Bisnis.com, JAKARTA – Perusahaan Indonesia menghadapi titik kritis seiring munculnya ancaman berbasis kecerdasan buatan (AI) yang melampaui kapabilitas sistem pertahanan tradisional.

Dalam ajang Dymar Cybersecurity Conference (DCC) 2026, terungkap fakta bahwa korporasi di Indonesia sedang menjadi target utama serangan yang jauh lebih taktis dan sulit dideteksi.

Ancaman paling nyata terlihat dari lonjakan serangan deepfake untuk penipuan transaksi hingga 162% pada 2025. Selain itu, ledakan serangan injeksi digital juga meningkat sebesar 1.151% pada perangkat tertentu pada tahun lalu. Teknik ini memungkinkan pelaku memasukkan video manipulatif langsung ke dalam sistem verifikasi tanpa bisa dicegah oleh filter keamanan biasa.

Situasi semakin mengkhawatirkan dengan munculnya automated bot generasi baru. Berbeda dengan bot statis terdahulu, teknologi ini mampu meniru perilaku manusia dengan sangat akurat, menghasilkan tingkat keberhasilan menembus barikade keamanan konvensional hingga di atas 85%.

Managing Director Dymar Jaya Indonesia Yuliani Kusnadi mengatakan problem utama yang dihadapi banyak perusahaan saat ini adalah ketidaksiapan infrastruktur dalam memantau risiko saat mengadopsi teknologi AI. Tanpa kontrol otomatis dan visibilitas waktu nyata (real-time), penggunaan AI justru menjadi lubang baru bagi kebocoran data sensitif perusahaan.

Kerapuhan juga ditemukan pada sisi aplikasi mobile finansial. Malware canggih kini sanggup mengeksploitasi perangkat yang telah dimodifikasi (root/jailbreak), membuat aplikasi perbankan sangat rentan terhadap manipulasi saat berjalan di latar belakang.

“Pada era di mana ancaman bisa datang dari sisi mana saja, sinergi antara identitas, data, dan aplikasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan,” kata Yuliani dikutip Kamis (23/4/2026).

Sementara itu, Senior Technology Consultant di Sophos Indonesia Sunu Diwangkara mengatakan pentingnya membangun pertahanan siber yang terpadu guna menghadapi ancaman modern yang semakin canggih. Solusi yang ditawarkan berfokus pada ekosistem keamanan siber adaptif yang mengintegrasikan berbagai lapisan perlindungan, mulai dari endpoint hingga jaringan.

Dengan sistem pertahanan yang saling terhubung ini, perusahaan dapat mendeteksi ancaman lebih cepat dan melakukan respons otomatis yang lebih efektif, mengurangi celah keamanan yang sering muncul pada sistem yang terfragmentasi.

DCC 2026 menekankan bahwa strategi "memasang pagar" tidak lagi cukup. Fokus industri kini harus bergeser pada pembangunan ekosistem yang resilien, mulai dari penggunaan Phishing-Resistant MFA (FIDO2) untuk memutus rantai pencurian identitas, hingga enkripsi yang siap menghadapi era komputasi kuantum.

Ketahanan digital saat ini bahkan harus melampaui batas internal perusahaan. Risiko dari pihak ketiga serta siklus hidup data yang tidak terkelola—termasuk penghapusan data yang tidak tersertifikasi—menjadi celah legal dan teknis yang sering terabaikan.

Melalui kolaborasi dengan mitra global seperti Thales, Sophos, dan Blancco, upaya perlindungan kini diarahkan pada sistem pertahanan yang saling terhubung. Tujuannya adalah memperkecil celah pada sistem yang terfragmentasi agar perusahaan dapat mendeteksi serta merespons ancaman secara otomatis sebelum kerusakan fatal terjadi.

Bisnis.com, JAKARTA — Perusahaan rintisan robotika bernama Physical Intelligence berbasis di San Francisco mengklaim model AI terbarunya mampu membuat robot menyelesaikan tugas yang bahkan belum pernah diajarkan sebelumnya.

Physical Intelligence telah mengumpulkan pendanaan lebih dari US$1 miliar atau Rp17 triliun dan memiliki valuasi sekitar US$5,6 miliar atau sekitar Rp95,2 triliun.

Model tersebut diberi nama π0.7, menurut tim peneliti, teknologi ini merupakan langkah awal menuju impian lama di bidang robotika yaitu menciptakan otak robot yang serbaguna.

Artinya, robot tidak hanya menjalankan perintah yang sudah dilatih, tetapi juga bisa memahami tugas baru dan menyelesaikannya dengan bantuan instruksi sederhana.

Kemampuan utama yang ditonjolkan adalah apa yang disebut sebagai generalisasi komposisional. Sederhananya, robot bisa menggabungkan berbagai pengetahuan yang pernah dipelajari untuk menghadapi situasi baru. Ini berbeda dari pendekatan lama yang cenderung mengandalkan hafalan di mana robot harus dilatih ulang untuk setiap tugas berbeda.

Salah satu pendiri perusahaan Physical Intelligence dan profesor UC Berkeley yang fokus pada AI untuk robotika Sergey Levine, menjelaskan setelah melewati titik tertentu, kemampuan model meningkat jauh lebih cepat dibandingkan jumlah data yang diberikan. Fenomena ini mirip dengan perkembangan yang sebelumnya terjadi pada model AI bahasa.

Dilansir dari TechCrunch Jumat (17/4/2026), dalam salah satu uji coba, robot berhasil menggunakan alat air fryer yang hampir tidak pernah muncul dalam data pelatihannya. Dari hanya sedikit contoh yang relevan, sistem ini mampu menyusun pemahaman sendiri tentang cara kerja alat tersebut. Bahkan, dengan panduan langkah demi langkah dari manusia, robot berhasil memasak ubi menggunakan alat tersebut.

Peneliti lain Lucy Shi, mengakui terkadang sulit mengetahui dari mana tepatnya robot mendapatkan pemahaman tersebut. Namun yang jelas, robot bisa belajar secara praktis tanpa perlu dilatih ulang dari awal.

Kemampuan ini penting karena memungkinkan robot digunakan di lingkungan baru tanpa harus mengumpulkan data tambahan atau melakukan pelatihan ulang yang rumit.

Meski begitu, teknologi ini masih memiliki keterbatasan. Robot belum bisa langsung menjalankan tugas kompleks hanya dari satu perintah sederhana.

Misalnya, jika hanya diminta “buatkan roti panggang,” robot belum tentu bisa langsung melakukannya. Namun jika diberikan instruksi langkah demi langkah, performanya jauh lebih baik.

Menariknya, dalam beberapa kasus kegagalan, peneliti justru menemukan masalahnya bukan pada robot, melainkan pada cara manusia memberikan instruksi. Setelah memperbaiki cara memberi perintah, tingkat keberhasilan eksperimen meningkat drastis dari 5% menjadi 95%.

Tim juga mengakui belum ada standar pengujian yang benar-benar baku di bidang robotika, sehingga sulit membandingkan hasil ini secara luas. Namun, dalam pengujian internal, model π0.7 mampu menyamai kinerja sistem khusus yang sebelumnya dilatih untuk tugas tertentu, seperti membuat kopi, melipat pakaian, hingga merakit kotak.

Hal yang paling mengejutkan bagi para peneliti justru adalah hasil yang tidak mereka duga. Salah satu ilmuwan, Ashwin Balakrishna, mengaku jarang terkejut dengan kemampuan AI. Namun kali ini berbeda bahkan robot mampu memahami cara memutar roda gigi tanpa pernah diajarkan secara khusus.

Meski terdengar menjanjikan, para peneliti tetap berhati-hati. Mereka menyebut hasil ini masih tahap awal dan belum siap digunakan secara luas di dunia nyata.

Saat ditanya kapan teknologi ini bisa digunakan secara komersial, tim tidak memberikan jawaban pasti. Mereka hanya menyebut perkembangan saat ini lebih cepat dari yang diperkirakan sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Istilah penyerahan kognitif mulai ramai dibahas untuk menggambarkan kebiasaan baru manusia yang terlalu bergantung pada kecerdasan buatan (AI) dalam berpikir. Istilah ini diperkenalkan oleh peneliti dari Wharton Business School yaitu Steven Shaw dan Gideon Nave.

Secara sederhana, penyerahan kognitif berarti kondisi ketika seseorang mulai menyerahkan proses berpikirnya kepada teknologi seperti chatbot AI, dari pada menggunakan logika sendiri.

Dalam penelitian tersebut, sebanyak 1.372 orang diminta mengerjakan tes logika sambil diberi akses ke chatbot AI. Tes ini merupakan versi dari Tes Refleksi Kognitif, yang menguji kemampuan berpikir secara pelan, logis, dan analitis.

Salah satu contoh soalnya adalah jika 5 mesin membuat 5 barang dalam 5 menit, berapa lama 100 mesin membuat 100 barang? Jawaban yang benar adalah 5 menit. Namun, banyak orang cenderung menjawab cepat tanpa berpikir dalam, sehingga salah.

Hasil penelitian menunjukkan hal yang cukup mengkhawatirkan yaitu saat AI memberi jawaban benar, peserta mengikuti hingga 93% dan saat AI salah, peserta tetap mengikuti hingga 80% Selain itu pengguna AI bahkan merasa lebih percaya diri, meskipun jawabannya keliru. Temuan ini menunjukkan banyak orang cenderung percaya pada AI tanpa mengecek kembali kebenarannya.

Penelitian ini juga mengembangkan gagasan baru dari teori berpikir dalam buku Thinking, Fast and Slow karya Daniel Kahneman. Sebelumnya, manusia dikenal memiliki dua cara berpikir yaitu cepat dan intuitif lalu ada lambat dan analitis

Dilansir dari Gizmodo Selasa (7/4/2026), kini dengan hadirnya AI muncul konsep baru yang disebut Sistem 3, yaitu ketika manusia mengandalkan bantuan AI untuk mengambil keputusan.

Sistem ini memang memudahkan hidup karena menghemat waktu berpikir, mempercepat pengambilan keputusan dan memberikan akses informasi yang luas. Namun di sisi lain, hal ini juga berisiko membuat manusia menjadi kurang kritis.

Tidak Selalu Buruk, Tapi Tetap Harus Diwaspadai

Para peneliti menilai penyerahan kognitif tidak sepenuhnya negatif. AI bisa membantu manusia bekerja lebih efisien. Namun, jika digunakan tanpa kontrol, kebiasaan ini bisa membuat kemampuan berpikir mandiri menjadi melemah.

Istilah ini sebenarnya pernah digunakan sebelumnya oleh Peter Berger dalam konteks berbeda, tetapi kini maknanya berkembang seiring kemajuan teknologi. Fenomena ini mirip seperti seseorang yang selalu meminta jawaban dari orang lain tanpa mencoba berpikir sendiri. Bedanya, sekarang orang lain itu adalah AI.

Jika kebiasaan ini terus berlanjut, bukan tidak mungkin manusia akan semakin bergantung pada AI dalam mengambil keputusan sehari-hari. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA — Sebanyak 65 miliar serangan siber tercatat menghantam jalur koneksi digital atau pintu akses data (Application Programming Interface/API) di kawasan Asia-Pasifik sepanjang 2025.

Lonjakan serangan sebesar 23% ini menjadi alarm keras bagi perusahaan yang tengah keranjingan mengadopsi kecerdasan buatan (AI), namun abai mengunci pintu masuk data.

Ketergantungan perusahaan pada AI untuk layanan pelanggan hingga otomatisasi bisnis kini menciptakan celah keamanan yang kian menganga. Menurut Laporan 2026 Apps, APIs, and DDoS State of the Internet (SOTI) dari Akamai, kecepatan inovasi yang tidak dibarengi keamanan jalur data ini memicu kerugian finansial nyata di pusat pertumbuhan digital kawasan.

Data menunjukkan fenomena mengkhawatirkan di mana 61% serangan pada jalur data tahun lalu melibatkan aktivitas yang tidak wajar. Para peretas kini beralih strategi. Mereka tidak lagi membongkar paksa pintu keamanan, melainkan "menyamar" dan menyalahgunakan logika bisnis aplikasi.

Direktur Teknologi dan Strategi Keamanan untuk wilayah Asia Pasifik-Jepang Akamai Reuben Koh mengatakan di seluruh kawasan Asia-Pasifik, penerapan kecerdasan buatan (AI) mempercepat transformasi bisnis dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Namun, kecepatan ini juga telah menyebabkan kesenjangan tata kelola yang semakin melebar.

“Sehingga memaksa berbagai organisasi untuk meninjau kembali lanskap risiko mereka secara keseluruhan,” kata Reuben dikutip Senin (6/4/2026).

Dia menambahkan berbagai organisasi harus memprioritaskan pembangunan tata kelola operasional yang lebih kuat agar inovasi dapat terus berjalan dengan cepat.

Mereka juga perlu memiliki visibilitas yang lebih jelas terhadap API mereka, mengelola bot dan agen AI, melakukan pemantauan real-time di seluruh tumpukan sistem, serta mengintegrasikan keamanan ke dalam aplikasi mulai dari tahap pengembangan hingga saat runtime.

Kegagalan dalam melakukan hal ini dapat mengakibatkan gangguan operasional yang meluas, kerugian finansial yang besar, dan hilangnya kepercayaan pelanggan.

Dia menuturkan penjahat siber kini menggunakan robot (bot) pintar bertenaga AI untuk meniru perilaku manusia guna mengelabui sistem keamanan tradisional. Modusnya beragam, mulai dari transaksi ilegal otomatis, pencurian data massal, hingga memicu permintaan data berulang-ulang yang bertujuan menguras kuota AI perusahaan yang harganya sangat mahal.

Selain itu, serangan yang menargetkan proses transaksi digital mencatat pertumbuhan eksplosif hingga 104% secara global dalam dua tahun terakhir. Berbeda dengan serangan konvensional yang hanya membanjiri jaringan, serangan ini langsung melumpuhkan proses spesifik seperti transaksi perbankan dan layanan belanja daring.

Tren pembuatan aplikasi instan dengan bantuan AI, atau dikenal sebagai "vibe coding", menjadi pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi ini mempercepat perusahaan meluncurkan layanan baru. Di sisi lain, kecepatan ini sering melahirkan kesalahan pengaturan pada pintu akses data yang langsung dibuka ke publik tanpa pengawasan manusia.

"Perusahaan kini dipaksa meninjau kembali risiko mereka secara keseluruhan karena kecepatan inovasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini," ujarnya.

Di negara maju seperti Singapura dan Jepang, kata Reuben, tantangan utama terletak pada sulitnya memantau jutaan pintu akses data yang sangat masif.

Sementara itu, di negara berkembang seperti Vietnam dan Thailand, pesatnya digitalisasi belum dibarengi dengan ketersediaan ahli keamanan siber yang cukup.

Guna memitigasi risiko, perusahaan disarankan untuk memprioritaskan langkah strategis seperti mengetahui secara pasti setiap pintu akses data yang terbuka secara real-time, membedakan antara pengguna manusia, asisten AI yang sah, dan robot jahat, serta menanamkan protokol keamanan sejak hari pertama pembuatan aplikasi.

“Terakhir, memastikan perlindungan tetap bekerja saat aplikasi sedang digunakan oleh pelanggan,” kata Reuben.

Bisnis.com, BANDA ACEH — Pendiri ByteDance sekaligus pemilik TikTok, Zhang Yiming, resmi menjadi orang terkaya di Tiongkok untuk tahun kedua berturut-turut dengan kekayaan mencapai US$69,3 miliar.

Dilansir dari Forbes, lonjakan kekayaan Zhang terjadi seiring meningkatnya valuasi ByteDance, serta penguatan posisi perusahaan dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).

“Zhang Yiming adalah salah satu pendiri utama raksasa teknologi Tiongkok ByteDance. Aplikasi TikTok kini memiliki lebih dari 1 miliar pengguna di seluruh dunia,” dikutip dari Forbes, Kamis (12/3/2026).

Pria berusia 41 tahun ini, masih memainkan peran penting dalam strategi pengembangan AI ByteDance meskipun telah mundur dari jabatan ketua perusahaan pada 2021. Kekayaan bersihnya kini mencapai sekitar US$69,3 miliar, meningkat dari sekitar US$65,5 miliar sebelumnya.

Menurut Forbes, ByteDance semakin memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain global dalam pengembangan teknologi kecerdasan buatan. Chatbot AI Doubao milik perusahaan bahkan pernah menjadi asisten digital berbasis AI paling populer di Tiongkok dengan lebih dari 315,3 juta pengguna.

Selain itu, ByteDance juga menarik perhatian global setelah meluncurkan model AI terbaru Seedance 2.0 pada Februari. Model ini mampu menghasilkan klip video berkualitas sinematik hanya dari perintah teks sederhana.

Menanggapi perkembangan teknologi tersebut, Elon Musk menyatakan, “It is happening fast,” saat menanggapi demonstrasi pembuatan adegan film realistis menggunakan model Seedance terbaru.

Forbes juga mencatat perjalanan Zhang Yiming dalam membangun ByteDance dimulai pada 2012 dari sebuah apartemen empat kamar di Beijing. Perusahaan tersebut kemudian berkembang pesat dan meluncurkan aplikasi berita Toutiao yang dalam dua tahun mampu menarik lebih dari 13 juta pengguna harian.

Pada 2017, ByteDance meluncurkan aplikasi berbagi video TikTok secara global yang langsung mendapat sambutan luas, khususnya di kalangan generasi muda. Setahun kemudian perusahaan mengakuisisi Musical.ly senilai sekitar US$800 juta dan mengintegrasikannya ke dalam TikTok.

Menurut Forbes, sejak akhir 2018 aplikasi-aplikasi ByteDance telah memiliki lebih dari 1 miliar pengguna aktif bulanan di seluruh dunia dan membuat valuasi perusahaan melonjak hingga sekitar US$75 miliar, melampaui Uber sebagai startup privat paling bernilai saat itu.

Zhang Yiming sendiri lahir di Longyan, Provinsi Fujian, pada 1 April 1983 dan merupakan anak tunggal dari pasangan pegawai negeri. Dia menempuh pendidikan teknik mikroelektronika dan rekayasa perangkat lunak di Nankai University dan lulus pada 2005 dengan gelar sarjana teknik komputer.

Sebelum mendirikan ByteDance, Zhang sempat bekerja sebagai insinyur di situs perjalanan Kuxun, kemudian bergabung dengan Microsoft, sebelum akhirnya memilih terjun ke dunia startup teknologi. Pengalaman tersebut menjadi landasan bagi visinya membangun platform distribusi konten berbasis kecerdasan buatan.

Forbes menilai keberhasilan ByteDance dan TikTok menjadikan Zhang Yiming sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam industri teknologi global sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai orang terkaya di Tiongkok saat ini.

Bisnis.com, JAKARTA — PT Pos Indonesia (Persero) mengerahkan 1.000 robot yang terintegrasi dengan kecerdasan buatan (AI) untuk mengoptimalkan operasional dan mendorong kolaborasi industri.

Director of Business Development & Portfolio Management PT Pos Indonesia, Prasabri Pesti, mengatakan Pos Indonesia mulai menggunakan teknologi robot pada 2023. Saat ini, Pos Indonesia telah memiliki 1.000 unit robot yang tersebar di beberapa daerah yakni Surabaya, Jakarta Timur, dan Yogyakarta.

Akibat penggunaan robot ini, terjadi efisiensi dalam penggunaan tenaga kerja. Pekerjaan yang sebelumnya bersifat berulang atau sederhana kini dapat digantikan oleh robot.

“Terutama dari manpower, penggunaan manpower yang bisa menghemat sekitar 30%,” kata Prasabri saat ditemui di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Selain itu, Prasabri menjelaskan dengan penggunaan robot, tingkat akurasi pekerjaan juga meningkat dengan tingkat operasional di atas 99%.

Meski terjadi pengurangan kebutuhan tenaga kerja pada tugas tertentu, Pos Indonesia tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Para pekerja tetap dipekerjakan dan dialihkan ke tugas lain.

“Tapi orangnya kita optimalisasi ke tempat-tempat berbeda selain itu,” jelasnya.

Terdapat dua jenis robot yang digunakan di Pos Indonesia. Pertama, robotic sorting machine yang bertugas menyortir paket untuk ditempatkan pada kotak-kotak yang disediakan sesuai alamat pengiriman.

Dengan robot ini, proses penyortiran menjadi 2,5 kali lebih cepat dibandingkan dengan tenaga manusia.

Kedua, auto labeling robot yang bertugas menempelkan label pada setiap paket. Dengan adanya robot ini, pekerjaan yang sebelumnya membutuhkan banyak tenaga kerja dan waktu lama kini dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien.

Kedua robot tersebut beroperasi selama 24 jam. Robot-robot itu tidak hanya digunakan oleh Pos Indonesia, Tetapi juga dimanfaatkan oleh operator lain. Misalnya, Pos Indonesia menggunakan robot pada sesi sore hingga malam hari, sementara operator lain dapat memanfaatkannya pada pukul 10.00 hingga 15.00.

“Kita menyiapkan konsepnya, harapannya bukan hanya untuk Pos, tetapi untuk industri kurir Indonesia,” ujarnya.

Pos Indonesia berinvestasi sekitar Rp10 miliar untuk satu lokasi yang menggunakan robot.

Rencana Penggunaan AI Kedepan

Pos Indonesia berencana mengembangkan beberapa teknologi tambahan berbasis AI.

Salah satu teknologi yang akan segera diterapkan adalah geofencing. Teknologi ini masih belum banyak digunakan di Indonesia. Fungsinya untuk memastikan kurir tidak dapat memperbarui status pengiriman sebagai terkirim sebelum benar-benar berada dalam radius sekitar 100 meter dari alamat penerima.

Masalah fake status yaitu pembaruan status pengiriman sebelum paket benar-benar sampai merupakan salah satu tantangan terbesar dalam industri kurir global.

Dengan geofencing, sistem akan membatasi pembaruan status sehingga hanya dapat dilakukan ketika posisi kurir telah sesuai dengan lokasi tujuan. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan kepercayaan pelanggan.

Selain itu, Pos Indonesia juga akan menerapkan teknologi road optimization berbasis AI untuk mengoptimalkan rute pengiriman. Pos Indonesia memiliki sekitar 642 ribu rute aktif.

Sebagai contoh, satu rute dapat mencakup perjalanan dari Madiun melewati Solo hingga Jakarta. Bahkan terdapat rute besar dari Aceh sampai Lombok.

Dengan jumlah rute sebanyak itu, optimalisasi menjadi sangat penting agar operasional lebih efektif dan efisien. Teknologi AI memungkinkan perhitungan serta penyesuaian rute secara lebih akurat. (Nur Amalina)

Bisnis.com, JAKARTA - Persaingan chatbot kecerdasan buatan kian memanas. Anthropic PBC membuka fitur memori untuk pengguna gratis Claude, di tengah lonjakan pengguna dan tekanan politik di Amerika Serikat.

Claude dari Anthropic PBC akan mampu mengingat konteks di seluruh percakapan untuk pengguna gratis. Pilihan memberikan akses fitur setelah perusahaan mendapatkan dukungan publik dalam beberapa waktu terakhir karena menolak menggunakan AI nya untuk kepentingan militer Amerika Serikat.

Sebagai konteks, fitur memori tersebut sebelumnya hanya tersedia bagi pelanggan berbayar. Mulai Senin waktu AS, fitur itu bisa diakses pengguna secara gratis. Fitur serupa telah lebih dulu disediakan pesaingnya OpenAI, penyelenggara kecerdasan buatan ChatGPT.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/3/2026), Anthropic juga mempermudah perpindahan pengguna dengan menyediakan cara sederhana untuk mengimpor riwayat percakapan dari chatbot lain termasuk ChatGPT, ke Claude melalui teknik salin-tempel.

Langkah ini diambil saat perusahaan menghadapi sorotan tajam dari pemerintah AS. Anthropic berselisih dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait potensi penggunaan teknologinya untuk pengawasan massal dan pengembangan persenjataan otonom.

Pada Jumat lalu, Presiden Donald Trump bahkan memerintahkan lembaga pemerintah AS menghapus Claude dari sistem mereka. Pentagon bahkan menyatakan Anthropic sebagai teknologi berisiko, situasi yang dinilai dapat mengganggu prospek bisnis perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Anthropic mengklaim terjadi lonjakan minat. Jumlah pengguna aktif gratis Claude meningkat lebih dari 60%, sementara pendaftaran harian naik empat kali lipat sejak Januari. Kondisi ini bahkan disebut sebagai penyebab terjadinya gangguan layanan kemarin.

Saat yang sama pesaing terdekatnya, OpenAI mengumumkan model AI mereka akan ada di jaringan rahasia Departemen Pertahanan. Kebijakan tersebut memicu sebagian pengguna menyerukan boikot terhadap ChatGPT.

OpenAI dan Militer AS

Sementara itu, dalam kesempatan terpisah CEO OpenAI Sam Altman menyebut langkah perusahaannya menjalin kesepakatan dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat dilakukan secara terburu-buru dan tampak oportunistik dan ceroboh.

Pernyataan itu disampaikan Altman melalui unggahan di platform X pada 3 Maret 2026. Ia mengatakan OpenAI tengah bekerja sama dengan Departemen Pertahanan untuk menambahkan sejumlah klausul dalam perjanjian agar prinsip-prinsip perusahaan dinyatakan secara tegas.

Menurut Altman, klausul tambahan itu mencakup komitmen bahwa teknologi kecerdasan buatan OpenAI tidak akan digunakan untuk pengawasan domestik terhadap warga Amerika Serikat. Ia juga menyebut badan intelijen seperti Badan Keamanan Nasional tidak dapat bergantung pada layanan OpenAI.

Pernyataan tersebut muncul setelah pada Jumat malam, Altman mengumumkan telah mencapai kesepakatan untuk mengizinkan militer Amerika Serikat menggunakan model AI OpenAI di jaringan rahasianya. Langkah ini terjadi setelah konfrontasi antara Pentagon dan pesaing OpenAI, Anthropic, yang menuntut agar teknologinya tidak digunakan untuk pengawasan massal terhadap warga Amerika maupun penyebaran senjata otonom.

Dalam unggahannya, Altman mengakui proses pengumuman dilakukan terlalu cepat. “Seharusnya kita tidak terburu-buru merilis ini pada hari Jumat,” tulisnya. “Masalahnya sangat kompleks, dan membutuhkan komunikasi yang jelas.”

Ia juga menilai situasi tersebut sebagai pengalaman pembelajaran bagi perusahaan yang berbasis di San Francisco itu.

Bisnis.com, JAKARTA - Persaingan chatbot kecerdasan buatan kian memanas. Anthropic PBC membuka fitur memori untuk pengguna gratis Claude, di tengah lonjakan pengguna dan tekanan politik di Amerika Serikat.

Claude dari Anthropic PBC akan mampu mengingat konteks di seluruh percakapan untuk pengguna gratis. Pilihan memberikan akses fitur setelah perusahaan mendapatkan dukungan publik dalam beberapa waktu terakhir karena menolak menggunakan AI nya untuk kepentingan militer Amerika Serikat.

Sebagai konteks, fitur memori tersebut sebelumnya hanya tersedia bagi pelanggan berbayar. Mulai Senin waktu AS, fitur itu bisa diakses pengguna secara gratis. Fitur serupa telah lebih dulu disediakan pesaingnya OpenAI, penyelenggara kecerdasan buatan ChatGPT.

Dikutip dari Bloomberg, Selasa (3/3/2026), Anthropic juga mempermudah perpindahan pengguna dengan menyediakan cara sederhana untuk mengimpor riwayat percakapan dari chatbot lain termasuk ChatGPT, ke Claude melalui teknik salin-tempel.

Langkah ini diambil saat perusahaan menghadapi sorotan tajam dari pemerintah AS. Anthropic berselisih dengan Departemen Pertahanan Amerika Serikat terkait potensi penggunaan teknologinya untuk pengawasan massal dan pengembangan persenjataan otonom.

Pada Jumat lalu, Presiden Donald Trump bahkan memerintahkan lembaga pemerintah AS menghapus Claude dari sistem mereka. Pentagon bahkan menyatakan Anthropic sebagai teknologi berisiko, situasi yang dinilai dapat mengganggu prospek bisnis perusahaan tersebut.

Di sisi lain, Anthropic mengklaim terjadi lonjakan minat. Jumlah pengguna aktif gratis Claude meningkat lebih dari 60%, sementara pendaftaran harian naik empat kali lipat sejak Januari. Kondisi ini bahkan disebut sebagai penyebab terjadinya gangguan layanan kemarin.

Saat yang sama pesaing terdekatnya, OpenAI mengumumkan model AI mereka akan ada di jaringan rahasia Departemen Pertahanan. Kebijakan tersebut memicu sebagian pengguna menyerukan boikot terhadap ChatGPT.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menegaskan pemutusan akses terhadap layanan chatbot berbasis AI yang terintegrasi di X, Grok bersifat sementara.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan akses Grok akan dibuka kembali setelah pihak penyelenggara memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya terkait penyesuaian sistem dan algoritma.

“Agar layanan tersebut tidak lagi memproduksi atau memfasilitasi konten deepfake seksual nonkonsensual yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat,” kata Alexander kepada Bisnis, Rabu (14/1/2026).

Menurut Alexander, pemerintah pada prinsipnya tidak menutup ruang bagi inovasi teknologi, termasuk pengembangan kecerdasan artifisial. Namun, kepatuhan terhadap hukum nasional menjadi syarat mutlak bagi seluruh penyelenggara sistem elektronik yang beroperasi di Indonesia.

Dia menegaskan akses Grok hanya akan dibuka kembali apabila pihak X selaku pengelola platform secara nyata mematuhi seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia. Alexander menyebut pertimbangan utama pemerintah adalah pelindungan masyarakat, keamanan ruang digital, serta kepastian hukum.

Hal tersebut diperlukan agar pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial dapat berjalan secara bertanggung jawab, etis, serta sejalan dengan norma hukum nasional dan nilai-nilai moral yang berlaku di masyarakat. Alexander juga menambahkan Komdigi akan terus melakukan pengawasan dan evaluasi secara ketat terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik.

“Guna memastikan ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia melakukan pemutusan akses sementara terhadap layanan Grok setelah ditemukan penyalahgunaan teknologi tersebut untuk memproduksi dan menyebarkan konten pornografi palsu berbasis deepfake.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya pelindungan masyarakat, khususnya perempuan dan anak, dari risiko eksploitasi seksual di ruang digital. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan bahwa praktik deepfake seksual tanpa persetujuan merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan martabat warga negara.

“Demi melindungi perempuan, anak, dan seluruh masyarakat dari risiko konten pornografi palsu yang dihasilkan menggunakan teknologi kecerdasan artifisial, pemerintah melakukan pemutusan akses sementara terhadap aplikasi Grok,” kata Meutya dalam pernyataan resmi di Jakarta, Sabtu (10/1/2026).

Menurut Meutya, ruang digital tidak dapat dibiarkan berkembang tanpa pengawasan hukum. Pemerintah menilai penyalahgunaan kecerdasan artifisial untuk menghasilkan konten seksual nonkonsensual sebagai ancaman nyata terhadap keamanan publik, privasi individu, serta nilai-nilai kemanusiaan.

Selain pemutusan akses sementara, Komdigi juga meminta X selaku pengelola platform untuk memberikan klarifikasi dan bertanggung jawab atas dampak penggunaan teknologi tersebut. Evaluasi lanjutan akan dilakukan berdasarkan komitmen perbaikan yang disampaikan oleh penyelenggara sistem elektronik terkait.

Kebijakan ini mengacu pada kewenangan pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, yang mewajibkan setiap platform memastikan layanannya tidak memuat atau memfasilitasi konten yang dilarang oleh hukum Indonesia.

Bisnis.com, JAKARTA – Grok, chatbot kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) besutan Elon Musk, didera kritik global dan ancaman tindakan pemerintah setelah mampu merespons prompt pengguna di platform X dengan gambar bernuansa seksual, termasuk yang melibatkan anak di bawah umur.

Melansir Bloomberg, Minggu (4/1/2026), di Malaysia, otoritas menyatakan tengah menyelidiki konten visual yang dihasilkan Grok menyusul keluhan atas penyalahgunaan AI untuk memanipulasi citra perempuan dan anak-anak menjadi materi tidak senonoh, sangat ofensif, atau berbahaya.

Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia menegaskan bahwa pembuatan maupun transmisi konten semacam itu merupakan pelanggaran hukum. Regulator juga akan menyelidiki pengguna X yang diduga melanggar aturan serta memanggil perwakilan perusahaan.

”Meski X belum berstatus penyedia layanan berlisensi di Malaysia, platform tersebut dinilai tetap memiliki kewajiban mencegah penyebaran konten berbahaya,” ungkap komisi tersebut.

Elon Musk menyatakan X menindak konten ilegal dengan penghapusan, penangguhan permanen akun, serta kerja sama dengan otoritas, termasuk konten yang berkaitan dengan anak di bawah umur.

Semua pengguna yang menggunakan Grok untuk membuat konten ilegal akan menghadapi konsekuensi yang sama beratnya dengan pelanggaran larangan mengunggah konten ilegal,” ungkap Elon Musk di X.

India menjadi negara terbaru yang menyuarakan kekhawatiran. Pemerintah India mengirim surat kepada X untuk memerintahkan evaluasi komprehensif Grok agar tidak menghasilkan konten bermuatan ketelanjangan, seksualisasi, materi eksplisit, atau konten melanggar hukum.

Platform diwajibkan menyerahkan laporan tindakan dalam 72 jam kepada Kementerian Elektronika dan Teknologi Informasi, dengan peringatan potensi sanksi pidana dan hukum TI. Pemerintah bahkan membuka opsi regulasi khusus atas konten AI yang tidak pantas di media sosial.

Di Eropa, Prancis menuding Grok menghasilkan konten seksual yang “jelas ilegal” tanpa persetujuan, yang berpotensi melanggar Digital Services Act Uni Eropa—aturan yang mewajibkan platform besar memitigasi risiko penyebaran konten ilegal.

Gambar-gambar bermasalah tersebut juga dinilai melanggar kebijakan penggunaan Grok sendiri yang melarang seksualisasi anak. Sejumlah konten telah diturunkan.

Dalam dua pekan terakhir, semakin banyak pengguna meminta Grok membuat atau memodifikasi gambar perempuan dan anak-anak dalam konteks seksual.

Tren ini merebak secara global setelah platform memperkenalkan fitur pengeditan gambar menjelang Natal.

Menanggapi hal tersebut, Grok menyatakan telah mengidentifikasi “celah pengamanan” yang kini tengah diperbaiki secara mendesak.

Jakarta: Kuningan City Mall memperkenalkan inovasi terbaru yang menjadi langkah awal menuju hi-tech mall di Jakarta dengan meluncurkan Prototype Customer Service AI Robot pertama yang dihadirkan oleh shopping mall di Indonesia.

Prototype CS AI Robot milik Kuningan City, bernama Airy, dirancang untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan pengunjung secara real-time, mulai dari tenant directory, penawaran promo, informasi event, hingga navigasi di dalam mall.

Kehadiran robot ini menjadi power tool baru bagi Kuningan City Mall dalam meningkatkan kualitas pelayanan dengan memberikan pengalaman interaktif yang lebih modern, cepat, dan efisien.

Tidak menggantikan peran CS konvensional, Prototype CS AI Robot berfungsi sebagai layanan pendamping untuk bekerja beriringan. Pada akhirnya, proses pelayanan pun dapat berlangsung lebih optimal dan responsif sesuai kebutuhan pengunjung.

Fauzan S. Utomo, selaku TCR & Marcomm Manager Kuningan City Mall mengungkap Prototype CS AI Robot dan aplikasi Kuningan City Mall menjadi projek pengembangan yang akan terus dikembangkan lebih lagi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan customer kedepannya.

“Harapannya Kuningan City Mall menjadi destinasi yang bukan hanya nyaman, namun juga selaras dengan perkembangan teknologi,” tambah Fauzan.

Entrepreneur dan technology enthusiast, Raymond Chin membeberkan prototype CS AI Robot ini langkah yang baik bagi Kuningan City Mall, apalagi teknologi ini pertama di Indonesia, terkhususnya di pusat perbelanjaan.

“Bukan sekadar teknologi biasa, Prototype CS AI Robot mampu menjadi alat untuk meningkatkan customer satisfaction, para pengunjung akan mendapat pengalaman unik, mulai dari belanja, beraktivitas seru, hingga makan,” ungkap Raymond.

Dia menilai integrasi kecerdasan buatan (AI) ke bentuk hardware seperti robot masih dilakukan oleh sedikit brand atau perusahaan. Padahal, menurutnya, inovasi AI memiliki tahapan yang jauh lebih luas daripada sekadar layanan percakapan.

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA— Gubernur California Gavin Newsom menandatangani undang-undang baru yang mengatur penggunaan chatbot kecerdasan buatan (AI) pendamping. Regulasi ini resmi berlaku pada 2026.

Kebijakan ini menjadikan California sebagai negara bagian pertama di Amerika Serikat (AS) yang mewajibkan operator chatbot AI menerapkan protokol keamanan bagi pengguna.

Melansir TechCrunch, Selasa (14/10/2025), aturan tersebut, Senate Bill (SB) 243, bertujuan melindungi anak-anak dan kelompok rentan dari potensi bahaya penggunaan chatbot AI pendamping.

Undang-undang ini juga menegaskan tanggung jawab hukum bagi perusahaan mulai dari raksasa teknologi seperti Meta dan OpenAI hingga startup khusus chatbot seperti Character AI dan Replika apabila produk mereka tidak memenuhi standar keamanan yang ditetapkan.

RUU SB 243 diperkenalkan pada Januari 2025 oleh Senator Negara Bagian Steve Padilla dan Josh Becker. Dukungan publik terhadap RUU ini meningkat setelah kasus kematian remaja bernama Adam Raine, yang bunuh diri usai menjalani percakapan panjang bertema bunuh diri dengan ChatGPT milik OpenAI.

Selain itu, aturan ini juga merespons bocornya dokumen internal Meta yang mengungkap chatbot perusahaan sempat diizinkan melakukan percakapan bernada romantis dan sensual dengan anak-anak.

Kasus serupa juga terjadi di Colorado, ketika satu keluarga menggugat Character AI setelah putri mereka yang berusia 13 tahun bunuh diri usai terlibat percakapan bermuatan seksual dengan chatbot perusahaan tersebut.

“Teknologi baru seperti chatbot dan media sosial bisa menginspirasi, mendidik, dan menghubungkan orang. Namun, tanpa pengaman yang nyata, teknologi juga bisa mengeksploitasi, menyesatkan, dan membahayakan anak-anak kita,” kata Newsom dalam pernyataannya.

Dia menegaskan pemerintah tidak akan berdiam diri melihat perusahaan beroperasi tanpa batas dan tanggung jawab. Menurutnya, kemajuan teknologi AI harus diimbangi dengan perlindungan yang kuat terhadap anak-anak dan pengguna rentan.

Undang-undang ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2026. Dalam ketentuannya, SB 243 mewajibkan perusahaan menerapkan verifikasi usia pengguna serta memberikan peringatan mengenai risiko penggunaan media sosial dan chatbot pendamping. Perusahaan juga diwajibkan menyiapkan protokol khusus untuk menangani kasus bunuh diri atau perilaku menyakiti diri sendiri.

Protokol tersebut harus dilaporkan kepada Departemen Kesehatan Masyarakat California, beserta data statistik mengenai bagaimana layanan mereka mengarahkan pengguna ke pusat krisis dan layanan pencegahan bunuh diri.

Selain itu, platform diwajibkan secara jelas memberi tahu pengguna bahwa setiap percakapan dihasilkan oleh AI, bukan manusia.

Chatbot juga dilarang mengaku sebagai profesional kesehatan. Untuk pengguna di bawah umur, chatbot diwajibkan memberikan pengingat untuk beristirahat setelah jangka waktu tertentu, serta mencegah akses atau tampilan gambar eksplisit yang dihasilkan sistem.

SB 243 juga memperberat hukuman bagi pihak yang memperoleh keuntungan dari pembuatan atau penyebaran deepfake ilegal, dengan denda mencapai US$250.000 atau sekitar Rp4,1 miliar per pelanggaran.

Sejumlah perusahaan telah mulai mengambil langkah pencegahan untuk mematuhi aturan ini. OpenAI, misalnya, telah memperkenalkan kontrol orang tua, perlindungan konten, dan sistem deteksi dini terhadap potensi perilaku menyakiti diri bagi anak-anak pengguna ChatGPT.

Sementara itu, Replika, yang ditujukan untuk pengguna berusia di atas 18 tahun, menyatakan telah mengalokasikan sumber daya besar untuk sistem penyaringan konten dan mengarahkan pengguna ke lembaga krisis terpercaya.

Perusahaan tersebut menegaskan komitmennya untuk mematuhi seluruh regulasi yang berlaku.

Character AI juga menyampaikan layanannya telah mencantumkan penjelasan seluruh percakapan bersifat fiksi dan dihasilkan oleh AI.

Juru bicara perusahaan mengatakan pihaknya menyambut baik kerja sama dengan regulator dan pembuat kebijakan untuk mengembangkan aturan baru di bidang ini, serta siap mematuhi SB 243.

Senator Steve Padilla menilai pengesahan undang-undang ini sebagai langkah penting untuk memastikan adanya pengawasan terhadap teknologi yang berkembang sangat cepat.

Dia menekankan tindakan cepat dibutuhkan agar peluang untuk melindungi masyarakat tidak terlewat.

Menurutnya, sejumlah negara bagian lain kini tengah membahas isu serupa, dan dirinya berharap mereka juga mengambil langkah nyata, terutama karena pemerintah federal sejauh ini belum memiliki regulasi yang jelas untuk melindungi kelompok rentan.

SB 243 menjadi aturan kedua terkait AI yang disahkan California dalam beberapa pekan terakhir. Sebelumnya, pada 29 September 2025, Gubernur Newsom menandatangani SB 53, yang mewajibkan perusahaan besar pengembang AI seperti OpenAI, Anthropic, Meta, dan Google DeepMind untuk lebih transparan mengenai protokol keselamatan yang mereka terapkan.

Undang-undang tersebut juga memberikan perlindungan bagi karyawan yang melaporkan pelanggaran atau masalah etika di perusahaan pengembang AI. Beberapa negara bagian lain, seperti Illinois, Nevada, dan Utah, telah lebih dulu mengesahkan undang-undang yang membatasi atau bahkan melarang penggunaan chatbot AI sebagai pengganti layanan kesehatan mental berlisensi.