Bisnis.com, JAKARTA — Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) menilai pemberlakuan aturan baru mengenai perlindungan anak di ruang digital menjadi babak baru bagi kedaulatan hukum Indonesia.

Platform digital global kini dituntut untuk menyesuaikan model bisnisnya dengan regulasi lokal tanpa bisa lagi berlindung di balik kebijakan standar global yang bersifat umum.

Ketua Bidang Infrastruktur Telematika Nasional (Infratelnas) Mastel Sigit Puspito Wigati Jarot mengatakan kehadiran Peraturan Pemerintah (PP) No. 17/2025 tentang Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP Tunas) serta Permen Komdigi No. 9/2026 merupakan tonggak krusial dalam tata kelola siber nasional.

Kebijakan ini, kata Sigit, adalah wujud nyata upaya menjaga kedaulatan digital dalam melindungi aset bangsa yang paling berharga, yakni anak-anak di bawah usia 16 tahun.

Adapun mengenai platform digital yang lebih memilih meningkatkan fitur keamanan ketimbang melakukan blokir pengguna di bawah 16 tahun, kata Sigit, fitur keamanan hanyalah langkah awal, bukan jawaban akhir bagi kedaulatan hukum sebuah negara.

"Industri tidak bisa lagi berlindung di balik standar global jika risiko lokal sudah nyata," ujar Sigit kepada Bisnis, Minggu (29/3/2026).

Diketahui, sejumlah negara kini mulai menaruh perhatian terhadap bahaya media sosial bagi anak dan remaja. Platform media sosial disebut membiarkan anak kecanduan terhadap digital, yang ujungnya membahayakan bagi kesehatan mental anak.

Sigit juga mendorong transparansi algoritma. Menurutnya, industri harus bersedia membuka diri terhadap audit independen mengenai efektivitas algoritma deteksi usia mereka di Indonesia.

Kendati demikian, implementasi regulasi ini tidak luput dari tantangan di lapangan. Sigit mencatat adanya dinamika antara tuntutan regulator yang menginginkan pembatasan akses secara tegas dengan respons industri yang cenderung memilih pendekatan penguatan fitur keamanan ketimbang penutupan akun secara total.

Menurutnya, resistensi atau pendekatan alternatif yang diambil oleh platform digital mencerminkan adanya celah (gap) antara interpretasi regulasi dengan kapasitas operasional serta model bisnis industri.

"Secara kebijakan publik, situasi ini bukan serta-merta bentuk pembangkangan. Bisa jadi merupakan refleksi dari kompleksitas teknis dan dilema data pribadi yang nyata," jelasnya.

Dari perspektif industri, Sigit memetakan tiga faktor utama yang memicu keengganan platform untuk melakukan penutupan akun secara massal. faktor ekonomi, kendala teknis dalam verifikasi, serta efektivitas perlindungan itu sendiri.

Mastel mengingatkan agar regulasi yang efektif tidak hanya bersifat melarang, tetapi juga memberikan solusi transisi yang mumpuni.

Sigit menggarisbawahi risiko munculnya "pasar gelap digital" jika platform dipaksa menutup jutaan akun tanpa didahului sistem verifikasi usia yang andal.

"Memaksa penutupan akun secara drastis berisiko mendorong anak-anak menggunakan VPN atau identitas palsu agar tetap bisa mengakses platform. Hal ini justru membuat mereka lebih sulit dipantau," tambahnya.

Sebagai jalan tengah, Sigit mengusulkan kebijakan masa transisi yang mengedepankan prinsip "kepatuhan secara bertahap" (gradual compliance).

Platform yang menunjukkan itikad baik melalui penguncian fitur secara otomatis (default-to-private) bagi remaja dinilai layak diberikan waktu penyesuaian teknis sebelum dijatuhi sanksi blokir.

Lebih lanjut, Mastel menegaskan bahwa fitur keamanan tambahan hanyalah langkah awal, bukan solusi final dalam menegakkan hukum negara. Sigit mendesak industri untuk lebih terbuka terhadap audit independen terkait efektivitas algoritma deteksi usia mereka di pasar Indonesia.

Dia juga menyoroti aspek monetisasi yang selama ini menjadi mesin pertumbuhan platform digital. Mastel menyerukan perubahan model bisnis yang lebih beretika dengan melepaskan monetisasi dari data pengguna di bawah 16 tahun.

"Sudah saatnya platform melepaskan monetisasi dari data pengguna di bawah 16 tahun sebagai kontribusi nyata terhadap perlindungan masa depan generasi Indonesia. Regulasi yang baik harus melindungi tanpa membatasi aspirasi, dan industri yang baik adalah yang menempatkan keselamatan pengguna di atas pertumbuhan metrik semata," pungkas Sigit.

Bisnis.com, SURABAYA – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi merespons penggeledahan yang dilakukan oleh Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terhadap kantor Perusahaan Daerah Taman Satwa Kebun Binatang Surabaya (PDTS KBS).

Eri Cahyadi mengaku mendukung penuh langkah yang dilakukan oleh Korps Adhyaksa tersebut. Hal itu berkaitan dengan pengungkapan dugaan kasus korupsi pengelolaan keuangan di destinasi wisata ikonik Kota Pahlawan yang sudah terjadi selama bertahun-tahun lamanya.

Dia membeberkan persoalan pengelolaan keuangan di KBS sebenarnya merupakan masalah lama yang berakar sejak 2013. Ia mengklaim telah mengendus ketidakberesan tersebut sejak 2022. Merasa ada yang tidak berjalan semestinya, Eri pun menginstruksikan adanya proses audit secara independen.

"KBS itu memang pemeriksaannya itu tahun 2013 sampai 2023. Pada waktu tahun 2022 saya selalu bilang, iki kok sing (ini kok yang) melakukan audit ini kok orang-orang ini saja sih, gitu. Maka saya minta di tahun 2023 dilakukan oleh tim independen. Saya tidak mau [auditor] yang ditunjuk oleh KBS,” ucap Eri saat ditemui di Balai Kota Surabaya, Jumat (6/2/2026).

Eri menerangkan bahwa terdapat temuan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sejak lebih dari satu dekade lalu pada pengelolaan keuangan KBS.

Permasalahan itu kemudian menjadi beban menahun yang masih menggantung atau nggandol terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Hal tersebut yang membuat Eri meminta pendampingan langsung dari Kejati Jatim guna melakukan pemeriksaan secara menyeluruh.

"Catatannya ada, uangnya tidak ada. Maka saya pada waktu itu meminta untuk melakukan pendampingan dengan kejaksaan tinggi untuk memeriksa ini, dan saya meminta untuk melakukan terkait dengan audit dari tim independen dan hasilnya ternyata tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya monggo [diusut]," ucapnya.

Ketua APEKSI ini menyebut berdasarkan temuan sementara, jumlah kerugian negara atas sengkarut permasalahan pengelolaan keuangan KBS ini mencapai miliaran rupiah.

Dia pun menegaskan siapapun yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran ini harus diproses secara hukum, mengingat alokasi dana yang diperuntukkan bagi pengelolaan KBS merupakan uang rakyat dan berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kalau buat saya selalu saya katakan sopo sing salah yo seleh (siapa salah harus mengakui) karena ini uang rakyat, ini uang PAD, uang besar, uang negara. Maka siapapun yang menggunakan itu harus mempertanggungjawabkan," tegasnya.

Lebih lanjut, Politikus PDI Perjuangan itu menjelaskan tindakan tegas ini diambil agar jajaran manajemen KBS mendatang nantinya tidak terus-menerus menanggung beban kesalahan dari direksi lama.

Eri pun berharap seluruh rangkaian penegakan hukum yang dijalankan oleh aparat penegak hukum dapat tuntas sepenuhnya. Dengan begitu, manajemen BUMD ini dapat segera memulai operasional dengan catatan keuangan yang bersih dan transparan di masa mendatang.

"Wong beban-beban korupsinya yang di [direksi] lama dibebankan kepada yang baru. Makanya kita juga minta pendampingan. Agar apa? Menjadi sehat [KBS] ini. Kalau enggak, gak iso sehat iki, kalau yang lama dibebankan terus kepada yang baru kesalahan itu. Makanya saya ingin putus termasuk KBS, sehingga ke depan ini benar-benar sudah bisa memulai hidup yang baru," pungkasnya.

Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com

Bayangkan harga tiket pesawat melonjak serentak di semua maskapai, tanpa krisis bahan bakar, lonjakan permintaan mendadak, atau gangguan cuaca. Fenomena semacam ini bukan kebetulan, melainkan gejala dari apa yang disebut sebagai "kartel siluman"--bentuk kolusi modern yang tidak memerlukan pertemuan rahasia, email terenkripsi, atau kontrak tertulis.

Secara teknis, "kartel siluman" bukanlah istilah hukum formal, melainkan istilah yang menggambarkan kolusi implisit (tacit collusion) dalam pasar oligopoli. Kedua konsep ini mengacu pada koordinasi harga atau perilaku antar-perusahaan tanpa komunikasi eksplisit.

Namun, perbedaannya signifikan: tacit collusion adalah istilah akademis netral yang menjelaskan interdependensi strategis dalam teori ekonomi, di mana perusahaan dalam pasar oligopoli dapat mencapai hasil koordinatif tanpa berkomunikasi langsung (Calvano dkk, 2020).

Sementara itu, "kartel siluman" adalah istilah retoris yang sengaja menggunakan konotasi negatif "kartel" untuk menyoroti dampak merugikan bagi konsumen--meski secara hukum belum tentu melanggar undang-undang antimonopoli.

Fenomena ini lahir dari struktur pasar yang memungkinkan perusahaan saling mengantisipasi langkah pesaing melalui sinyal publik. Perusahaan memanfaatkan transparansi--seperti pengumuman biaya operasional, proyeksi permintaan, atau algoritma penetapan harga--sebagai alat koordinasi halus.

Di pasar oligopoli, di mana hanya segelintir raksasa yang mendominasi, perusahaan-perusahaan bergerak serempak bukan karena perintah, tetapi karena keselarasan insentif dan keserakahan kolektif. Ini bukan persaingan sehat, melainkan persekongkolan diam-diam yang merugikan konsumen secara sistematis.

Salah satu indikator utama keberhasilan "kartel siluman" adalah terbentuknya harga suprakompetitif. Bila dalam kondisi persaingan sehat, perusahaan saling berlomba menawarkan harga lebih rendah atau nilai lebih tinggi, sehingga harga cenderung mendekati biaya produksi. Namun, ketika hanya segelintir perusahaan besar yang mendominasi pasar (oligopoli), mereka bisa--secara diam-diam--berhenti saling bersaing.

Akibatnya, harga tidak turun meski biaya produksi turun, atau justru naik secara serempak tanpa alasan ekonomi yang jelas. Inilah harga suprakompetitif: bukan hasil inflasi atau kelangkaan, melainkan hasil dari hilangnya persaingan sejati.

Harga suprakompetitif, pasti menjadi sumber keuntungan berlebih (economic rent) bagi perusahaan, sekaligus beban tambahan bagi konsumen. Berbagai studi menunjukkan bahwa praktik kolusi dapat menaikkan harga secara signifikan, merugikan jutaan konsumen tanpa disadari.

Dari Sinyal Terselubung hingga Kolusi Algoritmik
Kasus-kasus nyata membuktikan bahwa "kartel siluman" bukan cerita di ruang kuliah, melainkan ancaman nyata yang semakin meluas. Pada 2003, otoritas persaingan Jerman (Bundeskartellamt) menjatuhkan denda €660 juta kepada enam produsen semen karena koordinasi harga yang difasilitasi melalui pengumuman publik yang sistematis.

HeidelbergCement, sebagai pemimpin pasar, kerap mengumumkan rencana kenaikan harga melalui siaran pers--yang kemudian diikuti pesaing dalam hitungan hari. Putusan hukum terkait denda ini menjadi final pada 2013 setelah dikukuhkan oleh Mahkamah Agung Jerman (Bundesgerichtshof).

Di Amerika Serikat (AS), antara 2008-2010, sejumlah maskapai kargo terlibat skema price-fixing pada biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge), dengan korelasi harga yang nyaris sempurna melalui sistem Global Distribution System (GDS).

Departemen Kehakiman AS (DOJ) akhirnya mendenda beberapa maskapai, tetapi kasus serupa di sektor penerbangan penumpang sering masuk ke wilayah abu-abu karena sulitnya membuktikan adanya perjanjian eksplisit di bawah Sherman Act (UU Antimonopoli AS).

Ancaman semakin kompleks di ranah digital. Pada 2015, DOJ menghukum David Topkins dalam kasus kolusi algoritmik pertama: ia dan rekannya menggunakan algoritma penetapan harga yang sama untuk menjual poster di Amazon, yang secara otomatis menaikkan harga saat pesaing menaikkan harga--hingga menciptakan spiral kenaikan hingga sebesar 50%. Meski kasus ini masih melibatkan kesepakatan manusia, risiko jauh lebih besar muncul ketika algoritma beroperasi secara otonom.

Laporan E-commerce Sector Inquiry (2017) oleh Komisi Eropa mencatat bahwa 53% pengecer daring memantau harga pesaing, dan 67% dari mereka yang menggunakan perangkat lunak penetapan harga mengotomatisasi keputusan tersebut. Meski tidak selalu ilegal, praktik ini berisiko menciptakan situasi yang menyerupai kolusi tanpa komunikasi eksplisit dan sering kali menghasilkan harga suprakompetitif yang stabil dalam jangka panjang.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah potensi kolusi algoritmik otonom (autonomous algorithmic collusion), di mana kecerdasan buatan berbasis machine learning "belajar" berkolusi tanpa diprogram secara eksplisit.

Penelitian Calvano dkk (2020) menunjukkan bahwa algoritma Q-learning mampu mencapai harga suprakompetitif dalam simulasi pasar oligopoli--bukan karena diperintahkan, melainkan karena algoritma tersebut menemukan bahwa harga tinggi adalah strategi optimal ketika pesaing berperilaku serupa.

Mengadang Ancaman
Masalah utamanya bukanlah pada eksistensi "kartel siluman", melainkan ketidakmampuan kerangka hukum yang masih menuntut bukti komunikasi eksplisit. Padahal di era digital, transparansi strategis dan algoritma otonom cukup untuk menciptakan koordinasi harga yang merugikan konsumen--tanpa melanggar UU Antimonopoli.

Untuk menghadapinya, otoritas persaingan perlu beralih dari pendekatan berbasis niat (intent-based) ke pendekatan berbasis dampak (effects-based). Hal itu dapat ditempuh dengan empat langkah strategis.

Pertama, perluas penegakan hukum untuk fokus pada dampak pasar, bukan hanya bukti komunikasi. Jerman melalui amandemen UU Antimonopoli (GWB) 2017 memberikan Bundeskartellamt kewenangan untuk investigasi sektoral yang proaktif.

Kedua, bangun infrastruktur deteksi berbasis data dengan menggabungkan ilmu data, ekonomi industri, dan ekonometrika. Sistem screening seperti analisis korelasi dapat menjadi early warning system, dilengkapi metode struktural untuk membedakan conscious parallelism yang kompetitif dengan kolusi implisit.

Ketiga, kembangkan kerangka regulasi untuk algoritma penetapan harga: bukan melarang, tetapi menjamin akuntabilitas dan transparansi. Prinsip seperti transparansi algoritmik, audit independen, dan larangan terhadap perangkat lunak yang memfasilitasi kolusi eksplisit perlu diadopsi, sebagaimana diinisiasi Uni Eropa melalui Digital Markets Act (2022) dan AI Act (2024).

Keempat, tingkatkan edukasi publik. Konsumen perlu memahami bahwa stabilitas harga yang tidak wajar bisa menjadi indikator kontrol pasar. Sistem whistleblowing dan partisipasi publik dapat menjadi alat deteksi dini.

Di Indonesia, tantangan menghadapi "kartel siluman" semakin kompleks, akibat beberapa hal. Pertama, konsentrasi pasar yang tinggi di sektor-sektor strategis memudahkan koordinasi implisit.

Kedua, adanya ambiguitas hukum. UU Nomor 5 Tahun 1999 (UU Antimonopoli) mensyaratkan adanya "perjanjian" untuk mendefinisikan kartel, sehingga memunculkan perdebatan apakah tacit collusion termasuk di dalamnya. Ketiga, digitalisasi yang cepat tanpa regulasi spesifik untuk algorithmic pricing.

Akhirnya, perlu ditegaskan bahwa "kartel siluman" bukanlah kegagalan pasar, melainkan evolusi strategi perusahaan yang melampaui kerangka hukum yang ada. Oleh karena itu, di era ketika data adalah kekuasaan, persaingan sehat bergantung pada kemampuan untuk memastikan bahwa informasi dan teknologi tidak digunakan untuk menciptakan koordinasi yang merugikan publik.

Bagi Indonesia, pertanyaannya bukan lagi apakah "kartel siluman" telah terjadi, melainkan apakah ada kemauan politik dan kapasitas institusional untuk melawannya?