Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendukung tata kelola melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional, melalui penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR).

"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi," kata Wakil Menteri ATR/Waka BPN Ossy Dermawan dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Wamen Ossy menegaskan dukungannya dalam penguatan tata kelola ekosistem kebandarudaraan nasional melalui unsur pertanahan dan tata ruang.

Ia menjelaskan bahwa ATR/BPN mendukung dalam mewujudkan tata kelola bandara yang lebih baik dilakukan melalui sinkronisasi Rencana Tata Ruang dengan tatanan kebandarudaraan nasional.

Selain itu, juga percepatan penerbitan Kegiatan Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (KKPR) untuk mendukung investasi dan pembangunan, pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Serta penguatan pengendalian tata ruang agar perkembangan kawasan tetap sesuai rencana yang telah ditetapkan," ujarnya.

Wamen Ossy menilai tata kelola kebandarudaraan juga perlu dikuatkan dengan integrasi data spasial lintas sektor. Hal ini yang dikonsepkan dengan sebutan "one spatial planning policy" atau satu acuan tata ruang.

"Integrasi data spasial, data pertanahan, data tata ruang, informasi geospasial, hingga data perizinan daerah akan membuat proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, akurat, dan terintegrasi," ujar Wamen Ossy.

Untuk membahas sektor kebandarudaraan, Wamen Ossy menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Tingkat Menteri terkait Penguatan Tata Kelola Ekosistem Kebandarudaraan yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Kamis (25/6).

Pada rapat tersebut juga mengundang perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah terkait. Di hadapan seluruh peserta rakor, Wamen Ossy mengingatkan pentingnya penataan sekaligus pengendalian pemanfaatan ruang.

"Ke depan, pengendalian perlu dilakukan sejak tahap perencanaan, perizinan, hingga pengawasan secara berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Menko AHY sebagai pimpinan rakor menyatakan tujuan utama pertemuan tersebut adalah memperkuat tata kelola ekosistem kebandarudaraan melalui penguatan regulasi serta kolaborasi lintas sektor. Oleh karena itu, ia mengharapkan partisipasi dan kolaborasi aktif dari seluruh pihak terkait.

Dengan pertemuan dan upaya yang dilakukan bersama, ia meyakini bisa ikut meningkatkan daya saing dan kualitas layanan bandara.

"Mari kita kawal bersama pengelolaan ekosistem kebandarudaraan secara profesional, modern, dan inklusif guna akan menghadirkan berbagai manfaat, terutama bagi sektor ekonomi, pariwisata, industri kreatif, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat," katanya.

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

Banda Aceh (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah memberikan kepastian hukum terhadap 16,6 hektare tanah ulayat dari dua pemukiman masyarakat hukum adat di Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh.

"Kementerian ATR/BPN telah menerbitkan dua sertifikat tanah ulayat di Aceh Besar," kata Kepala Kanwil BPN Aceh, Arinaldi, di Banda Aceh, Rabu.

Pernyataan itu disampaikan Arinaldi dalam rapat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI dengan Pemerintah Aceh serta Bupati/Wali Kota se-Aceh terkait pengawasan implementasi UU Pemerintah Daerah Khusus dan Istimewa serta pengawasan pelaksanaan kebijakan pertanahan, di Kantor Gubernur Aceh, Banda Aceh.

Dirinya menyebutkan, adapun sertifikat tanah ulayat tersebut diberikan kepada masyarakat di Mukim Siem Kecamatan Darussalam Aceh Besar sekitar 1.700 meter, dan di Mukim Seulimeum Kecamatan Seulimeum, Aceh Besar seluas 16,43 hektare.

"Ini menjadi tonggak sejarah kepastian hukum bagi dua masyarakat hukum adat di wilayah Aceh," ujarnya.

Kepastian hukum tanah ulayat tersebut sesuai Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Administrasi Pertanahan dan Pendaftaran Tanah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, dan menjadi landasan hukum utama yang mengakomodasi penuh pendaftaran tanah hak ulayat di Indonesia.

Rinaldi menyampaikan, pada dasarnya terdapat dua mukim tanah ulayat lainnya di Aceh Besar, yakni Mukim Leupung. Tetapi, pasca bencana tsunami Aceh, objek tersebut hilang.

"Dulu di Aceh Besar ada dua mukim juga di Leupung. Tetapi karena bencana tsunami musnah haknya. Karena secara aturan, jika musnah objeknya, juga musnah hak itu sendiri," katanya.

Ia menambahkan, berdasarkan data BPN, hanya dua mukim tersebut yang telah ditetapkan sebagai tanah ulayat di Aceh. Karena itu, kepada masyarakat yang mungkin memiliki wilayah adat dapat disampaikan kepada kantor pertanahan untuk dilakukan penelitian yuridis maupun fisik.

"Daerah yang belum dan merasakan itu tanah ulayat harus, dapat didaftarkan ke kantor pertanahan dengan membawa persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Jika sesuai mekanisme, maka hak ulayat akan diberikan," demikian Arinaldi.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

IDXChannel – PT Benteng Api Technic Tbk (BATR) akan membagikan dividen tunai sebesar Rp5,95 miliar dari laba bersih Tahun Buku 2025. Keputusan tersebut telah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) yang digelar pada 11 Juni 2026.

Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Senin (15/6/2026), perseroan menetapkan total dividen tunai sebesar Rp5.951.779.106 atau setara dengan Rp2 per saham.

"Rencana pembagian Dividen Tunai untuk periode tahun buku 2025 sesuai dengan hasil RUPS Tahunan tanggal 11 Juni 2026," tulis Direktur PT Benteng Api Technic Tbk, Aswin Asmantono Dalam keterbukaan informasi Perseroan.

Nilai dividen tersebut mencerminkan dividend payout ratio sebesar sekitar 44,2 persen dari laba bersih perseroan pada 2025. Adapun data keuangan per 31 Desember 2025 yang menjadi dasar pembagian dividen adalah sebagai berikut:

- Laba bersih yang diatribusikan kepada entitas induk: Rp13,47 miliar;
- Saldo laba ditahan yang tidak dibatasi penggunaannya: Rp32,29 miliar;
- Total ekuitas: Rp156,26 miliar.

Perseroan menetapkan jadwal pembagian dividen tunai sebagai berikut:

- Cum dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 22 Juni 2026;
- Ex dividen di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi: 23 Juni 2026;
- Cum dividen di Pasar Tunai: 24 Juni 2026;
- Ex dividen di Pasar Tunai: 25 Juni 2026;
- Tanggal pencatatan (recording date) pemegang saham yang berhak atas dividen: 24 Juni 2026 pukul 16.00 WIB;
- Tanggal pembayaran dividen tunai: 15 Juli 2026.

Dengan nilai dividen sebesar Rp2 per saham, pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 24 Juni 2026 berhak memperoleh pembagian dividen tersebut.

Sebagai informasi, berdasarkan total dividen yang dibagikan dan nilai dividen per saham, jumlah saham yang menjadi dasar pembagian dividen mencapai sekitar 2,98 miliar saham. Sementara itu, sisa laba bersih setelah pembagian dividen akan digunakan untuk memperkuat modal kerja dan mendukung pengembangan usaha perseroan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menginginkan target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun 2027 ditambah.

Menurutnya, PTSL menjadi salah satu program strategis untuk memperluas kepastian hukum hak atas tanah masyarakat melalui pendaftaran tanah secara lengkap berbasis wilayah.

“Pertama, soal prioritas PTSL pada tahun 2027 supaya ditambah. Pada tahun ini dan juga tahun depan, prioritas kami tidak hanya PTSL, tetapi juga penambahan sertifikasi per sektor, yakni sektor perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menjelaskan, PTSL ini menjadi program strategis karena dilaksanakan berbasis wilayah desa dengan tujuan mewujudkan pendaftaran tanah secara lengkap.

Melalui program tersebut, seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan, mulai dari rumah tinggal, lahan pertanian, perkebunan, tanah wakaf, tempat ibadah, hingga area pemakaman.

“Kalau PTSL berbasis wilayah desa, maka seluruh bidang tanah dalam satu desa didaftarkan secara bersamaan. Namun, bagi masyarakat yang belum terjangkau PTSL, khususnya di sektor perumahan, kami menyiapkan skema sertifikasi gratis. Ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Tiga Juta Rumah agar MBR memperoleh kepastian hukum atas rumah yang mereka tempati,” kata Nusron.

Selain melalui PTSL, Kementerian ATR/BPN menjalankan program sertifikasi rumah bagi MBR untuk menjangkau masyarakat yang belum terfasilitasi melalui program PTSL.

Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan Kementerian ATR/BPN terhadap program Tiga Juta Rumah yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

Untuk mendukung program tersebut, di tahun 2026 ini Kementerian ATR/BPN mendapat target menyertifikasi satu juta rumah bagi MBR. Dalam menjalankan program sertifikasi tanah ini, Kementerian ATR/BPN membuka ruang kolaborasi dengan pemerintah daerah maupun anggota DPR RI guna mengidentifikasi masyarakat yang memenuhi kriteria penerima.

Rumah milik MBR yang belum bersertifikat, termasuk yang menerima program bedah rumah pada periode 2016-2025, dapat diusulkan untuk mengikuti program sertifikasi gratis tersebut.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengungkapkan anggaran tahun 2027 untuk memperkuat layanan pertanahan.

Dia menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian, terutama dalam memperkuat layanan pertanahan, percepatan program strategis nasional, serta peningkatan kualitas penataan ruang di penjuru Indonesia.

“Sesuai Surat Edaran Menteri PPN/Kepala Bappenas, Pagu Indikatif ATR/BPN tahun 2027 kita akan difokuskan pada program dukungan manajemen sebesar Rp7,31 triliun atau 68,9 persen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan Rp2,56 triliun atau 24,2 persen, serta program penyelenggaraan penataan ruang Rp724 miliar atau 6,8 persen,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Nusron mengusulkan pagu anggaran sebesar Rp10,6 triliun untuk rencana kerja Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027.

Usulan tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Untuk memperkuat pelaksanaan program prioritas nasional, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu anggaran tahun 2027 sebesar Rp3,23 triliun.

Tambahan tersebut direncanakan untuk mendukung belanja pegawai, penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), program rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta percepatan pembangunan tiga juta rumah.

“Ini sifatnya usulan, kalau disetujui alhamdulillah,” kata Nusron.

Dirinya juga melaporkan capaian kinerja dan realisasi anggaran hingga awal Juni 2026. Realisasi anggaran Kementerian ATR/BPN per 6 Juni 2026 tercatat sebesar Rp3,18 triliun atau 36,23 persen dari total pagu Rp8,79 triliun.

“Penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN per tanggal 6 Juni 2026 adalah sebesar Rp3,18 triliun atau telah mencapai 36,23 persen. Meningkat year on year dibandingkan tahun 2025 yang sebesar 35,40 persen. Naik 0,9 persen,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada 2027 dari pagu sebelumnya sebesar Rp10,6 triliun.

“Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3,23 triliun,” kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Gedung Parlemen Senayan Jakarta, Kamis.

Lebih lanjut Nusron mengatakan tambahan anggaran tersebut ditujukan untuk menuntaskan sejumlah program strategis, di antaranya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), percepatan reforma agraria, dukungan Program 3 Juta Rumah, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra, serta kebutuhan gaji CPNS dan penyesuaian gaji pegawai.

Adapun berdasarkan Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Menteri PPN/Bappenas) dan Menteri Keuangan tanggal 7 Mei 2026 hal Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga dan Dana Alokasi Khusus TA 2027, pagu Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2027 adalah sebesar Rp10,6 triliun.

Sementara itu, berdasarkan data per 6 Juni 2026, penyerapan anggaran Kementerian ATR/BPN baru mencapai Rp3,19 triliun atau 36,23 persen dari pagu efektif sebesar Rp8,79 triliun.

Nusron merinci realisasi sertifikat hak atas tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) mencapai 15,04 persen dan redistribusi tanah terealisasi 0,07 persen.

Lebih lanjut, capaian akses reforma agraria ia sebut baru mencapai 0,91 persen, sementara tindak lanjut penertiban tanah telantar dan tanah yang tidak dimanfaatkan juga masih menyentuh 0,32 persen.

Menteri ATR/ Kepala BPN mengakui bahwa redistribusi tanah masih cenderung lamban menyusul adanya perubahan skema pelaksanaan program pada 2026, yang sebelumnya melalui penerbitan sertifikat hak milik (SHM) ke Hak Pengelolaan (HPL) milik Bank Tanah.

“Sehingga kita masih mengurus surat ke Kementerian Keuangan, supaya SK penerima redistribusi tanah itu nanti dikenakan beban biaya 0 persen dari Kemenkeu," kata Nusron.

Ia melanjutkan Kementerian ATR/BPN menargetkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp3,22 triliun pada 2027, turun dibanding target 2026 yang mencapai sekitar Rp3,5 triliun.

“Penyesuaian target PNBP tahun 2027 menjadi sekitar Rp3,22 triliun atau turun dari target tahun 2026 sebesar Rp3,5 triliun, dinilai lebih realistis, terukur dan sesuai dengan potensi penerimaan yang dapat dicapai,” ujar Nusron.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya penguatan data dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Komoditas Strategis.

“Kami dari Kementerian ATR/BPN sangat mendukung RUU Komoditas Strategis ini. Namun, kalau diminta masukkan tadi, yang pertama kami usulkan adalah kita mulai dari penguatan data,” kata Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Virgo Eresta Jaya dalam rapat bersama Badan Legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin.

Virgo menilai, kementerian/lembaga terkait harus diberikan kewajiban transparansi dan akurasi data yang aktual dan faktual, sehingga regulasi yang digodok saat ini dapat keluar sesuai dengan kepentingan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

“Kalau menurut pendapat kami, setiap instansi harusnya dikasih kewajiban untuk mem-publish datanya. Kami sendiri, kami sendiri sebetulnya sudah publish data ini, yang bisa akses sendiri di bhumi.atrbpn.go.id,” ujar dia.

Ia pun mendorong penguatan penyelenggaraan data dan informasi lahan berbasis spasial yang terintegrasi sebagai dasar perencanaan, penetapan lokasi, dan pengembangan komoditas strategis.

Untuk itu, Virgo mengusulkan model kebijakan atau instrumen RUU dapat difokuskan ke digitalisasi data pertanahan (land availability and land sustainability); identifikasi potensi lahan komoditas strategis; serta integrasi data pertanahan, tata ruang dan tematik komoditas strategis.

“Jadi identifikasi perlu. Dan, data kita tadi baru terbatas ke hak atas tanah, nilai tanah, tata ruangnya, dan development-nya. Jika ditambahkan dengan data aliran sungai, data curah hujan, data rawan bencana, data macam-macam, itu akan lebih bagus,” kata Virgo.

Lebih lanjut, ia juga merekomendasikan instrumen RUU berupa penguatan perlindungan lahan komoditas strategis (seperti Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B); Zonasi Berbasis Komoditas Strategis; dan Integrasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), dan perizinan.

Hal ini, kata Virgo, diharapkan mampu memperkuat perlindungan dan penetapan peruntukan lahan untuk menjamin keberlanjutan komoditas strategis.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN juga mengusulkan model kebijakan lainnya berupa optimasi pemanfaatan tanah terlantar; konsolidasi pemanfaatan lahan; minimum luas kepemilikan dengan skema kepemilikan bersama; peninjauan kepemilikan absentee vs licensing; serta insentif dan disinsentif fiskal pertanahan.

Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat pemanfaatan lahan sesuai potensi dan daya dukung wilayah untuk mendukung pengembangan komoditas strategis.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim mengenakan jaket ojek online (ojol). Momen itu terjadi menjelang sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pleidoi pada Selasa (2/6/2025).

Pantauan di lokasi, setibanya di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Nadiem langsung disambut sejumlah kerabat hingga sejumlah pengendara ojol. Nadiem kemudian terlihat menyalami beberapa kerabat yang sudah ada di lokasi terlebih dulu.

Sebelum memasuki ruang sidang, sejumlah ojol sudah bersiap di depan pintu. Nadiem pun menyalami satu per satu dari mereka.

Saat giliran Mulyono yang dikenal sebagai Gojek 001, ia tidak hanya menyapa Nadiem. Setelah berpelukan, Mulyono melepas jaket ojolnya dan mengenakan kepada Nadiem.

Dengan tersenyum, Nadiem mengenakan jaket tersebut yang kemudian mendapat respons tepuk tangan dari ojol yang ada di dekatnya. "Justice for Nadiem," teriak ojol.

Nadiem kemudian beranjak memasuki ruang sidang. Di sana, kerabat dengan dress code baju putih menyambutnya dengan tepuk tangan.

Nadiem Dituntut 18 Tahun

Dalam persidangan, jaksa menilai Nadiem terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer Pasal 603 dan/atau 604 tentang KUHP juncto Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Atas dasar itu, jaksa meminta majelis hakim menjatuhkan pidana penjara terhadap Nadiem.

"Menuntut, Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara 18 tahun," kata Jaksa penuntut umum, Roy Riadi, Rabu (13/5/2026).

Pasal 603 mengatur bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi hingga merugikan keuangan maupun perekonomian negara dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun.

Sementara, Pasal 604 mengatur ancaman serupa bagi setiap orang yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang berdampak pada kerugian negara.

Selain pidana badan, JPU juga meminta majelis hakim menjatuhkan pidana denda Rp1 miliar. Jaksa juga meminta agar Nadiem dibebankan uang pengganti sebesar Rp5.681.066.728.758 triliun yang terdiri dari Rp809.596.125.000 (Rp809 miliar) penempatan uang pribadi dan peningkatan LHKPN senilai Rp4.871.469.603.758 (Rp4 triliun).

Dari data yang masuk, nanti Kantah setempat akan verifikasi sesuai dengan catatan di Kementerian ATR/BPN, benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan masyarakat bisa melakukan plotting bidang tanah secara mandiri melalui "smartphone".

“Pemilik tanah bisa mengajukan titik lokasi lewat fitur Swaplotting di Sentuh Tanahku. Dari data yang masuk, nanti Kantah setempat akan verifikasi sesuai dengan catatan di Kementerian ATR/BPN, benar tidaknya tanah tersebut letaknya di situ. Kalau benar, nanti akan di-plotting dalam peta digital oleh teman-teman di Kantor Pertanahan atau Kantah,” ujar Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kementerian ATR/BPN I Gede Ketut Ary Sucaya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dalam aplikasi Sentuh Tanahku terdapat satu fitur yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan plotting bidang tanah secara mandiri melalui "smartphone".

Plotting yang dimaksud dalam hal ini adalah proses penetapan bidang tanah ke dalam peta digital berdasarkan koordinat (GPS) yang akurat. Jadi, tak hanya dapat mengurus langsung ke Kantor Pertanahan (Kantah), masyarakat yang bidang tanahnya belum terpetakan kini bisa lebih mudah menyampaikannya secara daring.

Menurut dia, fitur Swaplotting dihadirkan untuk membantu pemetaan bidang tanah yang belum terdata ke dalam sistem digital Kementerian ATR/BPN. Fitur ini diperlukan bagi para pemilik tanah yang belum memiliki sertifikat serta pemilik tanah dengan sertifikat analog.

Kehadiran fitur ini membuka ruang partisipasi publik dalam mendukung pemutakhiran data pertanahan secara lebih akurat dan partisipatif.

“Tanah yang sudah diverifikasi nantinya semakin terintegrasi dengan data keseluruhan bidang. Tujuannya adalah menciptakan kepastian lokasi dan mendorong kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendaftaran tanah,” ujar I Gede Ketut Ary Sucaya.

Fitur Swaplotting dapat diakses melalui menu utama Sentuh Tanahku yang tersedia dalam perangkat dengan sistem operasi Android maupun iOS. Untuk menggunakan fitur tersebut, pengguna perlu memberikan izin akses lokasi agar sistem Kementerian ATR/BPN dapat mengidentifikasi posisi secara akurat.

Bagi pemilik sertipikat analog, saat menggunakan Swaplotting bisa memilih opsi “Bersertifikat”. Kemudian, lanjut melengkapi identitas pemegang hak serta informasi yang tercantum pada sertifikat, seperti nomor hak, luas tanah, dan letak bidang. Selanjutnya, pengguna diminta mengunggah foto dokumen sertifikat sebagai data pendukung untuk proses verifikasi oleh Kantah setempat.

Sementara bagi masyarakat yang bidang tanahnya belum bersertifikat, dapat memilih opsi “Belum Sertifikat”. Mereka kemudian perlu melengkapi identitas diri, lokasi bidang tanah, alas hak yang dimiliki, serta bukti pembayaran pajak sebagai dokumen pendukung.

Setelah seluruh data dan dokumen pendukung dikirim, sistem Sentuh Tanahku akan meneruskan informasi tersebut kepada Kantah setempat untuk dilakukan pemeriksaan dan verifikasi lebih lanjut sebelum data digunakan dalam proses pemutakhiran peta bidang tanah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkapkan masyarakat baik penjual maupun pembeli harus memahami alur jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum.

“Masyarakat perlu memastikan status tanah jelas sejak awal, termasuk keabsahan dokumen dan pastikan tidak tersangkut sengketa, agar proses jual beli dapat berjalan aman dan terhindar dari permasalahan di kemudian hari,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN Shamy Ardian dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Proses jual beli tanah tidak berhenti pada tahap kesepakatan antara penjual dan pembeli yang dilanjutkan dengan transaksi pembayaran atas tanah. Baik penjual maupun pembeli harus memahami alur jual beli tanah yang sesuai ketentuan hukum agar tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari.

Menurut Shamy Ardian, secara umum proses jual beli memang dimulai dari kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek tanah, harga, serta syarat transaksi. Dalam tahap awal ini, pembeli harus memastikan status tanah jelas, dokumen lengkap, dan tidak terdapat sengketa agar proses berikutnya dapat berjalan lancar.

Dari sisi pembeli, mereka perlu menyediakan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan wajib membayar BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pemenuhan kewajiban ini menjadi bagian dari rangkaian administrasi jual beli tanah.

Sedangkan penjual, kata Shamy Ardian, mereka wajib menyediakan sertipikat tanah asli; KTP, KK, dan NPWP; bukti lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); persetujuan pasangan (jika menikah); serta yang tak kalah penting adalah bukti bayar PPh (Pajak Penghasilan).

Selanjutnya, proses berlanjut ke tahap pembuatan Akta Jual Beli (AJB) melalui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pada tahap ini, para pihak, baik pembeli dan penjual menyiapkan dokumen, seperti sertipikat tanah asli, identitas diri, serta persyaratan lain sesuai ketentuan.

Menurut dia, PPAT akan memeriksa kelengkapan berkas dan menuangkan kesepakatan kedua pihak ke dalam AJB sebagai dasar peralihan hak. PPAT juga akan melakukan pengecekan terkait kesesuaian data dari sertipikat yang akan dipindahtangankan.

Setelah AJB ditandatangani, proses dilanjutkan dengan pengajuan balik nama sertipikat ke Kantor Pertanahan di Kota/Kabupaten setempat. Setelah permohonan diproses, data pemegang hak pada buku tanah dan sertipikat akan diperbarui dari nama penjual menjadi nama pembeli. Tahapan ini penting agar kepemilikan baru tercatat resmi dalam administrasi pertanahan.

Untuk proses pengajuan balik nama di Kantor Pertanahan, pemohon/pembeli dapat menyiapkan sejumlah persyaratan. Mulai dari formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai; surat kuasa apabila dikuasakan; fotokopi identitas pemohon (KTP, KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; sertipikat tanah asli; AJB dari PPAT; fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) serta PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; dan juga bukti surat setoran BPHTB serta bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

Informasi pertanahan, kata Shamy Ardian, termasuk soal persyaratan peralihan hak jual beli ini dapat masyarakat lihat secara lengkap dari aplikasi Sentuh Tanahku. Dalam aplikasi itu, pilih menu “Info Layanan”, lalu klik “Peralihan Hak”, dan pilih opsi “Jual Beli”. Melalui fitur dalam Sentuh Tanahku, masyarakat juga dapat melihat simulasi biaya dengan hitungan berdasarkan nilai tanah per m2 dan luas tanah keseluruhan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2026

penyerahan hewan kurban dapat mempererat kebersamaan antara Kementerian ATR/BPN, pondok pesantren, umara, dan ulama dalam memperhatikan serta melayani masyarakat

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid mengatakan perayaan Idul Adha menjadi momentum untuk mempererat kebersamaan.

“Mudah-mudahan di hari yang baik ini, penyerahan hewan kurban dapat mempererat kebersamaan antara Kementerian ATR/BPN, pondok pesantren, umara, dan ulama dalam memperhatikan serta melayani masyarakat. Kami berharap kita semua mampu melayani masyarakat dan menyejahterakan rakyat bersama-sama,” ujar Nusron dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Dirinya menyerahkan hewan kurban dalam momentum Peringatan Idul Adha 1447 H kepada Pondok Pesantren (Ponpes) Darunnajah di Jakarta.

Ia menegaskan bahwa penyerahan hewan kurban tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan Idul Adha sekaligus bentuk kepedulian sosial Kementerian ATR/BPN kepada masyarakat dan lembaga pendidikan keagamaan.

Hewan kurban yang diserahkan kali ini berasal dari partisipasi dan gotong royong keluarga besar Kementerian ATR/BPN, mulai dari Menteri, Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama, hingga para pegawai di lingkungan Kementerian ATR/BPN. Hewan kurban tersebut kemudian disalurkan ke sejumlah ponpes dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia, termasuk Ponpes Darunnajah.

Dalam kesempatan tersebut, Nusron juga mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, untuk menyerahkan hewan kurban Presiden kepada Ponpes Darunnajah.

Penyerahan tersebut menjadi bentuk perhatian dan kepedulian Presiden terhadap pondok pesantren serta masyarakat dalam momentum Idul Adha 1447 H.

Menurut dia, momentum Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ibadah kurban, tetapi juga menjadi sarana memperkuat solidaritas sosial dan kepedulian antarsesama.

Ia berharap nilai-nilai kebersamaan tersebut dapat terus dijaga demi memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

“Semoga Pondok Pesantren Darunnajah semakin menebarkan kebaikan dan memberikan manfaat bagi umat manusia. Sebagaimana janji Allah, segala sesuatu yang memberikan kemanfaatan bagi umat manusia niscaya akan bertahan di muka bumi,” katanya.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

pelanggan diimbau agar tidak menggunakan atribut sepak bola dari masing-masing klub demi menjaga suasana perjalanan tetap kondusif dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa

Bandung (ANTARA) - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 2 Bandung mengimbau penumpang untuk tidak mengenakan atribut maupun perlengkapan yang berkaitan dengan klub sepak bola selama berada di area stasiun dan dalam perjalanan kereta api.

Imbauan tersebut diberlakukan bertepatan dengan adanya dorongan bagi para pelanggan KA untuk datang lebih awal ke stasiun keberangkatan pada 23 dan 24 Mei 2026 guna mengantisipasi risiko tertinggal kereta akibat potensi kelumpuhan arus lalu lintas menjelang laga pamungkas Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) pada Sabtu (23/5) dan kemungkinan konvoi pada Minggu (24/5).

"Kami mengajak seluruh pelanggan untuk bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kenyamanan selama berada di lingkungan stasiun maupun di dalam perjalanan kereta api. Untuk itu, pelanggan diimbau agar tidak menggunakan atribut sepak bola dari masing-masing klub demi menjaga suasana perjalanan tetap kondusif dan nyaman bagi seluruh pengguna jasa," kata Manajer Humas KAI Daop 2 Bandung Kuswardojo di Bandung, Jumat.

Kuswardojo memaparkan, imbauan soal identitas klub sepak bola ini sengaja ditempuh sebagai langkah preventif demi meminimalkan gesekan psikologis di ruang publik transportasi massal dan menjamin kenyamanan lintas penumpang umum.

Di sisi lain, pergerakan masif suporter menuju pusat kota dan kawasan sekitar Stadion GBLA diprediksi akan memicu kemacetan parah di sejumlah ruas jalan utama.

Kondisi ini dipastikan bakal menghambat waktu tempuh para calon penumpang yang hendak mengakses Stasiun Bandung, Stasiun Kiaracondong, maupun stasiun sekunder lainnya di wilayah Daop 2 seperti Cimekar yang berdekatan dengan Stadion GBLA.

"KAI Daop 2 Bandung mengimbau dan mengingatkan kepada seluruh pengguna jasa kereta api untuk datang lebih awal ke stasiun, khususnya pada tanggal 23 dan 24 Mei 2026. Adanya pertandingan sepak bola Persib dan Persijap di Stadion GBLA diperkirakan meningkatkan kepadatan lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju stasiun maupun pusat kota," ujar Kuswardojo.

KAI Daop 2 Bandung memastikan operasional grafik perjalanan kereta api jarak jauh tetap berjalan normal sesuai dengan jadwal keberangkatan dan mengedepankan aspek ketepatan waktu.

Oleh karena itu, manajemen perkeretaapian kini mengintensifkan koordinasi melekat dengan jajaran pengamanan internal dan aparat kewilayahan guna mengantisipasi lonjakan kepadatan akses masuk stasiun selama akhir pekan ini.

"Kami berharap seluruh pelanggan dapat merencanakan perjalanannya dengan baik dan datang lebih awal agar perjalanan tetap lancar serta tidak tertinggal kereta api," tutur Kuswardojo.

Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026