#30 tag 24jam
Urgensi Regulasi Keselamatan Pengguna Motor
Ketergantungan tinggi terhadap kendaraan roda dua menjadikannya kontributor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas nasional. [551] url asal
#keselamatan-pengguna-motor #regulasi-keselamatan-motor #teknologi-keselamatan-berkendara #rencana-nasional-keselamatan #standar-kendaraan-berkeselamatan #kecelakaan-lalu-lintas-indonesia #pengendara-s
(Bisnis.Com - Ekonomi) 09/01/26 15:32
v/98435/
Bisnis.com, JAKARTA— Kementerian Perhubungan tengah menyusun rencana nasional keselamatan, termasuk teknologi yang mendukung keselamatan dalam berkendara.
Direktur Sarana dan Keselamatan Transportasi Jalan Kementerian Perhubungan, Yusuf Nugroho, menyampaikan pihaknya tengah menyusun rencana nasional keselamatan sebagai implementasi dari peraturan pemerintah, yang akan dituangkan dalam aturan menteri.
Rencana ini mencakup program-program keselamatan serta penentuan stakeholder yang bertanggung jawab atas berbagai aspek, termasuk teknologi yang mendukung keselamatan berkendara.
“Terkait dengan perkembangan teknologi, pemerintah membuka kesempatan seluas-luasnya bagi pemanfaatannya, dengan ketentuan bahwa teknologi tersebut harus berkontribusi nyata terhadap aspek keselamatan. Keselamatan perlu disepakati dan dijadikan dasar implementasi oleh seluruh pihak. Pemerintah memiliki tahapan kebijakan yang memastikan teknologi dapat berkembang lebih cepat, terutama jika diatur melalui peraturan menteri,” ujar Yusuf dalam keterangan resmi, Jumat (9/1/2026).
Upaya peningkatan keselamatan jalan di Indonesia perlu diarahkan tidak hanya pada perubahan perilaku, tetapi juga pada penguatan standar kendaraan berkeselamatan sebagai lapisan perlindungan tambahan (second layer of safety). Pendekatan ini dimaksudkan untuk melengkapi edukasi, penegakan hukum, serta tanggung jawab pengguna jalan, khususnya dalam memitigasi risiko fatal akibat kesalahan manusia.
Urgensi penguatan sistem tersebut tercermin dari tingginya angka kecelakaan lalu lintas. Indonesia masih kehilangan sekitar tiga nyawa setiap jam di jalan raya, dengan mayoritas korban merupakan pengendara sepeda motor.
Data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan sekitar 80% kecelakaan fatal di Tanah Air melibatkan kendaraan roda dua, sementara dua pertiga korban jiwa tercatat tidak memiliki lisensi berkendara.
Di sisi lain, sepeda motor tetap menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat, terutama bagi kelompok usia produktif yang mengandalkan efisiensi waktu dan biaya.
Ketergantungan tinggi terhadap kendaraan roda dua inilah yang menjadikannya kontributor terbesar dalam kecelakaan lalu lintas nasional, sekaligus menegaskan pentingnya penguatan standar keselamatan kendaraan secara sistemik.
Ketua Dewan Pengawas Road Safety Association (RSA) Indonesia, Rio Octaviano, menyampaikan 2026 akan menjadi tonggak penting bagi Indonesia. Negara ini hanya memiliki 4 tahun tersisa untuk mencapai target global penurunan fatalitas kecelakaan lalu lintas sebesar 50% pada 2030, sejalan dengan Dekade Aksi Keselamatan Jalan PBB 2021–2030.
Menurutnya, dominasi sepeda motor sebagai moda transportasi utama ini tidak hanya mencerminkan realitas mobilitas masyarakat, tetapi juga menyingkap tantangan sistemik—mulai dari standar keselamatan kendaraan, kualitas infrastruktur jalan, hingga perilaku pengguna jalan.
Dalam konteks dominasi sepeda motor, penguatan perilaku berkendara harus berjalan seiring dengan penerapan kendaraan berkeselamatan agar setiap pilar keselamatan jalan dapat dijalankan secara efektif sesuai mandatnya.
Indonesia telah memiliki lima pilar keselamatan jalan, tetapi implementasinya masih belum berjalan seimbang. Pilar 3 mengatur aspek teknologi dan standar kendaraan, sementara perilaku pengguna jalan ditekankan dalam Pilar 4 melalui edukasi dan penegakan hukum. Kedua pilar ini memiliki peran yang sama penting dan tidak dapat saling menggantikan.
“Oleh karena itu, sangat penting agar setiap pilar dibedakan secara jelas peran dan tanggung jawabnya, tanpa saling menyalahkan atau menumpukan beban pada satu pendekatan saja. Kejelasan ini justru diperlukan agar seluruh pilar dapat dijalankan secara beriringan, konsisten, dan saling menguatkan,” paparnya.
Pemerintah sendiri sebenarnya memiliki ruang besar untuk mengatur penerapan teknologi keselamatan sebagai standar kendaraan roda dua, seperti helm berkualitas dan sistem pengereman berstandar internasional.
Indonesia pun telah meratifikasi standar PBB dan mengakui hasil pengujian regional melalui ASEAN Mutual Recognition Agreement (ASEAN MRA).
Negara-negara tetangga telah melangkah lebih dahulu. Di Malaysia, misalnya, setelah kajian selama dua tahun oleh Kementerian Transportasi, teknologi sistem pengereman seperti ABS ditetapkan sebagai standar wajib untuk sepeda motor baru karena terbukti mampu menurunkan angka kecelakaan dan kematian hingga 30%.
Kemenhub ajak Organda ciptakan ekosistem logistik berkeselamatan
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengajak Organisasi Angkutan Darat (Organda) berkolaborasi menciptakan ... [485] url asal
#kemenhub #organda #ciptakan #ekosistem-logistik #berkeselamatan #odol
Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Aan Suhanan mengajak Organisasi Angkutan Darat (Organda) berkolaborasi menciptakan ekosistem logistik nasional yang berkeselamatan, efisien, dan berkelanjutan.
"Melalui Mukernas IV Organda ini diharapkan dapat bersama-sama berkolaborasi dalam meningkatkan sistem logistik nasional yang lebih selamat, aman, efisien dan berkelanjutan," kata Dirjen Aan saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) IV Organisasi Angkutan Darat (Organda) Tahun 2025 periode 2021-2026 di Yogyakarta, sebagaimana keterangan di Jakarta, Selasa.
Aan membahas sejumlah langkah yang tengah dilakukan dalam rangka meningkatkan aspek keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Dimulai dari keseriusan pemerintah dalam menangani permasalahan kendaraan lebih dimensi dan muatan hingga menekankan implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum.
Dia menekankan transportasi darat memegang peranan penting dalam sistem logistik nasional, sehingga menuntut standar keselamatan, efisiensi, dan pelayanan yang tinggi.
Menurutnya penanganan pelanggaran kendaraan dengan muatan berlebih dan ukuran tidak sesuai (over dimension over loading/ODOL) di Indonesia dinilai sudah tidak bisa lagi ditunda karena dampaknya sangat luas terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat.
Masalah tersebut telah menyebabkan meningkatnya kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban jiwa, memicu kemacetan parah, merusak infrastruktur jalan, memperpendek usia kendaraan, serta meningkatkan tingkat pencemaran udara di berbagai daerah.
Keseriusan pemerintah dalam menangani kendaraan lebih dimensi dan muatan dilakukan melalui berbagai langkah, di antaranya Penyusunan Rencana Aksi Nasional (RAN) ODOL 2025-2029 yang dikoordinasikan oleh Kemenko Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
"RAN ini melibatkan 9 rencana aksi komprehensif, termasuk deregulasi peraturan dan pemberian insentif/disinsentif bagi pelaku usaha," tuturnya.
Kemudian, optimalisasi implementasi sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Hingga Juni 2025, total perusahaan yang telah lulus SMK-PAU mencapai 220 perusahaan yang terdiri dari 142 perusahaan angkutan barang dan 78 angkutan orang.
Selanjutnya Digitalisasi Bukti Lulus Uji Berkala (BLUe RFID). Tanda Uji berupa stiker RFID dapat mempercepat pembacaan kendaraan, mempermudah penindakan, serta mengoptimalkan pengawasan dan pencatatan kendaraan.
"Sistem BLUe ini juga terintegrasi dengan berbagai pihak seperti MitraDarat, Ferizy, My Pertamina, Jasa Marga, Pelindo, dan ETLE Korlantas Polri," terang Aan.
Berikutnya, ia menyebut tengah melakukan optimalisasi pengawasan melalui Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) atau jembatan timbang. Hingga tahun 2024, terdapat 89 UPPKB yang telah beroperasi dan beberapa di antaranya sudah dilengkapi dengan teknologi weigh in motion (WIM).
Selain itu pihaknya juga menyelenggarakan diklat pengemudi dan training of trainer (TOT). Hingga Oktober 2025, telah dilaksanakan 1.744 kali diklat pengemudi angkutan umum dan 110 kali TOT sebagai upaya meningkatkan kompetensi dan profesionalisme pengemudi.
"Berdasarkan data Jasa Raharja, jumlah kecelakaan yang melibatkan truk pada April 2025 mengalami penurunan 22,38 persen dibandingkan Maret 2025. Penurunan ini terjadi seiring adanya kebijakan pembatasan angkutan barang 3 sumbu ke atas selama periode Lebaran 2025," jelas Dirjen Aan.
Adapun Pemerintah menargetkan implementasi penuh kebijakan pelarangan kendaraan ODOL pada 1 Januari 2027.
"Kebijakan zero ODOL diharapkan mampu menurunkan tingkat kecelakaan lalu lintas barang hingga 22,4 persen dan menghemat biaya perbaikan jalan sebesar Rp2,86 triliun per tahun," jelasnya.
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025
#50 tag sepekan
#ihsg (164) #purbaya (113) #investasi (94) #ojk (90) #apbn (88) #danantara (67) #pertumbuhan ekonomi (61) #trump (61) #kemenkeu (58) #pertamina (57) #umkm (53) #bei (52) #pajak (48) #donald trump (47) #esdm (45) #menkeu (44) #himbara (36) #kementerian keuangan (36) #bahlil lahadalia (35) #emas (35) #bapanas (34) #pasar saham (34) #ekonomi indonesia (34) #bumn (32) #menteri keuangan (31) #kemnaker (30) #mbg (29) #djp (28) #btn (27) #imf (27) #ekspor (27) #perang dagang (26) #kementan (26) #bbm (25) #garuda indonesia (24) #pasar modal (24) #utang (24) #bri (23) #bank indonesia (23) #rupslb (23) #hilirisasi (23) #yassierli (22) #magang (22) #kebijakan fiskal (22) #amran sulaiman (22) #ppn (22) #whoosh (21) #bea cukai (21) #bitcoin (20) #komdigi (20)