JAKARTA - Ketua DPR Puan Maharani menyoroti Gubernur Riau Abdul Wahid yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puan mengatakan, DPR menghormati proses hukum yang berjalan di KPK dan mengimbau agar kejadian serupa tak terulang lagi.

"Kita hormati proses hukumnya dan harapannya jangan sampai terulang lagi hal-hal seperti itu," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Dia mengingatkan seluruh pejabat publik baik menteri maupun kepala daerah se-Indonesia agar lebih mawas diri dalam mengambil kebijakan. "Jadi, seluruh eksekutif, kepala daerah, dan siapa pun agar lebih mawas diri," katanya.

Diketahui, KPK melakukan OTT terhadap Gubernur Riau Abdul Wahid dan 9 orang lainnya. Abdul Wahid telah tiba di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

KPK belum menjelaskan detail kasus yang membuat Abdul Wahid kena OTT, Senin (3/11/2025). KPK mengatakan ada sejumlah uang yang diamankan dalam OTT.

Pihak yang ditangkap KPK masih berstatus terperiksa dan akan ditentukan status hukumnya dalam waktu 1x24 jam.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan, para pihak tertangkap pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau tengah menjalani pemeriksaan intensif.

Hal itu disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo terkait tibanya beberapa orang yang tertangkap di Gedung Merah Putih KPK. ”Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke gedung merah putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif," kata Budi, Selasa (4/11/2025).

Diketahui, salah satu yang sudah tiba di kantor Lembaga Antirasuah adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Artinya, kini ia tengan menjalani pemeriksaan.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap 10 orang. Sembilan diantaranya diterbangkan ke Jakarta dalam dua kloter.

Kloter pertama dengan jumlah delapan orang tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.35 WIB. Dimana, tiga di antaranya memasuki Kantor KPK lewat pintu depan.

Jakarta, CNBC Indonesia - Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025), usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada Senin malam.

Ia diduga terlibat dalam kasus korupsi terkait proyek pembangunan jalan layang (fly over) di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertahanan (PUPR PKPP) Riau.

Pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba sekitar pukul 09.35 WIB mengenakan kaus putih, celana hitam, dan masker. Ia tiba tanpa memberi keterangan kepada awak media, dan hanya melambaikan tangan lalu langsung masuk ke lobi KPK untuk menjalani pemeriksaan.

Ia datang bersama Kepala Dinas PUPR PKPP Riau Muhammad Arif Setiawan dan Sekretaris Dinas Ferry Yunanda. Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo membenarkan Abdul Wahid termasuk dalam 10 orang yang diamankan tim penindakan KPK di Riau.

"Yang dibawa ke Gedung Merah Putih hari ini ada sembilan orang, dalam dua kloter pagi dan siang," ujarnya.

Untuk kloter kedua dikabarkan akan tiba pukul 15.00 WIB. Selain penyelenggara negara, KPK juga mengamankan sejumlah pihak swasta serta uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing yang kini sedang dihitung penyidik.

"Ada sejumlah uang yang turut diamankan sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap tangan tersebut," kata Budi.

KPK belum membeberkan secara detail konstruksi perkara maupun jumlah uang yang disita. Saat ini seluruh pihak yang ditangkap masih berstatus sebagai terperiksa.

Sesuai aturan, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum mereka sebelum mengumumkan hasil penyidikan melalui konferensi pers resmi.

(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut mengamankan uang saat operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Dalam OTT tersebut, turut diamankan sejumlah uang.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, belum bisa menyebutkan jumlah uang yang disita itu. "Nanti, termasuk itu ya, ini sedang kami hitung juga," ujarnya, Selasa (4/11/2025).

Budi belum menjelaskan lebih jauh terkait uang yang diamankan itu. Termasuk dari siapa saja uang yang diamankan.

Diketahui, KPK menangkap 10 orang dalam operasi senyap. Namun, tidak semuanya diterbangkan ke Jakarta.

"Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," ujarnya.

KPK menyatakan, para pihak tertangkap pada operasi tangkap tangan (OTT) di Riau tengah menjalani pemeriksaan intensif. "Pihak-pihak yang sudah diamankan dan dibawa ke gedung merah putih, saat ini sedang dilakukan pemeriksaan intensif," kata Budi.

Diketahui, salah satu yang sudah tiba di kantor Lembaga Antirasuah adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Kini ia tengan menjalani pemeriksaan.

Dalam operasi senyap tersebut, KPK menangkap 10 orang. Sembilan diantaranya diterbangkan ke Jakarta dalam dua kloter.

Kloter pertama dengan jumlah delapan orang tiba di Gedung Merah Putih KPK sekira pukul 09.35 WIB. Tiga di antaranya memasuki kantor KPK lewat pintu depan.

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 10 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Riau pada Senin (3/11/2025). Dari jumlah tersebut, 9 di antaranya dibawa ke Gedung Merah Putih KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan, hal tersebut berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan di Riau. "Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," kata Budi, Selasa (4/11/2025).

Diketahui, Gubernur Riau Abdul Wahid menjadi salah satu yang dibawa ke Gedung Merah Putih KPK pada kloter pertama. Pada kesempatan ini, delapan orang dibawa yang tiga di antaranya masuk ke kantor KPK lewat depan.

"Yang dibawa pada hari ini ada 9 orang, nanti ada dua kloter, pagi dan siang," ujarnya.

OTT KPK di Riau

KPK melakukan OTT di Riau pada Senin (3/11/2025). Dari operasi senyap tersebut, tim Lembaga Antirasuah menangkap 10 orang yang merupakan penyelenggara negara.

"Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

"Sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," sambungnya.

Selain menangkap orang, turut diamankan barang bukti berupa uang. Namun, belum diungkapkan nominal uang yang diamankan.

"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujarnya.

JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025). Dia tiba di Kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB.

Wahid mengenakan masker warna putih, kaus putih, celana hitam, dan menenteng tas jinjing biru. Ia bersama dua orang lainnya langsung digiring menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

Diketahui, Wahid dan sembilan orang lainnya terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Riau pada Senin (3/11/2025). KPK turut mengamankan barang bukti berupa uang.

Profil Abdul Wahid

Pria kelahiran 21 November 1980, Dusun Anak Peria Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau ini merupakan anak ketiga dari enam bersaudara. Dikutip dari laman Dinas Perpustakan dan Kearsipan Provinsi Riau, setelah lulus SD Negeri Sei Simbar pada 1994, dia melanjutkan pendidikan ke MTs Sei Simbar dan lulus pada 1997.

Kemudian, dia meninggalkan kampungnya untuk melanjutkan pendidikan di MA Tembilahan. Beberapa caturwulan di MA Tembilahan, Wahid kakak sepupunya untuk mondok di Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di daerah Lasi Tuo, Kecamatan Ampek Angkek Candung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Selanjutnya, dia kuliah S-1 Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam di IAIN SUSKA Riau atau Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau dan lulus pada 2004.

Ketika kuliah di sana, Wahid mulai terjun ke dunia politik dengan menjadi kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Dia mulai aktif dalam dunia politik sejak awal 2000-an.

Kemudian, dia melanjutkan kuliah S-2 Ilmu Politik dan meraih gelar Magister Sains dari Universitas Riau pada 2021. Wahid pernah selama dua periode menjabat Wakil Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB Riau, periode 2002–2004 dan 2004–2009.

Wahid juga pernah menjadi Wakil Sekretaris Pengurus Cabang Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 2002–2003. Jabatan politik lain yang pernah dia emban adalah Sekretaris Dewan Tanfidz DPW PKB Riau pada 2006–2011.

Setelah itu, dia dipercaya sebagai Ketua Dewan Tanfidz DPW PKB Riau sejak 2011. Sebelum menjadi Gubernur Riau, Wahid merupakan anggota DPRD.

Dia pernah menjabat Ketua Fraksi PKB di DPRD Provinsi Riau selama dua periode, dari 2009 hingga 2019. Selanjutnya, dia menjadi anggota DPR RI. Setelah merasakan sebagai wakil rakyat, dia pun maju di Pemilihan Gubernur Riau 2024 berpasangan dengan SF Hariyanto.

Duet Abdul Wahid-SF Hariyanto ini meraih sebanyak 1.224.193 suara dan ditetapkan sebagai Gubernur dan Wakil Riau terpilih untuk periode 2025 hingga 2030.

Abdul Wahid - SF Hariyanto resmi dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur Riau Terpilih oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan itu bersamaan dengan pelantikan ratusan kepala daerah lainnya.

Ada 481 kepala daerah yang dilantik saat itu. Tercatat, Wahid baru delapan bulan menjabat Gubernur Riau.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid telah tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025). Ada tiga dari 10 orang yang diamankan dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK di Pemerintahan Provinsi Riau.

Berdasarkan pantauan Bisnis di lokasi, Abdul Wahid tiba di KPK pada pukul 09.35 WIB. Abdul Wahid turun dari mobil Kijang Innova bewarna hitam. Abdul tampak mengenakan kaus putih polos dan menutup sebagian wajahnya dengan masker.

Selain Abdul Wahid, terdapat dua orang lainnya yakni Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (PUPR PKPP) Riau Arief Setiawan dan Sekretaris Dinas PUPR Riau.

Ketiganya tidak memberikan pernyataan apapun. Abdul Wahid juga bungkam ketika ditanya awak media terkait bantahan bahwa dirinya tak terjerat OTT.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ada 9 orang yang dibawa ke KPK dan dilaksanakan sebanyak dua kloter.

"Ada sejumlah 9 orang dari 10 orang yang ditangkap yang kemudian akan dibawa ke Gedung Merah Putih KPK," katanya kepada wartawan.

Dia juga masih belum memberikan rincian konstruksi perkara, termasuk sejumlah uang yang diamankan saat OTT pada Senin (3/11/2025).

JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta Selatan, Selasa (4/11/2025). Kedatangannya ini setelah ia terjaring operasi tangkap tangan (OTT) kemarin.

Pantauan di lokasi, Abdul Wahid tiba di kantor Lembaga Antirasuah sekitar pukul 09.35 WIB. Dalam kesempatan tersebut, ia mengenakan masker warna putih, kaus putih, celana hitam, dan menenteng tas jinjing biru.

Tidak ada yang disampaikan Abdul Wahid setibanya di kantor KPK. Ia bersama dua orang lainnya langsung digiring menuju lantai dua untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.

OTT KPK di Riau

KPK melakukan OTT di Riau pada Senin (3/11/2025). Dari operasi senyap tersebut, tim Lembaga Antirasuah menangkap 10 orang yang merupakan penyelenggara negara.

"Benar, ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan.

"Sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," sambungnya.

Selain menangkap orang, turut diamankan barang bukti berupa uang. Namun, belum diungkapkan nominal uang yang diamankan.

"Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan saat OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

Lantas, siapa sebenarnya Abdul Wahid?

Profil Gubernur Riau Abdul Wahid

Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karier politik dari bawah dan sangat jauh dari kemewahan.

Melansir riau.go.id dan dipersip.go.id, Abdul Wahid lahir di dusun Anak Peria Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980. Dia anak ketiga dari enam bersaudara.

Dia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sri Simbar pada tahun 1994. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTs Sei Simbar dan lulus pada tahun 1997.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dia menjalani pendidikan di MA Tembulahan, Ibukota Kabupaten, Tembilahan. Belum sampai tuntas mengayam di MA itu, dia pindah bersama kakak sepupunya ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di daerah Lasi Tuo Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga.

Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu,” katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.

Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itulah karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan.

Terjun ke Politik

Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.

Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.

Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.

Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.

Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.

Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.

Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.

Bisnis.com, JAKARTA - Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dia digadang-gadang menjadi salah satu dari 10 orang yang diamankan oleh penyidik KPK.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan terdapat 10 orang yang diamankan saat OTT di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.

"Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini, ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan," ungkapnya kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Senin (3/11/2025).

Lantas, siapa sebenarnya Abdul Wahid?

Profil Gubernur Riau Abdul Wahid

Bagi sebagian masyarakat Riau, nama Abdul Wahid bukanlah sosok asing. Ia dikenal sebagai figur sederhana yang meniti karier politik dari bawah dan sangat jauh dari kemewahan.

Melansir riau.go.id dan dipersip.go.id, Abdul Wahid lahir di dusun Anak Peria Desa Belaras, Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, pada 21 November 1980. Dia anak ketiga dari enam bersaudara.

Dia menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) Negeri Sri Simbar pada tahun 1994. Lalu melanjutkan pendidikan ke MTs Sei Simbar dan lulus pada tahun 1997.

Pada jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) dia menjalani pendidikan di MA Tembulahan, Ibukota Kabupaten, Tembilahan. Belum sampai tuntas mengayam di MA itu, dia pindah bersama kakak sepupunya ke Pondok Pesantren Ashhabul Yamin di daerah Lasi Tuo Kecamatan Ampek Angkek Candung Kabupaten Agam, Sumatera Barat.

Untuk melanjutkan pendidikan, Wahid kecil tak segan membantu ibunya bekerja di sawah dan kebun warga. Ketika menempuh pendidikan di UIN Suska Riau, Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Agama Islam, ia tetap berjuang keras agar tidak menjadi beban keluarga.

Sambil kuliah, Abdul Wahid bekerja sebagai cleaning service di kampusnya. Ia juga pernah menjadi kuli bangunan hanya agar bisa membayar biaya kuliah dan kebutuhan hidup sehari-hari.

“Yang penting bisa lanjut sekolah dan tidak merepotkan ibu,” katanya dalam sebuah wawancara beberapa tahun lalu.

Dari lingkungan santri dan kehidupan kampus yang keras itulah karakter gigih Abdul Wahid terbentuk. Ia tumbuh menjadi sosok yang dikenal rendah hati, dekat dengan rakyat kecil, dan aktif dalam berbagai kegiatan sosial serta organisasi kemahasiswaan.

Terjun ke Politik

Pergaulannya yang luas di kampus dan dunia aktivis membuka jalan bagi Wahid untuk mengenal dunia politik. Ia mulai aktif di organisasi kepemudaan dan sosial keagamaan, hingga akhirnya tertarik bergabung dengan partai politik.

Abdul Wahid memilih Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebagai kendaraan politiknya. Latar belakangnya sebagai santri membuatnya merasa memiliki kesamaan nilai perjuangan dengan partai yang didirikan oleh para ulama Nahdlatul Ulama tersebut.

Dari sinilah karier politik Wahid melesat. Ia pertama kali terjun ke dunia legislatif dan kemudian berhasil terpilih sebagai anggota DPR RI pada Pemilu 2019. Dari kursi Senayan, ia menjadi salah satu dari 13 wakil rakyat asal Riau yang duduk di parlemen.

Selama di DPR RI, Wahid dikenal vokal memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau, terutama di sektor pembangunan infrastruktur dan pendidikan. Ia juga dipercaya memegang peran strategis sebagai pimpinan di Badan Legislasi DPR RI, sebuah posisi yang memperlihatkan pengakuan atas kapasitas politiknya.

Pada Pemilu 2024, Abdul Wahid kembali maju dari PKB dan berhasil mempertahankan kursinya. Tak hanya itu, ia memperoleh suara terbanyak di antara seluruh calon anggota DPR RI di daerah pemilihan Riau.

Dukungan kuat masyarakat membuat namanya kemudian menguat sebagai calon Gubernur Riau. Dengan latar belakang perjuangan hidup yang inspiratif, ia dianggap sebagai simbol “anak daerah yang berhasil” dan menjadi harapan baru bagi masyarakat Riau.

Akhirnya, pada awal 2025, Wahid resmi dilantik menjadi Gubernur Riau periode 2025–2030. Pelantikan itu dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, menandai babak baru perjalanan politiknya.

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah beberapa kali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Riau. Terbaru adalah Abdul Wahid, Gubernur Riau yang baru 9 bulan menjabat.

Penangkapan Abdul Wahid menambah panjang daftar kelam kepala daerah di Riau yang terjaring KPK. Tercatat sudah tiga Gubernur Riau sebelumnya yang ditangkap KPK terkait kasus korupsi.

Namun demikian, saat ini Abdul Wahid masih berstatus saksi dan hari ini dibawa ke KPK bersama 9 orang lainnya. Jika terbukti, maka Wahid merupakan Gubernur Riau ke-4 yang terjerat lembaga antirasuah atau dengan kata lain KPK sudah quattrick menangkap Gubernur Riau

Tiga gubernur sebelumnya yang ditangkap KPK:

1. Saleh Djasit, Gubernur Riau periode 1998–2003.

Politikus Golkar ini merupakan Gubernur Riau pertama yang berhadapan dengan KPK. Dia terlibat korupsi pengadaan 16 unit mobil Pemadam Kebakaran (Damkar) senilai Rp15,2 miliar di Provinsi Riau pada tahun 2003 dan divonis 4 tahun.

2. Rusli Zainal, Gubernur Riau dua priode tahun 2003–2013.

Untuk Rusli, dia dijerat dengan dua kasus korupsi. Pertama, Rusli terjerat korupsi suap proyek pembangunan venue Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII Riau 2012. Kasus keduanya dan kasus korupsi terkait Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Tanaman (IUPHHK-HT) di Riau.

Rusli menerima suap dan melakukan penyalahgunaan wewenang dalam proses perizinan kehutanan dan proyek pembangunan. Dia divonis 14 tahun penjara, kemudian diringankan menjadi 10 tahun setelah melalui Peninjauan Kembali (PK).

3. Annas Maamun, Gubernur Riau periode tahun 2014–2019.

Dia juga terjerat dengan dua kasus. Pertama kasus alih fungsi lahan/hutan di Provinsi Riau. Tujuannya merevisi kawasan hutan agar perkebunan sawit milik penyuapnya keluar dari kawasan hutan. Modus menerima suap dari pengusaha untuk memuluskan revisi status kawasan hutan dalam Rancangan Perubahan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau.

Dia ditangkap KPK bersama pengusaha Gulat Medali Emas yang kini masih menjabat Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo). Annas divonis 7 tahun penjara. Sempat mendapat grasi dari Presiden pada tahun 2020, Annas kembali terjerat kasus korupsi lain (gratifikasi) pengesahan RAPBD dan kembali dipenjara.

Pengamat Kebijakan Publik Riau M Rawa El Amady menilai banyaknya pejabat Riau yang terjerat karena menganggap kalau sudah menjabat, maka dia akan melakukan hal-hal benar yang menurut pandangannya.

"Kita menilai kalau mereka sudah menjabat ya maka mereka yang menguasai. Salah satunya melakukan korupsi. Mereka menganggap seperti kerajaan saja. Kalau sudah menjabat ya semau-maunya," ujar Doktor UI itu, Selasa (4/11/2025).

Atas OTT itu, dia menilai oknum pejabat di Riau kembali mencoreng marwah Riau. "Ini tentunya membuat malu kembali marwah Riau. Kalau ini terbukti, sudah 4 gubernur kita terjerat korupsi di KPK," ujar Rawa yang berprofesi sebagai dosen ini.

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memboyong Gubernur Riau Abdul Wahid ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (4/11/2025). Hal itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin (3/11).

“Kemungkinan dijadwalkan besok [Selasa 4/11],” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dilansir dari Antara, Senin (3/11/2025).

Pada kesempatan berbeda, Budi mengatakan bahwa KPK memperkirakan Abdul Wahid tiba di Gedung Merah Putih KPK pada Selasa (4/11) siang.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto mengonfirmasi kabar OTT yang turut menangkap Gubernur Riau.

“Ya,” ujar Fitroh saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Senin (3/11).

Ketua KPK Setyo Budiyanto juga mengonfirmasi penangkapan Gubernur Riau Abdul Wahid dalam OTT.

“Benar, sementara masih berproses,” ujar Setyo.

Daftar OTT KPK Sepanjang 2025

Adapun, OTT tersebut merupakan yang keenam yang dilakukan KPK pada tahun 2025.

KPK mulai melakukan OTT pertama pada tahun ini dengan menjaring anggota DPRD dan pejabat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yakni pada Maret 2025.

Kedua, pada Juni 2025, OTT terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumut, dan Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Sumut.

Ketiga, OTT selama 7-8 Agustus 2025, di Jakarta; Kendari, Sulawesi Tenggara; dan Makassar, Sulawesi Selatan. OTT tersebut terkait kasus dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit umum daerah di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara.

Keempat, OTT di Jakarta pada 13 Agustus 2025, mengenai dugaan suap terkait dengan kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Kelima, OTT terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan yang melibatkan Immanuel Ebenezer Gerungan selaku Wakil Menteri Ketenagakerjaan pada saat itu.

Keenam, OTT KPK terkait penyelenggara di Provinsi Riau yang menyeret Gubernur Abdul Wahid.