JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Digital terus berupaya untuk terus menegakkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak ( PP Tunas) . Tak terkecuali di lingkungan sekolah.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid mengatakan bahwa saat ini penegakan tersebut sudah mulai didukung oleh pemerintah daerah di tingkat provinsi. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di SMP Negeri 1 Cikini.

“Kami baru berkunjung ke SMP Negeri 1 di Cikini sebagai percontohan bahwa ada beberapa pemda termasuk DKI yang sudah juga menerapkan atau membantu penerapan PP tunas di tingkat provinsi,” kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (30/4/2026).

Dari hasil kunjungannya, ia menemukan bahwa SMP Negeri 1 Cikini telah membatasi para siswanya dalam membawa gawai ke sekolah. Hal itu menurutnya menjadi salah satu langkah dalam mendukung implementasi PP Tunas.

“Jadi PP tunas ini akan lebih mudah dilakukan secara implementasinya jika memang ada aturan semisal membatasi gawai ke sekolah,” ucap dia.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa implementasi PP Tunas akan sangat terbantu jika didukung dengan aturan di bidang lainnya seperti di bidang pendidikan. Apalagi, pembatasan penggunaan atau pelarangan membawa gawai ke sekolah bagi para siswa bisa membantu menurunkan dampak adiksi dari gawai.

“Memang untuk mengurangi adiksi, PP Tunas ini akan sangat terbantu jika ada aturan di bidang lain yang memang mengatur agar anak-anak ke sekolah tidak membawa gawainya,” pungkas Meutya.

JAKARTA - Keputusan untuk memanggil Google dan Meta dibuat setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan selama pemanggilan pertama terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan anak-anak mengakses media sosial.

Pada tanggal 2 April,pemerintahIndonesia mengeluarkan surat panggilan kedua kepada dua raksasa teknologi, Google dan Meta, terkait tuduhan ketidakpatuhan terhadap larangan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun, yang mulai berlaku akhir pekan lalu.

Pernyataan dari Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital (CDM) Indonesia mengklarifikasi bahwa surat panggilan dapat dikeluarkan hingga tiga kali sebelum tindakan penegakan hukum diterapkan.

Mematuhi peraturan perlindungan anak bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga tanggung jawab langsung atas keselamatan anak-anak di ruang digital.

Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital menyatakan bahwa pemanggilan terbaru kepada perwakilan Google (perusahaan induk platform YouTube) dan Meta (perusahaan induk jejaring sosial Facebook, Instagram, dan Threads) dilakukan setelah kedua pihak gagal mematuhi permintaan yang diajukan selama pemanggilan pertama awal pekan ini.

Alexander Sabar, Direktur Departemen Pemantauan Ruang Digital di Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, menekankan bahwa penundaan sekecil apa pun meningkatkan risiko bagi anak-anak.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan platform global untuk mengambil tindakan kepatuhan yang spesifik dan tepat waktu, jika tidak, pihak berwenang akan mengambil tindakan hukuman yang sesuai.

Sebagai negara dengan salah satu tingkat pengguna media sosial tertinggi di kawasan ini, Indonesia secara resmi menerapkan larangan penggunaan platform media sosial Google dan Meta bagi mereka yang berusia di bawah 16 tahun pada tanggal 30 Maret untuk melindungi anak-anak dari ancaman pornografi online, perundungan siber, dan kecanduan internet.

Menurut Kementerian Komunikasi dan Teknologi Digital, baik Google maupun Meta telah meminta penundaan implementasi peraturan baru tersebut.

Langkah Indonesia ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran global tentang dampak negatif media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak.

Sebelumnya, Australia menjadi negara pertama diduniayang mewajibkan situs media sosial untuk menghapus akun pengguna di bawah usia 16 tahun

JAKARTA - Pemerintah memutuskan menunda akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Kebijakan baru ini sebagai langkah perlindungan anak dari berbagai risiko di ruang digital. Mulai dari anak kecanduan gawai hingga paparan konten berbahaya.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas). Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub di Jakarta, dikutip Selasa (10/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak. Dia menjelaskan bahwa risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” ungkapnya.

Meutya menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

“Dengan perkembangan AI, konten digital akan makin sulit dibedakan antara yang asli dan yang dimanipulasi. Anak-anak tentu akan semakin kesulitan memilah mana informasi yang benar dan mana yang tidak,” jelasnya.

Melalui kebijakan Tunggu Anak Siap, pemerintah menekankan bahwa akses penuh ke media sosial sebaiknya diberikan secara bertahap sesuai kesiapan anak.

Sementara itu, pendiri Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan Najeela Shihab menilai kebijakan dalam PP Tunas merupakan langkah penting untuk memperkuat pelindungan anak di era digital. Menurutnya, regulasi tersebut lahir dari proses panjang yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari peneliti, pemerhati pendidikan, hingga komunitas pelindungan anak.

“Yang diatur bukan penggunaan teknologi secara keseluruhan. Anak-anak tetap bisa menggunakan internet untuk belajar atau berkreasi. Yang dibatasi adalah platform dengan risiko tinggi seperti media sosial atau permainan daring tertentu,” ujar Najeela.

Berbagai penelitian, lanjutnya, menunjukkan penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada meningkatnya kecanduan gawai, kekerasan daring, hingga menurunnya konsentrasi belajar.

Sedangkan salah seorang siswa SMAN 3 Jakarta, Yasser Baihaqi Balny, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan penundaan akses media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun. Menurutnya, banyak pelajar seusianya mulai terpapar konten yang tidak sesuai ketika menggunakan media sosial.

“Kadang muncul juga konten yang sebenarnya tidak pantas dilihat oleh anak di bawah 16 tahun. Karena itu menurut saya aturan ini memang perlu diterapkan,” ujarnya.

Yasser menilai kebijakan tersebut bukan untuk membatasi kebebasan anak, tetapi sebagai bentuk perlindungan agar generasi muda dapat menggunakan teknologi secara lebih sehat.

“Kalau melihat pengalaman sendiri dan teman-teman di sekitar, aturan ini sebenarnya sangat positif,” katanya.

Dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas, sekitar 500 pelajar tingkat SMP hingga SMA hadir untuk berdiskusi mengenai keamanan digital dan penggunaan teknologi secara sehat.

Menkomdigi juga mengajak para pelajar menjadi “Duta Tunas” di sekolah dan lingkungan keluarga guna menyebarkan pesan penggunaan teknologi yang lebih bijak. Turut hadir mendampingi Menkomdigi, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital Fifi Aleyda Yahya.

LONDON - Para peneliti telah mengaitkan menghabiskan lebih banyak waktu bermain video game dengan peningkatan kecerdasan pada anak-anak, yang sedikit banyak membantah narasi bahwa bermain game buruk bagi pikiran anak muda.

Meskipun perbedaan kemampuan kognitifnya kecil dan tidak cukup untuk menunjukkan hubungan sebab-akibat, perbedaan tersebut cukup signifikan untuk diperhatikan – dan studi tahun 2022 tersebut dengan cermat mempertimbangkan variabel-variabel termasuk perbedaan genetika dan latar belakang sosial ekonomi anak.

Sementara itu, menonton TV dan menggunakan media sosial tampaknya tidak memiliki efek positif atau negatif terhadap kecerdasan. Penelitian ini diharapkan bermanfaat dalam perdebatan tentang berapa banyak waktu yang dihabiskan di depan layar yang sesuai untuk pikiran anak muda.

"Media digital mendefinisikan masa kanak-kanak modern, tetapi efek kognitifnya masih belum jelas dan menjadi perdebatan hangat," tulis tim dari Belanda, Jerman, dan Swedia dalammakalah yang mereka publikasikan.

"Kami percaya bahwa studi dengan data genetik dapat memperjelas klaim kausal dan mengoreksi peran predisposisi genetik yang biasanya tidak diperhitungkan."

Para peneliti meneliti catatan waktu penggunaan layar dari 9.855 anak dalamStudi ABCD, semuanya di AS dan berusia 9 atau 10 tahun. Rata-rata, anak-anak tersebut melaporkan menghabiskan 2,5 jam sehari menonton TV atau video online, 1 jam bermain video game, dan setengah jam bersosialisasi melalui internet.

Mereka kemudian mengakses data lebih dari 5.000 anak-anak tersebut dua tahun kemudian. Selama periode tersebut, mereka yang dalam penelitian melaporkan menghabiskan lebih banyak waktu daripada biasanya untuk bermain video game mengalami peningkatan IQ sebesar 2,5 poin di atas rata-rata.

Para peneliti mengaitkan menghabiskan lebih banyak waktu bermain video game dengan peningkatan kecerdasan pada anak-anak. (Yuganov Konstantin/Canva)

Peningkatan poin IQ didasarkan pada kinerja anak-anak dalam tugas-tugas yang meliputi pemahaman bacaan, pemrosesan visual-spasial, dan tugas yang berfokus pada memori, pemikiran fleksibel, dan pengendalian diri.

Penting untuk dicatat bahwa meskipun penelitian ini hanya mengamati anak-anak di AS dan tidak membedakan antara jenis permainan video (permainan seluler versus permainan konsol), penelitian ini tetap memberikan wawasan berharga tentang permainan dan IQ – dan mendukung gagasan bahwa kecerdasan bukanlah konstanta tetap yang kita miliki sejak lahir.

"Hasil penelitian kami mendukung klaim bahwa waktu menatap layar secara umum tidak mengganggu kemampuan kognitif anak-anak, dan bermain video game justru dapat membantu meningkatkan kecerdasan,"kataahli saraf Torkel Klingberg dari Institut Karolinska di Swedia pada tahun 2022 ketika penelitian tersebut dipublikasikan.

Seperti yang dicatat para peneliti, inibukanlah studi pertamayang menunjukkan adanya hubungan antara waktu yang dihabiskan anak-anak untuk bermain game dan perkembangan kemampuan kognitif mereka – dan tampaknya adamanfaat lain yang terkaitdari permainan video juga.

Tim di balik penelitian saat ini mengatakan bahwa ukuran sampel yang kecil, desain studi yang berbeda, dan kurangnya pertimbangan terhadap pengaruh genetik dan sosio-ekonomi telah menyebabkan laporan yang saling bertentangan mengenai efek waktu penggunaan layar yang telah kita lihat hingga saat ini. Keterbatasan-keterbatasan tersebutlah yang ingin diminimalkan oleh penelitian ini.

Intinya, ada banyak faktor yang berperan, baik dalam hal bagaimana kecerdasan dapat dikembangkan dan dibentuk, maupun dalam berbagai cara waktu menatap layar dapat memengaruhi tubuh dan kebiasaan kita – sehingga penelitian lebih lanjut sangat dibutuhkan.

"Kami tidak meneliti dampak perilaku penggunaan layar terhadap aktivitas fisik, tidur, kesejahteraan, atau prestasi sekolah, jadi kami tidak bisa mengatakan apa pun tentang hal itu,"kata Klingberg.

"Sekarang kami akan mempelajari pengaruh faktor lingkungan lainnya dan bagaimana pengaruh kognitif tersebut berkaitan dengan perkembangan otak anak."

NEW YORK - Platform media akan diwajibkan untuk menampilkan label peringatan kesehatan mental pengguna muda, berdasarkan undang-undang baru yang diumumkan Gubernur New York Kathy Hochul pada hari Jumat.

“Keselamatan warga New York telah menjadi prioritas utama sejak menjabat, termasuk melindungi anak-anak kita dari bahaya fitur media sosial yang mendorong penggunaan berlebihan,” kata Hochul dalam sebuah pernyataan.

Langkah ini menyelaraskan New York dengan negara bagian seperti California dan Minnesota yang telah menerapkan undang-undang serupa.

Awal bulan ini, Australia juga memberlakukan larangan penggunaan media sosial oleh anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Undang-undang baru ini mencakup platform yang menawarkan “tampilan yang adiktif” seperti konten yang diputar otomatis dan pengguliran tanpa henti.

Ini berlaku untuk aktivitas yang sebagian atau seluruhnya terjadi di New York, tetapi tidak melibatkan pengguna yang mengakses dari luar negara bagian.

Jaksa Agung New York memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum dan mengenakan sanksi perdata hingga $5.000 untuk setiap pelanggaran.

Hochul menyamakan label peringatan tersebut dengan peringatan pada produk lain, seperti tembakau yang memperingatkan risiko kanker, atau kemasan plastik yang memperingatkan bahaya tersedak bagi anak-anak.

Juru bicara TikTok, Snap, Meta, dan Alphabet belum memberikan tanggapan.

Dampak media sosial terhadap kesehatan mental anak-anak telah menjadi perhatian global, dengan beberapa distrik sekolah di Amerika Serikat (AS) mengajukan gugatan terhadap Meta dan perusahaan media sosial lainnya.

Pada tahun 2023, Ahli Bedah Umum AS mengeluarkan nasihat keselamatan untuk anak-anak dan kemudian merekomendasikan label peringatan media sosial, seperti yang sekarang diwajibkan di New York.