Bisnis.com, JAKARTA - Fujifilm Indonesia dan Siloam International Hospitals resmi menjalin kemitraan strategis untuk mempercepat transformasi layanan kesehatan di Indonesia.

Penandatanganan kerja sama itu dilaksanakan pada 20 Mei 2026 dan dihadiri langsung oleh President and CEO Fujifilm Holdings Corporation Teiichi Goto serta CEO Siloam International Hospitals Caroline Riady.

Teiichi Goto menjelaskan bahwa kerja sama tersebut melampaui kemitraan teknologi konvensional dan mencerminkan komitmen bersama untuk membangun ekosistem layanan kesehatan Indonesia yang lebih terintegrasi dan siap menghadapi masa depan.

“Kami melihat bahwa masa depan layanan kesehatan tidak lagi ditentukan oleh teknologi semata, tetapi oleh bagaimana teknologi tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang mampu memberikan dampak nyata bagi pasien dan tenaga medis,” ujar Teiichi Goto.

Dalam kerja sama itu, kedua pihak menggabungkan keunggulan klinis, pendidikan medis, serta inovasi berbasis akal imitasi (AI) guna meningkatkan hasil perawatan pasien dan memperluas akses layanan kesehatan berkualitas.

Teiichi Goto menambahkan, kemitraan ini dibangun di atas tiga pilar utama, yakni penguatan kapabilitas layanan kesehatan, pengembangan pendidikan bagi tenaga medis profesional, serta dukungan penanganan isu kesehatan masyarakat yang menjadi prioritas nasional.

Sebagai langkah awal, kedua institusi akan menghadirkan solusi AI klinis yang dirancang untuk mendukung proses skrining, meningkatkan akurasi diagnosis, dan mengoptimalkan efisiensi alur kerja klinis. Langkah ini memungkinkan tenaga medis mengambil keputusan yang lebih cepat dan berbasis data.

Salah satu inisiatif strategis dalam kemitraan ini adalah pembentukanEndoscopy Training Centeryang dirancang memperkuat kapabilitas klinis Indonesia dalam prosedur gastroenterologi tingkat lanjut, termasuk EUS, ERCP, dancolonoscopy. Inisiatif itu juga akan diperkuat melalui program pertukaran pengetahuan internasional bersama Jepang dan mitra regional, serta program pendidikan bersama Universitas Pelita Harapan.

Selain layanan kesehatan dan pendidikan, kemitraan ini mencakup penjajakan inisiatif penanganan tuberkulosis sebagai salah satu prioritas kesehatan nasional. Kedua pihak akan mengeksplorasi solusi untuk meningkatkan deteksi dini sekaligus memperluas akses layanan kesehatan bagi masyarakat, termasuk melalui penggunaan sistemX-rayportabel berbasis AI untuk skrining di wilayah terpencil.

Sementara itu, Caroline Riady menyatakan bahwa transformasi layanan kesehatan yang bermakna dimulai dari penguatan kapabilitas klinis, peningkatan standar layanan, serta perluasan akses di seluruh Indonesia.

"Melalui kolaborasi dengan Fujifilm Indonesia, kami ingin mempercepat inovasi layanan kesehatan melalui diagnostik canggih, pendidikan medis, dan pelatihan klinis, sekaligus memperkuatGastroenterology Center of ExcellenceSiloam. Kemitraan ini juga mendukung aspirasi Siloam untuk menjadi pusat pelatihan dan pembelajaran regional, sehingga lebih banyak masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan berstandar internasional tanpa perlu berobat ke luar negeri," ujar Caroline Riady.

Melalui kemitraan strategis ini, Fujifilm Indonesia dan Siloam International Hospitals berperan sebagai katalis dalam mempercepat adopsi inovasi klinis serta membangun kerangka layanan kesehatan berbasis teknologi yang berorientasi pada hasil klinis yang lebih optimal bagi masyarakat Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) melaksanakan Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II (PMHMETD II) atau right issue setelah memperoleh persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang diselenggarakan pada April 2026.

Persetujuan ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan transformasi perseroan untuk membangun ekosistem layanan kesehatan yang terintegrasi, seiring dengan upaya meningkatkan daya saing dan menciptakan nilai jangka panjang bagi pemegang saham.

Dalam prospektusnya, perseroan berencana menerbitkan saham baru dalam jumlah maksimal 5,7 miliar lembar dengan nilai nominal Rp 100 per saham, disertai penerbitan waran sesuai ketentuan yang berlaku.

SHUTTERSTOCK/THAPANA STUDIO Ilustrasi aturan free float saham.

Direktur PYFA Sinta L. Ningsih mengatakan, dana yang diperoleh akan digunakan secara terukur oleh perseroan untuk memperkuat struktur permodalan dan potensi akuisisi dalam rangka mendukung pengembangan usaha perseroan.

Langkah ini merupakan bagian dari strategi untuk mempercepat ekspansi dan memperkuat posisi dalam ekosistem industri kesehatan yang terintegrasi.

“Perseroan ingin menyampaikan rasa terima kasih atas kepercayaan pemegang saham. Tentunya, dengan persetujuan yang kami dapatkan, kami akan berfokus untuk melengkapi ekosistem kami. Perseroan melihat bahwa sebagai perusahaan farmasi, memberikan produk dan layanan kesehatan terbaik dengan teknologi mutakhir bagi masyarakat adalah bentuk kewajiban dan tanggung jawab kami.” kata dia dalam keterangan resmi, Sabtu (2/5/2026).

Selain penerbitan saham baru, ia menambahkan, perseroan juga menyertakan waran sebagai bagian dari struktur aksi korporasi tersebut.

PIXABAY/PETE LINFORTH Ilustrasi pasar saham.

Jumlah waran yang ditawarkan maksimal sebesar 35 persen dari total saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK.

Penerbitan waran ini diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi pemegang saham yang melaksanakan haknya, sekaligus membuka potensi tambahan permodalan bagi perseroan di masa mendatang melalui konversi waran.

Sinta menambahkan, perseroan menargetkan proses right issue berjalan secara bertahap mulai dari persetujuan pemegang saham pada April 2026 hingga perolehan pernyataan efektif dari OJK pada akhir Juni 2026.

"Selanjutnya, periode pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung pada Juli 2026, dengan keseluruhan rangkaian aksi korporasi ditargetkan selesai pada kuartal III-2026," imbuh dia.

Ke depan, Sinta bilang, perseroan akan terus mengedepankan strategi pertumbuhan yang adaptif dan terukur, dengan fokus pada optimalisasi portofolio bisnis melalui akuisisi, penguatan fundamental operasional.

"Serta penciptaan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan, sejalan dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik," tutup dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Emiten pengelola RS Siloam PT Siloam International Hospitals Tbk. (SILO) mencetak kinerja bugar sepanjang 2025, dengan pendapatan tumbuh 5,24% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp12,84 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan, emiten berkode saham SILO ini membukukan pendapatan total senilai Rp12,84 triliun di sepanjang 2025. Perinciannya, pendapatan spesialis senilai Rp2,90 triliun dan pendapatan non-spesialis senilai Rp9,94 triliun.

Selanjutnya, EBITDA tumbuh 18,3% yoy menjadi Rp2,89 triliun pada 2025 dari posisi pada tahun sebelumnya Rp2,44 triliun. Marjin EBITDA turut membaik dengan kenaikan 3,2% yoy menjadi 29,1% pada 2025 dari sebelumnya 25,9%.

SILO membukukan beban pokok pendapatan senilai Rp7,9 triliun pada 2025. Beban usaha tercatat Rp3,02 triliun dan beban lain-lain mencapai Rp245,23 miliar.

Laba usaha SILO tercatat Rp1,67 triliun atau naik dari posisi pada tahun 2024 yang senilai Rp1,42 triliun.

Sementara itu, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melesat 23,47% yoy menjadi Rp1,11 triliun pada 2025 dari tahun sebelumnya Rp902,15 miliar.

Presiden Direktur SILO Davidi Utama mengatakan periode 2025 merupakan tahun yang penting bagi Siloam seiring dimulainya implementasi strategi Next Gen Siloam, dengan transisi menuju operating archetype yang lebih terfokus pada segmen pasien yang dituju.

"Hal ini memungkinkan penyelarasan yang lebih baik atas kapabilitas klinis, alokasi modal, dan sumber daya operasional untuk mendukung ekspansi yang berkelanjutan," kata Davidi dalam keterangan resmi, dikutip Selasa (31/3/2026).

Dia menegaskan perbaikan kinerja secara bertahap serta momentum positif hingga awal 2026 semakin memperkuat keyakinan manajemen bahwa transisi archetype tersebut berjalan sesuai rencana dan mulai memberikan hasil secara terukur.

Hal itu diharapkan bisa menempatkan Siloam di posisi yang lebih kuat untuk pertumbuhan yang lebih terfokus dan berkelanjutan ke depan.

Adapun, Next Gen Siloam mencakup konsep rumah sakit masa depan atau hospitalof the future, dengan Siloam berkembang menjadi ekosistem layanan kesehatan yang berbasis AI dan data, serta fokus pada pasien.

Tujuannya adalah untuk menghadirkan keunggulan operasional, hasil klinis berstandar global, serta pertumbuhan yang berkelanjutan.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat rasio klaim lini usaha asuransi kesehatan makin terkendali. Klaim asuransi kesehatan pada Januari 2026 tercatat pada level 40,85% untuk asuransi jiwa dan 17,75% pada asuransi umum.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menyebut besaran klaim asuransi kesehatan ini berada pada level yang terkendali. Meski demikian dia mengakui bahwa inflasi medis masih menjadi salah satu tantangan utama bagi bisnis asuransi kesehatan.

“Di samping tingginya utilisasi layanan kesehatan serta kebutuhan penguatan manajemen risiko dan pengendalian klaim,” katanya dalam lembar jawaban RDK OJK Februari 2026, dikutip pada Jumat (17/3/2026).

Di lain sisi, dia juga membeberkan dalam beberapa tahun terakhir terdapat sejumlah perusahaan yang melakukan penyesuaian strategi pemasaran produk kesehatan. OJK juga mencatat sejumlah perusahaan juga menghapus pemasaran produk ini karena rasio klaim yang tinggi.

Kendati demikian, OJK optimistis dengan adanya penguatan tata kelola melalui POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan, sektor ini dapat berkembang lebih sehat dan berkelanjutan, serta tetap menjadi salah satu area penting dalam pengembangan produk asuransi.

Adapun, Ogi memperkirakan dampak dari POJK yang diundangkan pada 22 Desember 2025 baru akan terlihat secara bertahap mulai kuartal II/2026.

“Terkait implementasi POJK Ekosistem Asuransi Kesehatan yang diundangkan pada 22 Desember 2025 dan berlaku efektif setelah tiga bulan, dampaknya diperkirakan mulai terlihat secara bertahap mulai triwulan II 2026, seiring dengan penyesuaian proses bisnis di industri,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

Bisnis.com, JAKARTA — Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mengungkapkan tantangan utama saat ini dalam memasarkan produk asuransi kesehatan adalah kenaikan biaya layanan medis.

Direktur Eksekutif AAJI, Emira E. Oepangat menegaskan hal itu bukan semata tantangan industri asuransi saja, tetapi juga menjadi tantangan ekosistem kesehatan.

“Ekosistem kesehatan melibatkan banyak pihak, dan apabila salah satu mata rantai tidak berjalan optimal, baik dari sisi tarif, penggunaan obat, maupun pola perawatan, maka tekanan biaya akan muncul dan tercermin dalam nilai klaim serta premi,” ungkapnya kepada Bisnis, Rabu (4/2/2026).

Emira meneruskan, lonjakan klaim dipengaruhi oleh waste and abuse, seperti penggunaan obat berharga tinggi meskipun tersedia alternatif yang lebih efisien, over treatment, dan variasi tarif yang tidak selalu sejalan dengan kebutuhan medis.

Tidak hanya itu, menurutnya industri asuransi kini dihadapi tantangan suspected systemic fraud dalam klaim kesehatan, yang memerlukan analisis lebih mendalam untuk mengidentifikasi pola dan modusnya.

Sebab demikian, dia berpendapat pengendalian risiko tidak cukup apabila dilakukan sendiri oleh masing-masing perusahaan. Diperlukan pooling data yang terintegrasi lintas perusahaan dan lintas fasilitas layanan kesehatan atau serupa dengan fungsi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) di sektor pembiayaan.

Pooling data ini, lanjutnya, akan membantu memonitor pola klaim, mendeteksi klaim berulang atau tidak wajar, serta mengidentifikasi indikasi abuse secara lebih dini dan objektif.

“Pendekatan kolektif berbasis data ini penting untuk memperkuat upaya pencegahan, meningkatkan efektivitas cost containment, dan menjaga keberlanjutan ekosistem asuransi kesehatan,” tegasnya.

Lebih lanjut, Emira menekankan bahwa produk asuransi kesehatan relevan bagi seluruh kelompok usia, termasuk anak-anak yang masih menjadi tanggungan orang tua.

Pasalnya, risiko kesehatan dapat dialami siapa pun tanpa memandang usia, jenis kelamin, maupun latar belakang. Faktor gaya hidup, lingkungan, dan jenis pekerjaan turut memengaruhi tingkat risiko kesehatan seseorang.

“Asuransi kesehatan dapat menjadi bagian dari strategi perlindungan jangka panjang, membantu masyarakat lebih siap secara finansial dalam menghadapi risiko kesehatan yang tidak terduga,” tutupnya.

Sebagai informasi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan terdapat peningkatan aktivitas klaim pada lini usaha asuransi kesehatan yang perlu dikelola secara hati-hati oleh industri.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono menuturkan pada November 2025, klaim asuransi kesehatan di asuransi jiwa tercatat sebesar Rp22,10 triliun atau meningkat 11,20% year-on-year (YoY). “Dari sisi rasio klaim, lini usaha kesehatan mencatat rasio klaim sebesar 71,66%,” ungkap Ogi.

OJK, katanya, terus memantau perkembangan itu dan mendorong perusahaan asuransi untuk memperkuat manajemen risiko, kecukupan pencadangan, serta menjaga kualitas layanan kepada pemegang polis agar kinerja industri tetap terjaga secara berkelanjutan.

Bisnis.com, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyebut Kementerian Kesehatan mendukung keberlanjutan industri asuransi kesehatan, melalui skema koordinasi manfaat atau Coordination of Benefit (CoB) antara BPJS Kesehatan dan perusahaan asuransi swasta.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menyebut skema ini dikeluarkan melalui Keputusan Menteri Kesehatan HK.01.07/MENKES/1117/2025.

“CoB kan yang mengeluarkan Menteri Kesehatan, Keputusan Menteri Kesehatan itu mendukung kita. Waktu tanggal 18 September kita raker di sini belum ada itu, ini baru keluar. Jadi itu kan memperjelas ekosistem kesehatan kita,” katanya seusai rapat dengan Komisi XI DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/12/2025).

Pada intinya, Ogi menjelaskan dalam rapat bahwa Keputusan Menteri Kesehatan itu memuat dua jalur yang bisa dipilih oleh para pemegang polis, khususnya bagi mereka yang aktif mengikuti program JKN.

Dia menyebut, jalur pertama adalah melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama dan ini mengikuti prosedur BPJS Kesehatan. Kemudian penerapan Critical Pathway dan juga Medical Efficacy serta pertanggungannya itu adalah 250% dikalikan tarif JKN yang berlaku.

“Jadi, sebagaimana kita tahu bahwa tarif JKN ini sedang di-review. Ya, yang penamaannya pun mungkin akan berbeda dulu namanya INA-CBGs sekarang mungkin dengan nama lain, tapi diatur dalam keputusan Menteri Kesehatan itu maksimum 250%,” tegasnya.

Ogi melanjutkan, dalam jalur pertama ini BPJS Kesehatan akan membayarkan 75% dari total 250%. Kemudian, perusahaan asuransinya maksimum 175%.

Adapun, untuk jalur kedua adalah menunjukkan fleksibilitas bahwa pemegang polis dapat langsung melakukan skema ke rumah sakit komersial. Jadi tanpa melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama, tetapi dengan syarat harus membayar sebagai peserta aktif di JKN.

“Nah, untuk yang jalur bawah ini bisa langsung dilayani oleh rumah sakit, dan perusahaan asuransi bisa menanggung sampai dengan 250%. Ini skema yang menurut kami lebih jelas koordinasi antara JKN dengan asuransi komersial,” sebutnya.

Ogi berpendapat bahwa skema yang ada memberikan opsi-opsi bagi masyarakat untuk memilih jalur yang lebih cepat dan lebih murah bagi yang bersangkutan.

Dalam kesempatan itu pula, Ogi menyatakan bahwa OJK berharap proses harmonisasi di Kementerian Hukum mengenai draf POJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan bisa berjalan dengan cepat.

“InsyaAllah Kementerian Hukum support, karena ini adalah hasil keputusan dari Komisi XI. Jadi 1 Januari [2026] nanti akan kita akan mulai keluarkan [POJK-nya],” katanya.

Ogi berharap bahwa POJK tentang penguatan ekosistem asuransi kesehatan tersebut bisa memperkuat industri asuransi kesehatan swasta.

“Harusnya lebih sustain lah, karena itu praktik, kalau di negara lain bisa tetap menyebutnya co-payment, kita kan sekarang menyebutnya risk sharing. Itu praktiknya common practices di negara-negara lain. Jadi, supaya ada saling check and balance antara perusahaan asuransi dan juga pemegang polis,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten properti PT Sentul City Tbk. (BKSL) tengah menyiapkan pengembangan BIOTOWN, sebuah kawasan terpadu yang ditargetkan menjadi kota kesehatan pertama di Indonesia.

Presiden Direktur Sentul City Hiramsyah Sambudhy Thaib mengatakan proyek ini akan menjadi ekosistem kesehatan komprehensif berbasis lima pilar utama, yakni medical services, care, pharmaceutical, science, dan devices.

Menurutnya, pengembangan BIOTOWN sekaligus menjadi wujud komitmen perseroan dalam mendukung agenda pembangunan nasional.

Selain itu, konsep dan fokus kawasan ini selaras dengan empat sektor program prioritas pemerintah, yaitu properti dan industri, khususnya smartgreen industry, sektor kesehatan, digital infrastruktur, dan energi terbarukan.

“Sejalan dengan hal tersebut, BIOTOWN juga tengah diusulkan sebagai kawasan ekonomi khusus [KEK],” tuturnya kepada Bisnis pada Rabu (15/11/2025).

Hiramsyah menjelaskan bahwa usulan tersebut agar BIOTOWN dapat memberikan dampak lebih besar bagi pertumbuhan ekonomi, sekaligus meningkatkan daya saing industri kesehatan nasional.

“Saat ini, perseroan sedang menyusun rencana kerja dan business plan BIOTOWN bersama konsultan internasional dari Tiongkok, sekaligus mempersiapkan dokumen proposal pengajuan status KEK,” ucapnya.

Hingga kuartal III/2025, BKSL membukukan pendapatan sebesar Rp836,97 miliar sepanjang Januari—September 2025. Capaian itu tumbuh 96,28% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Seiring peningkatan pendapatan, laba tahun berjalan BKSL juga melonjak 186,22% year-on-year (YoY) dari Rp25,9 miliar menjadi Rp74,15 miliar.

Sementara itu, laba neto yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih BKSL tercatat naik 161,4% YoY dari Rp27,52 miliar per kuartal III/2024 menjadi Rp71,94 miliar per kuartal III/2025.

Manajemen BKSL menyampaikan pertumbuhan pendapatan ditopang penjualan lahan siap bangun, rumah hunian, ruko, dan apartemen yang mencatatkan kenaikan signifikan 183,85% YoY dengan kontribusi mencapai Rp648,72 miliar.

“Segmen hotel, restoran, dan taman hiburan juga memberikan kontribusi positif sebesar Rp135,85 miliar, diikuti oleh segmen pengelolaan kota yang menyumbang Rp52,41 miliar,” ungkap manajemen BKSL.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Tekanan finansial rumah sakit di era digital khususnya di era program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) semakin menuntut adanya strategi kolaboratif yang mampu menjaga keberlanjutan bisnis sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan.

Sebagai anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) yang bergerak dalam industri digital health TPA, AdMedika selalu berupaya terus melahirkan inovasi strategis dalam pelayanan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan ekosistem kesehatan di Indonesia.

Isu ini menjadi sorotan utama dalam Seminar Nasional PERSI XXI, Seminar Patient Safety XIX, dan Hospital Expo XXXVII yang berlangsung di ICE BSD, Tangerang 26 September 2025.

Dalam sesi Symposium 3: Strategi Pemberdayaan Asuransi Swasta dalam Pelayanan Kesehatan, Direktur Utama Admedika Dian Prambini memaparkan pentingnya memperkuat kemitraan rumah sakit dengan asuransi swasta melalui Third Party Administrator (TPA) dalam hal ini AdMedika sebagai solusi strategis di tengah berbagai tantangan.

Pada kesempatan ini, Dian menekankan pentingnya peran TPA sebagai penghubung strategis antara rumah sakit dan asuransi.

Melalui TPA, alur kerja sama RS–asuransi menjadi lebih terintegrasi, mulai dari validasi klaim, efisiensi administrasi, pengelolaan paket layanan, hingga monitoring klaim secara real-time.

Selain itu, TPA juga mendukung optimalisasi clinical pathway dan koordinasi manfaat (coordination of benefits/COB) dengan BPJS, yang pada akhirnya mempercepat proses pembayaran, meningkatkan kepuasan pasien, serta memperkuat arus kas rumah sakit.

Lebih jauh, Dian juga menjelaskan, beberapa rumah sakit menghadapi penurunan pendapatan layanan, serta kompleksitas administrasi yang menghambat arus kas.

‘’Jika tidak diantisipasi, kondisi ini dapat berpengaruh pada keberlangsungan pelayanan,’’ katanya dikutip Selasa (14/10/2025).

Menurutnya, rumah sakit perlu membangun diversifikasi pendapatan dengan mengoptimalkan kolaborasi bersama asuransi swasta melalui TPA, yang dapat memberi ruang lebih luas dalam mendukung kesinambungan layanan.

Strategi kemitraan tersebut meliputi segmentasi pasien non-JKN, digitalisasi proses layanan, pengembangan paket tarif dan bundling service, hingga penerapan transparansi berbasis sistem monitoring real-time. Pendekatan ini diyakini dapat mempercepat validasi klaim, meminimalisasi dispute, serta meningkatkan kepuasan pasien maupun mitra asuransi.

Seminar Nasional PERSI XXI yang mengusung tema “Improving Access, Quality, and Safety through Financial Sustainability” menegaskan keberlanjutan bisnis rumah sakit tidak bisa dilepaskan dari inovasi pembiayaan.

Kolaborasi RS - TPA - asuransi yang ditawarkan AdMedika menjadi salah satu jawaban penting atas tantangan regulasi, kebutuhan efisiensi, serta tuntutan peningkatan mutu layanan kesehatan di Indonesia.