Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan

Jakarta (ANTARA) - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) memperkuat kinerja perusahaan melalui investasi strategis di Citicore Renewable Energy Corporation (CREC) Filipina.

Setelah mengakuisisi 20 persen saham perusahaan tersebut pada Juni 2025, saat ini Pertamina NRE telah memperoleh dividen seiring dengan meningkatnya kinerja perusahaan dan harga saham perusahaan yang meningkat tajam.

“Keberhasilan ini semakin memperkuat komitmen Pertamina NRE dalam mengembangkan portofolio investasi yang sehat, produktif dan berkelanjutan,” kata Corporate Secretary Pertamina NRE, Sri Nur Hidayati dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hingga triwulan II 2026, kapitalisasi pasar CREC telah meningkat dari sekitar 600 juta dolar AS menjadi mendekati 900 juta dolar AS, atau tumbuh hampir 50 persen dibandingkan saat Pertamina NRE masuk sebagai investor strategis tahun lalu.

Sri menilai pencapaian tersebut membuktikan strategi investasi anorganik Pertamina NRE mampu menghasilkan imbal hasil investasi yang baik namun sekaligus memperkuat posisi perusahaan di sektor energi bersih regional.

“Pembagian dividen dari CREC dalam kurun waktu setahun menjadi bukti bahwa investasi yang kami lakukan tidak hanya memiliki prospek pertumbuhan jangka panjang, tetapi juga telah memberikan manfaat finansial yang nyata,” ujar Sri.

Selain memberikan kontribusi terhadap kinerja keuangan, investasi di CREC juga memperkuat portofolio bisnis energi terbarukan Pertamina NRE di kawasan Asia Tenggara.

Saat ini, CREC memiliki kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar lebih dari 1.200 MWdc, menjadikannya sebagai salah satu pengembang energi surya terbesar di Filipina dan merupakan aset strategis dalam portofolio investasi Pertamina NRE.

Selain itu, Pertamina NRE juga terus melakukan monitoring terhadap eksekusi strategi jangka pendek dan jangka panjang CREC guna memastikan optimalisasi value creation perusahaan.

Di sisi lain, keberhasilan investasi strategis Pertamina NRE di CREC juga mendapat dukungan dari Danantara Investment Management.

Chief Investment Officer (CIO) Danantara Investment Management Pandu Patria Sjahrir menilai investasi tersebut tidak hanya menghasilkan value creation, tetapi juga memiliki nilai strategis jangka panjang dalam memperkuat kerja sama energi bersih di kawasan.

“Ini bukan hanya sekadar value creation tetapi secara jangka panjang, ada nilai strategis dalam bentuk potensi cross selling di antara kedua negara tetangga dan bagian dari ASEAN,” kata Pandu.

“Seperti misalnya ekspor produk panel surya/solar PV produksi anak perusahaan PNRE, transfer teknologi dan penempatan tenaga kerja Indonesia di industri energi terbarukan yang berkembang baik di Filipina,” imbuhnya.

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) resmi menggabung seluruh hotel badan usaha milik negara (BUMN) dan akan dioperasikan di bawah InJourney, sebagai bagian dari langkah transformasi BUMN.

"Penyatuan seluruh hotel BUMN di bawah payung InJourney adalah lompatan besar dalam menata ulang dan memperkuat nilai aset hospitality kita agar lebih berdaya saing,” ujar Kepala BP BUMN dan COO Danantara Dony Oskaria dalam pernyataannya yang dikonfirmasi ANTARA dari Jakarta, Jumat.

Sebanyak 45 hotel yang tersebar di beberapa BUMN telah melakukan penandatanganan Conditional Sale and Purchase Agreement (CSPA) pada Jumat (26/6) sebagai bagian dari penyatuan aset hotel di bawah payung InJourney.

Penandatanganan CSPA oleh 45 hotel ini, tutur Dony melanjutkan, merupakan bagian dari transformasi BUMN di sektor hospitality.

Dony menambahkan, skema CSPA ini memastikan bahwa proses konsolidasi aset berjalan dengan cermat dan mengedepankan tata kelola yang baik.

“Momentum positif ini akan terus kita jaga, dan kami memproyeksikan adanya penambahan penandatanganan dari beberapa hotel lainnya pada awal pekan depan. Ini adalah langkah konkret menuju optimalisasi nilai aset dan struktur manajemen yang lebih tangguh,” ucap Dony.

Ia memproyeksikan akan ada 120 hotel BUMN yang digabung untuk dikelola oleh InJourney. Dengan demikian, Dony menyampaikan InJourney akan menjadi operator hotel kedua terbesar di Indonesia.

“Dengan terkonsolidasinya seluruh hotel BUMN menjadi fondasi yang solid untuk melakukan value creation. Transformasi ini pada akhirnya akan menciptakan portofolio industri pariwisata yang lebih efisien, kompetitif, dan terintegrasi,” kata Dony.

Diwartakan sebelumnya, Dony mengungkapkan siap mencari mitra investor strategis di sektor perhotelan setelah melakukan proses konsolidasi setidaknya 100 hotel badan usaha milik negara (BUMN).

Lebih lanjut, ia mengatakan konsolidasi seluruh aset tersebut disatukan ke PT Hotel Indonesia Natour atau Injourney Hospitality.

Setelah konsolidasi tuntas, Dony mengatakan Danantara siap untuk membuka kemitraan strategis bagi investor melalui sejumlah skema kerja sama.

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026

DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan

Jakarta (ANTARA) - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) dapat memperkuat tata kelola ekspor komoditas strategis tanpa menambah beban baru bagi dunia usaha.

Wakil Ketua Bidang Kebijakan Publik Apindo Chandra Wahjudi mengatakan DSI dapat membantu pengawasan ekspor melalui integrasi data dan analitik risiko, terutama untuk menekan praktik under invoicing.

​​​​​​​"DSI dapat membantu menekan under invoicing melalui integrasi data dan analitik risiko, tanpa menambah layer perizinan," kata Chandra dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, penguatan tata kelola ekspor perlu tetap disertai kepastian prosedur dan ruang klarifikasi bagi eksportir agar iklim investasi tetap terjaga.

Chandra menilai seluruh mandat operasional DSI harus berlandaskan hukum yang jelas, akuntabel dan dijalankan tanpa menambah beban administratif bagi pelaku usaha.

Ia juga memandang positif komitmen DSI merekrut talenta profesional dari pasar untuk memperkuat kapasitas teknis lembaga tersebut.

"Komitmen DSI untuk merekrut profesional terbaik yang ada di market adalah sinyal positif. Hal ini juga menunjukkan bahwa DSI ingin bekerja secara profesional serta responsif menghadapi dinamika geopolitik global," ujarnya.

Menurut Chandra, pelaku pasar masih menunggu realisasi proses rekrutmen tersebut, termasuk keterbukaan seleksi, profil manajemen yang kredibel, serta kebijakan benturan kepentingan yang jelas.

Ia menjelaskan DSI dapat mendukung penegakan tata kelola niaga apabila sistem pengawasannya terhubung dengan sektor perbankan, otoritas pelabuhan, bea cukai dan pihak terkait lainnya.

Integrasi data lintas sektor tersebut diharapkan mampu menutup celah yang kerap dimanfaatkan eksportir tidak patuh tanpa menambah proses manual bagi pelaku usaha yang patuh.

Apindo juga memandang positif masa transisi kebijakan hingga 1 Januari 2027 karena memberikan waktu adaptasi bagi pelaku usaha.

Chandra menambahkan kewajiban yang saat ini dinilai berfokus pada pelaporan ekspor tanpa mengubah jalur perdagangan dapat mengurangi risiko guncangan regulasi.

Namun demikian, ia menyebut konsultasi aktif dengan eksportir dan asosiasi perlu terus dilakukan agar masukan dunia usaha tercermin dalam pelaksanaan kebijakan.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan DSI akan berperan memperkuat pengawasan dan tata kelola ekspor.

"Tujuannya untuk mencegah praktik under invoicing, transfer pricing dan terkait dengan pelarian devisa hasil ekspor," kata Airlangga.

Pada tahap awal, terdapat tiga komoditas utama yang akan diatur DSI, yakni batu bara, kelapa sawit dan ferro alloy.

Ketiga komoditas tersebut pada 2025 memiliki nilai ekspor mencapai 66,13 miliar dolar AS atau sekitar Rp1.187 triliun, setara 23,4 persen dari total ekspor nasional.

Pemerintah memastikan implementasi DSI tetap mengedepankan kepastian berusaha, menjaga kelancaran arus barang, menghormati kontrak berjalan serta memperhatikan kepentingan mitra dagang.

Pewarta: Aria Ananda
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga

Jakarta (ANTARA) - Penerbitan Patriot Bond dan Merah Putih Bond oleh Danantara Indonesia membuka babak baru dalam pencarian sumber pendanaan pembangunan nasional.

Kedua instrumen tersebut lahir dari perubahan Undang-Undang (UU) Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melalui UU Nomor 4 Tahun 2026, yang memberi kewenangan kepada Danantara untuk menerbitkan surat utang umum maupun surat utang khusus.

Patriot Bond dan Merah Putih Bond ditempatkan sebagai surat utang khusus yang ditujukan untuk memperkuat pembiayaan investasi dan proyek strategis nasional.

Namun, penerbitan instrumen pendanaan oleh lembaga pengelola investasi negara tidak dapat dibaca semata-mata sebagai urusan korporasi. Setiap obligasi yang diterbitkan Danantara akan selalu berada dalam bayang-bayang reputasi negara. Investor, masyarakat, lembaga pemeringkat, dan pasar keuangan akan menilai apakah hubungan antara instrumen tersebut, aset negara, BUMN, serta APBN memiliki batas yang jelas.

Instrumen Patriot Bond dan Merah Putih Bond menjadi semakin sensitif karena regulasi memberikan perlindungan khusus bagi transaksi pembelian di pasar primer. Ketentuan tersebut mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk perpajakan, dan gugatan perdata.

Data serta informasi dari pembelian instrumen tersebut juga tidak dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak dalam proses peradilan. Peserta tax amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela turut disebut sebagai kelompok yang dapat menjadi investor instrumen ini

Di sinilah reputasi fiskal menjadi sangat penting. Reputasi fiskal tidak hanya dibentuk oleh rasio defisit dan utang pemerintah, melainkan oleh keyakinan bahwa negara mampu mengelola kewajiban, risiko, dan kebijakan pembiayaannya secara transparan.

Negara yang memiliki reputasi fiskal baik akan lebih mudah memperoleh pembiayaan dengan biaya yang wajar. Sebaliknya, ketidakjelasan antara utang lembaga investasi negara dan kewajiban pemerintah dapat meningkatkan premi risiko, mempersempit ruang fiskal, serta menurunkan kepercayaan publik.

Tekanan fiskal

Pengalaman sejumlah negara menunjukkan bahwa instrumen investasi negara dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dibangun dengan mandat yang jelas dan tata kelola yang kuat. Sebaliknya, instrumen tersebut dapat menjadi sumber tekanan fiskal apabila negara mencampurkan terlalu banyak tujuan: mengejar imbal hasil, memenuhi kepentingan politik, menyelamatkan perusahaan negara, sekaligus menutup kebutuhan pembiayaan jangka pendek.

Contoh dari Eropa, misalnya Norwegia, telah membentuk Government Pension Fund Global untuk mengelola kekayaan publik lintas generasi. Dana tersebut dibentuk dari pendapatan minyak dan gas, lalu diinvestasikan secara global melalui Norges Bank Investment Management.

Nilai dana ini telah mencapai sekitar 1,8 triliun dolar AS dan memiliki kepemilikan di sekitar 9.000 perusahaan di berbagai negara. Pemerintah Norwegia menerapkan aturan fiskal yang membatasi penggunaan hasil investasi dana tersebut untuk anggaran, sehingga aset investasi tidak mudah ditarik untuk kebutuhan politik atau belanja jangka pendek.

Sedangkan untuk kawasan Asia Tenggara, di Singapura terdapat pemisahan peran antara Temasek dan Government of Singapore Investment Corporation (GIC) yang kerap dipandang sebagai salah satu praktik tata kelola kekayaan negara yang paling disiplin.

GIC mengelola dana cadangan Pemerintah (surplus nasional), sementara Temasek beroperasi layaknya perusahaan investasi komersial biasa yang mengelola ekuitasnya sendiri dan pemegang saham. Karena beroperasi dengan pendekatan korporasi, Temasek dituntut menilai investasi berdasarkan prospek bisnis, kualitas manajemen, risiko pasar, dan potensi imbal hasil, bukan semata-mata atas dasar kepentingan politik atau kebutuhan pembiayaan pemerintah jangka pendek.

Pengalaman penting berikutnya datang dari Malaysia melalui kasus 1Malaysia Development Berhad yang memberikan peringatan yang lebih keras.

Ketika lembaga investasi negara memiliki akses pembiayaan besar tetapi pengawasan, transparansi, dan independensi tata kelolanya lemah, utang korporasi dapat berubah menjadi persoalan fiskal dan reputasi negara. Kerusakan yang muncul tidak hanya berupa kerugian finansial, tetapi juga menurunnya kepercayaan masyarakat dan investor terhadap institusi publik.

Prinsip global yang relevan untuk menghindari risiko tersebut tercermin dalam Santiago Principles. Standar yang disusun oleh International Forum of Sovereign Wealth Funds ini mencakup 24 prinsip mengenai tujuan kebijakan, struktur kelembagaan, tata kelola, investasi, manajemen risiko, dan transparansi.

Santiago Principles menekankan bahwa dana investasi negara perlu memiliki mandat yang terbuka, pengambilan keputusan yang independen, serta pengelolaan risiko yang prudent.

Bagi Indonesia, pembanding global tersebut mengajarkan bahwa keberhasilan tidak ditentukan oleh seberapa cepat instrumen diterbitkan, tetapi oleh seberapa jelas negara menjelaskan siapa yang menanggung risiko, bagaimana dana digunakan, dan apa batas dukungan pemerintah apabila investasi tidak berjalan sesuai rencana.

Mitigasi struktural

Instrumen pendanaan Danantara mesti memiliki berbagai dimensi mitigasi resiko dalam rangka menjaga kredibilitas investasi yang dijalankannya. Hal itu dapat dilakukan dengan menyusun sejumlah langkah strategis untuk memetakan secara struktural, seluruh dimensi resiko yang dapat terjadi secara prudent dan penuh kehati-hatian yang dirangkum dari berbagai literasi mengenai instrumen pendanaan tersebut.

Langkah pertama sebagai pondasi trust yang utama bagi investor adalah memastikan bahwa Patriot Bond dan Merah Putih Bond memiliki batas mandat yang tegas. Pemerintah dan Danantara perlu menjelaskan apakah instrumen tersebut digunakan untuk proyek komersial, proyek strategis dengan dukungan kebijakan, atau proyek pelayanan publik. Klasifikasi ini penting karena setiap jenis proyek memiliki profil risiko dan mekanisme pembiayaan yang berbeda.

Langkah yang kedua adalah menerapkan prinsip pemisahan risiko atau ring-fencing antara neraca Danantara dan APBN. Publik perlu memperoleh kepastian bahwa setiap obligasi yang diterbitkan Danantara bukan secara otomatis merupakan utang pemerintah. Jika terdapat penjaminan, penyertaan modal negara, fasilitas perpajakan, atau bentuk dukungan fiskal lain, seluruhnya perlu dicatat secara terbuka dalam dokumen risiko fiskal pemerintah.

Sedangkan langkah ketiga adalah melakukan penguatan transparansi instrumen. Informasi mengenai nilai penerbitan, tenor, kupon, investor sasaran, penggunaan dana, proyek yang dibiayai, dan proyeksi pengembalian perlu diumumkan dalam batas yang tetap menjaga kerahasiaan bisnis. Transparansi bukan berarti membuka seluruh negosiasi komersial, tetapi memberi informasi yang cukup agar publik dapat menilai apakah instrumen tersebut dikelola secara profesional.

Langkah keempat adalah melalui pembentukan komite risiko independen yang memiliki kewenangan nyata. Komite ini perlu diisi oleh profesional yang memiliki kompetensi investasi, manajemen risiko, hukum, pasar keuangan, dan tata kelola publik. Setiap penerbitan instrumen dalam jumlah besar perlu melewati uji stres, analisis sensitivitas, serta skenario terburuk terhadap kemampuan pembayaran dan dampaknya bagi neraca Danantara.

Langkah kelima dibutuhkan dalam rangka membangun komunikasi publik yang jernih. Patriot Bond dan Merah Putih Bond membawa simbol nasionalisme yang kuat. Namun, nasionalisme ekonomi tidak boleh dijadikan pengganti dari penjelasan teknis mengenai risiko, imbal hasil, dan tata kelola.

Masyarakat perlu diyakinkan bahwa investasi berdasarkan pada keputusan sukarela, pertimbangan investasi yang wajar, serta keyakinan terhadap kualitas proyek yang dibiayai. Pemerintah telah membantah isu bahwa masyarakat dengan simpanan tertentu diwajibkan membeli instrumen tersebut.

Mengawal kredibilitas

Kebijakan imunitas hukum dalam revisi UU P2SK dirancang sebagai magnet penarik likuiditas besar milik warga negara Indonesia yang selama ini mengendap di luar negeri. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa perlakuan khusus ini semata-mata mengamankan dana yang masuk ke sistem ekonomi domestik, sementara aktivitas bisnis ilegal investor di luar obligasi tetap dapat dikejar secara hukum.

Namun, hasil kajian ekonomi mengingatkan adanya potensi moral hazard. Perlindungan yang terlalu longgar dari pidana khusus dapat menurunkan persepsi kepatuhan Indonesia terhadap regulasi Financial Action Task Force (FATF). Jika Indonesia dinilai memberikan ruang bagi akomodasi dana tanpa rekam jejak bersih, lembaga pemeringkat internasional dikhawatirkan menaikkan harga risiko negara (country risk premium), yang justru akan membuat biaya utang (cost of fund) negara membengkak di masa depan.

Sehingga dengan demikian, reputasi fiskal dalam skema pendanaan yang dijalankan Danatara akan dibangun melalui ketegasan batas, keterbukaan risiko, dan keberanian untuk menempatkan akuntabilitas di atas euforia pendanaan.

Danantara dapat menjadi pengungkit investasi nasional, tetapi kepercayaan publik harus tetap menjadi modal yang paling dijaga. Ketika setiap rupiah pendanaan dapat dijelaskan, setiap risiko dapat diukur, dan setiap dukungan negara dapat dipertanggungjawabkan, Patriot Bond dan Merah Putih Bond tidak hanya menjadi instrumen keuangan, melainkan juga cermin kedewasaan tata kelola fiskal Indonesia.

*) Dr M Lucky Akbar, ASN Kemenkeu dan Dosen Praktisi Kebijakan Publik

Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Langkah percepatan transformasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui konsolidasi entitas usaha yang dijalankan Chief Executive Officer (CEO) Danantara, Rosan P. Roeslani mendapat dukungan dari kalangan akademisi. Langkah tersebut dinilai sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subiato dalam memperkuat daya saing ekonomi nasional sekaligus menciptakan fondasi pembangunan yang lebih efisien dan berkelanjutan.

Rosan Roeslani, mengungkapkan bahwa dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan dan sekitar 300 entitas lainnya akan segera menyusul. Konsolidasi tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, serta memperbesar daya saing perusahaan-perusahaan negara.

Selain itu, Danantara juga tengah membahas peluang pengembangan sektor-sektor baru yang berpotensi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi, seperti pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif. Sektor-sektor tersebut dinilai mampu membuka lapangan kerja baru sekaligus meningkatkan perputaran ekonomi nasional.

Menanggapi hal tersebut, Prof. Dr. Marihot Manullang, Guru Besar Universitas Lancang Kuning (Unilak) Pekanbaru dan mantan Rektor Universitas Simalungun periode 2014–2018, menilai konsolidasi BUMN merupakan langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang lebih efektif.

Menurut pakar Manajemen Strategi, Manajemen Sumber Daya Manusia, dan Manajemen Pemasaran tersebut, penyederhanaan struktur perusahaan akan mempercepat proses pengambilan keputusan serta mengurangi tumpang tindih fungsi antar entitas.

“Kami apresiasi terobosan ini, karena konsolidasi yang dilakukan Danantara merupakan langkah yang tepat untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memperkuat daya saing BUMN. Dengan struktur yang lebih ramping dan terintegrasi, BUMN akan lebih fokus dalam menjalankan fungsi bisnisnya serta mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian nasional,” ujar Prof. Marihot dalam keterangannya kepada media, Rabu (24/06/2026).

Ia juga menilai pengembangan sektor pariwisata, olahraga, dan industri kreatif merupakan strategi yang relevan dengan kebutuhan ekonomi masa depan yang semakin bertumpu pada inovasi dan penciptaan nilai tambah.

Senada dengan itu, Iswadi, Akademisi Universitas Esa Unggul, menyatakan bahwa langkah Danantara patut diapresiasi dan didukung semua pihak, hal tersebut menunjukkan komitmen pemerintah dalam melakukan transformasi ekonomi secara menyeluruh.

“Arahan Presiden yang diterjemahkan melalui kebijakan Danantara menunjukkan visi jangka panjang dalam membangun ekonomi nasional yang lebih kuat. Konsolidasi BUMN tidak hanya meningkatkan efisiensi, tetapi juga membuka ruang investasi yang lebih sehat dan produktif,” kata Iswadi.

Menurutnya, pengembangan sektor-sektor baru seperti industri kreatif, pariwisata, dan event olahraga memiliki efek berganda (multiplier effect) yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi karena mampu mendorong aktivitas usaha masyarakat, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan daerah.

Para akademisi berharap transformasi BUMN melalui Danantara dapat terus berjalan secara konsisten dengan mengedepankan prinsip tata kelola yang baik, transparansi, serta orientasi pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian nasional. Dengan demikian, BUMN dapat menjadi motor penggerak pembangunan sekaligus instrumen penting dalam mewujudkan visi Indonesia yang lebih maju dan berdaya saing.

Pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untuk bangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya.

Jakarta (ANTARA) - PT Permodalan Nasional Madani (PNM), sebagai bagian dari ekosistem Danantara, memperluas pembiayaan bagi masyarakat prasejahtera, khususnya perempuan pengusaha ultramikro, sehingga menjangkau 23,1 juta nasabah di seluruh Indonesia.

Direktur Utama PNM Kindaris mengatakan, jangkauan layanan kepada puluhan juta nasabah ultramikro ini menjadikan PNM sebagai lembaga pemberdayaan dan pembiayaan perempuan prasejahtera terbesar di dunia.

“Bagi kami, pertumbuhan bukan semata tentang angka, tetapi tentang semakin banyak perempuan prasejahtera yang memiliki kesempatan untuk bangkit, berusaha, dan memperbaiki kehidupan keluarganya,” kata Kindaris dalam keterangan yang diterima, di Jakarta, Rabu.

Kindaris menambahkan bahwa perluasan akses pembiayaan juga disertai dengan pendampingan, pelatihan, dan kesempatan bertumbuh bagi masyarakat prasejahtera.

“Kami juga menjaga kualitas layanan dan penyaluran agar tepat sasaran, terukur, dan mampu mendukung keberlanjutan usaha nasabah,” kata dia lagi.

Menurutnya, beberapa hal yang terus dilakukan, di antaranya peningkatan kapasitas usaha, pendampingan kelompok, hingga membangun kepercayaan diri perempuan prasejahtera agar dapat terus bertumbuh bersama keluarganya.

“Kami ingin memastikan manfaat pemberdayaan hadir dengan tata kelola yang lebih baik, penyaluran yang lebih berkualitas, dan semangat yang tetap dekat dengan masyarakat. Agar tidak ada lagi gap akses pembiayaan dan pemberdayaan bagi mereka yang tinggal di perkotaan maupun di ujung Indonesia,” kata Kindaris.

Sementara itu, COO Danantara sekaligus Kepala Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) Dony Oskaria mengapresiasi peningkatan kinerja BUMN, termasuk di dalamnya PNM, karena dinilai sukses melampaui target.

Menurutnya, peningkatan kinerja tersebut sejalan dengan semangat transparansi informasi yang terus ditekankan Danantara dan BP BUMN.

Ia berharap perluasan akses pembiayaan bisa menjadi solusi bagi perempuan kelompok subsisten yang menjalankan usaha ultramikro, sehingga dampaknya semakin nyata dirasakan oleh masyarakat di wilayah rural.

Perluasan layanan hingga ke daerah pelosok Indonesia, termasuk wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal), merupakan bagian dari wujud komitmen Danantara untuk meningkatkan akses pemberdayaan ekonomi bagi perempuan.

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan sejauh ini belum ada rencana Kementerian Keuangan untuk mengambil kepemilikan saham di PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

“Sampai sekarang sih belum,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu merespons aturan baru dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK).

Salah satu perubahan mengatur bahwa Kemenkeu, Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham BEI.

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan perlakuan khusus terhadap investor Patriot Bond dan Merah Putih Bond hanya berlaku bagi dana yang ditempatkan pada instrumen tersebut, bukan seluruh aset maupun kegiatan usaha pemilik dana.

“Yang betul adalah uang yang dipakai untuk Patriot Bond tidak akan diutak-atik sumbernya dari mana. Tapi, kalau dia punya bisnis lain, ya bisa dikejar saja,” kata Purbaya saat dikonfirmasi wartawan di Tanjung Priok, Jakarta, Selasa.

Pernyataan itu merespons sisipan Pasal 50A Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengatur tentang pelindungan hukum kepada pembeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara.

Penjaminan itu mencakup perlindungan dari tuntutan pidana umum, pidana khusus termasuk pidana perpajakan, serta gugatan perdata.

Purbaya menekankan, dana yang masuk ke instrumen tersebut akan dianggap aman. Akan tetapi, perusahaan atau kegiatan usaha pemilik dana tidak mendapatkan imunitas apabila ditemukan persoalan perpajakan maupun pelanggaran lain.

Menurut Menkeu, skema ini berbeda dengan tax amnesty. Dalam program pengampunan pajak, wajib pajak memperoleh perlakuan yang lebih luas atas aset yang dilaporkan.

Sementara dalam skema Patriot Bond, perlindungan hanya melekat pada dana yang ditempatkan ke instrumen tersebut.

“Perusahaannya nggak imun. Jadi, nggak seperti tax amnesty yang bebas semua. Ini (Patriot Bond) nggak,” ujarnya.

Purbaya juga merespons kekhawatiran bahwa kebijakan tersebut dapat mengakomodasi praktik pencucian uang.

Menurut dia, pemerintah memilih mendorong dana yang berada di luar sistem agar masuk ke perekonomian domestik. Dengan masuknya dana tersebut, pemerintah dapat memanfaatkannya untuk pembiayaan pembangunan.

“Daripada uangnya di luar terus. Biar dia masuk ke sistem, memang ada loss sedikit. Tapi menurut saya, uangnya masuk ke ekonomi kita. Kita bisa pakai untuk membangun,” tutur dia.

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Rosan Roeslani menyatakan bahwa gedung eks Hotel Sultan di Kompleks Gelora Bung Karno Jakarta akan dirobohkan untuk membangun kawasan ikon baru Indonesia.

"Pada saat ini mungkin saya belum bisa mengatakan, tapi rencana itu akan dijadikan suatu kawasan baru ya. Eventually iya (akan dirobohkan)," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.

Ia menjelaskan bahwa perubahan tersebut akan dilakukan secara komprehensif guna memberikan dampak nyata kepada perekonomian dan rakyat Indonesia.

Menurut Rosan, rencana desain ulang berstandar internasional menyasar area eks Hotel Sultan dan juga mencakup seluruh kawasan Gelora Bung Karno (GBK).

"Tidak hanya di daerah GBK ini, tapi juga secara keseluruhan akan didesain ulang dari termasuk lapangan golf sampai juga dengan area GBK yang kurang lebih itu luasnya 200 hektare," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa di dalam kawasan baru tersebut nantinya tetap akan dibangun fasilitas penginapan komersial.

Rosan memastikan pembangunan itu akan menghadirkan akomodasi yang lebih banyak dari sebelumnya untuk mendukung fasilitas publik di pusat kota.

"Nanti di antaranya pastinya ada hotel juga ya. Dan tidak satu. Jadi tentu saja ini dijadikan ikon baru untuk Indonesia," ucap Rosan.

Terkait dengan manajemen operasional setelah proyek selesai, Rosan menyebut bahwa pemerintah akan melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) di sektor aviasi dan pariwisata.

"Ya nantinya pengelolaannya kita akan pakai Injourney, Meru, dan yang lain. Kan Meru juga sudah sangat-sangat baik ya," tutur Rosan.

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Himbara memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah

Jakarta (ANTARA) - Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia sekaligus Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani menyatakan bahwa kekuatan bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tercermin pada nilai kapitalisasi pasar yang mencapai Rp1,1 kuadriliun.

Ia mengatakan angka tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar perusahaan-perusahaan di Indonesia.

"Dengan kapitalisasi pasar gabungan sekitar Rp1.100 triliun, Himbara memiliki kapasitas yang sangat besar untuk menjadi motor penggerak ekonomi nasional sekaligus mendukung berbagai program pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah," ujar Rosan Perkasa Roeslani dalam keterangan resminya di Jakarta, Senin.

Ia menyampaikan besarnya nilai kapitalisasi tersebut menunjukkan posisi strategis Himbara dalam sistem keuangan nasional.

Bank-bank pelat merah tersebut diharapkan tidak hanya beroperasi sebagai institusi keuangan yang mencetak keuntungan, tapi juga dapat menjadi instrumen pembangunan yang mampu memperluas akses ekonomi bagi seluruh masyarakat.

Presiden Prabowo Subianto mengharapkan Himbara mampu menjangkau jutaan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia sehingga dampak pembiayaan yang disalurkan dapat secara nyata mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Peran Himbara tidak hanya diukur dari pencapaian laba, tetapi juga dari sejauh mana kehadirannya mampu membuka akses dan kesempatan yang setara bagi masyarakat, mulai dari pelaku UMKM hingga sektor usaha yang lebih besar,” ucap Rosan.

Ahli perbankan Moch. Amin Nurdin menilai transformasi peran Himbara semakin kuat seiring hadirnya Danantara Indonesia sebagai pengelola BUMN berkat koordinasi yang lebih solid sehingga program pemerintah dapat dijalankan secara lebih terintegrasi.

“Di bawah koordinasi Danantara dan arahan Presiden (Prabowo Subianto), terdapat penguatan sinergi antarlembaga perbankan negara sehingga fungsi intermediasi Himbara semakin selaras dengan agenda pembangunan nasional yang ditetapkan pemerintah," katanya.

Meskipun demikian, ia mengingatkan Himbara terus menjaga disiplin manajemen risiko dan tata kelola perusahaan demi pertumbuhan kinerja yang berkualitas dan berkelanjutan.

Hal tersebut mengingat perluasan penugasan dapat berpotensi menambah volume bisnis sekaligus memperluas basis nasabah, sehingga meningkatkan risiko pembiayaan.

“Tantangan terbesar Himbara ke depan bukan semata mengejar pertumbuhan kredit, melainkan memastikan pertumbuhan tersebut tetap berkualitas, didukung manajemen risiko yang kuat, serta mampu menjaga profitabilitas secara berkelanjutan," tutur Moch. Amin Nurdin.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), hingga Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dapat menjadi pemegang saham PT Bursa Efek Indonesia (BEI).

Ketentuan tersebut tertuang dalam Pasal 8B ayat (1) Undang-Undang (UU) tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang perubahannya baru saja disahkan pada 4 Juni 2026.

“Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menjadi pemegang saham Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (1) sebagaimana salinan UU P2SK yang diterima oleh Antara di Jakarta, Senin.

Namun demikian, kepemilikan sejumlah lembaga negara tersebut tetap harus mempertahankan independensi BEI sebagai otoritas pasar modal Indonesia, sebagaimana tertuang pada Pasal 8B ayat (2).

“Kepemilikan saham oleh pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tetap mempertahankan independensi Bursa Efek,” tulis Pasal 8B ayat (2) UU P2SK.

Pada Pasal 8 ayat (1), BEI merupakan perseroan terbatas yang didirikan oleh sejumlah badan usaha berbentuk perseroan terbatas yang satu dengan lainnya tidak terafiliasi.

Pada ayat (2), para pendiri BEI dapat menjadi Anggota Bursa Efek. Kemudian, pada ayat (3), pemegang saham BEI terdiri atas orang perseorangan dan/atau badan hukum Indonesia baik Anggota Bursa Efek maupun tidak.

“Bursa Efek dikelola secara profesional, dengan tata kelola yang mengacu pada prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif, efisien, dan berkeadilan,” tulis Pasal 8 ayat (4) UU P2SK.

Selanjutnya, pada pasal (5), ketentuan lebih lanjut mengenai pemegang saham Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan bahwa proses demutualisasi BEI berpotensi menjadi salah satu materi dalam revisi UU P2SK.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa OJK Hasan Fawzi menuturkan, menurut Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), parlemen berupaya untuk memperkuat landasan hukum demutualisasi bursa menjadi undang-undang.

“OJK sempat dimintai pandangan dalam konteks dengar pendapat di Komisi XI DPR beberapa waktu lalu. Terkonfirmasi, parlemen kita kelihatannya akan melakukan penguatan pengaturan landasan hukum untuk pelaksanaan, salah satunya, demutualisasi Bursa Efek,” kata Hasan Fawzi pada Rabu (27/04).

Pewarta: Muhammad Heriyanto
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

JAKARTA - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara mematangkan proses restrukturisasi dan perampingan BUMN (Badan Usaha Milik negara) demi memperkokoh fondasi ekonomi nasional. Langkah taktis ini dilaporkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto guna memastikan seluruh proses integrasi keuangan dan bisnis berjalan sesuai tenggat waktu yang ditargetkan.

"Saya diterima bapak Presiden Prabowo Subianto di kediamannya untuk membahas percepatan transformasi BUMN dan penguatan sektor-sektor baru penggerak pertumbuhan ekonomi nasional," ujar Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO BPI Danantara, Rosan Roeslani dalam pertemuannya dengan Prabowo di kediaman presiden di Kertanegara, Jakarta, Senin (21/6) malam.

Pertemuan strategis yang berlangsung di kediaman Presiden tersebut digadang-gadan menjadi momentum penting untuk menyelaraskan visi perampingan gurita bisnis pelat merah. Pemerintah tidak ingin BUMN terus terbebani oleh struktur yang terlalu gemuk dan tidak efisien, sehingga integrasi keuangan di bawah payung Danantara menjadi prioritas utama.

Melalui konsolidasi satu pintu ini, Danantara memegang peran sentral sebagai sovereign wealth fund sekaligus pengelola investasi yang akan mengoordinasikan portofolio bisnis negara agar lebih bernilai komersial tinggi.

Pemerintah berkomitmen mereduksi tumpang tindih tata kelola dengan menyusutkan jumlah anak hingga cucu usaha pelat merah yang dinilai kurang produktif. Melalui strategi merger dan perampingan korporasi ini, struktur holding BUMN diharapkan menjadi jauh lebih sehat dan luwes dalam bersaing di kancah global.

"Dari total 1.077 entitas BUMN, sebanyak 258 entitas telah berhasil dikonsolidasikan, dan sekitar 300 entitas lainnya segera menyusul. Konsolidasi ini bertujuan meningkatkan efisiensi, memperkuat tata kelola, dan memperbesar daya saing," jelas Rosan.

Selain merapikan lini bisnis yang sudah ada, pertemuan tersebut juga mendiskusikan peta jalan pendanaan Danantara untuk sektor-sektor baru yang potensial. Telkom Mau Pangkas 60 Anak Usaha, Ada yang Ditutup hingga Dijual



Rosan memaparkan bahwa sektor pariwisata, penyelenggaraan ajang olahraga skala internasional, serta industri kreatif menjadi fokus bidikan baru yang akan didorong pembiayaannya. Kolaborasi sektor-sektor ini dinilai memiliki daya dobrak besar sebagai katalisator pertumbuhan yang mampu menyerap jutaan tenaga kerja baru.

"Kami juga membahas peluang pengembangan sektor yang dapat didukung Danantara, pariwisata, event olahraga, dan industri kreatif, untuk menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan perputaran perekonomian nasional," kata Rosan.