JAKARTA - Gempa bumi berkekuatan Magnitudo (M) 5,1 mengguncang Halmahera Barat , Maluku Utara. Gempa itu tercatat pada Selasa (4/11/2025) pukul 22.58 WIB.

Berdasarkan keterangan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ( BMKG ) episenter gempa di 1.88 LU dan 127.06 BT.

"Gempa Mag:5.1, 04-Nov-25 22:58:26 WIB, Lok:1.88 LU,127.06 BT (83 km BaratLaut HALMAHERABARAT-MALUT," demikian keterangan BMKG.

Gempa tercatat terjadi pada kedalaman 20 kilometer. BMKG juga memastikan gempa ini tidak memicu adanya tsunami. "Tidak berpotensi tsunami," pungkas BMKG.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) mengamankan uang sebanyak Rp1,6 miliar dalam rangkaian operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau Abdul Wahid (AW). Jumlah tersebut berasal dari berbagai mata uang, baik rupiah maupun valas asing.

"Tim juga mengamankan barang bukti di antaranya sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dolar Amerika dan juga poundsterling, yang total kalau dirupiahkan sekitar Rp1,6 miliar," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Selasa (4/11/2025).

Budi mengatakan, uang itu diduga bagian dari sebagian penyerahan kepada kepala daerah. Menurut Budi, sebelumnya juga diduga sudah ada uang yang diterima Abdul Wahid. "Jadi sebelum kegiatan tangkap tangan ini diduga sudah ada penyerahan-penyerahan lainnya," ujarnya.

Budi menjelaskan, uang yang diamankan itu didapat dari sejumlah lokasi. "Untuk uang-uang yang diamankan dalam bentuk rupiah itu diamankan di Riau dan untuk uang-uang dalam bentuk dolar dan pondsterling diamankan di Jakarta, di salah satu rumah milik saudara AW," ucapnya.

Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11/2025). Kedatangannya setelah terjaring OTT, kemarin.

Abdul Wahid tiba di Gedung KPK pukul 09.35 WIB. Dia mengenakan kaus putih, celana hitam, dan menenteng tas jinjing biru. Tidak ada yang disampaikan Abdul Wahid setibanya di Gedung KPK. Ia bersama dua orang lainnya langsung digiring menuju lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) menyatakan Gubernur Riau Abdul Wahid (AW) sempat kabur sebelum tertangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin (3/11/2025). Tim KPK pun sempat melakukan pengejaran terhadap yang bersangkutan.

"Kemudian terhadap saudara AW yang merupakan kepala daerah atau gubernur, tim sempat melakukan pencarian dan pengejaran," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Selasa (4/11/2025).

Pencarian tim KPK pun berhasil. Abdul Wahid berhasil ditangkap di sebuah kafe bersama orang kepercayaannya, Tata Maulana (TM). "Kemudian diamankan di salah satu kafe yang berlokasi di Riau, termasuk terhadap saudara TM," ujarnya.

Selain itu, terdapat satu orang lainnya yang menyerahkan diri ke KPK, yakni Dani M. Nursalam (DN) selaku tenaga ahli gubernur. "Kemudian pada petang ini saudara DN menyerahkan diri dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan," ucapnya.

Karena itu, kata Budi, sampai saat ini masih berlangsung pemeriksaan terhadap 10 orang yang diamankan dalam OTT tersebut.

Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11/2025). Sehari sebelumnya, dia terjaring OTT di Riau.

Pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba di Gedung KPK pada pukul 09.35 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan kaus putih, celana hitam, dan menenteng tas jinjing biru. Tidak ada yang disampaikan Abdul Wahid setibanya di Gedung KPK. Ia bersama dua orang lainnya langsung digiring menuju lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

JAKARTA - Sun Life Indonesia merilis hasil survei terbaru bertajuk Passing the Torch: Building Lasting Legacies in Asia, yang menunjukkan bahwa keamanan finansial menjadi fondasi utama dalam perencanaan warisan di kawasan Asia. Namun demikian, sebanyak 60% responden mengaku khawatir bahwa kekayaan mereka tidak akan bertahan melewati generasi anak-anak mereka, menandakan pentingnya perencanaan yang lebih terstruktur dan peningkatan literasi finansial antar generasi.

Survei ini melibatkan lebih dari 3.000 responden di Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Vietnam, untuk menggali lebih dalam pandangan, perilaku, dan aspirasi masyarakat Asia dalam merencanakan warisan-baik dalam bentuk kekayaan finansial maupun nilai-nilai dan tradisi keluarga.

Membangun Warisan Keamanan dan Peluang untuk Masa Depan

Sebanyak 70% responden menempatkan perlindungan finansial keluarga sebagai prioritas utama dalam perencanaan warisan. Prioritas berikutnya adalah memastikan adanya rencana pewarisan yang jelas dan tersampaikan dengan baik untuk menghindari kebingungan atau sengketa (53%), serta membangun kekayaan yang cukup untuk diteruskan kepada generasi berikutnya (48%).

Sun Life Indonesia dan CIMB Niaga Hadirkan Inovasi Pelindungan dan Perencanaan Warisan

Sebagian besar responden ingin agar kekayaan yang mereka tinggalkan tetap produktif. Sebanyak 59% berharap warisan tersebut diinvestasikan dalam aset finansial, asuransi jiwa, atau bisnis keluarga agar terus menciptakan pertumbuhan jangka panjang.

Jumlah yang sama (59%) juga ingin warisan mereka digunakan untuk kebutuhan dasar seperti perumahan dan kesehatan, serta 56% ingin warisan tersebut digunakan untuk mendukung pendidikan hingga jenjang universitas atau pelatihan kejuruan.

Kekhawatiran Kekayaan Tidak Bertahan Melewati Generasi Anak

Hampir dua pertiga (60%) responden khawatir bahwa kekayaan mereka tidak akan bertahan melewati generasi anak-anak mereka. Lebih dari separuh (55%) juga merasa bahwa ahli waris mereka belum memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengelola harta peninggalan.

Hanya 31% yang percaya anak-anak mereka akan menjaga, mengembangkan, dan melanjutkan nilai-nilai serta kehendak mereka dalam hal pengelolaan kekayaan. Kekhawatiran ini paling kuat dirasakan oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi, di mana 28% menyebut diri mereka “sangat khawatir” terhadap keberlangsungan kekayaan keluarga.

“Kami melihat adanya perubahan cara pandang keluarga terhadap konsep warisan—tidak hanya seputar kekayaan, tetapi juga bagaimana memberikan rasa aman, pendidikan, dan kehidupan yang lebih bermakna bagi generasi berikutnya. Hasil survei ini menegaskan pentingnya perencanaan proaktif, bimbingan profesional, serta komunikasi terbuka dalam keluarga agar nilai dan aset dapat diwariskan secara berkelanjutan," terang Chief Marketing Officer Sun Life Indonesia, Maika Randini.

Warisan Bukan Sekadar Harta, Tapi Juga Makna

Bagi banyak keluarga di Asia, warisan tidak hanya diartikan sebagai harta benda. Sebanyak 41% responden ingin meninggalkan warisan dalam bentuk kekayaan-baik uang, properti, maupun bisnis keluarga.

Sementara itu 15% ingin meneruskan tradisi keluarga, dan 13% berharap dapat memberikan pengaruh positif secara pribadi kepada keluarga dan sahabat mereka. Namun kekhawatiran terhadap hilangnya nilai-nilai keluarga cukup tinggi. Hanya 31% responden percaya anak-anak mereka akan menjaga tradisi keluarga.

Beberapa alasan utama yang disebutkan adalah perbedaan prioritas antar generasi (58%), keterlibatan yang terbatas (39%), salah tafsir terhadap nilai-nilai keluarga (30%), dan lemahnya ikatan antar generasi (29%).

Maika menambahkan, “Kini semakin banyak keluarga yang memandang warisan sebagai sesuatu yang lebih dari sekadar peninggalan finansial. Mereka ingin meninggalkan dampak yang berkelanjutan—melalui pendidikan, kesehatan, dan kesempatan hidup yang lebih baik bagi generasi berikutnya.”

Banyak yang Masih Belum Siap Meski Kesadaran Semakin Tinggi

Meski kesadaran terhadap pentingnya perencanaan warisan semakin meningkat, tingkat kesiapan masih tergolong rendah. Hanya 19% responden yang merasa benar-benar siap jika harus meninggalkan warisan hari ini, meningkat sedikit menjadi 29% di kalangan masyarakat berpenghasilan tinggi.

Selain itu hanya 10% yang telah menyiapkan dan mengomunikasikan rencana warisan secara lengkap, sementara hampir separuh (45%) baru memiliki sebagian rencana, dan 31% sama sekali belum menyiapkannya.

Kesadaran terhadap alat perencanaan seperti surat wasiat, perwalian, dan penasihat keuangan memang tinggi, namun penggunaannya masih rendah. Sebanyak 70% mengetahui adanya dokumen perencanaan warisan, tetapi hanya 38% yang benar-benar menggunakannya. Begitu pula dengan penasihat keuangan-67% mengetahuinya, tetapi hanya 36% yang pernah berkonsultasi.

Sebagian besar diskusi tentang warisan di dalam keluarga juga belum terstruktur. Hampir separuh (44%) masih dilakukan secara informal, padahal hanya 27% responden yang menganggap cara ini paling efektif.

Sun Life Indonesia Luncurkan Sun Entrepreneur, Dorong Generasi Muda Berwirausaha

Maika menjelaskan, “Banyak keluarga yang sudah mulai membicarakan soal warisan, tapi belum benar-benar membuat rencana konkret. Diskusi yang lebih terstruktur dan melibatkan seluruh anggota keluarga penting untuk menghindari konflik dan memastikan warisan dapat diteruskan dengan jelas dan berkelanjutan.”

Literasi Finansial: Bentuk Warisan Bernilai bagi Generasi Berikutnya

Keluarga kini semakin melihat pendidikan finansial sebagai bentuk warisan tak ternilai. Sebagian besar responden mengatakan mereka telah atau berencana untuk berbagi pengalaman finansial pribadi (54%), melakukan diskusi terbuka tentang keuangan (53%), serta mengajarkan dasar-dasar pengelolaan keuangan (53%).

Kebutuhan akan bimbingan profesional juga meningkat. Sebanyak 37% responden telah menggunakan jasa penasihat keuangan, dan 42% berencana melakukannya. Kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi memimpin (58%), diikuti Gen Z (47%) yang menunjukkan perubahan sikap terhadap pentingnya dukungan finansial yang terstruktur.

Maika menutup, “Hari ini, banyak keluarga ingin mewariskan lebih dari sekadar harta. Mereka ingin memberikan pengetahuan dan nilai untuk mengelola kekayaan dengan bijak. Sun Life berkomitmen untuk mendampingi keluarga Indonesia membangun warisan yang tidak hanya bertahan, tetapi juga membawa makna bagi generasi-generasi berikutnya.”

JAKARTA - Petinggi Partai Amanat Nasional (PAN) Sigit Purnomo ( Pasha Ungu ) hadir dalam penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Syukuran HUT ke-11 Partai Perindo di Ancol, Jakarta Utara, Selasa (4/11/2025) malam. Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi langkah Partai Perindo yang mengusung "Energi Baru Indonesia".

"Hari ini saya hadir mewakili PAN. Kita sebagai kerabat dekat meyakini bahwa Partai Perindo merupakan partai yang membangkitkan Indonesia baru, insyaallah Partai Perindo tetap konsisten, komitmen untuk menjadi bagian penting dalam rangka proses mengawal pembangunan di negara yang kita cintai, Indonesia," kata Pasha.

Menurut Pasha, semangat baru yang diusung oleh Partai Perindo dapat melahirkan kader-kader berkualitas. Terlebih, rakernas juga diisi dengan bimbingan teknis dari pembicara yang kredibel di bidangnya. "Ini juga bisa menciptakan atau melahirkan kader-kader terbaik anak-anak bangsa demi keberlanjutan Indonesia di masa depan," ujarnya.

Pria yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pengembangan Seni dan Budaya di PAN itu menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto yang ingin membangun Indonesia dengan kerja sama. Hubungan baik antara Partai Perindo dan PAN diyakini dapat membuahkan hasil yang dapat berdampak baik secara luas bagi masyarakat.

"Pak Prabowo selalu mengatakan bahwa untuk membangun Indonesia ini kan tidak bisa sendirian. Kita harus berkolaborasi, kita harus bersama-sama, kita harus kompak, kita harus solid. Jadi, saya kira salah satu tanggung jawab besar daripada Perindo adalah ya bersama-sama membangun bangsa ini dengan, dengan apa namanya, totalitas dan integritas yang kuat," tuturnya.

Melihat semangat Energi Baru Indonesia, Pasha mengatakan hal tersebut bisa memberi dampak positif yang sangat besar. Terlebih, ada banyak kader Partai Perindo yang memberi kontribusi besar pada daerah yang dipimpinnya.

"Penerjemahan itu sudah diwujudkan oleh Partai Perindo. Tadi banyak sekali kader-kader beliau yang menginspirasi gitu. Ya, mudah-mudahan ini bisa memberikan dampak yang positif bagi banyak pihak," tegasnya.

Rakernas dan Bimbingan Teknis Partai Perindo diharapkan mampu memperkuat langkah Partai Perindo ke depan, baik dalam kerja-kerja politik maupun sosial. Melalui penguatan kader, partai ingin memastikan bahwa setiap program, gerakan, dan kebijakan yang didorong tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan warga di seluruh daerah.

JAKARTA - Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Pejabat Publik PKS 2025 memasuki hari kedua dengan menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari kalangan akademisi dan pemerintahan. Acara yang diikuti ribuan anggota legislatif dan kepala daerah dari PKS ini menjadi ajang pembelajaran dan penguatan kapasitas pejabat publik dalam mewujudkan pelayanan yang inovatif dan berpihak kepada rakyat.

Para narasumber yang hadir antara lain Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Indonesia Prof. Eko Prasojo, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman.

Kekuatan Sistem dan Institusi

Dalam paparannya, Prof. Eko Prasojo menekankan empat faktor utama dalam meningkatkan pertumbuhan daerah, yakni sumber daya alam, sumber daya manusia, kekuatan sistem dan institusi, serta nilai budaya.

“Yang pertama sumber daya alam, yang kedua sumber daya manusia karena berkaitan dengan kompetisi, yang ketiga kekuatan sistem dan institusi, dan yang keempat adalah nilai budaya. Kita memiliki semuanya, tetapi masih lemah di sistem dan institusi,” jelasnya, Selasa (4/11/2025).

Ia mengajak para pejabat publik PKS untuk memperkuat tata kelola pemerintahan dan membangun budaya birokrasi yang efisien, akuntabel, serta berorientasi pada pelayanan publik.

Implementasi Adaptif dan Inovatif

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli menyoroti pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan pelaksanaan di daerah.

“Ketika kebijakan pusat disambut dengan implementasi yang adaptif dan inovatif di daerah, maka manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat, terutama para pencari kerja dan pelaku industri lokal," ujar Yassierli.

Ia menutup paparannya dengan ajakan kepada seluruh pejabat publik PKS untuk menjadi bagian dari ekosistem pembangunan tenaga kerja yang unggul, berdaya saing, dan berkeadilan sosial.

Koperasi dan UMKM Harus Jadi Penggerak Gizi Nasional

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, memaparkan pentingnya keterpaduan lintas sektor dalam program pemenuhan gizi nasional.

“Komponen makan bergizi itu ada tiga: pertama bahan baku, kedua operasional, ketiga insentif bahan baku. Pembelian bahan baku dari petani, peternak, dan nelayan yang kami harapkan nanti bisa dikoordinir oleh koperasi dan UMKM,” paparnya.

Ia menekankan perlunya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah agar program ini berjalan lebih efektif dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Semangat Koperasi Selaras dengan Jati Diri Bangsa

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa penguatan koperasi bukan hanya agenda ekonomi, tetapi juga misi ideologis bangsa.

“Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto punya keinginan kuat untuk melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, semangat koperasi itu adalah semangat yang nilai-nilainya punya korelasi dengan karakter masyarakat Indonesia,” ujarnya.

Ia berharap semangat gotong royong dan kebersamaan yang melekat dalam gerakan koperasi dapat dihidupkan kembali oleh para pejabat publik di daerah.

Transmigrasi Instrumen Pemerataan Pembangunan

Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman menutup rangkaian sesi dengan paparan tentang peran strategis transmigrasi dalam pemerataan pembangunan nasional. Ia menegaskan bahwa program transmigrasi modern kini tidak hanya fokus pada perpindahan penduduk, tetapi juga pada pengembangan wilayah dan peningkatan produktivitas ekonomi daerah tujuan.

“Melalui sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah, transmigrasi diharapkan menjadi lokomotif pembangunan yang inklusif, membuka lapangan kerja baru, dan memperkuat ketahanan ekonomi di wilayah-wilayah berkembang,” ungkapnya.

Rangkaian kegiatan hari kedua Bimteknas Pejabat Publik PKS berlangsung interaktif dan penuh inspirasi. Melalui diskusi, paparan, dan dialog tematik, para peserta mendapatkan wawasan strategis untuk mengembangkan pelayanan publik di daerah masing-masing.

Acara Bimteknas akan terus berlanjut dengan berbagai sesi penguatan kapasitas, menghadirkan pembicara dari kalangan praktisi, akademisi, dan pejabat tinggi negara, guna mewujudkan pejabat publik PKS yang inovatif, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat.

JAKARTA - Partai Perindo mengusung "Energi Baru Indonesia” saat menggelar Rakernas dan Syukuran HUT ke-11 di Discovery Hotel, Ancol, Jakarta Utara. Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanoesoedibjo menjelaskan, makna Energi Baru Indonesia itu merupakan cara berpolitik baru.

Dengan moto ini, Angela berkata, politik harus bertanggung jawab. "Makna dari energi baru ini adalah ini cara berpolitik yang baru. Ini momentum partai politik harus bertanggung jawab, ya," ujar Angela ditemui seusai Rakernas Partai Perindo.

Angela menuturkan, pihaknya membuka lebar pada semua pihak untuk menelurkan kontribusi positif melalui politik. Bahkan, Partai Perindo ingin meningkatkan kapasitas para kader melalui pendidikan politik.

"Bagaimana kita sama-sama bertumbuh, berkembang. Ya, kita akan meluncurkan segera, Akademi Perindo, ya. Ini kaitannya untuk peningkatan kapasitas terkait politik di tanah air," tutur Angela.

Di sisi lain, Partai Perindo juga membawa semangat transparansi dalam berpolitik. Salah satu bentuknya, Partai Perindo meluncurkan Laporan Publik Kinerja DPRD dari kader Partai Perindo.

"Lanjutan yang kami akan lakukan laporan publik terhadap kepala-kepala daerah dari Partai Perindo. Ini akan kami lakukan juga," kata Angela.

Wakil Presiden Partai Buruh Agus Supriyadi meyakini, Partai Perindo bisa menjadi lebih baik lagi untuk menghadapi Pemilu 2029. Ia pun berharap, Partai Perindo bisa bekerja sama dengan partainya ke depan.

"Kami melihatnya ini Partai Perindo menjadi mungkin akan bisa yang baik nanti untuk di Pemilu 2029. Mudah-mudahan Partai Perindo dengan Partai Buruh bisa bersama-sama duduk di parlemen, dengan moto di Partai Perindo sekarang," ujar Agus.

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Perindo Ferry Kurnia Rizkiyansyah menegaskan bahwa Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang digelar Partai Perindo bukan sekadar forum konsolidasi internal. Forum ini juga untuk memperkuat semangat “Energi Baru Indonesia” yang diusung Partai Perindo.

Menurut Ferry, kegiatan ini memiliki makna strategis dalam mempersiapkan langkah politik dan gerakan nyata untuk masyarakat di berbagai daerah. Ferry mengatakan bahwa Rakernas sekaligus menjadi ajang penyelarasan visi antara pengurus pusat dan para kader di daerah, termasuk anggota legislatif Partai Perindo.

Para peserta dalam Rakernas yag digelar selama tiga hari di kawasan Ancol, Jakarta Utara, pada 2-4 November mendapatkan pembekalan materi, arahan, dan panduan kerja agar program yang dijalankan mampu memberikan hasil yang terasa langsung oleh masyarakat.

"Rakyat-rakyat ini menjadi forum yang cukup penting bagi kami di Partai Perindo sebagai bagian untuk menegaskan bahwa Partai Perindo punya semangat dan punya energi baru Indonesia," kata Ferry di sela Rakernas Partai Perindo, Selasa (4/11/2025).

Ferry menjelaskan konsolidasi dan penguatan kapasitas kader menjadi pondasi untuk memastikan kehadiran partai membawa manfaat nyata di tengah masyarakat. Sebab, Partai Perindo dibangun dengan tujuan menjadi penyambung suara rakyat kecil.

Lebih lanjut, Ferry menekankan bahwa orientasi Partai Perindo selaras dengan agenda pembangunan nasional yang selama ini didorong oleh pemerintah. Menurutnya, setiap langkah politik yang dilakukan haruslah berbasis kebermanfaatan publik, bukan sekadar kegiatan seremonial atau bersifat simbolik.

"Kita mulai menjalin satu upaya-upaya yang memang berdampak buat masyarakat. Dan ini selaras dengan apa yang memang juga Pak Presiden upayakan sebagai sesuatu yang ingin berdampak bagi masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Ferry juga menyinggung dukungan Partai Perindo terhadap agenda transformasi digital yang menjadi prioritas pemerintah, termasuk di era kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Disampaikan Ferry, Partai Perindo siap menjadi mitra strategis dalam mendorong percepatan modernisasi pelayanan publik, peningkatan literasi digital, hingga pemanfaatan teknologi untuk pemerataan pembangunan.

"Kita ingin menjadi bagian dari mitra strategis pemerintah. Kita mendukung keberhasilan pemerintah, terutama jika upaya-upaya ini diakselerasikan untuk masyarakat," ucapnya.

Rakernas dan Bimbingan Teknis ini diharapkan mampu memperkuat langkah Partai Perindo ke depan, baik dalam kerja-kerja politik maupun sosial. Melalui penguatan kader, partai ingin memastikan bahwa setiap program, gerakan, dan kebijakan yang didorong tidak hanya berhenti pada tataran wacana, melainkan benar-benar menyentuh kebutuhan warga di seluruh daerah.

"Itu menjadi hal yang sangat penting dan itu selaras dengan apa yang memang kita perjuangkan," tegas Ferry.

JALUR GAZA - Gerakan Palestina, Hamas, pada hari Senin (3/11/2025) mengecam persetujuan awal Knesset Israel atas Rancangan Undang-Undang (RUU) yang mengizinkan eksekusi tahanan Palestina. Hamas menyebutnya sebagai "kejahatan perang serius" dan eskalasi dari apa yang digambarkannya sebagai kebijakan pembunuhan di luar hukum Israel yang telah berlangsung lama.

Dalam pernyataan yang disiarkan Quds Press, Hamas mengatakan undang-undang tersebut "berada dalam konteks eskalasi fasisme Zionis dan terorisme resmi terhadap tahanan" dan merupakan upaya untuk "melegitimasi eksekusi melalui undang-undang resmi" guna menutupi pelanggaran yang sedang berlangsung seperti penyiksaan dan pengabaian medis di dalam penjara-penjara Israel.

Kelompok tersebut memperingatkan RUU tersebut "merupakan preseden berbahaya dan ancaman langsung terhadap nyawa ribuan tahanan."

Hamas mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi hak asasi manusia internasional mengambil tindakan segera guna memblokir tindakan tersebut dan menyelidiki kondisi di pusat-pusat penahanan Israel.

Hamas juga menyerukan pembentukan komisi penyelidikan internasional untuk menyelidiki "kejahatan penyiksaan dan pemerkosaan," khususnya merujuk pada tuduhan di fasilitas penahanan Sde Teiman di Israel selatan.

Sebelumnya pada hari Senin, Komite Keamanan Nasional Knesset menyetujui rancangan undang-undang yang menjatuhkan hukuman mati bagi tahanan Palestina, dan menyerahkannya kepada sidang pleno Knesset untuk pembacaan pertama —langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah legislatif Israel terkait tindakan semacam itu.

Media Israel melaporkan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu telah menyatakan dukungan publik terhadap RUU tersebut, dengan Channel 12 mengindikasikan pembacaan pertama diperkirakan akan berlangsung Rabu depan.

JAKARTA - Universitas Bakrie kembali menggelar 2nd Bakrie International Conference on Communication, Management, Politics & Accounting (BICOMPACT) 2025, konferensi dua tahunan yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan global untuk membahas isu-isu strategis di bidang tata kelola, komunikasi, dan ekonomi berkelanjutan.

Mengusung tema “Innovative Resilience: Leveraging Technology for Sustainable Governance Across Politics, Communication, and Economics”, konferensi tahun ini berlangsung secara hybrid di Kampus Bakrie Tower dan platform Zoom, menghadirkan pembicara dari berbagai negara.

Mewakili Rektor Prof. Sofia W. Alisjahbana, Wakil Rektor II Universitas Bakrie, M. Tri Andika Kurniawan membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya membangun ketahanan inovatif di tengah perubahan global yang serba cepat.

Dalam sambutannya, ia menyebut bahwa ruang seperti BICOMPACT merupakan cara menjaga hubungan akademik lintas batas agar tetap relevan. “Inovasi tidak bisa berdiri sendiri. Ia lahir dari percakapan, kolaborasi, dan rasa ingin tahu yang tidak pernah berhenti” ujar Tri Andika, melalui siaran pers, Selasa (4/11/2025).

Tahun ini, BICOMPACT mencatat peningkatan signifikan dalam partisipasi internasional. Ratusan akademisi dan peneliti dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Taiwan, Malaysia, India, Turkey, Philippine, UK, dan lain-lain, mengirimkan paper untuk dipresentasikan dalam sesi paralel. Para peserta datang dengan sudut pandang yang beragam, namun berbagi semangat yang sama, mencari cara agar inovasi tetap berpihak pada manusia.

Sementara itu, Eleonora Naumova, Deputy Head of Mission dan Konsul Bulgaria, membagikan praktik baik yang diterapkan di negaranya dalam membangun tata kelola publik yang transparan dan digital. Ia menekankan bahwa keberlanjutan tidak hanya berbentuk regulasi, tetapi juga tumbuh dari kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. “Ketika warga merasa didengar, mereka ikut menjaga sistemnya. Dari situlah keberlanjutan dimulai” tuturnya.

Dari Taiwan, Prof. Kuo Yu Ming mewakili Tzu Chi University membagikan pengalaman negaranya dalam menghadapi kebencanaan. Ia menyoroti pentingnya solidaritas, pengetahuan kebencanaan, dan kesiapan komunitas. “Kami percaya teknologi bisa mempercepat respons, tapi yang membuat masyarakat pulih adalah kepedulian satu sama lain” katanya.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Bakrie, Prof. Dudi Rudianto, menyebut bahwa BICOMPACT tahun ini sebagai titik temu ide-ide global yang ingin membangun masa depan yang lebih tangguh. “Dari paper-paper yang masuk, kita bisa melihat bagaimana dunia sedang bergerak dan bagaimana akademisi ikut menulis ulang arah perubahan itu” pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengimbau kepada industri rekaman Indonesia yang terhimpun dalam Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (ASIRI) untuk mendaftarkan kodifikasi lagu seluruh hasil karya cipta musisi Indonesia. Sehingga pelindungan hak cipta dapat terjaga.

"Data lagu yang terkait dengan pencipta dan preformernya yang telah dikodefikasi harus dilaporkan kepada Ditjen KI untuk masuk dalam bank data PDLM (Pusat Data Lagu dan Musik) sehingga karya cipta ini dapat dilindungi oleh negara," tegas Supratman Andi Agtas kepada pengurus ASIRI dalam pertemuan di kantor Kementeri Hukum, Jakarta, (Selasa 4/11/2025).

Menurut dia, jika ada musisi yang mendaftarkan lagu dan musik ke luar Indonesia maka hal tersebut tidak boleh lagi didaftarkan ke perusahaan label dan Ditjen Kekayaan Intelektual (KI) karena secara perlindungan hak cipta semua karya (Intelectual Property) tercodefikasi di Indonesia.

Ketua ASIRI Gumilang Ramdhan mengatakan bahwa jumlah lagu Indonesia yang telah memiliki kodefikasi saat ini mencapai 100.000. Jumlah tersebut dihasilkan dari sekitar 80 perusahaan industri rekaman yang bernaung di bawah ASIRI dan telah digunakan platform musik digital untuk kepentingan komersial.

Gumilang mengungkapkan bahwa ASIRI yang berdiri sejak 1978 telah melalui proses yang panjang dalam membangun industri musik Indonesia. Mulai dari jualan piringan hitam, kaset, CD dan sekarang era perdagangan lagu dan musik streaming.

Dari 80 anggota yang terdaftar, yang aktif saat ini tinggal 40 perusahaan industri rekaman. Sedangkan produktivitas karya cipta yang masuk industri rekaman makin berkurang. Dulu era industri rekaman mengandalkan jualan kaset masuk dapur rekaman minimal 10 lagu baru.

“Kalau sekarang pencipta lagu masuk dapur rekaman satu-satu karena industri musik sudah memasuki era digital. Tantangan lain dari Industri rekaman atau label adalah pembajakan dan dipasarkan melalui platform yang ilegal” ujar Gumilang.

Platform musik digital yang memberikan kontribusi kepada Industri rekaman yang resmi seperti YouTube, Spotify, dan Apple Music cukup membantu perusahaan industri rekaman. “Konten kami banyak dibajak di platform musik digital ilegal seperti dari Vietnam,” ujarnya.

Melalui Kementeri Hukum, menurut Gilang, Industri rekaman membutuhkan perlindungan dengan men-takedown platform masik asing yang menayangkan konten musik Indonesia, namun tak berizin atau tidak bekerja sama dengan Label.

Sementara itu, Supratman Andi Agtas mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah membenahi ekosistem musik nasional mulai dari akar rumput, termasuk sistem collecting dan distribusi harus benar-benar terlaksana dengan baik.

Pencatatan ekosistem musik harus dari bawah karena itu LMKN dan LMK harus dikelola secara profesional. Data anggota (member) Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) baik itu pencipta atau pemegang hak terkait harus serahkan kepada LMKN.

Menteri kadang merasa heran kenapa LMK tidak begitu antusias menyerahkan data lagu dan data pencipta serta pihak terkait kepada LMKN dan Ditjen KI untuk ditampung di PDLM. “Ada apa ya kok ini berat sekali dilakukan. Pada hal data ini penting sekali,” tegasnya.

Industri rekaman, misalnya, memiliki 100.000 data lagu yang sudah tercodefikasi. Data tersebut harus dimiliki LMK karena mereka memiliki anggota yang menyerahkan kuasa untuk ditarik royaltinya oleh pencipta atau pemegang hak terkait.

Transparansi harus dibangun dari siapa member LMK karena terkait dengan royalti. “Royalti itu diatur dengan undang-undang karena terkait dengan hak ekonomi dan hak moral pencipta, preformer, dan publishing,” kilahnya.

Kembali Menteri menegaskan bahwa pihaknya meminta kepada LMK untuk secara terbuka menyerahkan data anggotanya dan nilai royalti yang diperoleh. Begitu juga dengan Industri rekaman atau Label harus memberikan nilai royalti yang berkeadilan dari hasil kerja sama dengan platform musik digital.

pemerintah tidak akan bertindak melampaui kewenangannya dalam mengatur tata kelola ekosistem musik, apalagi hal-hal yang berkaitan dengan perjanjian internasional yang mana Indonesia juga ikut bertanda-tangan menyetujui itu.

Berkaitan dengan proposal Indonesia yang akan diajukan dalam Sidang organisasi internasional WIPO pada bulan Desember, Menteri Hukum meminta kepada industri rekaman dapat memberikan kontribusi pemikiran terkait dengan upaya Indonesia meminta keadilan dalam kebijakan tarif platform digital.

Potensi pasar Indonesia yang besar menjadi portofolio pemerintah dalam memperjuangkan kesetaraan. “Tarif yang berlaku di Indonesia harusnya tidak lebih rendah dari negara-negara di Asia. Jika itu berhasil maka dampaknya akan dirasakan oleh pencipta lagu dan industrinya,” tegasnya.

JAKARTA - Sebagai wujud kepedulian terhadap pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan, PT Asuransi Jasindo dengan Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa (YBKB) menyelenggarakan Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Lingkungan bagi para ibu PKK pengelola Rumah Maggot di Bank Sampah Harapan, Desa Cibadak, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat.

“Ibu-ibu PKK memiliki peran penting dalam membangun kesadaran lingkungan di lingkungannya. Dengan peningkatan kapasitas dan keterampilan ini, mereka tidak hanya membantu mengurangi sampah, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat sekitar,” ujar Direktur SDM & Umum PT Asuransi Jasindo, Dewi Utari yang akrab disapa Utari.

Dalam kegiatan ini, partisipan dibekali keterampilan teknis dalam budidaya dan pengolahan maggot, termasuk pengembangan produk turunannya seperti maggot basah, maggot kering, kotoran maggot dan bibit maggot. Selain itu, Asuransi Jasindo turut menghadirkan pelatihan digital marketing agar peserta mampu memanfaatkan platform daring dalam memperluas pasar dan meningkatkan nilai jual produk lokal.

“Sebagai upaya memberikan dampak yang lebih luas, kami juga memberikan pelatihan pembuatan kerajinan tangan dari sampah plastik. Ibu-ibu diajarkan cara mengubah limbah plastik menjadi produk kreatif dan bernilai jual seperti tas belanja ramah lingkungan, hiasan bunga, aksesori, dan kerajinan lainnya," jelas Utari.

Utari juga menambahkan bahwa kegiatan ini juga menjadi bentuk dukungan Jasindo terhadap peran perempuan dalam pembangunan ekonomi hijau di tingkat komunitas.

“Kami percaya bahwa langkah ini merefleksikan semangat untuk tumbuh bersama melalui nilai-nilai inovasi, inklusi, dan keberlanjutan. Karena, perubahan besar berawal dari kolaborasi yang tulus dan berorientasi pada masa depan. Inilah wujud komitmen terhadap pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan,” tutupnya.

Melalui berbagai inisiatif sosial ini, Asuransi Jasindo juga ingin mengajak generasi muda untuk menjadi bagian dari perjalanan yang memberi dampak luas bukan hanya bagi diri sendiri, namun untuk banyak orang.