orang adalah pimpinan menengah di perusahaan BUMN.

Jika ditarik dari tahun 2019-2023, ICW mencatat ada 1.189 kasus korupsi PBJ dengan 2.898 tersangka, baik di pemerintahan maupun BUMN.

Menurut data ICW, jenis pekerjaan konstruksi paling rentan (57 persen), diikuti pengadaan barang nonkonstruksi (32 persen).

Sementara itu, dana untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih cukup besar, diperkirakan sampai Rp 60 triliun, dengan asumsi Rp 3 miliar per Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih.

Sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, direncanakan hingga 80.000 Kopdeskel Merah Putih sedianya akan didirikan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menurut keterangan Menkop, akan diberi pinjaman oleh Bank Himbara yang berasal dari Rp 200 triliun dana kas negara yang ditempatkan di Bank Himbara, masing-masing sebesar Rp 3 miliar dengan agunan dana desa.

Dengan estimasi 80.000 Kopdeskel Merah Putih, maka kebutuhan pinjaman untuk Kopdeskel Merah Putih sekitar Rp 240 triliun.

Namun, Menkop menyampaikan untuk tahap pertama hanya 1.064 Kopdeskel, dan berikutnya hingga 20.000 Kopdeskel, dengan kebutuhan Rp 60 triliun.

Pengadaan Barang dan Jasa Kopdeskel Merah Putih

Hingga saat ini, pedoman umum pengadaan barang dan jasa oleh BUMN diatur dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Namun, ketentuan tersebut hanya mengatur pengadaan barang dan jasa, di mana pengguna barang dan jasa adalah BUMN pemilik pekerjaan, dan pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN.

Termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum/penugasan Pemerintah yang diganti dari dana APBN/APBD, dan pinjaman BUMN dari Pemerintah.

Sementara itu, dalam pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bertindak sebagai penyedia barang dan jasa bagi koperasi, dan tidak bertindak sebagai pemilik pekerjaan.

Sehingga PBJ untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa tidak menggunakan pedoman umum pengadaan barang dan jasa BUMN.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 Jo Perpres 12 tahun 2021 Jo Perpres 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketentuan itupun tidak dapat diterapkan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, Perpres PBJ tersebut mengatur PBJ yang berkaitan dengan APBN dan APBD, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Sementara Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk oleh desa atau kelurahan, yang tentunya dipisahkan dari kekayaan desa maupun kelurahan.

Desa adalah pemerintahan otonom tersendiri, sedangkan kelurahan adalah bagian dari pemerintah daerah.

PBJ Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat diatur dengan ketentuan PBJ yang mengatur BUMD pada masing-masing pemerintah daerah. Namun, bagaimana dengan Koperasi Desa Merah Putih?

Hingga saat ini, pedoman PBJ di pemerintah desa mengacu pada Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 Jo Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Namun, lagi-lagi ketentuan tersebut memiliki batasan pengaturan, yaitu sebatas kegiatan yang anggarannya bersumber dari APB Desa.

Sehingga tersisa satu peraturan yang mungkin dapat diterapkan pada PBJ Kopdes Merah Putih, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dalam ketentuan tersebut (pasal 30) disebutkan bahwa PBJ BUMDes mengutamakan penggunaan sumber daya lokal desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa.

Lantas, dengan pelibatan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), apakah tidak menyalahi prinsip PBJ BUMDes yang diatur Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021?

Solusi terbaik untuk memenuhi asas akuntabilitas dan kepastian hukum, maka pemerintah perlu menerbitkan peraturan khusus mengenai PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan instrumen peraturan yang khusus tersebut, maka pengawasan dan pengendalian PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan oleh aktor pengawas dan pengendali yang ditunjuk oleh peraturan khusus nantinya. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi.

Last but not least, pemerintah harus menerbitkan peraturan yang khusus mengatur PBJ pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta melakukan pengawasan dan pengendalian PBJ yang dilakukan dengan penunjukan penyedia kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (persero) bersama TNI, sehingga kasus korupsi PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dicegah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini.

"Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan sejumlah program tengah digencarkan pemerintah. Di antaranya program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, bantuan pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, serta padat karya tunai.

Langkah lain mencakup deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman. Selain itu, penguatan hilirisasi dan investasi disebut ikut menopang kinerja ekonomi pada kuartal IV.

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB. Airlangga menilai hasilnya akan tetap positif.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen," ujar Airlangga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5 persen pada kuartal IV 2025.

“(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,67 persen pada kuartal IV. Menurutnya, penguatan konsumsi masyarakat dan realisasi stimulus pemerintah akan berdampak signifikan di akhir tahun.

Purbaya menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 persen tahun ini belum sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang terjadi.

Ia menyebut konsumsi rumah tangga menjadi indikator penting pemulihan ekonomi. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi naik dari 74,8 persen menjadi 75,1 persen pada September 2025.

Menurut dia, peningkatan ini didorong kebijakan pemerintah yang menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

Dana tersebut disalurkan ke Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat emas perhiasan kembali menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025. Angkanya naik ke level 2,86 persen secara tahunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lonjakan harga emas terjadi karena permintaan lebih besar dibanding pasokan yang tersedia di pasar.

Ia menyebut produksi emas dalam negeri sempat terganggu akibat runtuhnya tambang di area operasional PT Freeport Indonesia. Kondisi itu menekan pasokan dan menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan emas.

“Sayangnya, produksinya terganggu akibat kolapsnya tambang di Freeport. Ini yang mendorong harga emas naik all time high (mencapai level tertinggi sepanjang masa) karena supply (pasokan) dan demand-nya (permintaan) tidak seimbang,” kata Airlangga dalam acara CEO Insight di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menilai kenaikan harga emas tidak sepenuhnya buruk. Menurut Airlangga, masyarakat kini mulai beralih ke aset dengan nilai lebih stabil.

“Kita lihat inflasi 2,86 persen memang salah satu yang naik adalah terkait dengan pembelian emas. Ini hal yang relatif positif karena masyarakat sudah mencari aset-aset berkualitas,” ujarnya.

Meski pasokan terganggu, Airlangga optimistis situasi akan membaik setelah kegiatan penambangan Freeport kembali berjalan.

Selain soal harga emas, ia juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang masih menunjukkan perbaikan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di angka 115, tetap di atas level optimistis 100. Penjualan ritel tumbuh 5,8 persen. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur kembali ke zona ekspansif di 51,2.

“Neraca perdagangan juga masih surplus selama 65 bulan berturut-turut. Jadi kalau bicara angka, baik semua,” tambah Airlangga.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Jadi Pendorong Inflasi, Airlangga Sebut Kenaikan Harga Emas Akibat Gangguan Produksi

SINGAPURA, KOMPAS.com – Publicis Groupe resmi mengakuisisi HEPMIL Media Group, perusahaan konten digital dan influencer marketing asal Asia Tenggara. Langkah ini menandai ambisi besar Publicis dalam memperluas bisnis pemasaran berbasis kreator di kawasan yang tengah tumbuh cepat.

HEPMIL selama ini dikenal lewat jaringan lebih dari 5.000 kreator yang menjangkau lebih dari 1 miliar audiens di enam pasar utama Asia Tenggara. Perusahaan yang melayani lebih dari 450 merek global dan regional ini mengandalkan pendekatan kreator sebagai inti strategi, mengutamakan storytelling yang relevan secara budaya, dan menjalin kemitraan jangka panjang lewat HEPMIL Creators Network (HCN).

Didirikan di Singapura pada 2015, HEPMIL bermula dari platform hiburan SGAG yang populer sejak 2012. Jaringannya berkembang melalui MGAG dan PGAG, dengan basis pengikut lebih dari 70 juta orang di kawasan. Sejak berdiri, perusahaan ini mencatat pertumbuhan dua digit setiap tahun.

Besarnya potensi pasar menjadi daya tarik tersendiri. Berdasarkan proyeksi industri, influencer marketing di Asia Tenggara diperkirakan tumbuh 12 hingga 15 persen dalam lima tahun mendatang. Nilai belanja di sektor ini bisa menembus 1,4 miliar dollar AS atau sekitar Rp 23,1 triliun pada 2050.

Arthur Sadoun, Chairman dan CEO Publicis Groupe, menyebut akuisisi ini sebagai langkah penting dalam memperluas jangkauan global perusahaan.

“Setelah akuisisi Influential dan Captiv8, kami terus memperkuat posisi sebagai pemimpin platform influencer marketing global. Kehadiran HEPMIL di Asia Tenggara menghadirkan solusi end-to-end pertama di kawasan ini yang mengintegrasikan strategi sosial, manajemen influencer, dan konten lintas platform, semuanya didukung oleh data dan berfokus pada hasil bisnis nyata,” ujar Arthur, melalui keterangan pers yang diterima Kompas.com, Selasa (4/11/2025).

Publicis berencana memanfaatkan kekuatan analitik dan teknologi data miliknya melalui Lotame dan Epsilon ID Graph, yang mencakup lebih dari 800 juta profil konsumen di Asia Tenggara.

Sinergi ini diharapkan membuka peluang baru dalam penerapan influencer marketing berbasis data, sejalan dengan tren pemasaran yang beralih ke pendekatan social-first.

Amrita Randhawa, CEO Publicis Groupe Singapura dan Asia Tenggara, menilai kolaborasi ini akan mengubah cara merek berinteraksi dengan konsumen di dunia digital.

“HEPMIL telah membuktikan bahwa konten autentik dan relevan secara budaya mampu memperkuat hubungan antara merek dan konsumen. Dengan dukungan teknologi, data, dan AI milik Publicis, kami akan memastikan setiap investasi klien di ranah sosial dan influencer benar-benar memberikan hasil yang nyata dan terukur di seluruh Asia Tenggara,” ujarnya.

Sementara itu, Karl Mak, CEO sekaligus Co-founder HEPMIL Media Group, menilai kemitraan dengan Publicis sebagai awal babak baru.

“HEPMIL lahir dari mimpi kecil di kampus Singapore Management University, dan kini kami memasuki fase yang lebih besar. Dengan bergabung bersama Publicis Groupe, kami siap membuka peluang baru untuk menciptakan nilai lebih besar bagi klien, mitra kreator, dan tim kami di seluruh kawasan,” katanya.

HEPMIL akan tetap beroperasi dengan nama mereknya sendiri dan bekerja sama erat dengan tim Publicis Groupe di berbagai negara Asia Tenggara. Transaksi akuisisi ini masih menunggu penyelesaian syarat penutupan sesuai ketentuan yang berlaku.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjamin bahwa Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus berjalan dan tidak akan berubah menjadi "kota hantu" seperti yang dikawatirkan.

Menurutnya keberlangsungan pembangunan IKN akan bergantung dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia kedepannya. Sehingga ia meminta masyarakat tak khawatir dengan prediksi luar negeri.

"Kalau kata saya, (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut, jangan dengar prediksi orang luar negeri, mereka itu sering salah,” kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen pada Senin (3/11/2025).

Saat ini kata Menkeu, pemerintah telah memberikan persetujuan kepada perusahaan swasta untuk membangun perumahan di kawasan IKN, dan proyek tersebut sudah mulai berjalan.

Maka dari itu ia menampik jika ada pihak asing yang mengatakan pembangunan IKN mandek. Padahal faktanya pembagunan IKN tetap dilanjut sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

Diberitakan Kompas,com sebelumya, surat kabar Inggris, The Guardian secara khusus menyoroti perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.

Artikel yang dimuat pada Rabu (29/10/2025) itu dikemas dengan bentuk kritik yang berjudul, "Indonesia’s new capital, Nusantara, in danger of becoming a ‘ghost city’" atau Ibu kota baru Indonesia, Nusantara, terancam menjadi 'kota hantu'.

Media asing melaporkan bahwa Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara digambarkan seolah muncul di tengah hutan Kalimantan Timur tanpa jejak asal.

Meskipun sejumlah gedung futuristik dan jalan raya telah berdiri, kawasan tersebut masih tampak sepi dengan hanya beberapa petugas kebersihan dan wisatawan yang datang karena rasa penasaran.

Hingga kini, Presiden Prabowo Subianto disebut belum pernah meninjau langsung lokasi tersebut.

Proyek ambisius Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) itu membuat beberapa orang khawatir jika ke depannya menjadi proyek mangkrak.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Bank QNB Indonesia Tbk (BKSW) mengatakan akan mendorong pendalaman pangsa pasar korporasi besar dan konglomerasi sebagai strategis bisnis ke depan.

Selain itu, anak perusahaan dari QNB Group ini juga memperluas cakupan ekosistem untuk mendorong pertumbuhan dan profit.

Presiden Direktur Bank QNB Indonesia Nick Groene mengatakan, strategi itu akan dilakukan terutama melalui transformasi digital untuk meningkatkan likuiditas bank.

"Bank akan terus memperkuat kehadirannya di sektor-sektor utama seperti FMCG, energi dan pertambangan, manufaktur, infrastruktur, serta ekonomi digital," kata dia dalam keterangan resmi, Selasa (4/11/2025).

Ia menambahkan, hal tersebut akan dilakukan sambil memanfaatkan koridor perdagangan ASEAN-GCC dan solusi berbasis API untuk memperkuat relevansi di tingkat regional.

Dengan dukungan QNB Group, ia menyebut, bank berupaya menggabungkan keahlian global dan wawasan lokal untuk menghadirkan solusi keuangan yang inovatif, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.

"Untuk menjaga pertumbuhan secara lebih hati-hati, Bank QNB Indonesia terus meningkatkan kapabilitas digitalnya sambil mempertahankan praktik manajemen risiko yang ketat," imbuh dia.

Ia menyebutkan, komitmen Bank terhadap tata kelola perusahaan yang baik (GCG) diterapkan secara struktural maupun kultural, dengan menanamkan kesadaran risiko di setiap level, melalui pelatihan dan forum yang mendorong cara pikir manajemen risiko secara proaktif.

Di luar kegiatan perbankan, juga berfokus pada pemberdayaan masyarakat lokal untuk menciptakan nilai berkelanjutan bagi para pemangku kepentingan.

Bank mempromosikan literasi keuangan dan mulai mengembangkan program keberlanjutan lingkungan.

Berkat visi dan misi tersebut, Presiden Direktur Bank QNB Indonesia Nick Groene, dinobatkan sebagai salah satu dari Top 100 CEO 2025 oleh majalah Infobank.

Penghargaan ini diberikan kepada para pemimpin yang menunjukkan visi yang luar biasa, inovasi, dan ketangguhan dalam membentuk masa depan bisnis.

"Kesuksesan kami selalu berakar pada kolaborasi, inovasi, dan visi bersama untuk memberikan dampak yang berarti bagi nasabah dan masyarakat," tutup dia.

KOMPAS.com – Aktivitas transaksi digital perbankan terus tumbuh pesat hingga September 2025, terutama melalui layanan mobile banking dan superapp yang digunakan nasabah ritel.

Bank-bank besar di Indonesia mencatat lonjakan signifikan seiring pergeseran perilaku masyarakat ke kanal digital.

Data Bank Indonesia (BI) mencatat volume transaksi mobile banking sepanjang delapan bulan pertama 2025 mencapai 15,91 miliar, naik 28,62 persen dibanding periode sama tahun lalu. Nilai transaksinya ikut meningkat 19,45 persen menjadi Rp17.613 triliun.

PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) menjadi salah satu bank dengan pertumbuhan tercepat. Superapp Livin mencatat 35,1 juta pengguna hingga akhir kuartal III 2025.

Volume transaksi mencapai 4,54 miliar atau tumbuh 27,9 persen secara tahunan, dengan nilai mencapai Rp4.257 triliun, naik 10,4 persen.

“Kini lebih dari 91 persen pembukaan rekening baru di Bank Mandiri telah dilakukan secara digital lewat Livin,” kata Direktur Finance & Strategy Bank Mandiri, Novita Widya Anggraini.

Ia menegaskan digitalisasi menjadi inti strategi pertumbuhan Bank Mandiri. Lewat Livin, bank memperkuat pendapatan berbasis komisi (fee based income/FBI), dana pihak ketiga (DPK), serta efisiensi biaya dana.

Sepanjang Januari–September 2025, Livin menyumbang Rp2,18 triliun terhadap pendapatan Mandiri, naik 17,6 persen secara tahunan.

Superapp Kopra untuk nasabah bisnis juga mencatat pertumbuhan positif. Volume transaksi naik 14 persen menjadi 1,1 miliar, dengan nilai mencapai Rp19,9 kuadriliun atau tumbuh 20 persen secara tahunan.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) mencatat tren serupa. Aplikasi BRImo kini memiliki 44,4 juta pengguna dengan nilai transaksi mencapai Rp5.067,1 triliun, meningkat 25,6 persen dibanding tahun lalu.

Untuk segmen bisnis, aplikasi Qlola mencatat nilai transaksi Rp9.317 triliun, melonjak 35,4 persen.

“Saat ini 99,4 persen transaksi di BRI sudah melalui kanal digital,” kata Direktur Finance & Strategy BRI, Viviana Dyah Ayu. Menurutnya, capaian ini menunjukkan keberhasilan bank dalam mendorong migrasi nasabah dari layanan konvensional ke digital.

Pertumbuhan juga terlihat di PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI). Melalui BNI Mobile dan superapp Wondr, jumlah pengguna mencapai 10,5 juta dengan volume transaksi 1,72 miliar, naik 58 persen secara tahunan. Nilai transaksinya tumbuh 64 persen menjadi Rp1.886 triliun.

Direktur Treasury & International Banking BNI, Abu Santosa Sudradjat, menyebut strategi digital agresif mendukung peningkatan dana murah (current account saving account/CASA) dan pendapatan berbasis komisi yang berkelanjutan.

“Capaian ini menjadi awal dari fase pemulihan biaya dana yang lebih sehat dan berkesinambungan,” ujar Abu.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Transaksi Digital Perbankan Melejit, Mobile Banking Jadi Pendorong Utama

KOMPAS.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi membubarkan Dana Pensiun PT Trakindo Utama.

Keputusan tersebut tertuang dalam surat nomor KEP-111/D.05/2025 per 21 Oktober 2025 dan berlaku efektif sejak 1 September 2025.

"Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (KADK), membubarkan Dana Pensiun PT Trakindo Utama yang beralamat di Gedung TMT 2, Lantai 2, Suite 201, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta, terhitung efektif sejak 1 September 2025," ujar Kepala Departemen Perizinan, Pemeriksaan Khusus, dan Pengendalian Kualitas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK I Wayan Wijana, dikutip dari situs resmi OJK, Senin (4/11/2025).

OJK menjelaskan pembubaran dilakukan atas permohonan pendiri Dana Pensiun. Dalam keputusan yang sama, OJK juga menetapkan Tim Likuidasi Dana Pensiun PT Trakindo Utama.

Tim tersebut terdiri dari Ferry Marcos Butar Butar sebagai Ketua, serta Wildy Widjaja, Andreas Purnawan, dan Annisa Wendarningrum sebagai anggota.

Alamat Tim Likuidasi tetap berada di Gedung TMT 2, Lantai 2, Suite 201, Jalan Cilandak KKO Nomor 1, Jakarta.

OJK menyatakan tim likuidasi bertugas menjalankan proses pembubaran sesuai dengan ketentuan mengenai pembubaran dan likuidasi dana pensiun yang berlaku.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul OJK Bubarkan Dana Pensiun PT Trakindo Utama

KOMPAS.com – Jepang tertarik berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Fokus investasinya diarahkan pada pembangunan kota hijau dan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono mengatakan, proyek IKN terbuka bagi investasi yang berorientasi pada pembangunan ramah lingkungan.

"IKN terus membuka peluang investasi yang berorientasi pada pembangunan hijau dan berkelanjutan," ujar Basuki di Sepaku, Senin (3/11/2025).

Ia menjelaskan, pembangunan IKN pada fase pertama dan kedua difokuskan pada kantor pemerintahan dan kawasan perumahan.

Tahap berikutnya akan diperluas ke sembilan wilayah pembangunan yang mencakup sektor ekonomi dan industri.

Arah pengembangan kawasan industri ditetapkan untuk industri bersih dan hijau, sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang diusung Otorita IKN.

“Gambaran industri adalah industri yang bersih dan hijau (clean and green), seperti agroindustri dan industri perikanan,” kata Basuki.

Salah satu investor yang mulai melirik peluang itu adalah Japan External Trade Organization (JETRO) Saga.

Lembaga tersebut menjajaki kerja sama di bidang infrastruktur dan kawasan industri di IKN.

Basuki menilai, ketertarikan JETRO bisa menjadi langkah awal menuju kerja sama konkret antara Indonesia dan Jepang.

Tujuannya memperkuat pembangunan IKN yang hijau, modern, dan berkelanjutan.

"JETRO telah melihat gambaran arah pembangunan IKN," timpal CEO & Chairman JETRO Kanzaki Industry Corp, Tsuru Katsuya.

Menurut Tsuru, pengalaman Jepang dalam menghadapi kepadatan di wilayah metropolitan membuat konsep pembangunan IKN sangat menarik bagi investor Jepang.

Ia menilai, proyek jangka panjang ini mencerminkan visi kota masa depan yang relevan dengan kebutuhan Jepang.

JETRO kini meninjau berbagai potensi investasi di IKN, termasuk kawasan industri, transportasi, dan infrastruktur ekonomi lainnya.

“Kami melihat banyak peluang di masa depan, terutama di IKN,” ujar Tsuru.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyebut masyarakat belum banyak yang ingin membeli rumah.

Meskipun pemerintah telah menggelontorkan insentif dari dana menganggur negara untuk menekan biaya kredit perumahan, minat masyarakat membeli rumah masih tergolong rendah.

"Ini menggambarkan demand di sektor perumahan lemah sebetulnya, jadi saya pikir waduh gawat kita nih," kata Purbaya dalam Rapat Kerja Komite IV DPD RI bersama Kementerian Keuangan di Kompleks Parlemen, Senin (3/11/2025).

Minimnya minat beli rumah juga tampak pada serapan dana penempatan pemerintah di BTN.

Dari pagu Rp 25 triliun, realisasi penyaluran baru mencapai Rp 4,8 triliun atau sekitar 19 persen per September 2025.

Padahal Purbaya telah menggelontorkan suntikan dana Rp 200 triliun dari pemerintah ke Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Ia meminta bank Himbara untuk bergerak cepat menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat.

Purbaya menyebut langkah ini bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Ia menambahkan, penyerapan dana saldo anggaran lebih (SAL) oleh lima bank Himbara tergolong baik, meski PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masih mencatat realisasi terendah, yakni sekitar 19 persen.

Berdasarkan catatan Kompas.com, realisasi per 30 September 2025, PT Bank Mandiri telah menyalurkan 74 persen dari alokasi sebesar Rp55 triliun.

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) 62 persen, PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) 50 persen, PT Bank Syariah Indonesia sebesar 55 persen dan PT Bank Tabungan Negara (BTN) 19 persen.

Purbaya menjelaskan, pada awalnya Bank BTN menyampaikan akan melakukan penyerapan dalam jumlah besar, tapi realisasinya justru lebih rendah dari perkiraan.

Kondisi tersebut, menurutnya, mencerminkan lemahnya permintaan di sektor perumahan sehingga sempat menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian.

JAKARTA, KOMPAS.com - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menjalin komunikasi dengan dua bank yang rencananya akan menyapih atau melakukan spin off pada bisnis syariahnya.

Dari jumlah tersebut, satu bank syariah disebut menunjukkan peluang paling besar untuk turut meramaikan dua spin off yang telah diumumkan sebelumnya yakni PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) dan PT Bank CIMB Niaga Tbk (BNGA).

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan, skema yang direncanakan oleh dua bank tersebut bisa mencakup spin off atau disertai dengan merger.

"Jadi ada dua sekarang sekitar yang masih dalam penjajakan gitu, yang ke arah mana nih (rencana bisnisnya). Masalahnya sedang kami bicarakan dulu, tahunnya kapan, di-announce-nya kapan," kata dia ketika ditemui di sela-sela acara Islamic Finance Summit (IIFS) 2025 di Surabaya, Selasa (4/11/2025).

Namun demikian, Dian enggan memerinci dengan detail siapa dua bank syariah yang sedang menjalin komunikasi dengan OJK tersebut.

Sedikit informasi yang diberikan adalah salah satu pihaknya merupakan emiten yang melantai di pasar modal.

"Saya obrolkan katanya nanti itu akan memengaruhi saham pasar modal, nanti berpengaruh ke sana," imbuh dia.

Lebih lanjut, Dian menjelaskan, salah satu dari dua nama tersebut tergolong dalam bank yang telah memiliki modal besar dan mendekati ketentuan aset minimum OJK.

Dengan demikian, proses pemisahan bisa dilakukan dengan menambah sedikit lagi modal, sehingga memenuhi ketentuan yang berlaku.

"Ada yang sudah dekat angka itu lah (aset bank syariah)," ucap dia.

Sementara itu, satu perbankan syariah lagi rencananya akan melibatkan aksi takeover atau merger.

Lebih rinci lagi, dua bank tersebut terdiri dari bank asli Indonesia dan bank dengan pemilik asing yang berasal dari Asia.

"Tapi intinya berarti akan ada tiga lah (bank syariah baru)," terang Dian.

Dian mengungkapkan, pembicaraan intens terkait aksi korporasi tersebut akan terjadi pada kuartal I-2026.

Dengan adanya tambahan bank syariah baru tersebut, regulator menargetkan adanya pertumbuhan aset signifikan.

"Size does matter, ukuran itu menentukan bank tersebut. Jadi kalau ada bank gede itu jangan ditakuti. Semakin gede bank itu kan semakin efisien, semakin ekspansif," tutup dia.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, salah satu unit usaha syariah bank yang memiliki aset relatif mendekati ketentuan OJK adalah milik PT Bank Maybank Indonesia Tbk (BNII).

Per September 2025, aset UUS Maybank atau Maybank Syariah mencapai Rp 40,9 triliun. Realisasi ini turun 2,25 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Sedikit catatan, berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS), bank yang memiliki UUS dengan nilai aset UUS telah mencapai 50 persen dari total nilai aset induknya atau jumlah aset paling sedikit Rp 50 triliun, wajib melakukan pemisahaan UUS.

KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Utara I memblokir 310 rekening penunggak pajak dengan total utang Rp 119 miliar.

Kepala Kantor Wilayah DJP Sumut I Arridel Mindra menjelaskan, langkah ini bagian dari penagihan aktif oleh jurusita pajak negara untuk mengamankan penerimaan negara.

"Tindakan pemblokiran rekening yang dilaksanakan secara bersama ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak," ujar Arridel di Medan, Senin (3/11/2025).

Menurut Arridel, pemblokiran serentak dilakukan agar lebih efisien. Cara ini membuat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tidak perlu berulang kali berkoordinasi dengan bank.

Dengan sistem tersebut, penyampaian dokumen penagihan bisa dilakukan sekaligus.

"Ke depan kami berharap wajib pajak dapat segera melunasi kewajiban agar terhindar dari tindakan penagihan aktif seperti pemblokiran rekening," kata Arridel.

Pemblokiran dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.

Pasal 29 dan 30 PMK 61/2023 menyebut, DJP dapat mengajukan permintaan pemblokiran secara tertulis kepada bank.

Berdasarkan permintaan tersebut, bank wajib memblokir rekening sebesar jumlah utang pajak dan biaya penagihan milik Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang identitasnya tercantum dalam surat permintaan.

Arridel mengapresiasi kerja sama antara DJP dan perbankan yang mendukung langkah tersebut.

Ia menilai sinergi lintas lembaga penting untuk memperkuat pengamanan penerimaan negara.

“Sinergi yang baik antarinstansi akan mendorong optimalisasi pelaksanaan tugas serta memperkuat upaya pencapaian penerimaan negara dari sektor perpajakan yang sangat dibutuhkan untuk mendukung program pembangunan nasional,” ujar Arridel.