Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Raya Indonesia Tbk. (AGRO) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 2026 pada Selasa (20/5).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui seluruh mata acara yang diajukan perseroan, mulai dari pengesahan laporan keuangan tahun buku 2025, perubahan susunan pengurus, hingga perubahan anggaran dasar perseroan.

RUPST dihadiri pemegang saham yang mewakili 89,53% atau sekitar 22,08 miliar saham dari total saham yang telah dikeluarkan perseroan.

Direktur Utama PT Bank Raya Indonesia Tbk, Ida Bagus Ketut Subagia, mengatakan persetujuan seluruh agenda RUPST menjadi bentuk dukungan pemegang saham terhadap langkah strategis perseroan dalam memperkuat bisnis bank digital.

“Melalui agenda RUPST ini, perseroan menegaskan langkah strategis untuk menjaga pertumbuhan yang sehat, adaptif terhadap dinamika industri perbankan, serta mendukung penguatan arah bisnis jangka panjang Bank Raya,” ujar Bagus dalam keterangan resmi, Selasa (20/5).

Dalam rapat tersebut, pemegang saham juga memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada direksi dan dewan komisaris atas pelaksanaan tugas pengurusan dan pengawasan sepanjang tahun buku 2025.

Selain itu, RUPST menyetujui perubahan susunan pengurus perseroan. Farid Rahman ditunjuk sebagai Komisaris Independen dan Tatang Yuliono sebagai Komisaris, yang efektif setelah memperoleh persetujuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan perubahan tersebut, susunan direksi Bank Raya tetap dipimpin Ida Bagus Ketut Subagia sebagai Direktur Utama, didampingi Lukman Hakim, Rustarti Suri Pertiwi, Danar Widyantoro, dan Kicky Andrie Davetra.

Bagus mengatakan perseroan akan tetap fokus memperkuat fundamental bisnis dan inovasi layanan digital di tengah persaingan industri perbankan digital yang semakin ketat.

“Ke depan, perseroan akan terus fokus memperkuat fundamental bisnis, memperluas inovasi layanan digital, serta meningkatkan kontribusi dalam mendorong percepatan inklusi keuangan digital di Indonesia,” kata dia.

Susunan Dewan Komisaris

- Komisaris Utama: Muhamad Sidik Heruwibowo

- Komisaris Independen: Johanes Kuntjoro Adisardjono

- Komisaris Independen: Retno Wahyuni Wijayanti

- Komisaris Independen: Farid Rahman*

- Komisaris: Tatang Yuliono*

Susunan Direksi

- Direktur Utama: Ida Bagus Ketut Subagia

- Direktur Digital & Operasional: Lukman Hakim

- Direktur Keuangan: Rustarti Suri Pertiwi

- Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan

dan Sumber Daya Manusia: Danar Widyantoro

- Direktur Bisnis: Kicky Andrie Davetra

Bisnis.com, JAKARTA — PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) memutuskan sejumlah agenda penting dalam Rapat Umum Pegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB dan RUPST, mulai dari pembagian dividen hingga akan mengganti namanya menjadi PT MDS Retailing Tbk. yang digelar Rabu (15/4/2026).

Dalam risalah yang RUPSLB yang diterbitkan dalam keterbukaan informasi publik tersebut menyetujui perubahan nama perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk menjadi PT MDS Retailing Tbk.

Perubahan nama tersebut dilakukan dengan ketentuan mendapatkan restu dari Kementerian Hukum.

"Jika tidak mendapat persetujuan negara, maka Direksi berwenang menetapkan dan menggunakan nama alternatif lain dengan substansi yang sama, tanpa memerlukan mekanisme RUPS," bunyi risalah RUPSLB yang dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Tercatat, suara yang hadir mencapai 1.704.467.856 saham. Dari jumlah tersebut, suara yang menyetujui perubahan nama sebanyak 1.588.241.118 saham atau setara 93,181 persen. Sementara itu, suara tidak setuju sebanyak 116.226.738 saham dan abstain sebanyak 1.606.200 saham.

Selain perubahan nama, dalam RUPSLB yang berlangsung, pemegang saham menyepakati penarikan saham treasuri sebanyak 31 juta saham atau setara 1,37% dari total saham beredar. Langkah ini berdampak pada penurunan modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Seiring dengan keputusan tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait struktur permodalan serta Pasal 1 ayat (1) mengenai perubahan nama perusahaan.

Sementara itu, dalam RUPST yang digelar pada hari yang sama, salah satu agenda utama adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar Rp250 per saham.

Dividen tersebut akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham hingga 27 April 2026.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Irwan Abuthan dari posisinya sebagai Direktur Independen. Rapat turut menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan batas maksimal sebesar 0,3% dari total penjualan bersih perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Matahari Department Store Tbk. (LPPF) memutuskan sejumlah agenda penting dalam Rapat Umum Pegang Saham Luar Biasa atau RUPSLB dan RUPST, mulai dari pembagian dividen hingga akan mengganti namanya menjadi PT MDS Retailing Tbk. yang digelar Rabu (15/4/2026).

Dalam risalah yang RUPSLB yang diterbitkan dalam keterbukaan informasi publik tersebut menyetujui perubahan nama perseroan dari PT Matahari Department Store Tbk menjadi PT MDS Retailing Tbk.

Perubahan nama tersebut dilakukan dengan ketentuan mendapatkan restu dari Kementerian Hukum.

"Jika tidak mendapat persetujuan negara, maka Direksi berwenang menetapkan dan menggunakan nama alternatif lain dengan substansi yang sama, tanpa memerlukan mekanisme RUPS," bunyi risalah RUPSLB yang dikutip pada Jumat (17/4/2026).

Tercatat, suara yang hadir mencapai 1.704.467.856 saham. Dari jumlah tersebut, suara yang menyetujui perubahan nama sebanyak 1.588.241.118 saham atau setara 93,181 persen. Sementara itu, suara tidak setuju sebanyak 116.226.738 saham dan abstain sebanyak 1.606.200 saham.

Selain perubahan nama, dalam RUPSLB yang berlangsung, pemegang saham menyepakati penarikan saham treasuri sebanyak 31 juta saham atau setara 1,37% dari total saham beredar. Langkah ini berdampak pada penurunan modal ditempatkan dan disetor perseroan.

Seiring dengan keputusan tersebut, pemegang saham juga menyetujui perubahan Anggaran Dasar perseroan, khususnya pada Pasal 4 ayat (2) dan (3) terkait struktur permodalan serta Pasal 1 ayat (1) mengenai perubahan nama perusahaan.

Sementara itu, dalam RUPST yang digelar pada hari yang sama, salah satu agenda utama adalah penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Perseroan memutuskan membagikan dividen sebesar Rp250 per saham.

Dividen tersebut akan diberikan kepada pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham hingga 27 April 2026.

Selain itu, pemegang saham juga menyetujui pengunduran diri Irwan Abuthan dari posisinya sebagai Direktur Independen. Rapat turut menetapkan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dengan batas maksimal sebesar 0,3% dari total penjualan bersih perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (PJAA), resmi mengumumkan pengunduran diri Winarto dari posisi Direktur Utama per 13 April 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Selasa (14/4/2026), manajemen telah menerima surat pengunduran diri Winarto selaku Direktur Utama PJAA pada 13 April 2026.

Manajemen memastikan tidak ada dampak material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.

Diketahui, PJAA akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini yang diselenggarakan secara hybrid, yaitu perpaduan antara kehadiran fisik dengan pembatasan jumlah peserta dan kehadiran secara elektronik melalui fasilitas Electronic General Meeting System (eASY.KSEI).

Adapun, mata acara RUPST tersebut antara lain Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, persetujuan atas rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025, dan Penetapan dan tantiem Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan kinerja tahun buku 2025 dan penghasilan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2026.

Selain itu, Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.

Persetujuan untuk menegaskan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan perihal Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, sebagai pemenuhan layanan perizinan dalam Online Single Submission yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Terakhir, persetujuan untuk menetapkan pemanfaatan uang ganti rugi atas tanah yang terkena proyek Jalan Tol Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc Section Harbour Road II yang berada di atas HPL Nomor 1/Ancol, serta persetujuan perubahan pengurus PJAA.

Profil Winarto

Berdasarkan laman resmi Ancol, Winarto memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Psikologi dari Universitas Gadjah Mada pada 1983.

Pria yang telah berusia 67 tahun tersebut telah menjabat sebagai Direktur Utama PJAA sejak 18 Agustus 2022 berdasarkan hasil Keputusan Pemegang Saham Tahunan PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk.

Perjalanan Karir Winarto:

• Dewan Pengawas Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2021-April 2023)
• Direktur Utama Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (2016 - 2021)
• Direktur Rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2011 – 2014)
• Direktur Utama PT Jaya Ancol Pratama Tol (2010 – 2012)
• Direktur Properti dan Rekreasi PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk. (2008 – 2011)
• Direktur Properti PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2005 – 2008)
• Wakil Direktur Properti PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk (2002 – 2005)
• Direktur Utama PT Philindo Sporting And Tourism Indonesia (2002 – 2015)
• Presiden Komisaris PT Seabreez Indonesia (2002 – 2015)

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Great Eastern Life Indonesia menegaskan bahwa tidak terjadi aksi akuisisi oleh PT Bank OCBC NISP Tbk. (NISP) melainkan penyesuaian struktur organisasi sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan regulator terkait konglomerasi keuangan.

Marketing Director Roy Hendrata menyampaikan klarifikasi tersebut menyusul sejumlah pemberitaan yang menyebut adanya akuisisi perusahaan asuransi tersebut oleh OCBC.

Menurut dia, perubahan yang terjadi merupakan konsekuensi dari implementasi ketentuan regulator, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan.

“Adapun hal yang dimaksud merupakan bagian dari pemenuhan ketentuan regulator oleh OCBC, yaitu POJK No. 30 Tahun 2024 tentang Konglomerasi Keuangan dan Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan,” ujar Roy kepada Bisnis, Jumat (10/4/2026).

Penyesuaian tersebut berkaitan dengan penunjukan PT Bank OCBC NISP Tbk sebagai Perusahaan Induk Konglomerasi Keuangan (PIKK) atas Konglomerasi Keuangan Group OCBC. Persetujuan penunjukan tersebut telah diterima dari OJK pada 29 September 2025.

Langkah itu kemudian diperkuat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada 2 Desember 2025. Dalam rapat tersebut, pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK serta perubahan susunan dewan komisaris.

Kala itu dijelaskan dengan status sebagai perusahaan induk konglomerasi, OCBC NISP membawahi sejumlah entitas jasa keuangan dalam satu struktur, antara lain PT Great Eastern Life Indonesia, PT Great Eastern General Insurance Indonesia, PT OCBC Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC NISP Ventura.

Roy menegaskan, dalam konteks tersebut Great Eastern Life Indonesia hanya menjadi bagian dari struktur konglomerasi keuangan yang dipimpin oleh OCBC NISP, tanpa adanya perubahan kepemilikan saham dalam bentuk akuisisi.

Ia menambahkan, penyesuaian struktur tersebut merupakan langkah tata kelola dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku di sektor jasa keuangan. "Perusahaan senantiasa menghormati proses serta ketentuan regulator yang berlaku dan akan menyampaikan informasi material sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank CIMB Niaga Tbk. (BNGA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada Jumat, 17 April 2026 di Graha CIMB Niaga, Jakarta Selatan. Rapat ini akan membahas sejumlah agenda penting, mulai dari persetujuan laporan keuangan hingga rencana pembelian kembali saham (buyback).

Dalam agenda pertama, perseroan akan meminta persetujuan atas laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2025. Selain itu, manajemen juga akan mengajukan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan dewan komisaris atas kinerja selama tahun buku tersebut.

Pada agenda kedua, CIMB Niaga akan mengusulkan penggunaan laba bersih tahun buku 2025, termasuk rencana pembagian dividen tunai final kepada pemegang saham. Perseroan juga menyatakan tidak perlu menambah cadangan wajib karena ketentuan minimal telah terpenuhi.

Selain itu, RUPS juga akan membahas penunjukan akuntan publik untuk tahun buku 2026, serta sejumlah perubahan pada susunan pengurus. Di antaranya pengangkatan kembali Didi Syafruddin Yahya sebagai Presiden Komisaris, serta Sri Widowati dan Farina J. Situmorang sebagai Komisaris Independen.

Di sisi direksi, perseroan mengusulkan pengangkatan Budiman Tanjung sebagai direktur baru, yang akan efektif setelah mendapat persetujuan regulator.

Tak hanya itu, CIMB Niaga juga akan meminta restu pemegang saham untuk melakukan pembelian kembali saham dengan jangka waktu maksimal 12 bulan sejak persetujuan RUPS. Saham hasil buyback tersebut nantinya akan dialihkan sebagai bagian dari remunerasi berbasis saham kepada manajemen.

Agenda strategis lainnya mencakup persetujuan pembaruan rencana aksi pemulihan (recovery plan), perubahan anggaran dasar, hingga laporan terkait keuangan berkelanjutan.

---------------

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) akan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini, Kamis (12/3/2026).

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPST akan digelar pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai baik secara fisik di Menara BCA, Jakarta maupun elektronik dengan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

“Direksi BCA dengan ini mengundang para para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST,” tulis perseroan dikutip pada Kamis (12/3/2026).

Terdapat tujuh mata acara yang akan dibahas dapat rapat hari ini. Pertama, persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Selain itu, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. Perseroan menjelaskan, penggunaan laba bersih akan diusulkan agar disisihkan untuk pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan.

Ketiga, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keempat, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2026.

Agenda kelima, yakni persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan (buyback). Perseroan sebelumnya telah mengumumkan rencana buyback dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Selanjutnya, manajemen akan meminta persetujuan para pemegang saham dalam RUPST besok.

Mata acara selanjutnya yakni perubahan anggaran dasar perseroan. Terakhir, penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) besok, Kamis (12/3/2026). Persetujuan pembagian dividen hingga pengangkatan dewan komisaris dan direksi perseroan menjadi salah satu agenda yang dibahas dalam rapat tersebut.

Perseroan mengumumkan bahwa RUPST akan digelar pada Kamis (12/3/2026) pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai. Rapat akan dilaksanakan secara fisik di Menara BCA, Jakarta dan elektronik dengan Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI).

“Direksi BCA dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri RUPST,” tulis perseroan melalui laman resminya, dikutip pada Rabu (11/3/2025).

Sebanyak tujuh agenda dibahas dalam RUPST besok. Pertama, persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Selain itu, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

Kedua, penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025. “Penggunaan Laba Bersih Perseroan akan diusulkan agar disisihkan untuk pembagian dividen tunai dan sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya akan ditetapkan sebagai laba ditahan,” jelas Perseroan.

Ketiga, penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2026 serta tantiem untuk tahun buku 2025 kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Keempat, penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) untuk mengaudit/memeriksa buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

Agenda kelima, yakni persetujuan atas rencana pembelian kembali saham yang dikeluarkan oleh perseroan (buyback). Sebelumnya, perseroan telah mengumumkan rencananya buyback dengan nilai maksimal Rp5 triliun. Untuk itu, manajemen akan meminta persetujuan para pemegang saham dalam RUPST besok.

Mata acara keenam yakni perubahan anggaran dasar perseroan. Terakhir, penegasan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Terkait mata acara terakhir, perseroan menuturkan bahwa masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang saat ini menjabat akan berakhir pada saat ditutupnya RUPST Perseroan yang akan diselenggarakan pada 2026.

“Sehubungan dengan hal tersebut, akan diusulkan kepada Rapat agar Rapat memutuskan penegasan berakhirnya masa jabatan serta mengangkat anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan,” ungkap Perseroan.

Bisnis.com, JAKARTA—Emiten perkebunan PT Eagle High Plantations Tbk. (BWPT) menyampaikan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Rabu (7/1/2026) di Jakarta.

Rizka Dewi, Corporate Secretary Eagle High Plantations, menyampaikan RUPSLB menjadi langkah strategis perseroan dalam memperkuat tata kelola perusahaan serta memastikan keberlanjutan usaha di tengah dinamika industri ke depan.

Dalam RUPSLB tersebut, para pemegang saham menyetujui sejumlah keputusan penting yang mencerminkan kepercayaan dan dukungan penuh terhadap arah strategis perseroan. Termasuk dari pemegang saham utama Rajawali Capital International (RCI) dan FIC Properties Sdn. Bhd., Malaysia (FICP).

“Keduanya mengambil peran sebagai profesional expertise dalam mendukung penguatan tata kelola dan arah strategis perseroan,” jelasnya dalam keterangan resmi, Rabu (7/1/2026).

Pada agenda pertama, RUPSLB menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris, sementara susunan Direksi tetap tidak mengalami perubahan.

Rapat juga menyetujui pemberhentian dengan hormat pengurus yang telah menyelesaikan masa jabatannya, disertai pemberian acquit et de charge, serta pengangkatan kembali dan pengangkatan pengurus Perseroan untuk masa jabatan hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2030.

Susunan Dewan Komisaris BWPT adalah sebagai berikut:

• Komisaris Utama: Abed Nego
• Wakil Komisaris Utama: Ahmad Nizam bin Hamid
• Komisaris: Mohammad Prianto Madelar dan Razuwan bin Che Rose
• Komisaris Independen: Drs. Yohanes Wahyu Saronto, M.Si. dan Erwin Soejono

Adapun susunan Direksi BWPT tetap terdiri dari:

• Direktur Utama: Henderi Djunaidi
• Direktur: Andrew Haryono, Yeoh Lean Khai, dan Choong Kam Loong

Pada agenda kedua, RUPSLB menyetujui perubahan dan penyempurnaan Anggaran Dasar Perseroan sebagai bentuk penyesuaian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyesuaian tersebut antara lain mencakup penambahan kegiatan usaha berupa aktivitas perusahaan induk serta aktivitas konsultasi manajemen lainnya, tanpa mengubah fokus kegiatan usaha utama perseroan.

“Melalui keputusan-keputusan yang dihasilkan dalam RUPSLB ini, serta dukungan berkelanjutan dari para pemegang saham, Perseroan optimistis dapat terus memperkuat praktik tata kelola perusahaan yang baik, meningkatkan daya saing, dan menjalankan usaha secara berkelanjutan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” tutur Rizka Dewi.

Sebagai informasi, PT Eagle High Plantations Tbk beroperasi di bidang perkebunan kelapa sawit yang memproduksi tandan buah segar (TBS) dan Pabrik Kelapa Sawit yang menghasilkan minyak kelapa sawit (CPO) dan inti sawit (PK).

Pusat kegiatan operasional berada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan Papua dengan total luas lahan perkebunan yang mencapai 87.000 hektar dan total kapasitas pabrik kelapa sawit sebesar 2,2 juta ton TBS per tahun.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) hari ini, Rabu (17/12/2026) pada pukul 14.00 WIB. Salah satu agenda rapat yakni perubahan susunan pengurus perseroan.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), manajemen BTN mengumumkan perubahan waktu pelaksanaan rapat. Semula, rapat dijadwalkan berlangsung mulai pukul 10.00 WIB. Terbaru, perseroan mengundur waktu rapat menjadi pukul 14.00 WIB.

“...bersama ini kami informasikan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan mengubah waktu pelaksanaan Rapat,” tulis manajemen, Rabu (7/1/2026).

Adapun tidak ada perubahan mata acara dan ketentuan penyelenggara rapat. Manajemen menyebut, RUPSLB tetap mengacu pada mata acara dan ketentuan yang telah disampaikan dalam pemanggilan ulang rapat pada 16 Desember 2025.

Untuk diketahui, terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB yang akan digelar baik secara daring maupun luring. Ketiga mata acara itu yakni perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen menuturkan, sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16/2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.

Selain itu, lanjut manajemen, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

“Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS,” jelas perseroan.

Mata acara kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Merujuk ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

Dalam hal ini, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

“Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP,” ungkap manajemen.

Terakhir yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Usulan ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada rapat. Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) atau BTN akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 7 Januari 2026, setelah sempat dijadwalkan pada 22 Desember 2025.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), RUPSLB akan digelar baik secara daring maupun luring, tepatnya di Menara BTN yang berlokasi di Jl. Gajah Mada, Jakarta Pusat. Rapat dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB.

“Dengan ini Perseroan melakukan perubahan waktu pelaksanaan rapat dan penambahan mata acara rapat,” tulis manajemen, dikutip pada Selasa (6/1/2026).

Terdapat tiga mata acara dalam RUPSLB yang akan digelar baik secara daring maupun luring. Ketiga mata acara itu yakni perubahan anggaran dasar perseroan, pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026, serta perubahan susunan pengurus perseroan.

Manajemen menuturkan, sehubungan dengan telah diterbitkannya UU BUMN No. 16/2025, dan sesuai dengan surat Kepala BP BUMN No.23/BPU/10/2025 tanggal 28 Oktober 2025, BUMN perlu segera melakukan perubahan Anggaran Dasar untuk menyesuaikan dengan UU BUMN dimaksud.

Selain itu, lanjut manajemen, sehubungan dengan telah selesainya pemisahan Unit Usaha Syariah Perseroan kepada PT Bank Syariah Nasional sebagaimana disetujui dalam RUPSLB Perseroan tanggal 18 November 2025 serta adanya arahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka perlu dilakukan perumusan kembali bunyi pada Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan terkait kegiatan usaha yang dilaksanakan berlandaskan prinsip syariah.

“Berdasarkan dasar hukum sebagaimana di atas, maka rencana perubahan Anggaran Dasar tersebut perlu ditetapkan oleh RUPS,” jelas perseroan.

Mata acara kedua yakni pendelegasian kewenangan persetujuan rencana kerja dan anggaran perusahaan tahun 2026. Merujuk ketentuan UUPT dan UU BUMN, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) BUMN wajib disetujui oleh RUPS.

Dalam hal ini, BP BUMN selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna menyampaikan usulan mata acara Pendelegasian Kewenangan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun 2026.

“Hal ini dilakukan dalam rangka efektivitas pengambilan keputusan atas persetujuan RKAP,” ungkap manajemen.

Agenda terakhir yakni perubahan susunan pengurus perseroan. Mata acara ini diusulkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna berdasarkan Surat BP BUMN Nomor SR-137/BPU/12/2025 tanggal 16 Desember 2025.

Usulan ini nantinya akan dimintakan persetujuan kepada rapat. Selanjutnya, Anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS yang dihadiri dan disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Barito Renewables Energy Tbk. (BREN) menyampaikan perubahan anggaran dasar anak usahanya, PT Star Energy Geothermal Indonesia (SEGI), terkait perluasan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan.

Corporate Secretary BREN, Agus Sandy Widyanto, menjelaskan perubahan tersebut dilakukan seiring rencana pengembangan kegiatan usaha SEGI ke depan.

“SEGI telah melakukan perubahan Pasal 3 anggaran dasar sehubungan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha,” ujar Agus dalam keterbukaan informasi, Selasa (5/1/2026).

Sebelumnya, kegiatan usaha SEGI hanya mencakup pengusahaan tenaga panas bumi dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya. Namun, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 61 tanggal 29 Desember 2025, SEGI memperluas lini usahanya.

Adapun kegiatan usaha SEGI kini meliputi:

• Pengusahaan Tenaga Panas Bumi (KBLI 06202)
• Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya (KBLI 70209)
• Usaha Kehutanan Lainnya (KBLI 02209)
• Pembangkitan Tenaga Listrik (KBLI 35111)
• Transmisi Tenaga Listrik (KBLI 35112)
• Distribusi Tenaga Listrik (KBLI 35113)
• Pembangkit, Transmisi, dan Penjualan Tenaga Listrik dalam satu kesatuan usaha (KBLI 35116)

Agus menuturkan, perubahan Pasal 3 anggaran dasar tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Nomor AHU-0086283.AH.01.02.TAHUN 2025 tertanggal 30 Desember 2025.

Terkait dampaknya, Agus menegaskan perubahan kegiatan usaha tersebut memberikan sentimen positif bagi keberlangsungan bisnis.

“Perubahan kegiatan usaha oleh SEGI akan berdampak positif kegiatan operasional dan kelangsungan usaha masing-masing perusahaan dan tidak memiliki dampak negatif terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Agus menyampaikan bahwa perubahan kegiatan usaha SEGI tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Pasalnya, kontribusi pendapatan SEGI terhadap total pendapatan BREN tidak mencapai 20% atau lebih.

“Perubahan kegiatan usaha oleh SEGI tidak dikategorikan sebagai perubahan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/POJK.04/2020,” tutup Agus.