Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mengatakan sinergi bisnis antarprovinsi di Pulau Sumatera menjadi langkah strategis untuk memperkuat kemandirian ekonomi wilayah di tengah tren pertumbuhan yang dinilai semakin positif.

Dalam kunjungan kerja reses di Lampung, Kamis (23/4), Hendry menekankan pentingnya kolaborasi lintas daerah untuk mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki masing-masing provinsi.

"Hari ini kita melihat Lampung tidak lagi hanya sebagai pintu masuk Sumatera, tetapi mulai bertransformasi menjadi episentrum ekonomi, termasuk menuju pengembangan green industry," ujar Hendry dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan transformasi tersebut terlihat dari mulai dijalankannya program strategis, terutama hilirisasi industri yang bertujuan meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.

"Kita melihat bagaimana program hilirisasi mulai berjalan. Ini penting agar hasil daerah tidak langsung dikirim begitu saja, tetapi memiliki nilai tambah," katanya.

Selain sektor industri, Hendry juga menyoroti kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencapai sekitar 11 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lampung.

Ia mengatakan sektor ini berpotensi semakin tumbuh seiring pengembangan infrastruktur dan kawasan ekonomi.

Menurut ia, penguatan konektivitas dan kawasan industri, termasuk proyek strategis di wilayah Lampung dan Sumatera, dapat mempercepat integrasi ekonomi antarprovinsi.

"Kita melihat pertumbuhan pulau Sumatera ini dari ujung ke ujung makin bagus. Seperti kita di Provinsi Riau ekonomi terus stabil. Dan kita juga mengupayakan adanya kolaborasi ekonomi antarprovinsi di Pulau Sumatera. Nanti kita coba diskusikan dengan teman-teman DPR dan kepala daerah. Ini bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi di pulau Sumatera," ujarnya.

Hendry menegaskan kolaborasi tersebut perlu difokuskan pada sektor-sektor strategis, seperti ketahanan pangan, perdagangan, pariwisata, serta hilirisasi industri guna memperkuat rantai pasok dan menjaga stabilitas harga.

"Provinsi di Pulau Sumatera ini punya kelebihan masing-masing, tinggal ini kita sinergikan. Maka kita harapkan kemandirian ekonomi terjalin sehingga segala persoalan sektor usaha bisa teratasi," katanya.

Ia menambahkan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan DPR RI menjadi faktor penting dalam mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor industri dan ekonomi kreatif.

Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, diharapkan kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat daya saing kawasan dan pemerataan pembangunan di Pulau Sumatera.

Pewarta: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2026

Pandan (ANTARA) - Para penyintas banjir dan longsor berharap aktivitas ekonomi di Pasar Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara meningkat hingga jelang dan memasuki Ramadhan dan Idul Fitri 1447 Hijriah.

“Hari ini sudah mulai ramai dan berharap ini terus berlanjut hingga Ramadhan dan Lebaran 1447 Hijriah,” kata pedagang ikan di Pasar Pandan, Isnawati Matondang di Pandan, Senin.

Ia mengatakan sebelum bencana, dirinya mampu menjual ikan setiap harinya mencapai 60 kilogram (kg) hingga 70 kg di pasar tersebut.

“Saat ini dari pagi jualan sampai sore masih di angka 40 kilogram saja yang terjual,” kata dia.

Is mengaku pascabencana dirinya terpaksa meliburkan diri selama tiga pekan dan baru kembali berjualan setelah itu.

“Awal jualan juga tidak terlalu ramai,” kata dia menambahkan.

Dirinya berharap dengan adanya pembukaan akses jalan dan kondisi daerah yang semakin pulih membuat orang datang ke pasar buat berbelanja.

“Mudah-mudahan semakin membaik,” kata dia.

Ia mengatakan sebagai pedagang, rumah miliknya juga terdampak bencana dan lumpur masuk ke rumah setinggi satu meter di kawasan Hanjoran, Kecamatan Pandan.

“Kami baru bisa berjualan setelah membersihkan. Kami berharap jangan ada lagi bencana seperti ini,” kata dia.

Sementara, pedagang ikan lainnya, Rahma Wasita Mendrofa mengaku baru enam bulan berjualan di Pasar Pandan ini.

“Datang musibah dan ini tentu berdampak karena modal jualan yang belum balik,” kata dia.

Ia berharap kondisi ini semakin membaik dan pulih seperti normal sehingga pendapatan dirinya semakin baik.

“Kami berharap pemerintah dapat membantu memberikan bantuan modal kepada pedagang yang terdampak bencana ini,” kata dia.

Pewarta: Mario Sofia Nasution
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2026

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Bank Dunia menyoroti bencana banjir bandang dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera berpotensi memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia. Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste David Knight mengatakan bencana banjir merupakan bagian dari faktor risiko penurunan (downside risk) bagi pertumbuhan ekonomi nasional menjelang akhir 2025.

"Terkait dengan risiko yang merupakan downside risk, tentunya bencana alam seperti banjir yang terjadi di Sumatra dan juga beberapa lokasi lainnya pun juga akan berdampak negatif terhadap kegiatan perekonomian di Indonesia," kata David dalam acara peluncuran laporan Indonesia Economic Prospects (IEP) di Energy Building, Jakarta, Selasa (16/12/2025).

Adapun banjir dan longsor berskala besar terjadi sejak akhir November 2025 di sejumlah wilayah Sumatera, antara lain Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. David juga memaparkan bahwa ke depan penerimaan negara diperkirakan menghadapi tekanan. Ia menilai keseimbangan antara risiko penurunan dan peluang pertumbuhan sangat bergantung pada keberhasilan sejumlah reformasi pemerintah yang telah dicanangkan.

"Hal ini penting untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan ke depan, terutama untuk mempersempit berbagai kesenjangan yang masih ada," ujarnya.

Di sisi lain, Bank Dunia turut mencatat adanya potensi risiko peningkatan (upside risk), antara lain membaiknya pertumbuhan mitra dagang utama seperti China serta harga komoditas ekspor Indonesia yang relatif menguntungkan. Reformasi perdagangan dan investasi yang berhasil dinilai dapat memperkuat prospek pertumbuhan ekonomi nasional.

Meski demikian, Bank Dunia mengingatkan sejumlah tantangan struktural masih membayangi. Salah satunya adalah tekanan terhadap konsumsi masyarakat akibat penurunan upah riil.

Berdasarkan data Bank Dunia, sejak 2018 upah riil turun rata-rata 1,1 persen per tahun. Penurunan paling besar terjadi pada pekerja berketerampilan tinggi yang mencapai 2,3 persen, disusul pekerja berketerampilan menengah sebesar 1,1 persen. Sementara itu, upah pekerja informal atau berketerampilan rendah hanya tumbuh 0,3 persen.

"Bagi pekerja berketerampilan menengah, ini sangat berdampak dan berimbas pada kesejahteraan rumah tangga serta perekonomian secara keseluruhan," kata David.

Dari sisi ketenagakerjaan, Bank Dunia mencatat penyerapan tenaga kerja pada Agustus 2025 meningkat 1,3 persen dibandingkan Agustus 2024.

Namun, pertumbuhan tersebut masih didominasi sektor informal dengan tingkat upah rendah. Kondisi ini dinilai menjadi tantangan pasar tenaga kerja meskipun stabilitas makroekonomi tetap terjaga.

Selain itu, kinerja perdagangan Indonesia juga diperkirakan menghadapi tantangan ke depan di tengah meningkatnya ketegangan perdagangan global.

Bank Dunia mencatat surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 2,39 miliar dolar AS pada Oktober 2025, dengan surplus kumulatif sebesar 35,88 miliar dolar AS sepanjang Januari–Oktober 2025.

Namun, David menilai lonjakan ekspor tersebut sebagian besar didorong aktivitas frontloading, yakni eksportir mempercepat pengiriman barang sebelum diberlakukannya tarif resiprokal AS.

Dalam laporan IEP, Bank Dunia merekomendasikan sejumlah prioritas kebijakan untuk menjaga momentum pertumbuhan, antara lain penguatan fondasi digital, peningkatan kualitas lapangan kerja, serta reformasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.

Di bidang fiskal, optimalisasi digitalisasi dan administrasi perpajakan dinilai dapat meningkatkan pendapatan negara tanpa perubahan kebijakan yang terlalu signifikan.

Sementara dari sektor keuangan, perluasan akses pembiayaan, termasuk melalui program penjaminan kredit dan dukungan bagi UMKM, dipandang penting untuk mendorong investasi swasta dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Kami melihat Sumatera Selatan sebagai mitra potensial dalam pengembangan industri hilirisasi, khususnya di bidang energi, pupuk, pengolahan batu bara, serta industri berbasis kelapa sawit dan karet,

Palembang (ANTARA) - Konsulat Jenderal India membuka peluang kerja sama industri dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya mendorong peningkatan investasi dan pengembangan sektor industri strategis di wilayah tersebut.

Konsul Jenderal India untuk Indonesia H. E. Mr. Ravi Shanker Goel dalam kunjungannya ke Palembang, Minggu, menyampaikan bahwa Sumatera Selatan memiliki potensi besar di sektor pertambangan, energi, perkebunan, hingga pengolahan hasil sumber daya alam yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan perusahaan-perusahaan asal India.

"Kami melihat Sumatera Selatan sebagai mitra potensial dalam pengembangan industri hilirisasi, khususnya di bidang energi, pupuk, pengolahan batu bara, serta industri berbasis kelapa sawit dan karet,” katanya.

Ia menjelaskan, India saat ini tengah mendorong kerja sama ekonomi dengan negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, untuk memperkuat rantai pasok global dan memperluas pasar produk industri.

Sumatera Selatan dinilai strategis karena memiliki sumber daya alam melimpah serta infrastruktur yang terus berkembang.

Ia menambahkan, bahkan dalam sektoral pendidikan, pihaknya telah bekerja sama dengan universitas yang di Bengkulu, Sumatera Utara, namun dengan Sumatera Selatan belum dilakukan, menurutnya dengan Universitas Sriwijaya belum dilakukan kerja sama.

"Bisa melalui beasiswa ataupun dengan pembayaran mandiri untuk kuliah di India," katanya.

Ia menambahkan hubungan kerja sama di bidang pariwisata, juga menjadi perhatian dan akan menguntungkan kedua belah pihak.

Menurutnya, Pulau Sumatera dan India memiliki hubungan yang spesial, dan pada periode Januari hingga September nilai impor dari India ke Indonesia senilai 9 miliar USD.

"Dengan adanya kerja sama Sumsel dan kami, tentu akan menjadi sesuatu yang baik," katanya.

Pewarta: M. Imam Pramana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2025

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar), mendapatkan perhatian serius dari para ekonom. Bencana tersebut dinilai berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal IV 2025.

“Kontribusi Sumatera yang sedang mengalami bencana terhadap perekonomian nasional sekitar 25 persen. Jika pertumbuhan Sumatera turun di kuartal IV karena bencana pasti kontribusinya terhadap pertumbuhan nasional juga turun secara signifikan. Apalagi Sumut, Aceh, dan Sumbar daerah dengan perekonomian yang besar di Pulau Sumatera,” kata Pengamat Ekonomi dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Muhammad Syarkawi Rauf dalam keterangannya, saat dikonfirmasi Republika, Sabtu (6/12/2025).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada kuartal III 2025 pertumbuhan ekonomi nasional tercatat 5,04 persen. Pulau Jawa menjadi penyumbang terbesar, yakni 56,68 persen. Disusul Pulau Sumatera dengan kontribusi 22,42 persen. Adapun Pulau Kalimantan menyumbang 8,02 persen, Sulawesi 7,36 persen, Bali dan Nusa Tenggara 2,83 persen, serta Maluku dan Papua 2,69 persen.

Syarkawi menjelaskan andil kontribusi Sumatera terhadap pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2025 secara tahunan (year-on-year/yoy) mencapai sekitar 1,225 persen, dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera sebesar 4,9 persen. Dari angka tersebut, Aceh berkontribusi 0,25 persen, Sumut 1,06 persen, dan Sumbar 0,25 persen. Untuk mencapai pertumbuhan nasional yang lebih tinggi pada kuartal IV 2025, Sumatera idealnya tumbuh di atas 4,9 persen.

“Dalam situasi bencana alam seperti sekarang hampir mustahil untuk tumbuh lebih tinggi,” ujar Syarkawi.

Karena itu, ia menilai perekonomian Pulau Jawa yang menyumbang lebih dari 56 persen terhadap perekonomian nasional perlu dipacu lebih kuat. Sebab, kontribusi Pulau Sulawesi dan Kalimantan terhadap nasional relatif kecil sehingga sulit menjadi pengungkit pada saat terjadi tekanan ekonomi.

Syarkawi juga mengkalkulasi kontribusi Aceh, Sumut, dan Sumbar terhadap perekonomian nasional per kuartal sepanjang 2025 secara yoy. Mengolah data BPS, kontribusi ketiga daerah tersebut pada kuartal I hingga III berada pada kisaran 0,323—0,348 persen dalam pertumbuhan 4,87—5,12 persen. Pada kuartal III 2025, dengan pertumbuhan nasional 5,04 persen, kontribusi ketiganya tercatat sekitar 0,323 persen.

“Sehingga penurunan 30 persen saja perekonomian ketiga daerah tersebut akibat banjir di kuartal IV 2025 menurunkan pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 0,1 persen,” ungkapnya.

Ia menambahkan perhitungan tersebut belum memasukkan spillover effect antardaerah, mengingat Sumut berperan sebagai regional hub dengan hubungan dagang kuat di Sumatera.

“Tentu asumsinya ceteris paribus. Jika banjir membuat kapasitas ketiga perekonomian di atas, Aceh, Sumut dan Sumbar berkurang 50 persen, maka efeknya terhadap pertumbuhan nasional bisa mencapai 0,2 persen pada kuartal IV 2025,” terangnya.

Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2025 berada pada level 5,2 persen sesuai asumsi APBN. Pertumbuhan pada kuartal I tercatat 4,87 persen, kuartal II 5,12 persen, dan kuartal III 5,04 persen. Pemerintah mengejar capaian 5,4—5,6 persen untuk kuartal IV 2025.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebelumnya menyatakan optimistis target tersebut dapat tercapai meskipun Sumatera sedang dilanda bencana. Pemerintah telah menyiapkan ragam stimulus dan program untuk mendorong konsumsi masyarakat sebagai pengungkit ekonomi.

Airlangga juga menyebut bakal mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi di luar tiga daerah yang terdampak bencana. “Kita tetap memacu di angka 5,4 persen sampai 5,6 persen,” tegasnya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Bisnis.com, MEDAN – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Bobby Nasution mendorong seluruh kepala daerah di Sumut agar memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah. Langkah ini juga menjadi jawaban atas tantangan efisiensi anggaran pemerintah pusat yang kini diarahkan pada penguatan investasi dan kemitraan strategis.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bobby Nasution saat membuka North Sumatera Investment Industry Trade & Halal Expo 2025, yang diselenggarakan oleh Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Sumut di Aula Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU), Tapian Daya, Jalan Gatot Subroto Medan, Senin (13/10/2025).

Menurut Gubernur, program kemudahan dan insentif investasi yang diluncurkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi peluang besar bagi Sumut, untuk tumbuh lebih pesat melalui konsep kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.

“Antara pemerintah dan dunia usaha itu sangat baik apabila hubungannya berjalan harmonis. Hari ini kami berjalan berdampingan, dan kita tunggu hasilnya dari KADIN,” ujar Gubernur.

Bobby menambahkan, pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%. Untuk itu, setiap kepala daerah perlu berperan aktif dalam menarik investasi di wilayahnya. Sumut sebagai provinsi keempat terbesar di Indonesia, dan terbesar di luar Pulau Jawa, diharapkan dapat menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,7 hingga 7,2%.

"Karena itu target kita (Sumut) menyumbang 6,7% sampai 7,2% pertumbuhan ekonomi untuk nasional. Dan itu banyak variabel pembentuknya, seperti Government Spending atau kebijakan fiskal belanja barang dan jasa untuk layanan publik, termasuk investasi. Maka kebijakan transfer ke daerah (TKD) bukan pengurangan, tetapi lebih ke penyesuaian. Karena diganti dengan program yang lebih efektif meningkatkan pertumbuhan ekonomi," jelas Bobby.

Bobby menyebutkan, nilai penyesuaian TKD untuk tingkat provinsi mencapai Rp1,1 triliun dan kabupaten/kota sekitar Rp8 triliun, dengan total lebih dari Rp9 triliun. Oleh karena itu, kepala daerah diminta lebih proaktif membangun hubungan yang produktif dengan dunia usaha.

"Makanya para kepala daerah harus bisa lebih bersahabat dan berjalan bersama dengan dunia usaha. Kalau bisa sebagian besar kebijakan pemerintah mengikuti apa yang membuat dunia usaha lebih baik. Harus lebih ramah, bahkan memanjakan dunia usaha, seperti investasi anak bayi yang harus kita ayomi, sehingga mereka bertumbuh kembang lebih cepat. Jangan dunia usaha ini menjadi seperti stunting, pertumbuhannya terganggu. Harus ada 'karpet merah' untuk mereka," jelas Bobby.

Selain memperkuat kemitraan, Bobby juga menyoroti pentingnya investasi daerah untuk memperluas lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap KADIN dapat menggelar kegiatan serupa di seluruh kabupaten/kota agar kesadaran tentang peran dunia usaha semakin meningkat.

Lebih lanjut, Bobby mengusulkan agar BUMD se-Sumatera dapat berkolaborasi membentuk entitas ekonomi besar seperti Danantara, yang menjadi kekuatan baru bagi kawasan Sumatera dengan jumlah penduduk lebih dari 40 juta jiwa.

“Sumatera memiliki potensi luar biasa dan menjadi pintu gerbang Indonesia bagian Barat. Kalau bisa, BUMD di Sumatera digabungkan menjadi satu ekosistem ekonomi yang kuat,” ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Bobby juga memaparkan rencana pembangunan Kawasan Industri Sumatera Utara di Tanjung Kasau, Kabupaten Batubara. Pemprov Sumut menyiapkan lahan seluas 2.500 hektare yang akan diberikan secara gratis kepada investor dengan komitmen investasi minimal Rp1 triliun.

"Kami akan berikan lahannya kepada siapa saja yang mau berinvestasi sebesar Rp1 Triliun, karena itu milik Pemprov. Apa yang bisa dikembangkan di kawasan tersebut untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja sebanyak 20 ribu orang jika itu dibuka. Silakan KADIN cari investornya," ungkapnya.

Menutup sambutannya, Bobby menekankan pentingnya penguatan industri halal. Ia berharap negara-negara mayoritas Muslim menjadi pengimpor utama produk halal, mengingat saat ini justru Cina dan Australia yang menjadi importir terbesar produk berlabel halal.

“Karena itu, kami mengapresiasi KADIN yang mengangkat tema halal dalam acara ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Umum KADIN Indonesia, Anindya Bakrie, menilai Sumut memiliki potensi besar menjadi motor penggerak ekonomi di wilayah Sumatera. Ia menyebut, selain memiliki sumber daya melimpah, Sumut juga didukung kepemimpinan daerah yang progresif dan bersinergi dengan pelaku usaha.

“Sumut harus menjadi motor penggerak ekonomi Sumatera dan nasional. Kalau Sumatera bergerak, ia akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia,” kata Anindya.

Anindya menambahkan, kebijakan fiskal pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo diarahkan pada efisiensi dan penguatan likuiditas, termasuk melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pengembangan ekosistem perumahan yang melibatkan UMKM.

Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin, Ketua KADIN Sumut Firsal Dida Mutyara, Koordinator KADIN Wilayah Sumatera Ivan Iskandar Batubara, perwakilan Forkopimda, Kepala Daerah se-Sumut, Konjen India Ravi Shanker Goel, serta para pelaku usaha dari berbagai sektor.