JAKARTA, KOMPAS.com – Dalam rangka Hari Asuransi 2025 dan Bulan Inklusi Keuangan yang diperingati setiap Oktober, Prudential Syariah berpartisipasi dalam kegiatan literasi asuransi bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Dewan Asuransi Indonesia (DAI) di Surabaya.

Perseroan mengajak masyarakat untuk memahami manfaat asuransi, memiliki produk asuransi sesuai kebutuhan, dan merasakan perlindungan dari berbagai risiko kehidupan.

Freepik Ilustrasi asuransi syariah.

Vivin Arbianti Gautama, Chief Customer Marketing Officer Prudential Syariah, menyampaikan, pihaknya berkomitmen untuk terus memperkuat literasi dan inklusi asuransi di Indonesia.

"Melalui kegiatan edukasi seperti ini, kami ingin membantu masyarakat terutama pelaku UMKM memahami pentingnya perlindungan keuangan agar mereka dapat berusaha dengan lebih tenang, berkelanjutan, dan sesuai prinsip syariah," kata Vivin dalam siaran pers, Jumat (17/10/2025).

Upaya kolaboratif ini sejalan dengan peningkatan literasi dan inklusi keuangan nasional.

Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025, indeks literasi perasuransian meningkat menjadi 45,45 persen dari sebelumnya 36,9 persen pada 2024, sementara indeks inklusi asuransi naik menjadi 28,50 persen dari 12,12 persen.

"Data ini menjadi bukti nyata bahwa edukasi berkelanjutan yang dilakukan industri asuransi bersama pemerintah dan asosiasi mampu mendorong masyarakat untuk memahami sekaligus memiliki produk asuransi yang sesuai kebutuhan," terang Vivin.

Sementara itu, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2025), UMKM menyumbang lebih dari 61 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja nasional.

SHUTTERSTOCK/BLEAKSTAR Ilustrasi UMKM, strategi bisnis UMKM.

Namun, sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki perlindungan keuangan yang memadai terhadap risiko bisnis, kesehatan, maupun kondisi tak terduga lainnya.

Hal ini memperkuat urgensi kegiatan literasi Prudential Syariah, agar pelaku UMKM lebih siap dan terlindungi dalam menghadapi tantangan ekonomi.

Lewat edukasi berkelanjutan dan kolaborasi lintas lembaga, diharapkan kesadaran masyarakat akan tumbuh bahwa asuransi bukan hanya instrumen finansial, melainkan fondasi penting dalam menjaga ketahanan ekonomi keluarga dan keberlangsungan usaha, terutama bagi sektor UMKM.

“Prudential Syariah berkomitmen untuk terus memperluas edukasi dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya perlindungan berbasis prinsip syariah. Kami ingin memastikan bahwa manfaat asuransi syariah dapat dirasakan secara luas oleh seluruh lapisan masyarakat,” tambah Vivin.

JAKARTA, KOMPAS.com - Lebih dari sebulan Purbaya Yudhi Sadewa menduduki posisi Menteri Keuangan, namun masalah perbaikan sistem Coretax Administration System (Coretax) masih belum tuntas.

Manajer Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, sejak awal sistem tersebut diluncurkan pada 1 Januari 2025, banyak pihak masih mengeluhkan performa Coretax yang dinilai lamban dan tidak stabil.

"Masih banyak wajib pajak dan profesional di bidang pajak yang mengeluhkan Coretax. Masalah akses yang lemot ketika dibutuhkan seperti saat pelaporan masih menjadi masalah utama," kata Fajry kepada Kompas.com, dikutip Jumat (17/10/2025).

Bagi yang belum tahu apa itu Coretax pajak, Coretax adalah sistem terpadu perpajakan untuk memudahkan pelaporan dan pembayaran wajib pajak.

Menurutnya, selama hampir satu tahun sejak Coretax diperkenalkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah berulang kali berjanji memperbaiki sistem tersebut.

Namun, hingga kini belum terlihat perubahan yang signifikan.

"Sedari dulu, sepengetahuan saya, masalah utama soal Coretax adalah soal akses yang “lemot” itu. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan berarti," ungkapnya.

Fajry menambahkan, pergantian pejabat di jajaran Kemenkeu dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) seharusnya membawa penyegaran dalam kebijakan maupun pendekatan teknis.

Akan tetapi, permasalahan utama sistem ini tetap berulang.

"Dirjennya sudah ganti, Menterinya sudah ganti, tapi masalahnya tidak ganti-ganti," tukasnya

Beberapa waktu lalu, Menkeu Purbaya menegaskan, penyelesaian Coretax menjadi salah satu prioritasnya.

Dia optimistis perbaikan sistem digital pajak itu bisa segera diselesaikan oleh tim ahli dalam negeri yang telah ditugaskan.

KOMPAS.com/ISNA RIFKA SRI RAHAYU Dalam dua hari, layanan ?Lapor Pak Purbaya? menerima lebih dari 15 ribu pesan. Sebagian besar aduan menyoroti perilaku pegawai Bea Cukai di lapangan.

"Pajak saya perbaiki nanti. Coretax mungkin satu bulan selesai lah. Yang orang bilang nggak mungkin, saya kirim ahli saya, bukan dari luar negeri, tapi ahli luar Kemenkeu. Orangnya jago, dia bilang bisa satu bulan ini, dua minggu lagi, 15 hari lagi (selesai)," ujar Purbaya di kantornya, Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menurut Purbaya, proses perbaikan sudah berada di tahap akhir sehingga diperkirakan pada akhir Oktober 2025 perbaikan Coretax telah rampung,

"Kalau meleset sedikit kan enggak apa-apa. Tapi kelihatannya sudah clear," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Pengawas Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Prianto Budi Saptono menilai, meski masih menghadapi banyak kendala, sejumlah langkah perbaikan mulai terasa.

Salah satunya, pelatihan pengisian Surat SPT PPh Badan kini sudah dilakukan langsung menggunakan simulasi sistem Coretax.

"Dampak dari perbaikan Coretax sudah mulai dirasakan masyarakat selaku wajib pajak. Sekarang ini sudah mulai ada pelatihan pengisian SPT PPh Badan utk WP di masing-masing wilayah. Pelatihannya langsung menggunakan simulasi langsung di Coretax," ujar Prianto kepada Kompas.com.

Namun, Prianto menilai penyempurnaan sistem ini tidak bisa dilakukan secara instan. Kompleksitas Coretax membutuhkan proses evaluasi dan pengujian berkelanjutan.

"Semua orang termasuk tim pengembang Coretax dari internal DJP tidak dapat memastikan apakah permasalahan Coretax akan tuntas. Meskipun tim ahli dari DJP tersebut sudah mendapatkan source code dari pengembang Coretax dari vendor Korea," katanya.

Prianto mengingatkan, kestabilan sistem baru bisa dinilai setelah melalui waktu dan proses perbaikan terus-menerus.

"Permasalahan Coretax itu kompleks. Jadi tidak mustahil masih ada permasalahan yang belum teridentifikasi dapat muncul di kemudian hari. Kestabilan suatu aplikasi harus teruji melalui waktu dan proses perbaikan yang berkesinambungan," ujarnya.

Prianto menegaskan, harapan masyarakat tetap sama seperti harapan Menteri Keuangan agar masalah Coretax benar-benar bisa segera tuntas pada tahun ini.

"Permasalahan Coretax akan berakhir di Oktober 2025, atau paling lambat di akhir 2025," tuturnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT HM Sampoerna Tbk (HMSP) menjalankan kampanye peduli lingkungan #SayaAjaBisa dalam rangka memperingati Hari Bersih-Bersih Sedunia.

Kampanye ini berlangsung di tujuh kota, yaitu Malang, Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, Karawang, Blitar, dan Tegal.

Sebagai bagian dari inisiatif keberlanjutan Sampoerna untuk Indonesia, kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan.

SHUTTERSTOCK/GROUND PICTURE Ilustrasi pengelolaan sampah, memilah sampah.

Sampoerna menggandeng pemerintah daerah, karyawan perusahaan, dan komunitas lokal untuk bergotong royong membersihkan lingkungan.

Program terbagi menjadi dua kegiatan utama. Pertama, Gerakan Angkat Sampah dan Sedimen (GASS) di Malang, Probolinggo, Surabaya, dan Blitar yang fokus pada pembersihan aliran drainase dan area publik.

Kedua, Aksi Bersih Desa dan Akademi Bijak Sampah di Karawang dan Tegal, yang mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan sampah.

Kampanye ini mengumpulkan sekitar 17 ton sampah dari berbagai lokasi.

“Kami percaya bahwa perubahan dimulai dari kesadaran. Melalui kampanye #SayaAjaBisa dan kegiatan anti-littering, kami mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program ini,” ujar Arief Triastika, Kepala Hubungan Regional dan Keberlanjutan Sampoerna dalam siaran pers, Jumat (17/10/2025).

Selain membersihkan sampah, kegiatan ini menjadi momen memperkuat nilai gotong royong dan kepedulian terhadap lingkungan hidup.

Perseroan berharap kampanye ini dapat menginspirasi lebih banyak pihak untuk memulai langkah kecil namun berdampak besar dalam menjaga kelestarian bumi.

Sampoerna menegaskan bahwa menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab perusahaan atau pemerintah, tetapi tugas bersama seluruh masyarakat demi masa depan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Baru dua hari dibuka, kanal pengaduan “Lapor Pak Purbaya” langsung dibanjiri ribuan pesan dari masyarakat. Hingga Jumat (17/10/2025), tercatat 15.933 laporan masuk ke nomor WhatsApp resmi Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tersebut.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, dari total laporan itu, 13.285 aduan kini tengah diverifikasi oleh tim khusus sebelum ditindaklanjuti. Sementara 2.459 pesan berisi ucapan dukungan dan apresiasi dari masyarakat.

“Ini laporan dua hari sudah 15.933 WA yang masuk ke kita. Yang ucapan selamat ada 2.459, muji-mujilah, lumayanlah,” ujar Purbaya dalam media briefing di kantornya, Jakarta.

Aduan Pegawai Nongkrong Jadi Sorotan

Sebagian besar laporan yang diterima, kata Purbaya, berkaitan dengan perilaku pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).

Salah satu aduan yang dibacakan langsung oleh Purbaya menyoroti sekelompok pegawai Bea Cukai yang sering nongkrong di jaringan kedai kopi ternama sambil berbicara keras-keras dengan pakaian dinas.

“Yang dibicarakan selalu tentang bisnis aset, bagaimana mengamankan aset, baru dapat kiriman mobil bagaimana, jualnya bagaimana. Mohon diawasi dan ditindak. Saya wiraswasta risih lihat (mereka) bergerombol, ngobrol keras-keras seharian setiap hari dengan baju dinas Bea Cukai,” ucap Purbaya membacakan isi laporan itu.

Laporan tersebut membuat Purbaya geram. Ia menegaskan tak akan menolerir perilaku menyimpang yang mencoreng integritas aparatur negara.

“Jadi saya baru tahu, walaupun kita sudah menggebrak-gebrak, masih di bawah seperti ini. Artinya mereka enggak peduli, dianggapnya saya main-main. Bilang, hari Senin depan, kalau ada yang ketemu begini lagi, saya akan pecat,” ujarnya.

Laporan soal Rokok Ilegal Juga Bermunculan

Selain perilaku oknum pegawai, sejumlah aduan juga menyoroti praktik peredaran barang ilegal. Salah satunya mengenai rokok tanpa cukai di Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.

Dalam laporan yang dibacakan Purbaya, masyarakat menilai aparat Bea Cukai setempat tidak menindak distributor besar alias cukong yang menjadi sumber utama peredaran rokok ilegal.

Sebaliknya, mereka justru kerap melakukan razia ke warung kecil.

“Mereka (petugas) Bea Cukai seperti tutup mata dan telinga. Padahal harusnya distributor besar ini yang dibasmi, bukan warung-warung kecil yang sebenarnya hanya sekadar menyambung hidup,” kata Purbaya membacakan isi laporan itu.

Menanggapi hal tersebut, Purbaya menegaskan seluruh laporan akan diproses.

“Mereka (tim khusus) tahu orang-orang Bea Cukai dan siapa cukong-cukongnya. Nanti kalau ada barang ilegal masuk dan terkait dengan cukong tersebut, akan kita proses,” ujarnya.

Tim Khusus Kemenkeu Telusuri Ribuan Laporan

Kementerian Keuangan telah membentuk tim khusus yang terdiri dari staf ahli DJBC dan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memverifikasi laporan masyarakat.

Tim ini akan memilah laporan berdasarkan jenis pelanggaran sebelum dilakukan tindak lanjut.

“Masukan ini amat berguna buat kita dan kita akan follow up enggak main-main. Saya harapkan dengan begitu nanti governance culture-nya pemerintah atau Bea Cukai bisa berubah,” ucap Purbaya.

Kanal Pengaduan untuk Awasi Pegawai Pajak dan Bea Cukai

Kanal “Lapor Pak Purbaya” dibuka sejak Rabu (15/10/2025) untuk menampung keluhan publik mengenai pelayanan dan perilaku pegawai di DJP dan DJBC. Layanan ini bisa diakses masyarakat kapan pun melalui WhatsApp di nomor 0822-4040-6600.

Purbaya berharap kanal pengaduan ini dapat memperkuat pengawasan publik terhadap aparatur negara serta mempercepat reformasi di Kementerian Keuangan.

“Ini jadi masukan yang amat berguna buat kita, dan kita akan tindak. Saya harapkan budaya tata kelola di Bea Cukai bisa berubah,” katanya.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Teuku Muhammad Valdy Arief, Sakina Rakhma Diah Setiawan, Erlangga Djumena)

Artikel ini bersumber dari pemberitaan Kompas.com sebelumnya:

2 Hari Dibuka, “Lapor Pak Purbaya” Terima 15.933 Pesan Pengaduan

Menkeu Purbaya Ancam Pecat Pegawai Bea Cukai yang Nongkrong di Starbucks

Purbaya Soal Pegawai Bea Cukai Nongkrong di Kafe: Saya Akan Pecat, Persulit Hidupnya!

JAKARTA, KOMPAS.com – Isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 kembali mencuat usai pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025.

Dalam lampiran Perpres tersebut, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menaikkan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif, TNI/Polri, dan pejabat negara.

“Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/Polri, dan pejabat negara,” tulis poin 6 halaman 3 lampiran Perpres Nomor 79 Tahun 2025, yang berlaku sejak 30 Juni 2025.

Kebijakan ini menjadi kabar baik bagi ASN aktif, namun belum sepenuhnya menjawab harapan para pensiunan. Hingga kini, kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 belum ditetapkan secara resmi.

Belum Ada Regulasi Baru untuk Gaji Pensiunan PNS 2025

Meski rencana kenaikan gaji ASN aktif sudah dimasukkan dalam RKP 2025, kenaikan gaji pensiunan PNS tidak otomatis berlaku.

Penyesuaian gaji pensiun biasanya diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) terpisah, yang menyesuaikan nilai pensiun dengan gaji pokok terakhir ASN aktif.

Sampai pertengahan Oktober 2025, belum ada peraturan baru yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan PNS 2025.

Besaran gaji pensiun masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Puluh atas PP Nomor 7 Tahun 1977 mengenai Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Artinya, meskipun ada rencana kenaikan gaji ASN, pensiunan PNS belum mengalami perubahan pendapatan sampai pemerintah menerbitkan aturan baru.

Dasar Penghitungan Gaji ASN

Struktur gaji pokok ASN hingga kini tetap mengacu pada PP Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas PP Nomor 7 Tahun 1977.

Aturan ini menjadi dasar penghitungan gaji ASN aktif dan juga acuan untuk menentukan gaji pensiunan PNS.

Pemerintah melalui Kementerian PANRB dan Kementerian Keuangan masih mengevaluasi kemampuan fiskal negara sebelum menetapkan besaran kenaikan gaji ASN dan pensiunan.

Karena itu, isu kenaikan gaji pensiunan PNS 2025 juga masih sebatas pembahasan tanpa keputusan hukum yang baru.

Rincian Gaji Pensiunan PNS 2025 Berdasarkan Golongan

Kenaikan terakhir gaji pensiunan PNS terjadi pada 1 Januari 2024 sebesar 12 persen. Hingga Oktober 2025, gaji pensiunan PNS masih mengacu pada PP Nomor 8 Tahun 2024.

Berikut rincian gaji pensiunan PNS 2025 berdasarkan golongan:

Golongan I

• IA: Rp 1.748.100 – Rp 1.962.200
• IB: Rp 1.748.100 – Rp 2.077.300
• IC: Rp 1.748.100 – Rp 2.165.200
• ID: Rp 1.748.100 – Rp 2.256.700

Golongan II

• IIA: Rp 1.748.100 – Rp 2.833.900
• IIB: Rp 1.748.100 – Rp 2.953.800
• IIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.078.700
• IID: Rp 1.748.100 – Rp 3.208.800

Golongan III

• IIIA: Rp 1.748.100 – Rp 3.558.800
• IIIB: Rp 1.748.100 – Rp 3.709.200
• IIIC: Rp 1.748.100 – Rp 3.866.100
• IIID: Rp 1.748.100 – Rp 4.029.600

Golongan IV

• IVA: Rp 1.748.100 – Rp 4.200.000
• IVB: Rp 1.748.100 – Rp 4.377.800
• IVC: Rp 1.748.100 – Rp 4.562.900
• IVD: Rp 1.748.100 – Rp 4.755.900
• IVE: Rp 1.748.100 – Rp 4.957.100

Besaran tersebut belum mengalami perubahan karena belum ada keputusan baru dari pemerintah mengenai kenaikan gaji pensiunan PNS 2025.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.tv dengan judul Benarkah Gaji ASN Aktif dan Pensiunan Bakal Naik Bulan Ini?

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya menghubungkan pembangunan infrastruktur dengan pembangunan manusia terus digarap oleh Pelindo Group. Melalui anak usahanya, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK), perusahaan memperkuat literasi logistik di kalangan pelajar yang tinggal di sekitar Pelabuhan Kijing, pintu ekspor-impor baru di Kalimantan Barat.

Melalui program Pelindo Mengajar, IPC TPK menyambangi SMA Negeri 1 Mempawah Hilir untuk berbagi pengetahuan tentang dunia logistik dan kepelabuhanan kepada sekitar 150 siswa.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Utama IPC TPK Guna Mulyana bersama Direktur Keuangan, SDM, dan Manajemen Risiko Yanuar Evyanto.

“Kami ingin para siswa memahami bahwa pelabuhan bukan sekadar tempat kapal bongkar muat, tetapi pusat kegiatan ekonomi yang menuntut keahlian dan inovasi,” ujar Guna dalam keterangannya, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, seiring modernisasi sistem bongkar muat dan digitalisasi pelabuhan, industri logistik kini membuka peluang karier luas bagi generasi muda. “Ada banyak bidang yang bisa digeluti, mulai dari manajemen rantai pasok, otomasi pelabuhan, hingga teknologi informasi,” katanya.

Program Pelindo Mengajar merupakan bagian dari tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Pelindo Group. Tahun ini, IPC TPK menekankan pentingnya pemahaman masyarakat pesisir tentang rantai pasok nasional dan peran pelabuhan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut Guna, pendidikan merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan pelabuhan.

“Pembangunan infrastruktur tak akan berarti tanpa pembangunan manusia. Generasi muda di sekitar pelabuhan harus ikut terlibat, bukan hanya menonton,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, IPC TPK berharap pelabuhan menjadi ruang belajar yang hidup — tempat di mana pendidikan, ekonomi, dan masa depan daerah bertemu dalam satu jalur logistik yang saling menguatkan.

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa swasembada pangan bukan lagi cita-cita, tetapi target realistis yang akan tercapai pada akhir 2025.

“Insyaallah, tahun ini kita capai swasembada pangan. Tidak ada lagi impor beras,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

Amran menekankan komitmen kehadiran negara untuk petani dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp 6.500 per kilogram, memastikan pupuk subsidi 100 persen tersalurkan, dan menjaga stok beras tertinggi dalam dua dekade terakhir.

Pernyataan optimistis tersebut disampaikan Amran saat menanggapi hasil survei publik terbaru yang menempatkan dirinya sebagai salah satu menteri dengan kinerja terbaik di Kabinet Indonesia Maju.

Berdasarkan survei terbaru dari Strategic and Political Insight Network (SPIN), Amran menempati peringkat kedua sebagai menteri berkinerja terbaik dengan tingkat apresiasi publik mencapai 67,3 persen.

Survei tersebut dilakukan terhadap 1.600 responden di 38 provinsi pada 1–9 Oktober 2025 menggunakan metode multistage random sampling, dengan margin of error kurang lebih 2,45 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hasil survei menempatkan Amran di klaster menteri berkinerja terbaik dengan selisih 0,2 persen dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’thi yang berada di posisi pertama dengan tingkat kepercayaan 67,5 persen.

Direktur Eksekutif SPIN Mawardin Sidik menjelaskan bahwa klaster tersebut terdiri dari para menteri yang berhasil menjalankan program prioritas secara nyata, komunikatif, dan capaiannya dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya di bidang pelayanan publik.

Posisi Amran di klaster itu menegaskan konsistensi kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) yang berhasil menjaga stabilitas pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani.

Peningkatan daya beli dan kesejahteraan petani juga terbukti dari meningkatnya nilai tukar petani (NTP) pada September 2025 yang mencapai 124,36. Angka ini merupakan tertinggi dalam lima tahun terakhir.

Selain itu, stok beras nasional juga tembus 4,2 juta ton, tertinggi sejak Badan Urusan Logistik (Bulog) berdiri.

Tingginya stok beras mendorong terjadinya deflasi beras 0,13 persen pada September 2025. Hal ini merupakan capaian pertama dalam lima tahun terakhir.

Produksi beras nasional pada 2025 menunjukkan lonjakan signifikan dan mendekati proyeksi lembaga internasional, seperti Food and Agriculture Organization (FAO) dan United States Department of Agriculture (USDA).

BPS memperkirakan produksi beras periode Januari–November 2025 mencapai 33,19 juta ton, naik 12,62 persen dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 29,47 juta ton.

USDA menyebut, produksi beras Indonesia diperkirakan mencapai 34,6 juta ton pada 2025, sementara prediksi FAO mencapai 35,6 juta ton pada masa tanam 2025/2026.

Angka produksi Januari–November 2025 ini tidak hanya melampaui capaian 2024, tetapi juga menjadi yang tertinggi dalam tujuh tahun terakhir. Sebelumnya, capaian produksi beras nasional tertinggi tercatat pada 2022 sebesar 31,54 juta ton.

Guru Besar Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Lilik Sutiarso, menilai tren positif sektor pertanian membuktikan bahwa target swasembada pangan 2025 sudah di depan mata.

“Target swasembada pangan yang semula empat tahun kini dipercepat menjadi satu tahun oleh pemerintah. Produktivitas pertanian meningkat dan dukungan infrastruktur sudah menyeluruh,” kata Lilik.

Selain diapresiasi akademisi, sektor pertanian juga menuai apresiasi publik. Hal ini tercermin dari survei Litbang Kompas Oktober 2025 yang menyatakan 71,5 persen masyarakat puas terhadap kinerja Kementan.

Peneliti Litbang Kompas Agustina Purwanti menjelaskan, kepuasan publik muncul karena kebijakan pangan pemerintah dinilai efektif dan dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Kepuasan responden terhadap kinerja Kementerian Pertanian di angka 71,5 persen. Ini karena banyak hal yang sudah dilakukan Kementan berkaitan dengan pangan yang memang diturunkan oleh program pemerintah,” ujarnya.

Dengan dukungan kebijakan yang terukur, peningkatan produksi yang berkelanjutan, serta kepercayaan publik yang tinggi, sektor pertanian di bawah kepemimpinan Amran menunjukkan kebangkitan.

Indonesia kini berada di ambang sejarah baru menuju swasembada pangan 2025 sekaligus meneguhkan kedaulatan pangan sebagai pilar kesejahteraan nasional.

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam dua hari terakhir masih tergolong wajar.

Ia menyebut fluktuasi pasar modal adalah bagian dari dinamika perdagangan yang memang dibutuhkan pelaku pasar untuk menjaga pergerakan harga.

Penurunan IHSG sebanyak 209,10 poin atau 2,57 persen ke level 7.915,65 pada Jumat (17/10/2025), menurut Purbaya, lebih disebabkan oleh sentimen global.

"Kan enggak apa-apa. Kalau orang bursa atau broker kalau indeksnya naik terus dia rugi, nggak bisa trading atau flat atau turun terus. Yang bagus adalah in between mereka bisa ambil untung," ujarnya saat media briefing di Jakarta.

Ia menilai, di balik fluktuasi tersebut, terdapat kepentingan pelaku pasar besar dan broker yang menginginkan pergerakan indeks dinamis agar bisa mengambil posisi jual atau beli dengan lebih menguntungkan.

"Kalau anda liat Bloomberg TV itu selalu begitu nanti dua minggu beritanya jelek, dua minggu lagi bagus, dua minggu lagi jelek, terus dua minggu lagi bagus. Kadang-kadang saya mikir kenapa nggak dijadiin satu, itu kontradik langsung," ucapnya.

Purbaya menegaskan, pemerintah tidak fokus pada pergerakan IHSG jangka pendek, melainkan pada penguatan fundamental ekonomi nasional agar pergerakan pasar lebih stabil.

Menurutnya, kinerja pasar saham akan mengikuti arah ekonomi riil. Saat ekonomi tumbuh kuat, kinerja korporasi membaik dan harga saham naik secara alami.

"Yang penting ini apakah perbaikan yang kita sedang lakukan ini betul-betul sustain atau tidak atau saya ngomong doang," katanya. "Yang kita kerjakan adalah memperbaiki fundamental perekonomian," lanjutnya.

Sebagai informasi, IHSG ditutup di zona merah pada akhir perdagangan Jumat. Indeks turun 2,57 persen ke level 7.915,65.

IHSG sempat menanjak tipis di awal sesi, lalu melemah pada pertengahan perdagangan. Tekanan jual makin kuat pada sesi kedua hingga sempat turun 3,28 persen.

Level terendah hari ini tercatat di 7.854,30, menjadi posisi terendah dalam sebulan terakhir.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Chubb Life Insurance Indonesia (Chubb Life Indonesia) memperkenalkan Chubb Life Care, sebuah pusat Customer Service Walk-In baru.

Beroperasi sejak akhir Mei lalu, Chubb Life Care memungkinkan nasabah untuk mengajukan klaim asuransi, mengetahui informasi polis, dan layanan nasabah lainnya.

Chubb Life Care berlokasi di Setiabudi Atrium, Lantai 8, Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. 62 Kuningan, Jakarta Selatan. Customer Service Walk-In Chubb Life Indonesia ini hadir dalam suasana yang lebih nyaman dengan desain kontemporer.

FREEPIK/FREEPIK Ilustrasi asuransi kesehatan.

President Director Chubb Life Indonesia Kumaran Chinan mengatakan, pusat layanan nasabah baru ini telah dirancang dengan cermat untuk memastikan nasabah mendapatkan layanan yang lebih efisien, dan pengalaman yang menyenangkan.

Selain melayani Nasabah, lokasi baru ini juga mencakup ruang kerja untuk tim telemarketing Chubb Life Indonesia.

Ruang kerja ini dilengkapi dengan desain ergonomis dan area kolaboratif untuk mendorong inovasi dan kerja sama, dengan tetap memprioritaskan pada kesejahteraan dan produktivitas karyawan dan tenaga pemasar Chubb Life Indonesia.

"Pembukaan Chubb Life Care ini menandai langkah penting dalam misi kami untuk meningkatkan kenyamanan nasabah. Fasilitas baru ini lebih dari sekadar lokasi layanan nasabah. Ini adalah bukti komitmen kami untuk memberikan pengalaman berasuransi yang berbeda dan lebih baik," kata dia dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

Ia menambahkan, selain layanan nasabah walk-in, Chubb Life Indonesia menyediakan opsi self-service yang tersedia 24/7, fasilitas ini untuk memastikan nasabah dapat mengakses informasi kapan pun dan di mana pun.

Kumaran memaparkan, solusi digital ini meliputi WhatsApp dengan fitur asisten virtual dan Customer Corner, sebuah platform digital self-service yang memudahkan nasabah untuk mendapatkan informasi terkait klaim, pembayaran, detail polis, informasi produk, dan layanan nasabah penting lainnya.

"Platform ini berfokus untuk memudahkan nasabah dalam menghubungi dan berinteraksi dengan Chubb Life Indonesia sehingga mereka dengan lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi yang mereka butuhkan," tutup dia.

JAKARTA, KOMPAS.com – Komoditas ekspor unggulan Indonesia seperti kopi, karet, sawit, dan kayu akan masuk dalam aturan baru Uni Eropa lewat Regulasi Anti Deforestasi atau European Union Deforestation Regulation (EUDR).

Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Tommy Andana, menyebut empat komoditas tersebut menjadi perhatian utama dalam penerapan EUDR.

Aturan ini menuntut ketertelusuran atau traceability untuk memastikan setiap produk yang masuk ke pasar Eropa tidak berasal dari lahan hasil deforestasi atau degradasi. Bagi Indonesia, ini menyentuh langsung sektor ekspor utama nonmigas.

Meski menambah beban administrasi, Tommy menilai kebijakan EUDR juga membuka peluang memperkuat perdagangan hijau dan daya saing produk berkelanjutan Indonesia di pasar global.

“Hal yang perlu dipersiapkan bersama adalah penerapan sistem traceability, yang tentu berkaitan erat dengan sistem yang harus kita bangun, kami harapkan lahir sebuah formula sebagai acuan bersama agar implementasi EUDR nantinya tidak menghambat ekspor para pelaku usaha kita,” kata Tommy dalam keterangan pers, Jumat (17/10/2025).

Indonesia masih punya waktu menyiapkan sistem pelacakan tersebut. Uni Eropa menunda penerapan EUDR hingga 30 Desember 2025 bagi usaha besar dan menengah, serta hingga 30 Juni 2026 bagi usaha mikro dan kecil.

Perencana Ahli Utama di Kementerian PPN/Bappenas, Hedi Idris, menilai pengembangan sistem traceability yang selaras dengan ketentuan EUDR bisa menjadi langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama di sektor komoditas unggulan.

Menurutnya, penerapan sistem ini memberi manfaat luas bagi petani, pekebun, eksportir, dan pemasok karena memperluas akses ke pasar internasional.

“Di sisi lain, pemerintah pusat dan daerah juga akan memperoleh manfaat dari meningkatnya transparansi serta optimalisasi penerimaan negara,” ucap Hedi.

Sustainability Project Director PT Surveyor Indonesia, Martinus Nata, menambahkan, lembaganya tengah mengembangkan konsep Sistem Informasi Laporan Uji Tuntas (Due Diligence Statement atau DDS) untuk membangun sistem traceability nasional. Sistem ini akan menyediakan data yang jelas dan seragam bagi eksportir dan importir.

Petani, koperasi, dan eksportir dapat menggunakan sistem ini untuk menerbitkan laporan uji tuntas yang dikirim ke importir di Uni Eropa. Semua layanan tersedia gratis bagi petani.

“Kami membangun sistem DDS dengan pendekatan cloud to cloud, sehingga hambatan akses bisa diminimalisasi. Kami juga akan verifikasi ke lapangan untuk memastikan validitas data. Hasil dari proses ini akan dituangkan dalam laporan yang ditandai dengan cap resmi dari PT Surveyor Indonesia,” ujar Martinus.

Ia menegaskan sistem tersebut telah diselaraskan dengan standar internasional melalui skema Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Indonesia dan Uni Eropa, terutama terkait implementasi ISO 17065.

KOMPAS.com – Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan (EBT) PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN, Suroso Isnandar menyoroti pentingnya pembangunan yang adaptif terhadap kebutuhan energi masa depan.

“PT PLN saat ini bukan hanya penyedia listrik, tetapi motor penggerak ekosistem energi hijau nasional,” ucapnya dalam keterangan resmi, Jumat (17/10/2025).

Hal tersebut disampaikan Suroso dalam acara CEO Connect di Bentara Budaya Art Gallery Jakarta, Kamis (16/10/2025).

Forum yang menjadi ajang pertukaran gagasan lintas sektor antara pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya ini merupakan bagian dari rangkaian acara 16th Kompas100 CEO Forum 2025 powered by PLN.

Suroso menyampaikan bahwa PLN telah menyiapkan peta jalan transformasi energi untuk memperkuat bauran EBT secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang.

Langkah tersebut diwujudkan melalui pembangunan smart grid, pengembangan pembangkit tenaga surya di kawasan industri, serta sistem penyimpanan energi berbasis baterai yang dapat memperluas jangkauan pasokan hijau.

Menurut Suroso, keberhasilan transisi energi akan sangat bergantung pada kemitraan lintas sektor.

“Kita butuh ecosystem thinking, yakni kolaborasi antara pemerintah sebagai regulator, PLN sebagai integrator, dan swasta sebagai inovator. Kalau semua bergerak dengan arah yang sama, kita tidak hanya mencapai ketahanan energi, tapi juga membuka babak baru kemandirian ekonomi,” ungkapnya.

Suroso menambahkan, investasi di sektor EBT harus dipandang sebagai peluang jangka panjang, bukan beban.

Ia percaya bahwa EBT memiliki efek ganda, antara lain menumbuhkan industri baru, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Ketika kita membangun pembangkit surya di pelosok, itu bukan sekadar proyek energi. Itu pembangunan ekonomi lokal,” tegas Suroso.

Mengusung tema “Menata Arah Indonesia: Derap Langkah Membangun Kemandirian Ekonomi melalui Optimalisasi Energi Baru Terbarukan (EBT)”, CEO Connect menghadirkan ruang dialog untuk menyatukan gagasan dalam mewujudkan kemandirian energi nasional.

Secara garis besar, forum diskusi ini membedah arah kebijakan dan strategi lintas sektor untuk memperkuat ketahanan energi Indonesia di tengah dinamika global.

Selain menghadirkan pembicara dari PT PLN (Persero), diskusi yang dipandu oleh wartawan Harian Kompas Aris Prasetyo ini juga menghadirkan pembicara dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Standard Chartered Indonesia, Boston Consulting Group, dan PT Pertamina (Persero)

Pada kesempatan itu, Direktur Konservasi Energi Direktorat Jenderal (Dirjen) Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Hendra Iswahyudi menegaskan bahwa transisi menuju energi bersih merupakan bagian dari upaya memperkuat kedaulatan nasional di bidang energi.

“Energi bukan semata urusan pasokan, melainkan instrumen kedaulatan. Ketika kita mampu menguasai sumber daya, teknologi, dan kebijakannya, di situlah Indonesia benar-benar mandiri,” ujarnya.

Hendra mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempercepat kebijakan menuju swasembada energi dengan menyiapkan serangkaian instrumen fiskal dan nonfiskal.

Beberapa kebijakan yang dijalankan adalah renewable energy fund, penyederhanaan izin proyek EBT, serta kolaborasi riset dengan lembaga teknologi dalam negeri.

Hendra menambahkan, penguatan infrastruktur dan riset menjadi dua fondasi utama agar transisi ini berjalan efektif.

“Tanpa riset, kita akan terus menjadi pengguna, bukan pencipta teknologi. Karena itu, Kementerian ESDM kini mendorong kolaborasi dengan universitas dan lembaga litbang nasional untuk menciptakan inovasi berbasis kebutuhan Indonesia,” jelasnya.

Dari perspektif lembaga keuangan internasional, CEO Standard Chartered Indonesia, Donny Donosepoetro OBE mengatakan bahwa keberhasilan Indonesia dalam menjalankan transisi energi bergantung pada konsistensi kebijakan dan kemampuan negara dalam menarik arus investasi jangka panjang.

“Sebenarnya, Indonesia memiliki potensi luar biasa di kacamata investor global, mulai dari sumber daya yang melimpah, pasar domestik yang besar, serta komitmen yang kuat untuk transisi hijau,” katanya.

Namun, Donny menilai, konsistensi kebijakan menjadi faktor paling krusial untuk mendapatkan kepercayaan dan arus investasi jangka panjang.

Menurutnya, investasi hijau bukan semata soal ketersediaan dana, tetapi juga kepastian bahwa proyek yang didanai akan memberikan dampak berkelanjutan.

Donny menekankan, investor global saat ini juga menilai besarnya manfaat sosial, peningkatan kompetensi lokal, dan tata kelola yang kredibel.

Di sinilah peran Standard Chartered Indonesia dibutuhkan sebagai jembatan antara kebutuhan pembiayaan domestik dan ekspektasi global terhadap proyek energi bersih.

Pasalnya, Standard Chartered Indonesia telah aktif mengembangkan sejumlah instrumen, seperti green bond dan sustainability-linked financing untuk membantu proyek EBT mendapatkan pendanaan dengan biaya yang kompetitif.

Selain pembiayaan, dukungan juga diberikan melalui pendampingan teknis dan konsultasi strategis agar proyek energi Indonesia siap memenuhi standar internasional.

Donny menegaskan, Standard Chartered Indonesia ingin memastikan bahwa proyek yang lahir di Indonesia bukan hanya hijau di atas kertas, tetapi juga kuat dalam tata kelola dan berkontribusi pada ketahanan energi nasional.

Transisi energi sebagai motor pertumbuhan ekonomi baru

Dok. PLN CEO Standard Chartered Indonesia Donny Donosepoetro OBE dan Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero) Agung Wicaksono dalam acara CEO Connect 2025.

Masih pada diskusi yang sama, Managing Director & Senior Partner Boston Consulting Group, Lenita Tobing menekankan bahwa sektor swasta memiliki peran penting dalam mengubah transisi energi menjadi motor pertumbuhan ekonomi baru.

Menurutnya, saat ini Indonesia berada di momentum yang sangat strategis. Berkat potensi sumber daya yang melimpah, seperti energi surya, panas bumi, serta rantai pasok baterai kendaraan listrik, sektor swasta memiliki ruang untuk aktif mempercepat kemandirian energi nasional.

Lenita juga menyebutkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi, tetapi oleh model bisnis yang inklusif dan berbasis kolaborasi.

“Di banyak negara, percepatan EBT terjadi ketika pemerintah membuka ruang bagi kemitraan publik-swasta, memperkuat riset lokal, dan membangun rantai pasok yang otonom. Jika semua itu dilakukan secara simultan, Indonesia bisa menghindari ketergantungan terhadap impor teknologi,” jelasnya.

Berdasarkan studi dan pengalaman global, Lenita menilai ada sejumlah langkah efektif yang dapat diimplementasikan di Indonesia untuk mempercepat pertumbuhan energi bersih.

Misalnya, memperluas proyek rooftop solar di kawasan industri, mendorong integrasi digital dalam sistem energi, serta memperkuat insentif bagi investor yang menanam modal pada riset dan manufaktur komponen lokal.

“Kalau dirancang dengan strategi yang tepat, industri energi bersih akan menjadi roda penggerak ekonomi baru Indonesia yang tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga menciptakan nilai tambah dan kemandirian bagi bangsa,” ucap Lenita.

Direktur Transformasi dan Keberlanjutan Bisnis PT Pertamina (Persero), Agung Wicaksono sepakat bahwa transformasi menuju energi bersih merupakan perjalanan strategis yang menuntut keseimbangan antara kebutuhan energi hari ini dan investasi masa depan.

Menurutnya, tantangan terbesar bagi negara berkembang seperti Indonesia adalah memenuhi kebutuhan energi yang terus meningkat, sembari menurunkan emisi dan memperkuat daya saing industri nasional.

Oleh karena itu, Pertamina memosisikan diri sebagai penggerak transisi dengan tetap menjaga pasokan energi konvensional agar ekonomi tetap berjalan, sambil menyiapkan portofolio baru berbasis energi terbarukan.

Lebih lanjut, Agung menekankan bahwa keberhasilan transisi tidak hanya diukur dari pengurangan emisi, tetapi juga dari kemampuan bangsa menguasai teknologi dan menciptakan lapangan kerja baru.

“Transformasi ini harus menjadi jalan menuju kedaulatan energi dan kemandirian teknologi. Indonesia tidak boleh hanya menjadi pengguna. Kita harus menjadi bagian dari pencipta solusi,” tegasnya.

Agung menutup diskusi dengan refleksi yang menegaskan arah jangka panjang Pertamina.

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang energi, ia menilai Pertamina mengemban mandat strategis untuk menjaga ketahanan energi hari ini dengan tetap memastikan keberlanjutan energi untuk generasi mendatang.

Artinya, transisi energi yang dijalankan Pertamina bukan semata soal efisiensi, tetapi tentang masa depan bangsa.

Sebagai awal dari rangkaian 16th Kompas100 CEO Forum 2025 powered by PLN, forum ini menegaskan bahwa transisi energi merupakan fondasi bagi transformasi ekonomi nasional, bukan sekadar perubahan sumber daya.

Melalui dialog konstruktif antara pemerintah, pelaku industri, lembaga keuangan, dan akademisi, energi bersih dipandang sebagai kunci untuk memperkuat daya saing, membuka peluang investasi, serta menyiapkan masa depan yang tangguh, hijau, dan berdaulat bagi Indonesia.

Informasi lebih lanjut seputar 16th Kompas100 CEO Forum 2025 powered by PLN dapat diakses melalui laman kompas100.kompas.id, akun media sosial @kompas100ceoforum, dan tagar #Kompas100CEOForum.

KOMPAS.com - Sinar Mas memiliki komitmen untuk mempercepat transisi perekonomian Indonesia yang inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Hal ini, salah satunya, diwujudkan melalui partisipasi aktif perusahaan dalam Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025.

Salah satu perusahaan dari Sinar Mas, APP Group, turut melakukan upaya dalam membangun harmoni antara capaian komersial dengan tanggung jawab jangka panjang.

Chief Sustainability Officer APP Group, Elim Sritaba menyampaikan, tanggung jawab itu adalah menjaga kelestarian lingkungan, utamanya hutan di Indonesia.

“Tanpa hutan yang sehat dan berkelanjutan, industri ini tidak dapat bertahan. Karena itu, pengelolaan hutan secara bertanggung jawab adalah dasar dari pertumbuhan kami,” ujarnya dalam siaran pers.

Hal tersebut dikatakan Elim Sritaba dalam diskusi panel bertemakan “What is the Business Case for Investing in Nature?” di Merak Room, Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Dalam mewujudkan komitmen itu, APP Group memiliki inisiatif Regenesis, yakni strategi keberlanjutan hasil pengembangan dari kebijakan konservasi hutan sebelumnya, yang diterapkan perusahaan sedari 2013.

Elim menyebutkan, pendekatan itu memperkuat inisiatif “do no harm” menjadi “regenerative”, yakni restorasi ekosistem dan perlindungan keanekaragaman hayati yang menjadi inti strategi bisnis.

Dalam praktiknya, Regenesis menaungi Forest Positive Policy yang mengalokasikan anggaran sebesar 30 juta dolar AS per tahun selama sepuluh tahun ke depan. Hal ini dilakukan untuk mendukung inisiatif restorasi dan konservasi.

Lebih lanjut, Elim mengajak para pihak, baik lembaga keuangan hingga lembaga konservasi berkolaborasi lebih jauh untuk menciptakan nilai ekonomi berkelanjutan.

Terlebih, menurutnya, pemerintah telah meluncurkan moratorium hutan dan lahan gambut, sertifikasi legalitas kayu, hingga peta jalan FOLU Net Sink 2030 yang sejalan dengan upaya pihaknya.

Pada hari yang sama, APP Group menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Lubrizol untuk menjajaki kerja sama dalam pengembangan solusi kertas dan kemasan berkelanjutan.

Kolaborasi itu memadukan keahlian APP di bidang manufaktur kertas dan kemasan dengan kompetensi Lubrizol dalam teknologi bahan kimia khusus.

Model bisnis berkelanjutan dan kolaboratif

Pada ajang yang sama, CEO Nature-Based Solutions Sinar Mas Agribusiness and Food, Götz Martin mengatakan, solusi hijau semestinya memiliki model bisnis yang layak dan teruji.

“Bisnis hijau berhasil karena memiliki model bisnis yang berkelanjutan dengan nilai tambah untuk memperbaiki kondisi planet,” ujarnya dalam diskusi panel bertema “Green Business Building”.

Hal senada diungkapkan Chief Sustainability and Communications Officer Sinar Mas Agribusiness and Food, Anita Neville.

Dia menyampaikan, tantangan keberlanjutan menjadikan upaya bisnis yang semestinya berlangsung dalam semangat kolaboratif.

Dengan demikian, perubahan yang diraih akan membawa manfaat bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya.

“Melalui model closed-loop terintegrasi, kami menyediakan pelatihan bagi petani, akses pembiayaan, teknologi, dan pasar,” katanya dalam diskusi panel bertajuk “Feeding the Future: Sustainable Innovation to Boost Agriculture Productivity”.

Anita menyebutkan, inisiatif seperti program pemberdayaan petani Sawit Terampil maupun dukungan perusahaan terhadap program peremajaan sawit rakyat (PSR) dapat berkontribusi terhadap target pemerintah.

“Pemerintah memiliki target dalam peningkatan produktivitas dan ketahanan pangan sehingga para petani sawit dapat tetap tangguh menghadapi ancaman iklim,” ujarnya

Adapun Sinar Mas Agribusiness and Food mengedepankan industri-industri kelapa sawit agar mengambil peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan.

Hal itu dilakukan lewat upaya peningkatan produktivitas, sembari menjaga kelestarian ekosistem serta kehidupan masyarakat sekitar. Hal ini sesuai dengan kerangka kerja Collective for Impact.

Sementara itu, dengan semangat memberikan manfaat ke semua pihak, Sinar Mas menggandeng para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) binaan mereka untuk memamerkan produknya di anjungan Sinar Mas.

Di lingkup Sinar Mas Agribusiness and Food, mereka bernaung dalam program pendampingan Bright Future Initiative yang telah menjaring tidak kurang 100 pengusaha setempat.

Sementara itu, pilar usaha dari lingkup telekomunikasi dan data, XLSmart sepanjang dua hari eksibisi menghadirkan robot berbasis akal imitasi (artificial intelligence/AI) bernama Xiao Qi.

Inovasi itu merupakan hasil pengembangan ASIX Indonesia, sebuah akselerator AI buah kolaborasi Sinar Mas bersama China Mobile.

Xiao Qi dirancang selaku spesialis pelayanan publik sehingga dapat menjawab pertanyaan para pengunjung.

Fondasi utama perusahaan

DOK. Humas Sinar Mas Advisor President Office Sinar Mas Land Ignesjz Kemalawarta dalam salah satu forum di Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 di Jakarta Convention Center, Jumat (10/10/2025).

Pada kesempatan yang sama, Advisor President Office Sinar Mas Land, Ignesjz Kemalawarta menegaskan, keberlanjutan merupakan fondasi utama strategi bisnis perusahaan.

“Sinar Mas Land konsisten mengintegrasikan prinsip keberlanjutan di seluruh lini usaha, mulai dari desain kawasan, pembangunan produk, pemilihan material ramah lingkungan, efisiensi energi, hingga pengembangan rendah karbon,” katanya.

Dia menyebutkan, pihaknya berkolaborasi dengan Chandra Asri dalam penggunaan aspal berbahan campuran sampah plastik yang diaplikasikan di jalan di BSD City dan Kota Deltamas.

“Kami juga bekerja sama dengan pemerintah dan bank mitra melalui skema green loan pada proyek residensial berstandar green building,” ujarnya.

Ignesjz menjelaskan, konsep green and smart living juga diterapkan pada kawasan yang mengacu pada standar Green Building Council Indonesia (GBCI).

“Penyesuaian standar itu guna menciptakan lingkungan yang efisien, sehat, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” terangnya.

Ignesjz menambahkan, saat ini, perusahaan telah menerapkan green job untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dan pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang selaras dengan prinsip berkelanjutan dan ramah lingkungan.

“Munculnya profesi-profesi baru di sektor hijau perlu diimbangi dengan peningkatan edukasi dan kolaborasi bersama pemerintah daerah serta perguruan tinggi,” katanya.

Di tingkat perusahaan, kata dia, pihaknya mendorong reorientasi kebijakan human capital agar mengutamakan kapasitas lingkungan dan keberlanjutan dalam proses rekrutmen.

“Kami juga menekankan pelatihan green habit dan menanamkan pemahaman tentang sustainability sejak hari pertama kerja, serta memperkuat kolaborasi lintas fungsi agar nilai keberlanjutan tertanam dalam setiap individu di organisasi,” paparnya.

Sementara itu, Managing Director Sinar Mas, Ferry Salman mengatakan, lewat forum itu, pilar usaha Sinar Mas berkesempatan untuk saling belajar, berbagi, bahkan bermitra bersama lembaga lain yang memiliki kepedulian serupa.

“Kami bisa berbagi seputar upaya membangun keberlanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital, seperti AI, serta pengembangan teknologi dan energi bersih agar dapat mewariskan bumi yang lestari bagi anak cucu kita nanti,” katanya.