#30 tag 24jam
Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp22,49 Triliun untuk Bansos & Sekolah Rakyat
Kemensos mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program Sekolah Rakyat dan Bansos. [267] url asal
#kemensos #anggaran-kemensos-2027 #anggaran-bansos #anggaran-sekolah-rakyat #bansos-2027 #rapbn-2027 #anggaran-kemensos #sekolah-rakyat #kemensos-sekolah-rakyat #bansos-kemensos
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/06/26 18:47
v/246337/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027 mendatang, terutama untuk mendukung program prioritas seperti Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kemensos memperoleh pagu indikatif senilai Rp84,71 triliun pada 2027, menyusut tipis dibandingkan alokasi pada APBN 2026 senilai Rp84,13 triliun.
Namun demikian, nominal tersebut berkurang signifikan dibandingkan alokasi anggaran Kemensos pada 2025 yang sebesar Rp112,8 triliun, padahal terdapat tambahan mandat.
“Selama dua tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25% lebih rendah dibanding tahun 2025," kata Saifullah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dia menilai besaran pagu indikatif RAPBN 2027 tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas lantaran kurangnya dukungan anggaran.
Saifullah memerinci sejumlah poin seperti anggaran operasional kantor yang turun signifikan, sehingga hanya cukup untuk gaji dan operasional dasar.
Terdapat pula nihilnya anggaran operasional bansos, anggaran sekolah rakyat yang dinilai masih kurang, serta anggaran pemberdayaan sosial dipandang juga belum optimal.
Selain itu, dia juga menyoroti berkurangnya anggaran rehabilitasi sosial, tidak adamnya program pelatihan, dan terbatasnya anggaran pengawasan.
“Oleh sebab itu, kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp22,49 triliun dengan rincian perlindungan dan jaminan sosial Rp6,58 triliun, rehabilitasi sosial Rp4,32 triliun, pemberdayaan sosial Rp5,90 triliun, Sekretariat Jenderal Rp5,85 triliun, dan Inspektorat Jeneral Rp39,9 miliar,” jelasnya.
Saifullah pun memohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini, agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal.
Program Sekolah Rakyat Serap Anggaran Rp6,6 Triliun Sepanjang 2025
Program Sekolah Rakyat serap Rp6,6 triliun hingga 2025, 85% dari pagu. Fokus pada infrastruktur pendidikan dan dukung 15.895 siswa dari keluarga kurang mampu. [310] url asal
#sekolah-rakyat #anggaran-sekolah-rakyat #program-sekolah-rakyat #infrastruktur-pendidikan #pendidikan-kelompok-rentan #renovasi-sentra-pendidikan #kementerian-pekerjaan-umum #kementerian-sosial #pendi
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/01/26 13:20
v/98210/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi anggaran untuk program Sekolah Rakyat (SR) telah mencapai Rp6,6 triliun hingga tutup tahun anggaran 31 Desember 2025.
Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa capaian tersebut mencerminkan 85% dari total pagu yang dialokasikan sebesar Rp8,2 triliun untuk memperkuat akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan.
"Per 31 Desember 2025, realisasi program Sekolah Rakyat sebesar Rp6,6 triliun atau 85% dari pagu," jelasnya dalam Konferensi Pers APBN Kita, Kamis (8/1/2026).
Thomas melanjutkan, penyerapan anggaran tersebut mayoritas dialokasikan untuk sektor infrastruktur pendidikan. Tercatat, sebesar Rp5,4 triliun direalisasikan oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk melakukan renovasi pada berbagai sentra pendidikan.
Sementara sisanya yakni sebesar Rp1,1 triliun dilaksanakan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) untuk proses penyelenggaraan pendidikan di 166 unit Sekolah Rakyat. Program ini mencakup berbagai jenjang pendidikan, mulai dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara secara demografis, intervensi anggaran ini menyasar 15.895 siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu di kategori desil 1 dan desil 2. Langkah ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia di lapisan masyarakat paling bawah.
"Operasional Sekolah Rakyat melibatkan 6.849 guru atau tenaga kependdikan, dengan mengoperasionalisasikan 166 Sekolah Rakyat dari tingkat SD-SMA," pungkasnya.
Sementara berdasarkan catatan Bisnis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap alokasi anggaran pembangunan proyek strategis Sekolah Rakyat (SR) pada 2026 disiapkan sebesar Rp20 Triliun.
Direktur Jenderal (Dirjen) Prasana Strategis Kementerian PU, Bisma Staniarto menjelaskan bahwa anggaran Rp20 triliun itu digunakan untuk pelaksanaan pembangunan 100 unit Sekolah Rakyat yang terkontrak tahun jamak (Multiyears Contract/MYC) 2025 - 2026.
Sementara itu, sisanya yakni sebanyak 100 unit Sekolah Rakyat merupakan proyek MYC baru Tahun 2026 - 2027.
"Untuk Sekolah Rakyat tahap 2 sebesar Rp20 triliun untuk mendukung pembangunan sebanyak 200 unit sekolah rakyat," jelasnya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi V DPR RI, Kamis (11/9/2025).
Kementerian PU Mulai Bangun Sekolah Rakyat Tahap II Rp3,8 Triliun
Kementerian PU memulai pembangunan Sekolah Rakyat tahap II senilai Rp3,8 triliun di sejumlah daerah di Indonesia. [325] url asal
#pembangunan-sekolah-rakyat #sekolah-rakyat-tahap-ii #anggaran-sekolah-rakyat #kontrak-pembangunan-sekolah #kementerian-pekerjaan-umum #sekolah-rakyat-kalimantan-tengah #sekolah-rakyat-kalimantan-selat
(Bisnis.Com - Ekonomi) 18/11/25 18:08
v/42379/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum (PU) resmi memulai pembangunan sekolah rakyat (SR) tahap II. Sebagai langkah awal, konstruksi Sekolah Rakyat tahap II akan diprioritaskan di tiga provinsi yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan.
Menteri PU, Dody Hanggodo menjelaskan bahwa pihaknya telah meneken kontrak pembangunan sekolah rakyat dengan nilai akumulasi mencapai Rp3,88 triliun.
"Pembangunan Sekolah Rakyat ini bukan hanya sekedar pembangunan fisik, tetapi juga sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa setiap anak di Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas,” kata Dody dalam keterangan resmi, Selasa (18/11/2025).
Secara terperinci, Dody menjelaskan bahwa konstruksi Sekolah Rakyat Tahap II itu terdiri dari empat kontrak paket pembangunan.
Paket pertama yaitu pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Tengah yang meliputi empat lokasi di Kabupaten Katingan, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Kota Palangka Raya dengan nilai kontrak mencapai Rp985,9 miliar.
Paket kedua adalah pembangunan Sekolah Rakyat di Kalimantan Selatan yang mencakup tiga lokasi di Kabupaten Barito Kuala, Kabupaten Tanah Bumbu, dan Kota Banjarbaru. Di mana, nilai kontraknya tercatat sebesar Rp700 miliar.
Paket ketiga, pembangunan Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Selatan terbagi menjadi dua paket. Di mana pertama mencakup lima lokasi di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Wajo, Kabupaten Barru, dan Kabupaten Tanah Toraja dengan nilai kontrak Rp1,23 triliun.
Terakhir, paket pembangunan di Sulawesi Selatan yang kedua mencakup empat lokasi di Kabupaten Bone, Kota Makassar, Kabupaten Takalar, dan Kabupaten Sinjai dengan nilai kontrak Rp974 miliar.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Prasarana Strategis Bisma Staniarto berpesan kepada para PPK dan penyedia jasa konstruksi yang akan melaksanakan kontrak agar melakukan rencana mitigasi dan antisipasi yang cermat dari segala risiko yang berakibat pada keterlambatan dan kualitas pekerjaan serta melakukan pengadaan material yang tepat dengan mengutamakan produk dalam negeri.
"Pastikan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, tepat administrasi, dan tepat manfaat, mengingat pelaksanaan konstruksi Sekolah Rakyat di tiga provinsi ini cukup singkat yaitu sekitar 240 hari kalender," pungkas Bisma.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)