Bisnis.com, JAKARTA — Peraturan Presiden (Perpres) Penguatan Logistik Nasional yang saat ini masih berupa rancangan, segera terbit dalam waktu dekat.

Plt. Asisten Deputi Pengembangan Logistik Kemenko Perekonomian Ekko Harjanto mengungkapkan, saat ini rancangan kebijakan dalam rangka meningkatkan daya saing logistik Indonesia tersebut telah melalui tahap harmonisasi.

“Sudah paraf antarK/L yang terkait, kemudian sudah dikembalikan ke Sekretariat Negara. Kemungkinan tinggal menunggu tanda tangan Bapak Presiden,” ujarnya dalam Bisnis Indonesia Forum (BIF) x Fuso di JIEXPO Kemayoran, Sabtu (11/4/2026).

Oleh karena itu, Ekko belum dapat memastikan tanggal pasti perpres tersebut akan terbit karena bergantung pada Presiden Prabowo Subianto.

Ekko menyampaikan, nantinya saat perpres tersebut resmi berlaku akan menjadi dasar hukum untuk mengembangkan ekosistem logistik nasional. Utamanya menjawab permasalahan logistik di daerah.

“Nanti bisa lebih efisien [biaya logistik] harapannya,” tambahnya.

Saat ini, rancangan perpres terdiri atas tiga strategi. Pertama, penguatan infrastruktur konektivitas, layanan backbone, dan sarana penunjang logistik. Kedua, penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik. Ketiga,peningkatan daya saing sumber daya manusia dan penyedia jasa logistik.

Sementara isu pokok dalam aturan ini mencakup 10 hal. Mulai dari sarana dan prasarana transportasi, rantai pasok berpendingin (cold chain), logistik halal, produktivitas dan daya saing, hingga penanganan kendaraan lebih dimensi lebih muatan (over dimension over load/ODOL).

Sementara implementasi berupa rencana aksi tidak terpisahkan dalam rancangan ini. Misalnya untuk Zero ODOL, pemerintah telah lebih dahulu menjalankan rencana aksi berupa uji coba sejak akhir Januari lalu, meski perpresnya belum terbit.

Adapun dari tiga strategi tersebut, akan dituangkan dalam 24 program dan 180 output. Dalam paparannya, Ekko menjelaskan bahwa Perpres Penguatan Logistik Nasional ini berangkat dari persentase biaya logistik nasional terhadap produk domestik bruto (PDB) yang masih tinggi.

Per 2022, biaya logistik Indonesia tercatat di angka 14,29% terhadap PDB atau sekitar Rp2.799,2 triliun. Dalam hal ini, semakin kecil persentase, semakin murah biaya logistik dan berdaya saing semakin kuat.

Nantinya pun dalam belied ini pemerintah dapat memberikan insentif (fiskal dan nonfiskal) untuk percepatan program penguatan logistik nasional, yang dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan negara dan ketentuan perundang-undangan.

Padahal sebelumnya, perpres ini direncanakan terbit pada November 2025 lalu. Namun, kenyataannya molor dan hingga saat ini masih menunggu restu berupa tanda tangan dari Prabowo.

Bisnis.com, SUBANG - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur strategis nasional melalui pengerjaan Proyek Pelabuhan Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat. Pelabuhan ini memiliki peran penting dalam memperkuat konektivitas logistik nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan pengembangan kawasan industri di wilayah Jawa Barat.

Pembangunan Pelabuhan Patimban ini sejalan dengan Asta Cita Pemerintah, khususnya dalam mendorong pemerataan pembangunan ekonomi dan penguatan sektor maritim secara nasional. Proyek ini berperan dalam menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi baru di koridor utara Pulau Jawa serta memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia melalui penyediaan infrastruktur pelabuhan berstandar internasional.

Kehadiran Pelabuhan Patimban dirancang sebagai hub logistik strategis yang terintegrasi dengan kawasan industri utama di Jawa Barat, seperti Karawang dan Subang. Pelabuhan ini diharapkan mampu mengurangi kepadatan aktivitas di Pelabuhan Tanjung Priok, menurunkan biaya logistik nasional, serta mempercepat distribusi ekspor dan impor, khususnya pada sektor otomotif dan manufaktur.

Pelabuhan Patimban ini diharapkan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat, dunia usaha, dan pembangunan nasional. Proyek Pelabuhan ini diproyeksikan mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat sekitar, mendorong pertumbuhan UMKM, meningkatkan efisiensi rantai pasok industri nasional, serta menjadi simbol keunggulan konstruksi BUMN dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemandirian industri Indonesia.

Hingga saat ini, progres pembangunan Proyek Pelabuhan Patimban telah mencapai 83,37%, melampaui rencana progres. Pekerjaan yang tengah dilaksanakan meliputi pekerjaan reklamasi dan pavement sebagai bagian dari penyelesaian infrastruktur utama pelabuhan. Proyek ini ditargetkan selesai pada Oktober 2026 dan pelaksanaannya masih berjalan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan.

Dalam pelaksanaannya, WIKA menyelesaikan berbagai pekerjaan utama konstruksi maritim dan infrastruktur pendukung pelabuhan secara terintegrasi. Seluruh pekerjaan dikendalikan secara ketat dari aspek mutu, waktu, dan biaya guna memastikan pembangunan berjalan optimal dan sesuai standar teknis yang ditetapkan.

Direktur Utama WIKA, Agung Budi Waskito (BW), menyampaikan bahwa WIKA berkomitmen menyelesaikan proyek Pelabuhan Patimban secara profesional dan berkelanjutan.

“WIKA terus melakukan percepatan pekerjaan serta koordinasi intensif dengan seluruh pemangku kepentingan agar pembangunan Pelabuhan Patimban dapat diselesaikan sesuai target serta memberikan manfaat optimal bagi penguatan konektivitas logistik nasional,” ujar Agung BW.

Dalam pembangunan Pelabuhan Patimban, WIKA juga menerapkan berbagai inovasi konstruksi maritim. Salah satu inovasi yang diterapkan adalah penggunaan silt curtain pada pekerjaan pengerukan (dredging) untuk meminimalisir penyebaran sedimen dan menjaga kualitas air di sekitar area proyek. Selain itu, WIKA juga menerapkan teknologi Cement Deep Mixing (CDM) sebagai metode perbaikan tanah untuk meningkatkan stabilitas struktur pelabuhan.

Penerapan inovasi tersebut berkontribusi terhadap efisiensi pelaksanaan pekerjaan dengan meminimalisir gangguan lingkungan yang berpotensi menghambat operasional pengerukan, sehingga jadwal proyek tetap terjaga. Dari sisi kualitas konstruksi, pengendalian sedimentasi membantu memastikan kedalaman alur pelayaran sesuai spesifikasi teknis. Sementara itu, penerapan teknologi perbaikan tanah meningkatkan ketahanan infrastruktur terhadap beban muatan berat serta risiko abrasi, khususnya pada kondisi tanah lunak.

Dari sisi keberlanjutan, WIKA menerapkan standar Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) secara ketat di seluruh tahapan pekerjaan untuk mendukung target zero accident. Selain itu, pengelolaan lingkungan dilakukan melalui penerapan teknologi konstruksi ramah lingkungan, pengendalian sedimentasi, serta pengelolaan limbah secara sistematis sebagai wujud implementasi prinsip pembangunan berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Toto Pranoto menyoroti tantangan sinergi dalam rencana konsolidasi BUMN logistik ke dalam PT Pos Indonesia (Persero).

Toto memandang saat ini sinergi antarBUMN yang ada di kelompok logistik kurang terlihat signifikan dalam konteks peningkatan daya saing logistik Indonesia.

“Jadi kalau ide ini dihidupkan kembali, maka yang penting adalah bagaimana eksekusi terkait maksimalisasi value creation melalui sinergi BUMN logistik dapat dijalankan efektif,” ujarnya kepada Bisnis, Jumat (30/1/2026).

Menurutnya, dari sekian banyak perusahaan pelat merah di bidang logistik, terdapat kemungkinan sinergi antarperusahaan tidak efektif karena fokus pada agenda masing-masing instansi.

Untuk itu, Toto meminta kepada Danantara untuk memikirkan hal ini agar berdampak positif pada daya saing logistik Indonesia.

“Maka langkah Post Merger Integration menjadi kata kunci,” tambahnya.

Dirinya menekankan harus ada kesamaan visi dari BUMN yang bergabung, menyepakati standard bisnis yang akan dijalankan, serta penguatan aspek spesialisasi sehingga tidak terjadi duplikasi bisnis.

Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria mengungkapkan bahwa konsolidasi ini dilakukan dengan alasan mayoritas perusahaan logistik tersebut tak memiliki model bisnis yang berkelanjutan.

Bahkan, dari 21 entitas logistik yang ada—mencakup BUMN induk hingga anak usaha—sebanyak 20 perusahaan di antaranya mencatatkan kerugian. Kegagalan performa ini disebabkan ketidakmampuan perusahaan dalam mengidentifikasi posisi bisnis mereka secara spesifik, baik di segmen first mile, middle mile, maupun last mile.

Mengacu laman resmi BUMN, terdapat delapan perusahaan induk logistik. Mulai dari PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI, Perum DAMRI, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, dan PT Varuna Tirta Prakasya (Persero).

Kemudian PT Pos Indonesia (Persero), PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni, dan PT ASDP Ferry Indonesia (Persero)

“Tahun ini kami akan mengonsolidasi seluruh perusahaan logistik kita di bawah satu perusahaan. Kita punya yang menjadi anchor-nya yaitu PT Pos,” ujar Dony dalam diskusi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Rabu (28/1/2026).

Dalam pemberitaan Bisnis sebelumnya, Senior Director Business Performance & Assets Optimization Danantara Indonesia Bhimo Aryanto mengatakan bahwa Danantara Indonesia sedang mempercepat proses konsolidasi bisnis perusahaan-perusahaan BUMN dari yang awalnya ditargetkan selesai pada 2027, dipercepat dengan target selesai pada 2026.

Bhimo memastikan tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah berlangsungnya proses konsolidasi bisnis (merger) perusahaan pelat merah tersebut.

“Tahapan-tahapan itu, sebenarnya dari 1.067 kita mau squeeze efisienkan menjadi sekitar 250-an [perusahaan], dengan catatan tidak boleh ada lay-off begitu,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merombak struktur organisasi Lembaga National Single Window (LNSW), sebagai upaya perkuat ekosistem logistik nasional dan mengakselerasi layanan pemerintah berbasis elektronik di tengah dinamika ekonomi global.

Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 86/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja LNSW yang diteken Purbaya pada 8 Desember 2025 dan diundangkan 18 Desember 2025. Beleid anyar ini sekaligus mencabut aturan sebelumnya, yakni PMK No. 78/PMK.01/2022.

Dalam pertimbangannya, Menkeu menegaskan bahwa restrukturisasi ini mendesak dilakukan untuk merespons perubahan lingkungan strategis global serta kebutuhan untuk mendongkrak daya saing dan kinerja logistik nasional.

"Adanya dinamika perubahan lingkungan strategis global dan penambahan penugasan kepada organisasi, serta untuk meningkatkan daya saing nasional, kinerja logistik nasional, dan iklim ekosistem investasi, serta mendukung kemudahan berusaha, perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Lembaga National Single Window," bunyi poin pertimbangan beleid tersebut, dikutip Jumat (19/12/2025).

Pergeseran Pendekatan Proses Bisnis

Perubahan paling mencolok terlihat pada transformasi Direktorat Efisiensi Proses Bisnis. Jika dalam regulasi lama (PMK 78/2022) pembagian tugas berbasis pada alur perdagangan (Subdirektorat Ekspor dan Subdirektorat Impor) maka kini pemerintah mengubahnya menjadi berbasis fungsi layanan.

Berdasarkan Pasal 23 PMK 86/2025, direktorat tersebut kini membawahi tiga subdirektorat yang lebih spesifik: Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Fasilitas; Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Perizinan; dan Subdirektorat Efisiensi Proses Bisnis Logistik.

Pergeseran ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi hanya melihat Single Window sekadar pintu ekspor-impor, melainkan fokus pada simplifikasi berdasarkan jenis layanan seperti fasilitas fiskal/prosedural dan perizinan, sebagaimana dirinci dalam Pasal 27 dan Pasal 31.

Pemekaran Divisi Teknologi Informasi

Direktorat Teknologi Informasi juga mengalami pemekaran. Dalam Pasal 38, jumlah subdirektorat ditambah dari tiga menjadi empat unit.

Pemerintah memisahkan fungsi pengembangan sistem menjadi dua unit terpisah, yakni Subdirektorat Pengembangan Sistem Fasilitas dan Perizinan serta Subdirektorat Pengembangan Sistem Logistik. Sebelumnya, fungsi ini disatukan dalam satu wadah Subdirektorat Pengembangan Sistem.

Pemisahan ini menegaskan prioritas LNSW untuk membangun arsitektur sistem logistik yang lebih tangguh dan terintegrasi, yang mana tugas spesifik pengembangan sistem logistik ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 47.

Penguatan Kepatuhan Internal

Di level kesekretariatan, LNSW kini memiliki struktur yang lebih gemuk untuk menjamin akuntabilitas. Sesuai Pasal 8, Sekretariat yang tadinya hanya terdiri dari dua bagian, kini dipecah menjadi tiga bagian.

Kementerian Keuangan membentuk unit baru, yakni Bagian Kepatuhan Internal, Hukum, dan Komunikasi dan Layanan Informasi. Unit ini secara spesifik akan menangani pemantauan pengendalian intern, advokasi hukum, hingga strategi komunikasi publik sebagaimana diatur dalam Pasal 17.

"Pembentukan, pengangkatan, dan pelantikan pejabat baru di lingkungan LNSW berdasarkan Peraturan Menteri ini dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Menteri ini diundangkan," jelas Pasal 82 yang mengatur masa pengalihan.