JAKARTA - Penunjukan Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI dinilai sebagai langkah strategis Presiden Prabowo Subianto membangun tim komunikasi pemerintahan yang solid atau dream team di lingkaran Istana. Ini dapat memperkuat orkestrasi komunikasi publik di tengah tantangan derasnya arus informasi dan disinformasi.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan menilai keputusan Prabowo mencerminkan keseriusan pemerintah dalam memperkuat komunikasi publik yang terintegrasi dan efektif.

“Ini keputusan yang tepat dari Presiden Prabowo. Penempatan Pak Qodari menunjukkan pemerintah ingin membangun orkestrasi komunikasi yang lebih kuat, terintegrasi, dan efektif,” ujar Iwan, Selasa (28/4/2026).

Menurut dia, rekam jejak Qodari selama memimpin Kantor Staf Presiden (KSP) menjadi modal penting dalam mengemban tugas barunya sebagai Kepala Bakom. “Pak Qodari selama menjadi Kepala Staf Kepresidenan sukses mengelola berbagai isu strategis nasional dan mengawal narasi kebijakan prioritas Presiden Prabowo. Itu menjadi modal penting untuk memimpin Bakom,” katanya.

Selama berada di KSP, Qodari dinilai mampu menghadirkan komunikasi yang adaptif dan responsif terhadap dinamika isu publik, khususnya dalam pengelolaan isu strategis nasional.

Selain memiliki pemahaman mendalam terhadap birokrasi pemerintahan, Qodari juga dinilai memiliki keunggulan dalam membaca opini publik didukung latar belakangnya sebagai peneliti politik dan pendiri lembaga survei.

Menurut Iwan, tantangan komunikasi pemerintah saat ini tidak hanya sebatas menyampaikan program, tetapi juga memastikan publik memahami substansi kebijakan secara utuh, terutama di tengah meningkatnya penyebaran Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian (DFK) di ruang digital.

Karena itu, pengalaman Qodari dalam mengelola komunikasi strategis di KSP diyakini akan memperkuat koordinasi komunikasi antarkementerian dan lembaga di bawah koordinasi Bakom.

“Harapannya di bawah kepemimpinan Pak Qodari komunikasi pemerintah menjadi lebih dekat dengan masyarakat, cepat merespons isu, dan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program prioritas presiden,” kata Iwan.

JAKARTA - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Muhammad Qodari menegaskan bahwa pola komunikasi pemerintah di bawah kepemimpinannya akan mengalami perubahan signifikan. Qodari menyatakan Bakom akan tampil lebih aktif dan agresif dalam mengawal narasi publik terkait kebijakan pemerintah.

Hal tersebut ditegaskan Qodari dalam sambutannya pada acara pisah sambut jabatan Kepala Bakom di Auditorium Bakom, Jakarta, Selasa (28/4/2026). Ia menepis anggapan bahwa pemerintah harus selalu bersikap pasif saat menghadapi kritik atau serangan di ruang publik.

Mulanya, Qodari menceritakan ada pengamat yang mengkritik penunjukannya dan Hasan Nasbi sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Komunikasi. “Ada salah satu pengamat, beliau mengatakan ini kelihatannya Bapak Presiden mau ngajak perang ini. Karena yang ditunjuk Qodari dengan Hasan Nasbi katanya. Ini katanya duanya ini tipe penyerang, begitu. Wah ini ngajak ribut gitu,” kata Qodari dalam sambutannya.

Qodari pun menegaskan bahwa sikap agresif harus dikeluarkan pemerintan kadang diperlukan agar informasi berimbang. “Saya langsung komentar begini, emang maunya situ nyerang-nyerang terus nggak ada yang jawab gitu ya? Enak aja, sorry ye,” tegasnya.

Lebih lanjut, Qodari menyebut bahwa pola komunikasi saat ini telah berubah drastis dibandingkan 10 hingga 20 tahun lalu. Pasalnya, saat ini muncul media sosial. Oleh karena itu, lanjutnya, pemerintah tidak bisa hanya bersikap pasif. Dibutuhkan komunikasi yang aktif untuk memberikan keseimbangan informasi kepada masyarakat. “Sekarang ini mungkin era di mana ‘your words against my words, gitu loh. Dan saya sudah pengalaman, saya percaya bahwa dengan satu niat baik Bapak Presiden,” ujarnya.

“Jadi bukan cuma proaktif, tapi harus agresif. Nah ini bakal dikutip ramai ini nanti. Nggak apa-apa, your words against my words. Saya yakin dan percaya bahwa publik punya rasionalitasnya sendiri dan mayoritas akan mendukung program-program yang kita kerjakan karena betul-betul ditujukan untuk masyarakat Indonesia,” tambahnya.

Qodari meyakini bahwa dengan niat baik Presiden Prabowo serta kebermanfaatan program yang sudah dirasakan masyarakat, mayoritas publik akan tetap memberikan dukungan meski ruang publik riuh dengan perdebatan.

“Saya juga berharap seluruh tenaga profesional di Bakom akan bekerja dengan apa yang saya sebut sebagai erudisi. Apa itu erudisi? Yaitu ketajaman dan kedalaman berpikir. Jadi ada data, ada teori ya, ada artikulasi, semuanya harus lengkap ya. Kenapa? Karena dengan cara seperti itu kita bisa memberikan keyakinan baik keputusan maupun juga komunikasi dengan publik baik ke dalam maupun ke luar,” pungkasnya.

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI. Jabatan baru Qodari ini menggantikan Angga Raka Prabowo.

Sedangkan, posisi KSP yang ditinggalkan Qodari diisi oleh Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang dikelola KPK, Qodari tercatat memiliki kekayaan Rp261 miliar (Rp261.937.383.652).

Jumlah tersebut di laporkan pada 19 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat Wakil Kepala KSP. Harta Qodari ini didominasi berupa tanah dan bangunan sebanyak 176 bidang.

Jumlah tersebut tersebar di Jakarta Selatan, Depok, Bogor, Palangkaraya, Lombok Utara, Sukabumi, Bandar Lampung, Balikpapan, Pulang Pisau, Jakarta Pusat, dan Lampung Utara yang nilai totalnya Rp182.792.200.000.

Dalam laporan tersebut, Qodari tercatat memiliki tiga mobil dan satu motor yang nilainya Rp933.000.000. Adapun, mobil itu terdiri dari Kijang Innova 2018, Neta V-II 2024, Wuling Air EV Long Range 2022 dan motor Honda Rebel 2022.

Lihat video: Reshuffle Kabinet Hari Ini! Siapa Menteri yang Akan Diganti Prabowo?

Kemudian, harta bergerak lainnya Rp9.864.000.000, surat berharga Rp475.000.000, kas dan setara kas Rp70.718.520.875, serta harta lainnya Rp11.109.280.

Dalam laporan kekayaan itu, Qodari juga mencantumkan utang sebesar Rp2.856.446.503. Dengan demikian, kekayaan Qodari di angka Rp261.937.383.652.

JAKARTA - Kepala Staf Presiden (KSP) Muhammad Qodari diisukan bakal kena reshuffle kabinet atau dirotasi oleh Presiden Prabowo Subianto menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI yang saat ini masih diemban oleh Angga Raka Prabowo. Dikabarkan, Presiden Prabowo bakal melakukan perombakan kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (27/4/2026).

Reshuffle tersebut bakal dilaksanakan pada pukul 15.00 WIB. “Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden,” kata Qodari saat dihubungi awak media.

Sementara itu, kursi KSP yang ditinggalkan Qodari diisukan akan diisi oleh Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman. Saat ini, Dudung masih menjabat sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Pertahanan Nasional.

Selain itu, menurut informasi juga beredar sejumlah nama-nama yang dikabarkan masuk bursa reshuffle kabinet. Di antaranya, Jumhur Hidayat yang dikabarkan menjadi Menteri Lingkungan Hidup menggantikan Hanif Faisol.

Kemudian, nama yang dikabarkan juga masuk dalam kabinet adalah Hasan Nasbi yang merupakan mantan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO). Dia digadang-gadang akan mengemban jabatan Utusan Khusus Presiden bidang Komunikasi.

Sebelumnya, Hasan beberapa kali dipanggil oleh Presiden Prabowo yakni pada 9 Maret 2026 dan 12 Maret 2026. Namun, kala itu Hasan enggan membeberkan kapasitasnya dipanggil oleh Presiden Prabowo. Dirinya pun belum membalas pesan yang dikirimkan oleh iNews Media Group mengenai kabar dirinya menjadi Utusan Khusus.

Hasan saat itu pun enggan membeberkan spekulasi kembali ke jajaran kursi Kabinet Merah Putih. “Belum ada pembicaraan soal itu. Belum ada bicara soal itu. Nanti kita lihatlah ya.”

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan memberikan taklimat kepada kepada seluruh jajaran Kementerian dan Lembaga di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/4/2026), pukul 14.00 WIB.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Angga Raka Prabowo mengungkapkan agenda ini tidak hanya dihadiri oleh para menteri dan wakil menteri, tetapi juga mencakup seluruh jajaran pimpinan tertinggi birokrasi, mulai dari kepala dan wakil kepala lembaga/badan, hingga seluruh pejabat eselon 1.

“Ya, seperti yang sudah teman-teman dan publik tahu, kan hari ini akan ada acara di Istana sekitar siang nanti jam 14.00 WIB. Bapak Presiden mengumpulkan seluruh kementerian, lembaga, tidak hanya menteri, wakil menteri, kepala lembaga, wakil kepala lembaga, atau kepala badan dan wakil kepala badan, tapi juga seluruh eselon satunya,” kata Angga Raka kepada awak media di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/4/2026).

“Bapak Presiden merasa penting untuk menyampaikan juga secara langsung kepada seluruh eselon satu karena kita semua ini kan kesatuan. Di sebuah kementerian ada menteri, didukung oleh para eselon satu dan jajaran di bawahnya,” tambahnya.

Angga Raka juga mengatakan bahwa taklimat Presiden Prabowo juga akan mencakup pembaruan (update) situasi terkini, termasuk persoalan geopolitik global yang dinilai perlu dipahami oleh seluruh jajaran pemerintahan.

Lihat video: Presiden Prabowo Pimpin Sidang Kabinet, Bahas Mudik dan Ketahanan Pagan

“Ya, Presiden pastinya akan menyampaikan taklimat hal-hal strategis ya, tentang kebijakan pemerintah, penyelenggaraan negara, update situasi terkini,” ujar Angga Raka.

“Ya pastinya hal-hal yang strategis akan disampaikan Bapak Presiden. Ya, jadi nanti kita tunggu setelah acara ya,” pungkasnya.

JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI mengapresiasi langkah cepat Polri yang berhasil mengidentifikasi terduga pelaku penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andrie Yunus berdasarkan pemeriksaan saksi, barang bukti, dan analisis data di lapangan.

Kepala Bakom RI Angga Raka Prabowo mengatakan upaya ini menjadi bagian penting dalam memastikan penegakan hukum berjalan secara berbasis bukti.

“Kami mengapresiasi upaya kepolisian dalam menangani kasus ini, yang dengan cepat berhasil mengidentifikasi pelaku. Pemerintah menyampaikan keprihatinan mendalam atas peristiwa ini dan berharap saudara Andrie Yunus dapat segera pulih,” ujar Angga dalam keterangan tertulisnya, Rabu (18/3/2026).

Perkembangan tersebut diperkuat dengan langkah dari Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI yang telah mengamankan empat orang yang diduga sebagai pelaku. Saat ini, para terduga tengah menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut untuk pendalaman ke tingkat penyidikan.

Menurut Angga, respons cepat dan profesional aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam menjaga kepercayaan publik di tengah situasi yang sensitif.

“Kami mencatat langkah cepat dan profesional aparat, baik Polri maupun Puspom TNI, sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang berjalan secara terbuka dan berbasis bukti,” katanya.

Pemerintah menegaskan bahwa setiap tindakan kekerasan terhadap warga negara tidak dapat ditoleransi, tanpa memandang latar belakang pelaku. Pemerintah berkomitmen agar proses hukum berjalan tegas, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Siapapun pelakunya harus diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Angga.

Pemerintah juga menegaskan bahwa dugaan keterlibatan individu dalam peristiwa ini tidak mencerminkan institusi secara keseluruhan. Negara berkepentingan untuk menjaga integritas institusi sekaligus memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Pemerintah juga menghormati langkah TNI yang menangani secara terbuka dugaan keterlibatan anggotanya. Hal ini mencerminkan komitmen institusi negara dalam menjaga disiplin, profesionalisme, serta integritas di hadapan publik.

Di tengah proses hukum yang masih berjalan, pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap tenang serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi.

“Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap bijak dalam menyikapi informasi serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi” ujar Angga.

Pemerintah juga berkomitmen untuk mengawal proses ini hingga tuntas serta memastikan perlindungan bagi setiap warga negara dalam menjalankan hak-haknya.

“Negara memastikan bahwa ruang demokrasi tetap aman dan terlindungi,” kata Angga.