HINGGA saat ini, ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum tersedia.

Meski demikian, pemerintah (Menkop) telah menunjuk PT Agrinas Pangan Nusantara (persero) sebagai penyedia barang/konstruksi gudang, gerai, dan sarana pendukung untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dananya bersumber dari pinjaman Rp 3 miliar per koperasi dari Bank Himbara.

Hal tersebut rawan atau berpotensi terpapar risiko korupsi. Maka diperlukan penerbitan peraturan khusus PBJ untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, untuk memenuhi asas kepastian hukum dan asas akuntabilitas dalam administrasi pemerintahan, serta memastikan pengawasan dan pengendalian PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilaksanakan semestinya untuk mencegah terjadinya korupsi.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menugaskan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), BUMN yang dibentuk untuk memperkuat kedaulatan pangan Indonesia, agar membangun fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih seperti gudang, gerai, dan sarana pendukung.

PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dipercaya karena memiliki pengalaman dan kapasitas melakukan pekerjaan konstruksi.

Dahulu PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) adalah PT Yodia Karya (Persero), BUMN konstruksi yang berada di bawah holding PT Danareksa (Persero).

Selain itu, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bekerja sama dengan TNI untuk melaksanakan tugas pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pemerintah harus memikirkan skema pengawasan pengadaan barang dan jasa oleh PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) dan TNI.

Pasalnya, kasus korupsi pengadaan barang dan jasa (PBJ) atau disebut procurement di BUMN cukup banyak terjadi.

Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat selama 2016-2021 terdapat 119 kasus korupsi di lingkungan BUMN dengan 340 tersangka. Sebanyak 51 orang di antaranya direktur BUMN dan 83 orang adalah pimpinan menengah di perusahaan BUMN.

Jika ditarik dari tahun 2019-2023, ICW mencatat ada 1.189 kasus korupsi PBJ dengan 2.898 tersangka, baik di pemerintahan maupun BUMN.

Menurut data ICW, jenis pekerjaan konstruksi paling rentan (57 persen), diikuti pengadaan barang nonkonstruksi (32 persen).

Sementara itu, dana untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih cukup besar, diperkirakan sampai Rp 60 triliun, dengan asumsi Rp 3 miliar per Koperasi Desa-Kelurahan Merah Putih.

Sesuai Inpres nomor 9 tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, direncanakan hingga 80.000 Kopdeskel Merah Putih sedianya akan didirikan.

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, menurut keterangan Menkop, akan diberi pinjaman oleh Bank Himbara yang berasal dari Rp 200 triliun dana kas negara yang ditempatkan di Bank Himbara, masing-masing sebesar Rp 3 miliar dengan agunan dana desa.

Dengan estimasi 80.000 Kopdeskel Merah Putih, maka kebutuhan pinjaman untuk Kopdeskel Merah Putih sekitar Rp 240 triliun.

Namun, Menkop menyampaikan untuk tahap pertama hanya 1.064 Kopdeskel, dan berikutnya hingga 20.000 Kopdeskel, dengan kebutuhan Rp 60 triliun.

Pengadaan Barang dan Jasa Kopdeskel Merah Putih

Hingga saat ini, pedoman umum pengadaan barang dan jasa oleh BUMN diatur dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-08/MBU/12/2019 tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara.

Namun, ketentuan tersebut hanya mengatur pengadaan barang dan jasa, di mana pengguna barang dan jasa adalah BUMN pemilik pekerjaan, dan pembiayaannya berasal dari Anggaran BUMN.

Termasuk yang dananya bersumber dari penyertaan modal negara, dana BUMN untuk pelaksanaan subsidi/kewajiban pelayanan umum/penugasan Pemerintah yang diganti dari dana APBN/APBD, dan pinjaman BUMN dari Pemerintah.

Sementara itu, dalam pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) bertindak sebagai penyedia barang dan jasa bagi koperasi, dan tidak bertindak sebagai pemilik pekerjaan.

Sehingga PBJ untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa tidak menggunakan pedoman umum pengadaan barang dan jasa BUMN.

Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dengan Perpres nomor 16 tahun 2018 Jo Perpres 12 tahun 2021 Jo Perpres 46 tahun 2025 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ketentuan itupun tidak dapat diterapkan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Pasalnya, Perpres PBJ tersebut mengatur PBJ yang berkaitan dengan APBN dan APBD, baik di kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.

Sementara Koperasi Merah Putih adalah koperasi yang dibentuk oleh desa atau kelurahan, yang tentunya dipisahkan dari kekayaan desa maupun kelurahan.

Desa adalah pemerintahan otonom tersendiri, sedangkan kelurahan adalah bagian dari pemerintah daerah.

PBJ Koperasi Kelurahan Merah Putih dapat diatur dengan ketentuan PBJ yang mengatur BUMD pada masing-masing pemerintah daerah. Namun, bagaimana dengan Koperasi Desa Merah Putih?

Hingga saat ini, pedoman PBJ di pemerintah desa mengacu pada Peraturan LKPP nomor 12 tahun 2019 Jo Peraturan LKPP nomor 4 tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Namun, lagi-lagi ketentuan tersebut memiliki batasan pengaturan, yaitu sebatas kegiatan yang anggarannya bersumber dari APB Desa.

Sehingga tersisa satu peraturan yang mungkin dapat diterapkan pada PBJ Kopdes Merah Putih, yaitu Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemeringkatan, Pembinaan Dan Pengembangan, Dan Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama.

Dalam ketentuan tersebut (pasal 30) disebutkan bahwa PBJ BUMDes mengutamakan penggunaan sumber daya lokal desa dan memberi perluasan kesempatan bagi usaha kecil di Desa.

Lantas, dengan pelibatan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), apakah tidak menyalahi prinsip PBJ BUMDes yang diatur Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021?

Solusi terbaik untuk memenuhi asas akuntabilitas dan kepastian hukum, maka pemerintah perlu menerbitkan peraturan khusus mengenai PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Dengan instrumen peraturan yang khusus tersebut, maka pengawasan dan pengendalian PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dilakukan oleh aktor pengawas dan pengendali yang ditunjuk oleh peraturan khusus nantinya. Hal itu untuk mencegah terjadinya korupsi.

Last but not least, pemerintah harus menerbitkan peraturan yang khusus mengatur PBJ pada Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, serta melakukan pengawasan dan pengendalian PBJ yang dilakukan dengan penunjukan penyedia kepada PT Agrinas Pangan Nusantara (persero) bersama TNI, sehingga kasus korupsi PBJ di Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat dicegah.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Produsen mobil Eropa bersiap untuk pulih pada tahun depan setelah mengalami tekanan laba di sepanjang 2025. Adapun, langkah-langkah efisiensi biaya dan rencana restrukturisasi mendorong para analis untuk menaikkan perkiraan pendapatan.

Berdasarkan data Bloomberg Intelligence, indeks otomotif Stoxx Europe 600 diperkirakan mencatat lonjakan laba per saham pada 2026 dan 2027.

Analis BI Laurent Douillet mengatakan untuk 2025 kemungkinan akan menjadi “titik terendah” bagi laba sektor otomotif di Benua Biru. Optimistis perbaikan tahun depan seiring dengan hadirnya subsidi kendaraan listrik baru, kebijakan penghematan biaya, dan perombakan strategi yang memperbaiki prospek ke depan.

Adapun, laba produsen mobil Eropa terpukul dari berbagai sisi sepanjang 2025 akibat kombinasi hambatan internal dan eksternal, termasuk tarif AS, lemahnya permintaan di China, persaingan ketat dari produsen mobil asal China, serta perlambatan pasar kendaraan listrik.

Produsen mobil mewah Porsche AG bahkan memangkas panduan labanya hingga empat kali tahun ini setelah memutuskan mengurangi ambisinya di segmen kendaraan listrik.

Pemilik merek Jeep, Stellantis NV turut menanggung beban biaya sekali jalan bernilai miliaran euro saat menyesuaikan portofolio produknya dan mengalihkan produksi di AS. Sementara Renault SA mencatat kerugian sebesar 9,5 miliar euro (sekitar US$10,9 miliar) akibat perubahan metode akuntansi untuk kepemilikannya di Nissan Motor Co.

Belum lama ini, kekurangan komponen penting dari Nexperia BV yaitu produsen chip yang terjebak dalam ketegangan politik antara Belanda dan China menambah tantangan baru.

Pekan lalu, Volkswagen AG memperingatkan bahwa pencapaian target keuangannya sangat bergantung pada pasokan semikonduktor yang berkelanjutan, menyebutkan bahwa persediaan chip yang dimiliki hanya cukup untuk menjaga operasional pabrik di Jerman selama satu minggu.

“Secara keseluruhan, produksi mobil hanya bisa bergerak secepat komponen yang paling lambat,” ujar analis Citigroup Ross MacDonald.

Douillet menambahkan tantangan pun masih membayangi sektor otomotif di Eropa dengan tanda-tanda pelemahan yang berlanjut di pasar utama seperti AS dan China serta kondisi fundamental yang masih dianggap rapuh.

Namun, dia menegaskan arah perbaikan mulai terlihat. Produsen mobil kini menantikan tambahan subsidi kendaraan listrik senilai 3 miliar euro di Jerman hingga 2029, sementara upaya pengurangan biaya dan penataan ulang lini model diperkirakan mulai membuahkan hasil pada 2026.

Porsche, yang menghadapi lemahnya permintaan di China, hambatan rantai pasok, serta menurunnya minat terhadap kendaraan listrik, menandakan bahwa masa terburuk mungkin telah berlalu dalam laporan kinerjanya yang terbaru. Perusahaan tersebut berupaya memulihkan citranya sebagai merek mewah papan atas.

“Meski Porsche membutuhkan waktu lama untuk menyesuaikan diri terhadap penurunan penjualan di China dan pergeseran strategi kendaraan listriknya, kami percaya sebagian besar proses tersebut kini telah selesai,” ujar analis Citigroup Harald Hendrikse, yang memperkirakan peningkatan laba signifikan pada 2026.

Perusahaan induknya, Volkswagen, yang mencatat beban penurunan nilai goodwill sebesar 2,7 miliar euro terkait perubahan strategi Porsche, melaporkan arus kas dan margin yang solid pada kuartal ketiga. Alhasil, kepercayaan investor meningkatterhadap potensi pemulihan. Produsen tersebut juga menyatakan bahwa meredanya ketegangan dagang AS–China merupakan “sinyal positif” bagi kemungkinan dilanjutkannya pasokan chip dari Nexperia.”

Mercedes-Benz Group AG juga mempertahankan panduan keuangannya dan meluncurkan program pembelian kembali saham senilai 2 miliar euro sambil melakukan pemangkasan biaya guna menjaga profitabilitas.

Optimisme ini juga didorong oleh pemulihan penjualan mobil di Eropa, yang naik selama tiga bulan berturut-turut hingga September. Kombinasi antara meredanya kekhawatiran tarif dan mulai terlihatnya hasil dari upaya restrukturisasi memberi sinyal positif bagi prospek tahun 2026.

JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puan mengatakan, DPR menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan mengimbau agar kejadian serupa tak terulang lagi.

"Kita hormati proses hukumnya dan harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia mengingatkan seluruh pejabat publik baik menteri maupun kepala daerah se-Indonesia agar lebih mawas diri dalam mengambil kebijakan. "Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun agar lebih mawas diri," katanya.

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya. Abdul Wahid telah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

KPK belum menjelaskan detail kasus yang membuat Abdul Wahid kena OTT, Senin (3/11/2025). KPK mengatakan ada sejumlah uang yang diamankan dalam OTT.

Pihak yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa dan akan ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.

JAKARTA - Sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' tayang hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI. Dibintangi oleh Ochi Rosdiana (Alya), Arifin Putra (Devan), Mayang Yudittia (Jenny), Indra Evans (Cakra), Sylvia Fully (Dara), Hikmal Abrar (Baldy), Kevin Andrean (Miko), dan aktor-aktor berbakat lainnya.

Devan tiba di rumah sakit dengan Reno. Ia hampir pingsan saat mendengar Alya dirawat di ICU dalam kondisi kritis. Ia memaksa ingin melihat Alya, tapi dilarang karena pasien masih ditangani. Sambil duduk di depan ruang ICU, Devan menangis dan berdoa agar Alya serta bayi mereka diselamatkan.

Dalam ruang ICU, Alya berada di ambang hidup dan mati. Tak lama, Baldy, Tania, dan Nisa tiba di rumah sakit. Devan memeluk Baldy sambil menangis. Di sisi lain, Dara yang dipenjara tiba-tiba merasa firasat buruk dan meminta izin menelepon. Saat berhasil menghubungi Reno, ia syok saat mendengar kabar bahwa pesawat yang ditumpangi Alya kecelakaan.

Malam hari, Michelle tiba di rumah sakit bersama Cakra dalam keadaan panik. Di parkiran rumah sakit, ia tak sengaja bertemu Rafa, mantan suami Alisha yang juga datang setelah mendengar kabar kecelakaan. Tatapan Michelle penuh amarah ke Rafa dan sempat meminta Rafa untuk pergi. Tak lama, dokter menyampaikan kalau Alisha mengalami cedera parah akibat benturan keras di dada dan membutuhkan transplantasi jantung.

Apakah Alya dapat bertahan hidup? Akankah Alisha mendapat donor transplantasi jantung? Saksikan sinetron 'Kau Ditakdirkan Untukku' hari ini pukul 21.15 WIB di RCTI.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyetujui ada tambahan 30 rangkaian baru KRL. Prabowo memerintahkan Dirut PT KAI Bobby Rasyidin untuk menyelesaikan puluhan rangkaian baru itu dalam waktu singkat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta Pusat, Senin (4/11/2025). Prabowo menyatakan akan memberi dana Rp5 triliun untuk penambahan rangkaian KRL.

“Kalau untuk rakyat banyak, saya tidak ragu-ragu. Uangnya kita hemat demi kepentingan rakyat di atas segala kepentingan. Jadi saudara-saudara, yang saya minta harus dilaksanakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, secepatnya,” ujar Prabowo.

Prabowo kemudian bertanya berapa lama penyelesaian tambahan 30 rangkaian KRL baru ke Bobby. Dia kemudian memberi tenggat waktu satu tahun untuk menyelesaikannya.

“Bisa berapa bulan, Dirut KAI? Berapa?” tanya Prabowo.

“6 bulan pak,” jawab Bobby.

“Ini didengar loh. 6 bulan? Sudahlah, kita kasih saya 1 tahun. Nanti dia stres tidak bisa tidur ya kan?”ucap Prabowo disambut tawa para tamu yang hadir.

“Tenang aja, kalau kau bisa 6 bulan oke, tapi satu tahun, ini rakyat yang saksi ya. Jadi ada tambahan 30 rangkaian baru," jelas Prabowo.

Bisnis.com, JAKARTA — Konsensus ekonom memproyeksikan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% secara tahunan (year on year/YoY) pada kuartal III/2025. Angka itu sejalan dengan perkiraan pemerintah yang juga berada di kisaran 5%.

Adapun, Badan Pusat Statistik (BPS) akan mengumumkan data pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 pada Rabu (5/11/2025) esok.

Sebanyak 30 ekonom yang dihimpun Bloomberg memproyeksikan median atau nilai tengah pertumbuhan ekonomi kuartal III /2025 sebesar 5% YoY. Nilai tersebut naik dibandingkan pertumbuhan ekonomi 4,95% YoY periode yang sama tahun lalu, namun melambat dibandingkan 5,12% pada kuartal sebelumnya.

Adapun estimasi tertinggi diberikan oleh Ekonom PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) Ramadani Partama sebesar 5,07%. Sementara estimasi terendah disampaikan oleh Ekonom Trimegah Securities di angka 4,79%.

Sementara itu, Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Bank Mandiri Andry Asmoro memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada kuartal III/2025 mencapai 5,05% YoY.

Berdasarkan indikatornya, pertumbuhan ekonomi kuartal III/2025 dipengaruhi oleh moderasi investasi dan belanja pemerintah, sementara konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor tetap menjadi penopang utama.

Dia menyampaikan bahwa konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap solid di level 5,0% YoY, sejalan dengan peningkatan penjualan ritel rata-rata 4,7% YoY, jauh lebih tinggi dibandingkan 0,9% pada kuartal II/2025.

“Konsumsi domestik masih terjaga di tengah inflasi yang terkendali,” ujar Asmo dalam rilis OCE BMRI Macro Preview, Selasa (4/11/2025).

Dari sisi investasi, diproyeksikan pertumbuhannya melambat ke 4,5% YoY, turun tajam dari 7,0% pada kuartal sebelumnya. Indikatornya terlihat dari penurunan penjualan semen -2,3% YoY serta pelemahan impor barang modal menjadi 10,4% YoY dari 32,5% pada kuartal II/2025.

Meski demikian, Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur rata-rata meningkat ke 50,4 dari 47,0 pada kuartal sebelumnya.

Sementara itu, belanja pemerintah diperkirakan mencatat kontraksi -2,5% YoY, sejalan dengan arus realisasi fiskal yang turun -2,9% YoY. Belanja pemerintah pusat bahkan menyusut -5,1% YoY.

Dari sisi eksternal, kinerja ekspor diproyeksikan tumbuh 11,0% YoY, sedikit lebih tinggi dibandingkan 10,7% pada kuartal sebelumnya. Adapun impor diperkirakan melambat signifikan menjadi 3,2% yoy dari 11,7%, sehingga kontribusi ekspor neto terhadap pertumbuhan ekonomi membaik di tengah masih rapuhnya perdagangan global.

Proyeksi Ekonomi Purbaya

Adapun Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan pertumbuhan ekonomi pada sepanjang 2025 tetap diproyeksikan 5,2% YoY sebagaimana perkiraan pemerintah.

Dari sisi fiskal, Purbaya menjelaskan bahwa belanja APBN digunakan untuk mendukung kegiatan konsumsi dan produksi, sekaligus diperkuat dengan percepatan implementasi program strategis. APBN juga diarahkan untuk menyalurkan berbagai paket insentif ekonomi untuk kuartal IV/2025 senilai Rp34,4 triliun.

"Perkembangan positif aktivitas ekonomi dan koordinasi kebijakan memperkuat optimisme ekonomi Indonesia akan tumbuh di atas 5,5% YoY pada kuartal IV/2025 dengan dukungan stimulus Rp34,4 triliun. Secara full year 2025 diproyeksi pertumbuhannya akan mencapai 5,2%," terangnya di gedung Bank Indonesia (BI), Senin (3/11/2025).

Sebagai Ketua KSSK, Purbaya mengatakan bahwa sistem keuangan kuartal III/2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi stabil mewaspadai seluruh risiko global. Salah satunya yakni penerapan tarif impor oleh Amerika Serikat (AS), di mana Indonesia dikenai 19%.

Purbaya juga mengatakan bahwa Gubernur BI, Ketua DK Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta Ketua DK Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut memperkuat kewaspadaan terhadap berbagai risiko tetap terus dilakukan dan disertai dengan kebijakan efektif.

Pada rapat terakhir 2025 atau kuartal IV yang dilaksanakan pekan lalu, Jumat (31/10/2025), KSSK juga menyepakati untuk terus memperkuat sinergi dan koordinasi kebijakan antarlembaga maupun dengan kementerian/lembaga lain guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

Adapun pada kuartal III/2025, Purbaya memaparkan bahwa konsumsi rumah tangga dan investasi tetap terjaga baik dengan dukungan pemerintah dan otoritas moneter. Dalam hal ini, BI juga mencatat sudah memangkas kebijakan suku bunga acuan hingga 4,75% sampai dengan level saat ini.

Di sisi lain, lanjut mantan Ketua LPS itu, indeks penjualan ritel pada September 2025 tumbuh 5,8% (yoy) serta diikuti dengan keyakinan konsumen terhadap perekonomian dan kinerja pemerintah. Aktivitas manufaktur juga dinilai membaik di mana PMI Manufaktur berada di area ekspansi. "Utamanya ditopang kenaikan pesanan baru selama tiga bulan berturut-turut," ujar Purbaya.

Purbaya juga mengatakan bahwa injeksi likuiditas ke Himbara pada September 2025 lalu senilai Rp200 triliun telah menambah likuiditas perekonomian. Hasilnya, pertumbuhan uang primer sebesar 13,2% (yoy), dan didukung dengan kebijakan moneter longgar sekaligus ekspansi likuiditas, pertumbuhan M2 mencapai 8% (yoy) pada September 2025.

Adapun konferensi pers hasil rapat KSSK itu dihadiri oleh Purbaya, Gubernur BI Perry Warjiyo, Ketua DK OJK Mahendra Siregar dan Ketua DK LPS Anggito Abimanyu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto optimistis pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025 menjadi yang tertinggi sepanjang tahun ini.

"Kalau berbagai program pemerintah dijalankan secara optimal maka kami yakin kuartal IV akan menjadi yang tertinggi selama tahun ini," kata Airlangga di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menjelaskan sejumlah program tengah digencarkan pemerintah. Di antaranya program magang bagi lulusan baru, perluasan insentif Pajak Penghasilan (PPh) 21, bantuan pangan Oktober-November, bantuan iuran jaminan kecelakaan kerja, tambahan manfaat perumahan BPJS Ketenagakerjaan, serta padat karya tunai.

Langkah lain mencakup deregulasi perizinan dan peningkatan kualitas permukiman. Selain itu, penguatan hilirisasi dan investasi disebut ikut menopang kinerja ekonomi pada kuartal IV.

Untuk pertumbuhan ekonomi kuartal III, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data pada Rabu (5/11) pukul 11.00 WIB. Airlangga menilai hasilnya akan tetap positif.

"Pertumbuhan ekonomi di kuartal II sebesar 5,12 persen, kuartal III tunggu pengumuman besok jam 11, di kuartal IV saya yakin lebih tinggi dari 5,12 persen," ujar Airlangga.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa juga memperkirakan konsumsi rumah tangga tumbuh 5,5 persen pada kuartal IV 2025.

“(Pertumbuhan konsumsi rumah tangga) Sekitar 5,5 persen atau lebih sedikit,” kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/10/2025).

Ia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi nasional bisa mencapai 5,67 persen pada kuartal IV. Menurutnya, penguatan konsumsi masyarakat dan realisasi stimulus pemerintah akan berdampak signifikan di akhir tahun.

Purbaya menilai proyeksi Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 4,8 persen tahun ini belum sepenuhnya mencerminkan tren pemulihan yang terjadi.

Ia menyebut konsumsi rumah tangga menjadi indikator penting pemulihan ekonomi. Proporsi belanja masyarakat untuk konsumsi naik dari 74,8 persen menjadi 75,1 persen pada September 2025.

Menurut dia, peningkatan ini didorong kebijakan pemerintah yang menempatkan dana Rp200 triliun ke dalam sistem keuangan sejak 13 September 2025.

Dana tersebut disalurkan ke Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan Bank Negara Indonesia (BNI) masing-masing Rp55 triliun, Bank Tabungan Negara (BTN) Rp25 triliun, serta Bank Syariah Indonesia (BSI) Rp10 triliun.

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh pihak untuk tidak menghitung aspek untung-rugi dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh yang saat ini menjadi perdebatan publik.

Menurutnya, proyek warisan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut perlu dipandang dari sisi manfaat kepada rakyat. Prabowo lantas menyatakan bakal bertanggung jawab atas utang Whoosh yang menuai polemik.

“Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh. Semua transportasi publik di dunia itu jangan dihitung untung-ruginya. Hitunglah manfaat enggak untuk rakyat,” kata Prabowo dalam peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia lantas menyampaikan telah mempelajari masalah dalam tata kelola proyek Whoosh. Dia menyatakan tidak ada yang bermasalah dalam proyek tersebut.

Prabowo mengaku telah menghitung kemampuan negara untuk melunasi utang proyek tersebut, kemudian menyampaikan bahwa Indonesia bukan negara sembarangan.

Seiring beragam upaya yang tengah ditempuh pemerintah, dia mengimbau PT KAI (Persero) hingga khalayak luas agar tidak mengkhawatirkan permasalahan Whoosh ke depannya.

“Semua sarana itu tanggung jawab bersama. Dan itu di ujungnya tanggung jawab Presiden Republik Indonesia. Jadi saya sekarang tanggung jawab Whoosh,” ucap

Diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah menghadap Presiden Prabowo Subianto pada Senin (3/11/2025) untuk melaporkan skema restrukturisasi utang Whoosh.

AHY menyebut pihaknya bersama kementerian dan lembaga mulai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) hingga Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Perekonomian telah sepakat mengenai skema penyelesaian utang. Selanjutnya, dia akan segera melaporkan kesepakatan tersebut ke Presiden Prabowo.

Bank Indonesia atau BI meluncurkan Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS Tap In and Out untuk lima moda transportasi yakni KRL Commuter Line, MRT Jakarta, LRT, TransJakarta BRT dan non-BRT.

Dengan QRIS Tap In-Tap Out di ponsel, masyarakat tidak perlu lagi membawa kartu uang elektronik untuk menggunakan transportasi umum. “Proses tapping dengan waktu tap hanya sekitar 0,3 detik untuk satu kali transaksi,” kata BI dalam laman resmi.

Kecepatan tap itu lebih cepat dibandingkan QRIS generasi sebelumnya yang memerlukan scan QR atau penggunaan cip seperti pada kartu uang elektronik.

Daftar Transportasi Bisa Pakai QRIS Tap In-Tap Out

QRIS Tap in-Tap Out bisa digunakan di lima moda transportasi, yaitu:

• KRL commuter line di 83 stasiun Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi alias Jabodetabek dan 17 stasiun Yogyakarta
• MRT Jakarta
• LRT Jakarta dan LRT Jabodebek: Transportasi ini sejak awal sudah dirancang untuk mendukung pembayaran digital canggih, termasuk sistem QRIS berbasis tap.
• Transjakarta Non-BRT atau Bus Rapid Transit: fitur Tap On Bus berbasis QRIS diimplementasikan secara bertahap. Masyarakat mungkin menemukan beberapa lokasi belum bisa menggunakan QRIS Tap In-Tap Out, karena diberlakukan bertahap.
• Transjakarta koridor BRT: adopsi QRIS Tap In-Tap Out juga diberlakukan bertahap di moda transportasi ini
• Bus seperti DAMRI hingga transportasi perkotaan di 13 provinsi telah mengadopsi QRIS Tap

Cara Naik TransJakarta hingga MRT Pakai QRIS Tap

• Aktifkan fitur NFC di ponsel
• Buka aplikasi mobile banking atau aplikasi pembayaran yang sudah mendukung QRIS Tap
• Pilih menu QRIS
• Pilih fitur QRIS TAP
• Pilih sumber dana yang ingin digunakan untuk transaksi
• Masukkan PIN transaksi jika diminta
• Tempelkan ponsel di mesin tap in saat masuk dan tap out saat keluar di sarana transportasi LRT, MRT, KRL, dan Transjakarta
• Tunggu hingga muncul notifikasi transaksi berhasil
• Tempelkan ponsel di mesin tap saat akan masuk
• Tempelken gawai di mesin tap saat akan keluar, saldo otomatis terpotong sesuai jarak perjalan yang ditempuh

Setiap moda transportasi memiliki mesin tap tersendiri yang telah disiapkan oleh operator masing-masing.

Selain itu, pengguna iPhone belum dapat menikmati layanan QRIS Tap In-Tap Out, karena sistem NFC di perangkat Apple masih tertutup untuk aplikasi pembayaran non-Apple Pay.

BI menguji coba QRIS Tap untuk layanan transportasi sejak Maret. Pada tahap awal, sistem ini hanya diterapkan di MRT Jakarta, dengan tarif tunggal untuk rute Stasiun Bundaran HI–Stasiun Lebak Bulus.

Selain itu, armada Royaltrans bagian TransJakarta sudah menguji coba sistem pembayaran QRIS Tap.

KOMPAS.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat emas perhiasan kembali menjadi penyumbang utama inflasi pada Oktober 2025. Angkanya naik ke level 2,86 persen secara tahunan.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menilai lonjakan harga emas terjadi karena permintaan lebih besar dibanding pasokan yang tersedia di pasar.

Ia menyebut produksi emas dalam negeri sempat terganggu akibat runtuhnya tambang di area operasional PT Freeport Indonesia. Kondisi itu menekan pasokan dan menciptakan ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan emas.

“Sayangnya, produksinya terganggu akibat kolapsnya tambang di Freeport. Ini yang mendorong harga emas naik all time high (mencapai level tertinggi sepanjang masa) karena supply (pasokan) dan demand-nya (permintaan) tidak seimbang,” kata Airlangga dalam acara CEO Insight di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Ia menilai kenaikan harga emas tidak sepenuhnya buruk. Menurut Airlangga, masyarakat kini mulai beralih ke aset dengan nilai lebih stabil.

“Kita lihat inflasi 2,86 persen memang salah satu yang naik adalah terkait dengan pembelian emas. Ini hal yang relatif positif karena masyarakat sudah mencari aset-aset berkualitas,” ujarnya.

Meski pasokan terganggu, Airlangga optimistis situasi akan membaik setelah kegiatan penambangan Freeport kembali berjalan.

Selain soal harga emas, ia juga menyoroti sejumlah indikator ekonomi yang masih menunjukkan perbaikan. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tercatat di angka 115, tetap di atas level optimistis 100. Penjualan ritel tumbuh 5,8 persen. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur kembali ke zona ekspansif di 51,2.

“Neraca perdagangan juga masih surplus selama 65 bulan berturut-turut. Jadi kalau bicara angka, baik semua,” tambah Airlangga.

Artikel ini sudah tayang di Kontan dengan judul Jadi Pendorong Inflasi, Airlangga Sebut Kenaikan Harga Emas Akibat Gangguan Produksi

Dalam segala situasi, KOMPAS.com berkomitmen memberikan fakta jernih dari lapangan. Ikuti terus update topik ini dan notifikasi penting di Aplikasi KOMPAS.com. Download sekarang

Solo: Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Rakyat atau BLT Kesra pada November 2025.

Bantuan ini diberikan kepada lebih dari 35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk membantu menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.

Program ini berlangsung selama tiga bulan, mulai Oktober hingga Desember 2025, dengan total bantuan mencapai Rp900 ribu per keluarga.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, BLT Kesra akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat, atau mencakup sekitar 140 juta penduduk Indonesia bila diasumsikan setiap keluarga terdiri dari empat orang.

Setiap KPM akan mendapatkan Rp300.000 per bulan, yang dicairkan sekaligus untuk tiga bulan Oktober, November, dan Desember sehingga totalnya menjadi Rp900.000. Dana tersebut disalurkan melalui bank-bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) dan PT Pos Indonesia.

Cara Cek Penerima BLT Kesra November 2025

Masyarakat bisa melakukan pengecekan apakah terdaftar sebagai penerima bantuan atau tidak melalui dua cara resmi dari Kementerian Sosial (Kemensos):

1. Cek via Situs Resmi Kemensos

Langkah-langkah pengecekan di situs cekbansos.kemensos.go.id sebagai berikut:

- Buka situs cekbansos.kemensos.go.id.
- Pilih lokasi mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa/kelurahan.
- Masukkan nama lengkap sesuai KTP.
- Isi kode captcha yang muncul. Jika sulit dibaca, tekan ikon refresh untuk mengganti kode.
- Klik tombol “CARI DATA” dan tunggu hasilnya.

Keterangan “Tidak terdapat peserta/PM” menandakan anda tak terdaftar. Namun, bila termasuk penerima, sistem akan menampilkan informasi lengkap mengenai jenis bantuan dan status penyalurannya.

2. Cek Melalui Aplikasi Cek Bansos

Selain situs, kamu juga bisa menggunakan aplikasi Cek Bansos yang tersedia di Play Store dan App Store.

Berikut caranya:

- Unduh aplikasi Cek Bansos resmi dari Kemensos.
- Buka aplikasi dan pilih menu “Cek Bansos”.
- Isi data wilayah dan nama sesuai KTP.
- Jawab pertanyaan verifikasi sederhana (biasanya hitungan matematika).
- Tekan tombol “Cari Data” dan tunggu hasil pencarian.

Aplikasi ini menampilkan hasil yang sama dengan laman resmi, termasuk status penerima dan jenis bantuan yang diterima.

Siapa yang Berhak Menerima BLT Kesra?

Bantuan ini diberikan kepada warga yang masuk dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya yang termasuk dalam desil 1 hingga desil 4 atau kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terendah.

Berikut kategori desil menurut tingkat pengeluaran per kapita:

Desil 1: Di bawah Rp500.000/bulan
Desil 2: Rp600.000–Rp700.000/bulan
Desil 3: Rp800.000–Rp900.000/bulan
Desil 4: Rp1.000.000–Rp1.200.000/bulan

Jika seseorang belum terdaftar di DTSEN, maka tidak akan tercantum sebagai penerima BLT Kesra.

BLT Kesra beda dengan BLT Reguler

Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan, BLT Kesra ini berbeda dengan BLT reguler seperti program sembako.

KPM penerima bantuan sembako biasanya mendapatkan Rp600 ribu per triwulan, dan kali ini mendapat tambahan Rp900 ribu dari BLT Kesra, sehingga total bantuannya mencapai Rp1,5 juta per keluarga.

Sementara itu, KPM non-sembako akan menerima Rp900 ribu dari program BLT Kesra secara penuh. Program BLT Kesra Rp900 ribu menjadi salah satu upaya pemerintah menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga berpendapatan rendah menjelang akhir tahun.

Masyarakat disarankan untuk mengecek status penerimaan secara berkala melalui situs atau aplikasi Cek Bansos Kemensos, agar tidak tertipu oleh tautan palsu atau informasi tidak resmi.

Viral! 18 Kampus ternama memberikan beasiswa full sampai lulus untuk S1 dan S2 di Beasiswa OSC. Info lebih lengkap klik : osc.medcom.id

(SAW)

PRESIDEN Prabowo Subianto menyatakan keinginannya untuk memperpanjang rute Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung hingga menjangkau ke ujung timur Pulau Jawa, yakni Banyuwangi. Rencana itu disampaikan Presiden, setelah meresmikan "wajah baru" Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa, menanggapi pertanyaan awak media mengenai keberlangsungan proyek Whoosh.“Insya-Allah. Saya minta tidak hanya Surabaya, tapi sampai Banyuwangi. Surabaya itu zaman dulu, sekarang Banyuwangi,” ujar Prabowo.Kepala Negara menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur transportasi modern seperti Whoosh tidak boleh berhenti di tengah jalan.Menurutnya, manfaat sosial, ekonomi, dan lingkungan dari kehadiran kereta cepat, jauh lebih besar dibanding beban finansial yang kini menuai tanggapan beragam publik.“Pokoknya, enggak ada masalah, karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun, tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ujarnya.Prabowo juga menegaskan bahwa proyek tersebut menjadi simbol kerja sama Indonesia dan Cina, sekaligus langkah penting untuk transfer teknologi transportasi modern di dalam negeri.“Yang penting kita kuasai teknologi. We are at an edge of best practice. Dan ingat, ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” ujarnya.Menanggapi sorotan terhadap beban utang proyek Whoosh, Presiden menegaskan bahwa dia selaku Kepala Negara akan memikul penuh tanggung jawab atas keberlangsungan proyek tersebut.Ia menekankan bahwa Indonesia memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk mengelolanya tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung.“Sudahlah, saya sudah katakan, Presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi, tidak usah ribut, kita mampu dan kita kuat,” katanya.