#30 tag 24jam
Mensos Usul Tambahan Anggaran Rp22,49 Triliun untuk Bansos & Sekolah Rakyat
Kemensos mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027 untuk mendukung program Sekolah Rakyat dan Bansos. [267] url asal
#kemensos #anggaran-kemensos-2027 #anggaran-bansos #anggaran-sekolah-rakyat #bansos-2027 #rapbn-2027 #anggaran-kemensos #sekolah-rakyat #kemensos-sekolah-rakyat #bansos-kemensos
(Bisnis.Com - Ekonomi) 10/06/26 18:47
v/246337/
Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Sosial (Kemensos) mengusulkan tambahan anggaran terhadap pagu indikatif sebesar Rp22,49 triliun dalam RAPBN 2027 mendatang, terutama untuk mendukung program prioritas seperti Sekolah Rakyat hingga penyaluran bantuan sosial (Bansos).
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa Kemensos memperoleh pagu indikatif senilai Rp84,71 triliun pada 2027, menyusut tipis dibandingkan alokasi pada APBN 2026 senilai Rp84,13 triliun.
Namun demikian, nominal tersebut berkurang signifikan dibandingkan alokasi anggaran Kemensos pada 2025 yang sebesar Rp112,8 triliun, padahal terdapat tambahan mandat.
“Selama dua tahun berturut-turut Kementerian Sosial menjalankan mandat yang terus bertambah, adanya Sekolah Rakyat, digitalisasi bansos, kartu usaha afirmatif, dengan anggaran yang 25% lebih rendah dibanding tahun 2025," kata Saifullah dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Dia menilai besaran pagu indikatif RAPBN 2027 tersebut berpotensi mengganggu pelaksanaan program prioritas lantaran kurangnya dukungan anggaran.
Saifullah memerinci sejumlah poin seperti anggaran operasional kantor yang turun signifikan, sehingga hanya cukup untuk gaji dan operasional dasar.
Terdapat pula nihilnya anggaran operasional bansos, anggaran sekolah rakyat yang dinilai masih kurang, serta anggaran pemberdayaan sosial dipandang juga belum optimal.
Selain itu, dia juga menyoroti berkurangnya anggaran rehabilitasi sosial, tidak adamnya program pelatihan, dan terbatasnya anggaran pengawasan.
“Oleh sebab itu, kami mengusulkan tambahan anggaran tahun 2027 sebesar Rp22,49 triliun dengan rincian perlindungan dan jaminan sosial Rp6,58 triliun, rehabilitasi sosial Rp4,32 triliun, pemberdayaan sosial Rp5,90 triliun, Sekretariat Jenderal Rp5,85 triliun, dan Inspektorat Jeneral Rp39,9 miliar,” jelasnya.
Saifullah pun memohon dukungan Komisi VIII untuk memperjuangkan tambahan anggaran ini, agar program-program prioritas nasional dapat berjalan optimal.
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)