Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan kegiatan program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI) telah menjaga keberlanjutan sistem subak di Bali.

Menurut dia, di Jakarta, Kamis, penguatan infrastruktur irigasi merupakan salah satu fondasi utama dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional.

Infrastruktur irigasi yang andal akan memberikan kepastian pasokan air bagi petani sehingga produktivitas pertanian dapat terus meningkat.

"Program IBM (infrastruktur berbasis masyarakat) memiliki multiplier effect yang besar. Selain menghasilkan infrastruktur, juga memberikan penghasilan langsung kepada masyarakat melalui skema padat karya, sehingga mampu menggerakkan ekonomi lokal," kata Dody.

Kementerian PU mulai melaksanakan P3TGAI Tahun Anggaran 2026 di Provinsi Bali sebagai upaya memperkuat layanan irigasi pertanian, menjaga keberlanjutan sistem subak, serta mendukung ketahanan pangan daerah.

Program padat karya ini melibatkan masyarakat petani secara langsung dalam pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan program ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida dengan gabungan perkumpulan petani pemakai air (GP3A), perkumpulan petani pemakai air (P3A), dan subak penerima bantuan P3TGAI 2026.

Dody mengatakan pada 2026, P3TGAI di Bali dilaksanakan di 78 lokasi yang tersebar di enam kabupaten, yaitu Kabupaten Gianyar sebanyak 26 lokasi, Kabupaten Bangli 17 lokasi, Kabupaten Tabanan 17 lokasi, Kabupaten Klungkung 9 lokasi, Kabupaten Jembrana 5 lokasi, dan Kabupaten Karangasem 4 lokasi.

P3TGAI merupakan kegiatan padat karya yang bertujuan meningkatkan layanan irigasi pertanian melalui rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi secara partisipatif dengan melibatkan masyarakat petani sebagai pelaku utama.

Melalui pendekatan tersebut, program ini tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang lebih baik, tetapi juga memperkuat kapasitas dan kemandirian kelembagaan petani dalam mengelola jaringan irigasi.

Kegiatan yang dilaksanakan, kata Dody, meliputi rehabilitasi, peningkatan, dan pembangunan jaringan irigasi kecil dengan luas layanan kurang dari 150 hektare, jaringan irigasi tersier, maupun irigasi desa.

Infrastruktur yang dibangun diharapkan mampu meningkatkan keandalan layanan air irigasi, termasuk pada musim kemarau, sehingga mendukung peningkatan produksi pertanian dan efisiensi usaha tani.

Di Bali, ujar Dody, pelaksanaan P3TGAI juga dirancang selaras dengan sistem subak yang telah menjadi kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air pertanian.

Dukungan jaringan irigasi yang lebih andal dan efisien diharapkan dapat memperkuat keberlanjutan sistem subak sekaligus meningkatkan kemampuan adaptasi sektor pertanian terhadap tantangan perubahan iklim.

Melalui P3TGAI 2026, Kementerian PU tidak hanya membangun infrastruktur irigasi, tetapi juga memperkuat kolaborasi dengan masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan dari tingkat desa.

Dengan jaringan irigasi yang semakin baik dan pengelolaan air yang berkelanjutan, sektor pertanian Bali diharapkan semakin produktif, tangguh, dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi daerah.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengatakan, pihaknya memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi fenomena El Nino melalui penguatan sistem irigasi dan pengamanan ketersediaan air guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Dia mengatakan,l dampak El Nino tidak hanya berpotensi menyebabkan kekeringan pada lahan pertanian, tetapi juga dapat mempengaruhi ketersediaan air bagi masyarakat melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) serta mengurangi tampungan air di sejumlah bendungan.

"Saya minta selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan bagi irigasi sawah maupun kebun, wajib juga dibuat jaringan irigasi tersier," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Upaya tersebut dilakukan melalui pengeboran air tanah dalam, pembangunan jaringan irigasi tersier, hingga pembentukan satuan tugas (Satgas) lintas unit agar penanganan dapat berjalan secara terpadu.

Upaya mitigasi sebenarnya telah dilakukan sejak awal tahun. Melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian PU telah melaksanakan program pengeboran air tanah dalam di sejumlah wilayah yang selama ini rawan mengalami kekeringan.

"Sebetulnya, antisipasi awal sudah dikerjakan oleh teman-teman SDA. Dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran dalam di beberapa titik yang selama ini kita lihat sebagai titik kekeringan di seluruh Indonesia," katanya.

Salah satu daerah yang menjadi prioritas adalah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta sejumlah wilayah lain seperti Nusa Tenggara Timur yang selama ini kerap mengalami krisis air pada musim kemarau.

Selain meningkatkan ketersediaan sumber air, Dody juga menekankan pentingnya pembangunan jaringan irigasi tersier agar distribusi air ke lahan pertanian dapat berlangsung lebih efektif dan efisien.

Penguatan infrastruktur irigasi tersebut sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi, serta Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan.

Melalui kebijakan tersebut, Kementerian PU bersama pemerintah daerah terus memastikan jaringan irigasi berfungsi optimal guna menjaga produktivitas pertanian nasional.

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Inpres tersebut, Kementerian PU bersama Kementerian Pertanian telah menyepakati pelaksanaan pendataan dan pembangunan jaringan irigasi secara simultan.

Sinergi ini diharapkan menghasilkan perencanaan yang lebih presisi sehingga program irigasi pada 2026 dan tahun-tahun berikutnya dapat dilaksanakan lebih awal, lebih tepat sasaran dan berbasis data yang lebih akurat.

"Kita bersepakat dengan Kementerian Pertanian bahwa kita mengeksekusi Inpres Irigasi itu bersamaan dengan mendata irigasi-irigasi daerah. Kemudian 2026 dan seterusnya bisa kita kerjakan lebih awal dan lebih presisi. Tapi fungsinya sama, bagaimana agar swasembada pangan itu terwujud," tegas Menteri Dody.

Melalui penguatan sistem irigasi, peningkatan ketersediaan sumber air, serta kolaborasi lintas sektor, Kementerian PU terus berupaya menjaga produktivitas sektor pertanian di tengah ancaman perubahan iklim sekaligus memastikan keberlanjutan pasokan air bagi masyarakat sebagai fondasi dalam mewujudkan swasembada pangan nasional.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD) mengungkit pertumbuhan ekonomi.

"Infrastruktur jalan merupakan alat pengungkit pertumbuhan ekonomi, penguat konektivitas nasional, dan wujud nyata kehadiran negara dalam melayani masyarakat hingga ke daerah, sesuai arahan dari Bapak Presiden bahwa ekonomi tumbuh dari desa," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Dia meyakini dengan pengelolaan berkelanjutan serta sinergi erat antara pemerintah pusat dan daerah, infrastruktur yang diresmikan hari ini akan menjadi tuas pengungkit kemajuan bangsa dalam jangka panjang.

Capaian pelaksanaan IJD ini membuktikan komitmen mutlak pemerintah bahwa pembangunan infrastruktur tidak lagi terpusat, melainkan telah menjangkau ke seluruh pelosok Indonesia secara lebih inklusif, adil, dan merata.

Dody mengatakan bahwa sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto agar dalam penanganan jalan daerah, harus mempertimbangkan jalan agar dapat dilewati oleh dua kendaraan roda empat secara berpapasan, sehingga pelebaran jalan dilakukan dari semula sekitar 3 meter menjadi sekitar 8 meter.

Pelaksanaan IJD Tahun Anggaran 2025 mencakup penanganan jalan daerah sepanjang 1.151 km yang tersebar di 37 provinsi di Indonesia dengan total nilai investasi Rp5,41 triliun.

Di Pulau Sumatera meliputi Provinsi Aceh sepanjang 26,38 km, Sumatera Utara 7,10 km, Sumatera Barat 13,52 km, Riau 20,31 km, Jambi 38,30 km, Sumatera Selatan 15,22 km, Bengkulu 27,36 km, Lampung 19,48 km, Bangka Belitung 21,03 km, serta Kepulauan Riau 13,67 km.

Kemudian di Pulau Jawa, pelaksanaan IJD mencakup Provinsi Jawa Barat sepanjang 50,99 km, Jawa Tengah 132,62 km, Daerah Istimewa Yogyakarta 13,07 km, Jawa Timur 53,78 km, serta Banten 19,20 km.

Sementara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, penanganan jalan meliputi Bali sepanjang 31,19 km, Nusa Tenggara Barat 18,53 km, dan Nusa Tenggara Timur 84,52 km.

Untuk wilayah Kalimantan mencakup Kalimantan Barat sepanjang 34,72 km, Kalimantan Tengah 9,52 km, Kalimantan Selatan 36,52 km, Kalimantan Timur 14,58 km, dan Kalimantan Utara 5,07 km.

Di kawasan Sulawesi, penanganan dilakukan pada ruas jalan daerah di Sulawesi Utara sepanjang 30,70 km, Sulawesi Tengah 63,09 km, Sulawesi Selatan 62,54 km, Sulawesi Tenggara 54,98 km, Gorontalo 24,06 km, dan Sulawesi Barat 54,45 km.

Sementara di kawasan timur Indonesia, pelaksanaan IJD mencakup Maluku sepanjang 31,92 km, Maluku Utara 41,55 km, Papua Barat 27,92 km, Papua 7,70 km, Papua Pegunungan 3,60 km, Papua Tengah 12,62 km, Papua Barat Daya 14,81 km, dan Papua Selatan 13,40 km.

Keberadaan ruas-ruas jalan hasil pelaksanaan IJD diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, antara lain memperlancar mobilitas orang dan barang, meningkatkan akses menuju pusat pelayanan publik, memperkuat rantai distribusi hasil produksi daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan.

Program IJD dilaksanakan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah untuk Mendukung Swasembada Pangan dan Energi.

Melalui kebijakan ini, pemerintah pusat memberikan dukungan percepatan penanganan jalan daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah, khususnya pada ruas-ruas strategis yang terkendala keterbatasan anggaran.

Program ini merupakan bagian dari implementasi visi PU 608 yang menempatkan infrastruktur sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional menuju 8 persen.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo memastikan gedung Sekolah Rakyat Tahap II dapat difungsikan pada Juli tahun 2026.

"Kami bersepakat dengan Kementerian Sosial pada Juli itu adik-adik siswa Sekolah Rakyat sudah bisa pindah ke sekolah yang sebenarnya," ujar Dody di Jakarta, Jumat.

Dia mengatakan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II saat ini progresnya secara nasional kemungkinan sudah mencapai hampir 81 persen.

Menurut Dody, ketegangan geopolitik global akibat Perang Amerika Serikat-Iran telah menimbulkan dampak besar di mana semua harga bahan bangunan naik, harga BBM juga ikut naik sehingga membuat proses pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II agak melambat.

Namun, dirinya menegaskan bahwa hal tersebut bukan alasan, dan Kementerian PU berjuang habis-habisan agar pembangunan Sekolah Rakyat Tahap II dapat selesai sepenuhnya.

"Kami masih berupaya maksimal supaya pembangunan 93 Sekolah Rakyat Tahap II itu bisa fungsional semuanya. Cuma saya juga harus realistis di beberapa titik misalnya Brebes, Jawa Tengah, agak berat. Tapi saya yakin 90 persen plus dari 93 titik itu sudah bisa fungsional. Harapan kami 100 persen," kata Dody.

Dia juga menyampaikan bahwa Kementerian PU juga sudah memulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III.

"Kita juga sudah mulai lelang pembangunan Sekolah Rakyat Tahap III. Tahap III kita sudah mulai lelang, ini targetnya Desember bisa selesai," katanya.

Selain percepatan Tahap II, Kementerian PU juga mulai menyiapkan pembangunan SR Tahap III, terdiri dari Tahap IIIA sebanyak 7 lokasi telah memasuki proses lelang; Tahap IIIB sebanyak 11 lokasi dalam tahap persiapan lelang, sedangkan Tahap IIIC sebanyak 89 lokasi masih memerlukan pemenuhan readiness criteria.

Sebagai informasi, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan apresiasi atas dukungan Kementerian PU dalam percepatan penyediaan sarana dan prasarana Sekolah Rakyat.

Saifullah Yusuf mengatakan Kementerian PU telah memberikan dukungan yang luar biasa kepada penyelenggaraan Sekolah Rakyat, khususnya dalam penyediaan sarana dan prasarana.

Tantangan di lapangan memang besar, lanjutnya, tetapi Menteri PU turun langsung dan terus melakukan percepatan agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran tahun ajaran baru.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Khusus masalah El Nino, saya akan membentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo siap membentuk satuan tugas (satgas) khusus untuk menghadapi fenomena cuaca El Nino.

"Khusus masalah El Nino, saya akan membentuk satgas khusus untuk menghadapi El Nino 2026-2027," ujar Dody dalam Infratalks di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pembentukan satgas penting karena yang terdampak tidak hanya masalah irigasi dan sawah yang tidak mendapatkan suplai air karena kekeringan, tetapi juga mungkin di beberapa titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang kemungkinan juga akan mengalami kekurangan air di masa El Nino, begitu juga dengan bendungan-bendungan yang mungkin akan mengalami hal sama.

"Karena di sini sudah ada lintas direktorat jenderal (Ditjen), ada Ditjen Sumber Daya Air (SDA), Cipta Karya dan seterusnya, makanya saya merasa perlu ada satgas khusus. El Nino ini memang harus kita antisipasi dari awal," katanya.

Sebetulnya antisipasi awal sudah dikerjakan Kementerian PU, misalnya dari awal tahun sudah melakukan program pengeboran air dalam di beberapa titik yang selama ini dilihat sebagai titik-titik kekeringan di seluruh Indonesia, seperti misalnya di Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Di Gunung Kidul, Kementerian PU juga melakukan pengeboran air dalam di semua titik tidak hanya tempat-tempat yang selama ini kering misalnya Nusa Tenggara Timur (NTT) tetapi juga di tempat-tempat lainnya.

"Cuma yang sekarang saya minta tambahan kepada rekan-rekan Ditjen SDA agar selain melakukan pengeboran air dalam, khusus untuk air yang diperuntukkan untuk irigasi sawah maupun kebun itu saya mewajibkan juga membuat jaringan irigasi tersier," kata Dody.

Dia mengatakan jaringan irigasi tersier ini penting dalam rangka pemanfaatan air untuk mengairi sawah menjadi lebih efektif dan efisien.

"Karena irigasi tersier itu agar air yang mengalir itu bisa mengairi sawah-sawahnya sampai yang terjauh itu bisa tercapai dengan cara yang lebih efektif dan efisien, serta ada penghematan penggunaan air yang bisa kita peruntukkan untuk generasi muda kita ke depan," katanya.

Sebagai informasi, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo menyatakan pemerintah mengisi penuh bendungan sebagai langkah strategis menghadapi dampak fenomena El Nino ekstrem guna menjaga ketahanan pangan nasional.

Dody menjelaskan langkah mitigasi terhadap dampak El Nino telah mulai dilakukan sejak beberapa waktu lalu melalui pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi di berbagai wilayah yang memiliki bendungan utama.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2026

IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyatakan, pihaknya memperkuat pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) untuk mendukung program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Kami memberikan perhatian khusus pada Infrastruktur Berbasis Masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Kementerian PU mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,65 triliun melalui pembangunan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM), yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah pada tahun 2027.

Adapun Program IBM tersebut mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air atau senilai Rp450 miliar. Sedangkan 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun.

Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Berbagai program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program P3TGAI, misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi. Sementara itu, program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.

Sedangkan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Selain itu, program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

“Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia,” kata Dody.

Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menegaskan bahwa setiap rupiah anggaran negara yang dikelola kementeriannya harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody di Jakarta, Rabu.

Dirinya menjelaskan, dari total pagu indikatif 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi terbesar diberikan kepada bidang Prasarana Strategis yakni Rp31,53 triliun.

Hal ini untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sementara itu, bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Alokasi anggaran untuk Sekretariat Jenderal, Inspektur Jenderal, BPIW, BPSDM, Ditjen Bina Konstruksi, dan Ditjen Pembiayaan Infrastruktur sebesar Rp1,19 triliun.

Komisi V DPR RI menyetujui pagu indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (PU) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun.

Persetujuan tersebut mengacu pada Surat Bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan terkait Pagu Indikatif Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2027.

Dalam dokumen tersebut, kebutuhan anggaran Kementerian PU mencapai Rp291 triliun, sementara pagu indikatif yang disetujui sebesar Rp98,47 triliun.

“Selanjutnya, Komisi V DPR akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk membiayai program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan,” kata Ketua Komisi V DPR RI Lasarus.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan secara rata-rata nasional, progres pembangunan sekolah rakyat di berbagai wilayah Indonesia telah mencapai 78 persen.

"Kita tetap optimistis. Minimum gedung SD, SMP, dan SMA bisa kita selesaikan dulu agar adik-adik bisa masuk ke sekolah yang baru di tahun ajaran baru pada Juli nanti. Kalaupun ada beberapa tempat yang belum 100 persen tuntas, minimal harus sudah fungsional," ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Fokus utama Kementerian PU saat ini adalah memastikan gedung-gedung utama, yakni tingkat SD, SMP, dan SMA, bisa fungsional untuk digunakan pada pertengahan Juli.

Dody menyoroti keberhasilan proyek pembangunan Sekolah Rakyat (SR) 2 di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang kini telah masuk ke dalam "zona hijau" atau sesuai target perencanaan.

Padahal, proyek ini sempat terhambat akibat kerusakan jalan desa yang dilalui kendaraan berat proyek.

"Hampir di semua tempat yang menggunakan akses publik selalu menemui kendala serupa. Jalan desa atau kabupaten biasanya bukan jalan yang layak dilewati alat berat. Oleh karena itu, para penyedia jasa (kontraktor) memang harus mengeluarkan upaya ekstra, semacam CSR, untuk menyiapkan atau memperbaiki jalan kerjanya terlebih dahulu," katanya.

Dody mencontohkan kendala serupa juga terjadi di Brebes, yang mana pihak pelaksana sampai harus membangun jembatan bailey sementara.

"Hal itu agar distribusi logistik tidak mengganggu aktivitas warga setempat," ujarnya.

Khusus untuk pekerjaan di Sukoharjo, Dody menargetkan kesiapan fisik bisa mencapai lebih dari 90 persen saat target waktu tersebut tiba.

Dody juga memetakan perbedaan tantangan pembangunan SR di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa. Di Sukoharjo dan wilayah Jawa lainnya, tantangan terbesar saat ini berada pada fase arsitektural dan finishing.

"Fase ini membutuhkan waktu paling lama karena sangat bergantung pada detail dan ketersediaan tenaga kerja terampil," katanya.

Sementara itu, untuk proyek SR di luar Jawa seperti Sumatera, Maluku, dan Sulawesi, kendala utamanya adalah infrastruktur logistik.

"Masalahnya ada pada akses jalan logistik dari pelabuhan atau bandara terdekat sampai ke titik lokasi sekolah rakyat. Setiap tempat punya masalah sendiri, dan satu per satu kita cari solusinya agar akhir Juni ini benar-benar bisa selesai," ujar Dody.

Pembangunan masif sekolah rakyat ini bukan sekadar proyek infrastruktur biasa. Dirinya menekankan bahwa ini adalah amanat langsung dari Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan ekstrem di Indonesia melalui jalur pendidikan.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan program infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) pada 2027 mencakup 4.127 titik lokasi.

"Kami memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. Menurut kami, IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi," kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Minggu.

Pembangunan IBM menjadi salah satu fokus program Kementerian PU.

Guna mendukung program pembangunan yang langsung menyentuh kebutuhan warga tersebut, Kementerian PU mengalokasikan anggaran dari pagu indikatif 2027 sebesar Rp1,65 triliun, yang akan menjangkau 4.127 titik lokasi di berbagai daerah.

Dari total pagu indikatif anggaran Kementerian PU pada 2027 sebesar Rp98,47 triliun, sebagian dialokasikan untuk program IBM.

Program tersebut mencakup 2.000 lokasi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3TGAI) pada sektor Sumber Daya Air atau senilai Rp450 miliar.

Sedangkan, 2.127 lokasi pada unit kegiatan Cipta Karya dengan nilai pagu sebesar Rp1,2 triliun.

"Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujar Dody.

Kementerian PU menilai program IBM sebagai investasi strategis yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Berbagai program yang dijalankan tidak hanya meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Program P3TGAI, misalnya, berperan dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui perbaikan jaringan irigasi.

Sementara itu, program Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) membantu penyediaan akses air minum di desa-desa.

Kemudian Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) dan Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) mendukung peningkatan kesehatan lingkungan melalui layanan sanitasi dan pengelolaan sampah.

Selain itu, program Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) dan Pengembangan Kawasan Ekonomi (PKE) diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi kawasan.

Pembangunan jembatan gantung juga dinilai penting untuk membuka akses masyarakat di daerah terpencil, termasuk bagi pelajar, petani, dan warga yang selama ini menghadapi keterbatasan konektivitas.

"Dengan dukungan Komisi V DPR, Kementerian Pekerjaan Umum berkomitmen untuk tetap menjaga agar setiap rupiah APBN dikelola dapat dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Menghasilkan output dan outcome pekerjaan pembangunan yang sesuai mutu dan kualitas ditingkatkan, tertib dalam pertanggungjawabannya, serta memberikan manfaat nyata bagi ketahanan air, konektivitas wilayah, layanan dasar, dan penyediaan prasarana publik yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat Indonesia," kata Dody.

Langkah ini sekaligus menunjukkan upaya pemerintah untuk memastikan pembangunan tidak hanya berfokus pada proyek-proyek besar, tetapi juga menjangkau kebutuhan dasar masyarakat hingga tingkat desa dan kawasan terpencil.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan anggaran Kementerian PU pada tahun 2027 harus diwujudkan menjadi layanan infrastruktur berkualitas bagi masyarakat.

“Anggaran Kementerian PU harus diwujudkan menjadi layanan kepada masyarakat berupa irigasi yang optimal, jalan yang terhubung, jembatan yang aman, air minum yang terjangkau bagi seluruh masyarakat, sanitasi yang tertangani, dan sarana publik yang layak dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat di Indonesia,” ujar Dody dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Kementerian PU mengusulkan kebutuhan anggaran sebesar Rp219,81 triliun untuk Tahun Anggaran 2027 guna memastikan pembangunan dan layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat tetap berjalan optimal.

Dari kebutuhan tersebut, pagu indikatif yang ditetapkan pemerintah mencapai Rp98,47 triliun.

Menurut Dody, produktivitas tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur yang berfungsi dengan baik di lapangan. Petani membutuhkan jaringan irigasi yang andal, pelaku usaha memerlukan konektivitas jalan yang memadai, sementara masyarakat membutuhkan akses air bersih dan sanitasi yang layak.

“Investasi dan industri juga tidak tumbuh di atas rencana semata. Keduanya membutuhkan konektivitas, air baku, kawasan yang tertata, pengendalian resiko bencana dan layanan dasar yang dapat diandalkan,” ujar dia.

Dody menyatakan, nilai pagu indikatif sebesar Rp98,47 triliun akan dimanfaatkan untuk berbagai program prioritas infrastruktur, antara lain untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pemeliharaan jalan dan jembatan.

Kemudian pembangunan jembatan gantung, perluasan layanan air minum, peningkatan sanitasi dan pengelolaan sampah, pembangunan sarana pendidikan, hingga penanganan pasca bencana.

“Kami sangat memahami bahwa penganggaran negara memerlukan kehati-hatian. Karena itu kebutuhan ini kami sampaikan secara terbuka, terukur, berbasis pada fungsi layanan infrastruktur publik,” katanya.

Dody menjelaskan alokasi terbesar dari pagu indikatif tersebut diarahkan pada bidang Prasarana Strategis yakni sebesar Rp31,53 triliun.

Hal itu untuk mendukung program prioritas nasional seperti pembangunan Sekolah Rakyat, rehabilitasi dan renovasi sekolah keagamaan, serta sebagian penanganan prasarana umum di kawasan pasca bencana di Sumatera.

Kemudian pada bidang Sumber Daya Air dialokasikan sebesar Rp25,44 triliun, untuk pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan pengendali banjir, program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) atau Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), serta penanganan infrastruktur pasca bencana.

Sementara itu, bidang Bina Marga dialokasikan sebesar Rp29,24 triliun untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas jalan, pembangunan dan penggantian jembatan, pembangunan flyover dan underpass, jembatan gantung, serta preservasi jalan dan jembatan.

Sedangkan bidang Cipta Karya dialokasikan sebesar Rp11,07 triliun untuk pembangunan perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), pengelolaan air limbah dan persampahan, pengembangan kawasan strategis nasional, serta penanganan infrastruktur layanan dasar di kawasan pasca bencana.

Kementerian PU menilai Rencana Kerja Anggaran tersebut akan menjadi faktor penentu dalam menjaga dan memperluas layanan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat sekaligus mendukung target pertumbuhan ekonomi nasional pada 2027.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026

regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan regulasi mengenai penggunaan Aspal Buton (Asbuton) telah rampung dan segera disosialisasikan.

"Harusnya sudah rampung itu," ujar Dody di Jakarta, Kamis.

Dia mengatakan bahwa regulasi mengenai penggunaan Asbuton tersebut disosialisasikan. "Tinggal kita sosialisasikan," katanya.

Adapun regulasi yang dimaksud yakni Peraturan Menteri (Permen) Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2026 tentang Penggunaan Aspal Buton Olahan untuk Pembangunan dan Preservasi jalan.

Berdasarkan Permen tersebut, regulasi ini diterbitkan dengan tujuan meningkatkan penggunaan Asbuton Olahan sebagai bahan jalan yang berkualitas, konsisten, berkelanjutan dan tepat guna, meningkatkan kemampuan Asbuton Olahan sebagai bahan tambah dan/atau bahan pengganti aspal minyak.

Kemudian mendorong penggunaan dan hilirisasi aspal nasional berbasis Asbuton Olahan secara meluas dalam pembangunan dan preservasi Jalan untuk berbagai status Jalan melalui pembinaan teknis serta pemantauan dan evaluasi secara berkesinambungan.

Adapun pertimbangannya yakni untuk mengurangi ketergantungan impor bahan aspal serta meminimalkan dampak fiskal dari fluktuasi harga pasar global bahan bakar minyak, diperlukan ketersediaan bahan aspal yang berasal dari sumber daya alam nasional.

Pertimbangan lainnya bahwa untuk mendorong kemandirian dan mendukung hilirisasi aspal nasional berbasis aspal Buton, diperlukan dukungan pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan yang menggunakan produk aspal Buton olahan secara berkelanjutan.

Selain itu untuk mendorong penggunaan aspal Buton olahan harus didukung dengan sistem rantai pasok material, peralatan konstruksi, tata cara pengadaan yang efektif, serta pembinaan teknis dan pemantauan secara berkesinambungan dengan pemangku kepentingan.

Permen Nomor 10 Tahun 2026 tersebut ditetapkan oleh Menteri PU Dody Hanggodo di Jakarta pada 13 Mei 2026.

Sebagai informasi, Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan regulasi diperlukan sebagai payung hukum agar penggunaan Asbuton dapat segera diimplementasikan dalam proyek pembangunan infrastruktur jalan.

Ia menjelaskan penggunaan Asbuton menjadi salah satu upaya pemerintah untuk menekan ketergantungan terhadap impor aspal yang selama ini masih tinggi.

Menurut dia, penerapan awal akan dimulai melalui skema campuran A30, yakni penggunaan Asbuton sebesar 30 persen dalam campuran aspal.

Dody menambahkan penerapan skema tersebut diharapkan dapat menurunkan impor aspal secara bertahap sekaligus memperkuat kemandirian industri dalam negeri.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2026

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo mengungkapkan total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat (IBM) Kementerian Pekerjaan Umum tahun anggaran 2027 mencapai Rp6,32 triliun.

Dia mengatakan, Kementerian PU memberikan perhatian khusus pada infrastruktur berbasis masyarakat. IBM ini sangat penting karena dampaknya paling dekat dan langsung dimanfaatkan oleh masyarakat baik dari sisi fisik maupun dari sisi ekonomi.

"Total kebutuhan anggaran infrastruktur berbasis masyarakat Kementerian PU tahun anggaran 2027 mencapai Rp6,32 triliun untuk kurang lebih 16.026 lokasi. Kami terus melakukan konsolidasi dan penajaman program agar dukungan terhadap IBM tetap terjaga dan manfaatnya berkelanjutan," ujar Dody dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis.

Namun, kata dia, dalam pagu indikatif Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp98,47 triliun, alokasi yang tersedia baru sebesar Rp1,65 triliun untuk 4.127 lokasi. Dengan kondisi tersebut, IBM hanya mencakup sebagian lokasi IBM, yakni 2.000 lokasi P3-TGAI (Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi) dan 2.127 lokasi atau unit kegiatan Cipta Karya.

Menurut dia, untuk memperluas jangkauan manfaat program itu, dari kebutuhan yang belum tertampung sebesar Rp121,34 triliun, di dalamnya termasuk usulan tambahan anggaran untuk program IBM dan jembatan gantung sebesar Rp4,67 triliun untuk kurang lebih total 11.899 lokasi.

Tambahan tersebut mencakup P3-TGAI di 10.000 lokasi, pembangunan jembatan gantung 160 unit, dan kegiatan Cipta Karya sebanyak 1.739 lokasi.

"Bagi kami, dukungan terhadap infrastruktur berbasis masyarakat adalah investasi yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat, baik dari sisi fisik maupun ekonomi," kata Dody.

P3-TGAI, lanjutnya, mendukung produktivitas pertanian, Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) menyediakan akses air minum desa, Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat) dan TPS 3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle) meningkatkan kesehatan lingkungan.

Kemudian, PISEW (Program Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah) dan PKE (Penanganan Kemiskinan Ekstrem) memperkuat ekonomi kawasan, jembatan gantung membuka akses bagi anak sekolah, petani, masyarakat-masyarakat di wilayah terpencil.

"Karenanya kami mohon sekali dukungan Bapak Ibu pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI agar seluruh usulan lokasi infrastruktur berbasis masyarakat Tahun Anggaran 2027 tetap dapat dioptimalkan guna mendukung keberlanjutan manfaat bagi masyarakat," ujar Dody.

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026