Bisnis.com, PEKANBARU - Inflasi tahunan (year-on-year/yoy) Provinsi Riau pada April 2026 tercatat sebesar 2,37%, dengan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya menjadi penyumbang terbesar setelah mencatat kenaikan hingga 12,57%.

Kenaikan tersebut mendorong Indeks Harga Konsumen (IHK) Riau naik menjadi 112,03, dari 109,44 pada April tahun sebelumnya.

Kepala BPS Riau, Asep Riyadi, mengatakan tekanan inflasi secara umum dipicu oleh kenaikan harga di berbagai kelompok pengeluaran yang terjadi sepanjang tahun berjalan.

“Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sembilan indeks kelompok pengeluaran,” kata Asep Riyadi, Senin (4/5/2026).

Dia menjelaskan, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mencatat kenaikan tertinggi sebesar 12,57%, diikuti kelompok pendidikan 5,08%, serta penyediaan makanan dan minuman/restoran 2,51%.

Selanjutnya, kelompok transportasi mengalami inflasi 1,76%, kesehatan 1,63%, serta makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,50%. Kenaikan juga terjadi pada kelompok informasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 1,04%, perumahan, air, listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar 1,00%, serta pakaian dan alas kaki sebesar 0,62%.

Di sisi lain, dua kelompok pengeluaran mengalami deflasi, yakni perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 0,87% serta rekreasi, olahraga dan budaya sebesar 0,04%.

Dari sisi komoditas, inflasi tahunan terutama didorong oleh kenaikan harga emas perhiasan, daging ayam ras, ayam hidup, akademi/perguruan tinggi, angkutan udara, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, telur ayam ras, beras, Sigaret Kretek Mesin (SKM), ikan serai, nasi dengan lauk, mobil, sewa rumah, jeruk, Sigaret Kretek Tangan (SKT), ikan nila dan beberapa komoditas lainnya.

Sementara itu, secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi April 2026 dipicu oleh kenaikan harga sejumlah komoditas seperti bawang merah, angkutan udara, minyak goreng, ikan nila, bensin, jengkol, ikan tongkol/ ikan ambu-ambu, bayam, kentang, ikan serai, ikan patin, es, buncis, Sigaret Kretek Mesin (SKM), nasi dengan lauk, jeruk, ikan lele, laptop/notebook, ikan baung, beras, bubur, udang basah, gula pasir dan beberapa komoditas lainnya

Secara kewilayahan, inflasi tertinggi terjadi di Tembilahan sebesar 3,61 persen dengan IHK sebesar 113,32. Disusul Kampar dengan tingkat inflasi terendah (yoy) sebesar 1,51 persen dengan IHK sebesar 112,57.

Adapun komoditas yang menahan laju inflasi atau mengalami deflasi secara tahunan antara lain cabai merah, bawang putih, kentang, sabun detergen bubuk, cabai rawit, kelapa, cabai hijau, bawang merah, masker, angkutan antar kota, tarif kendaraan travel, mie kering instant, wortel, susu bubuk untuk balita dan pengharum cucian/pelembut.

Sementara komoditas yang mengalami deflasi secara bulanan antara lain seperti daging ayam ras, ayam hidup, emas perhiasan, cabai hijau, tomat dan wortel juga tercatat memberikan andil deflasi.

Bisnis.com, PEKANBARU - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau mencatat perekonomian wilayah yang kaya minyak, sawit dan kayu itu masih tumbuh di bawah rata-rata nasional meski sedikit membaik dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala BPS Provinsi Riau, Asep Riyadi, mengatakan pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025 mencapai 4,79%, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang tumbuh sebesar 3,52%. Sedangkan periode akhir tahun, kinerja ekonomi Riau pada triwulan IV-2025 tumbuh sebesar 4,94% secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, secara kuartalan, ekonomi Riau pada triwulan IV-2025 terhadap triwulan III-2025 tumbuh sebesar 0,12% (quarter-to-quarter/q-to-q). Pertumbuhan tertinggi dari sisi produksi kembali dicatat oleh lapangan usaha Jasa Lainnya yang tumbuh sebesar 18,46%.

“Pertumbuhan ekonomi Riau pada 2025 menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan mulai menguatnya aktivitas ekonomi di berbagai sektor,” ujarnya Kamis (5/2/2026).

Sebagai pembanding, dalam catatan Bisnis, ekonomi Indonesia pada kuartal IV/2025 tumbuh 5,39%. Sedangkan secara akumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 mencapai 5,11%. Jauh meninggalkan ekonomi Riau.

Asep menyebut, dari sisi produksi, lapangan usaha jasa lainnya mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 11,41%. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Ekspor Luar Negeri menjadi penopang utama dengan pertumbuhan tertinggi sebesar 11,86%. Sementara dari sisi produksi, lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 17,49%.

“Dari sisi pengeluaran, Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga tumbuh paling tinggi pada triwulan IV-2025 dengan capaian 4,59%,” jelas Asep.

Dari sisi pengeluaran, komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 11,14% pada periode tersebut.

Asep menambahkan, jika perekonomian Riau dihitung tanpa sektor minyak dan gas bumi (migas), pertumbuhan ekonomi pada 2025 mencapai 5,40%, lebih tinggi dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 4,10%.

“Hal ini menunjukkan bahwa sektor nonmigas semakin berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Riau,” katanya.

Bisnis.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan komitmennya untuk memperkuat perencanaan pembangunan daerah melalui penyediaan data ekonomi yang lebih akurat dan komprehensif.

Upaya ini dilakukan seiring ditetapkannya target pertumbuhan ekonomi berkualitas sebesar 5,3 hingga 5,7% dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Penguatan data tersebut difokuskan melalui kolaborasi strategis dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Pelaksana Tugas Gubernur Riau, SF Hariyanto menegaskan Sensus Ekonomi menjadi fondasi penting bagi arah pembangunan jangka panjang. Menurutnya, Pemprov Riau siap memberikan dukungan penuh agar pendataan berjalan lancar dan menghasilkan data yang valid.

“Kami akan memberikan data yang benar, pasti, dan akurat karena hasil sensus ini menjadi pedoman pembangunan 10 tahun ke depan. Jika ada perusahaan yang menolak menjawab, akan kita surati,” ujarnya Jumat (21/11/2025).

Ia menjelaskan bahwa target dalam RPJMD meliputi pertumbuhan ekonomi berkualitas, hilirisasi industri, percepatan inovasi, penurunan kemiskinan, serta pembangunan berkelanjutan. Semua agenda tersebut membutuhkan dukungan data ekonomi yang mutakhir hingga level mikro.

Program ini menurutnya merupakan momentum penting untuk memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan mengenai struktur ekonomi daerah.

“Kami mengajak seluruh pelaku usaha bersikap kooperatif agar hasil sensus benar-benar mampu menggambarkan kondisi ekonomi Riau secara menyeluruh dan akurat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi menyatakan bahwa Riau memiliki peran strategis sebagai salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Sumatera. Melalui Sensus Ekonomi 2026, struktur usaha di Riau dapat dipetakan secara detail, mulai dari perusahaan besar hingga usaha mikro.

“Riau mempunyai ekonomi terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan mengetahui struktur ekonomi daerah, kita bisa memahami apa yang membuat suatu usaha untung besar atau kecil. Dengan strategi yang tepat, Riau memiliki potensi perkembangan ekonomi yang sangat besar,” jelasnya.

Ia menegaskan seluruh data yang dikumpulkan bersifat rahasia sesuai UU Statistik. Namun ia juga mengakui masih ada perusahaan yang enggan memberikan data, sehingga dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting.

FGD ini menjadi langkah awal sebelum pengumpulan data sensus dimulai. Hasil pendataan nantinya akan menjadi basis utama dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Riau satu dekade ke depan, sekaligus memperkuat upaya mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas sesuai target RPJMD.